putusan Hakim TingkatPertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat / Terbandingsudahtepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapatdipertahankan dan dikuatkan ;DALAM POKOK PERKARA : Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah1)2)3)Bahwa pemilihan Kepala Desa Wai Maringi telah dilaksanakan pada hari senin,29 Oktober 2012 dengan diikuti 4 (empat) orang calon Kepala Desa WaiMaringi, dimana PENGGUGAT adalah calon nomor urut 1 (satu);Bahwa hasil perhitungan

suara yang dinyatakan dalam berita acara,penghitungan suara pada Tanggal 29 Oktober 2012, sesungguhnya perhitunganitu dilakukan di Kecamatan Lain (Kodi Bangedo) pada Tanggal 2 November2012. semua ini sudah penuh dengan rekayasa dan kolusi yang di lakukan olehKetua Panitia Dan Camat Kodi Balaghar yang disaksikan oleh tiga orang calonkepala desa, empat orang saksi dari keempat calon kepala desa, aparatkepolisian dan petugas polisi pamong praja;Bahwa perhitungan suara yang dalam berita acara Tertanggal

kolektifcolegial antara ketua panitia dan anggota panitia;IIT DALAM POKOK PERKARA :oOBahwa jika Penggugat menyajikan rekaman peristiwa pelaksanaan pemilihankepala desa waimaringi secara jujur, maka dapat dipastikan dalil pembatalanpelaksanaan tidak pernah ada sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat;Bahwa dapat dijelaskan semestinya yang menyampaikan protes atas Daftarpemilih tetap (DPT) adalah calon nomor urut 4, sedangkan 3 calon laimnyatermasuk Penggugat saat itu menyetujui untuk dilakukan perhitungan

surat suara hasil pemilihan kepala desawaimaringi;Bahwa atas semua musyawarah mufakat antara para calon, saksi dan panitiapada tanggal 2 November 2012 bertempat di kantor Camat Kodi Bangedodilakukan proses perhitungan surat suara hasil pemilihan kepala desawaimaringi;Bahwa atas musyawarah tersebut maka panitia pemilihan mengundang paracalon saksi, Pemerintah Kecamatan, Kapolsek, Babinsa untuk menghadiri danmengikuti proses perhitungan surat suara hasil pemilihan kepala desawaimaringi;Bahwa pada

tanggal 2 November sebelum perhitungan surat suarahasilpemilihan dilakukan, 2 orang anggota Polsek Kodi Bangedo, Babinsa KodiBalaghar, anggota Sat Pol PP kabupaten dan kecamatan kodi bangedo dan kodibalaghar menjemput Penggugat untuk hadir dalam acara perhitungan suratsuara, namun Penggugat tidak berkenan hadir dengan alasan merasa tidaknyaman dengan kejadian yang lalu;Bahwa walau Penggugat tidak berkenan hadir,akan tetapi mengutus saksi untukmengikuti proses perhitungan surat suara hasil pemilihan

Sangat tidak beralasan apabila Penggugatmenyampaikan kKerugian tanpa perhitungan yang jelas, sehingga hal tersebuthanyalah mengadaada.

Adanya kerugianBahwa Tergugat tidak menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, halini dikarenakan tidak adanya suatu perbuatan melawan hukum dankesalahan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat.Bahwa perhitungan kerugian yang dimaksud oleh Penggugatmerupakan perhitungan kerugian yang tidak sesuai dengan PerjanjianManajemen sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian.5.

Sangat tidak beralasan apabilaPenggugat menyampaikan kerugian tanpa perhitungan yang jelas, sehinggaHal. 59 dari 71 hal. Put. No. 80/Pdt/2021/PT.DKIhal tersebut hanyalah mengadaada.

Perhitungan tidak jelas yang dimaksudTergugat Ill adalah Penggugat menyampaikan perhitungan realisasi LabaKotor Operasional Hotel dalam keadaan minus yang menimbulkan kerugianbagi Penggugat TANPA menguraikan apa saja komponen Biaya Operasiversi Penggugat, sebagaimana Tergugat III kutip dibawah ini:Mengacu pada Pasal 2.7 Perjanjian Manajemen kembali kami tegaskanbahwa perhitungan Laba Kotor Operasional dalam satu periode adalah Laba Kotor Operasional =Pendapatan Kotor Biaya Operasi jumlah Pendapatan

kerugian yang dimaksud oleh Penggugatmerupakan perhitungan kerugian yang tidak sesuai dengan PerjanjianManajemen sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian..

maka jumlah kekurangan pajak (Pajak terutang/Pajak Keluaran setelahdikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan, PPN/PPnBM yang telah disetor) untuk masingmasing MasaPajak dapat dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 465/KMK.01/1987 yaitu kekurangan tersebut dibagi rata per Masa Pajak;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat karena Terbanding tidak mengetahui secarapasti jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masingmasing Masa Pajak maka perhitungan

Rp2.512.432.252,00);bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding,penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dan faktafakta yang terungkap dalam persidangan, terbuktibahwa untuk Masa Pajak Desember 2007 tidak terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya PromosiBarang Promosi dan Hadiah yang tercatat dalam akun GL 61020202, karena transaksi tersebut adanya diMasa Pajak Maret sebesar Rp25.057.957,00 dan Masa Pajak April 2007 sebesar Rp2.487.374.295,00;bahwa perhitungan

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan MembangunSendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap Yang Menurut TujuanSemula Tidak Untuk Diperjualbelikan :d.1 Impord.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabeand.3Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeand.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPNd.5 Kegiatan Membangun Sendiri607.026.124.448oOo OO Oo d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan 0Semula Tidak Untuk Diperjualbelikand.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6) 02 Perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (7.829.163.763)3 Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (7.883.486.440)Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan) 0c.

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 607.026.124.4482 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) 55.127.409.872b. Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 62.956.573.635c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKPd.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.1c.1) 62.956.573.635 e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (7.829.163.763)3 Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (7.883.486.440)b.

Koreksi atas Running Royalty sebesar Rp 3.491.592.538,00Bahwa Pemohon Banding memberikan perhitungan running royalty kepadaTerbanding dan menjelaskan bahwa perhitungan running royalty tersebutsudah sesuai dengan perjanjian;Bahwa perhitungan menurut Pemohon Banding tersebut mencantumkanjumlah total unit yang dijual dan jumlah total material cost kemudianselisihnya dikenakan tarif running royalty sesuai perjanjian;Bahwa Terbanding tidak dapat menguji kebenaran atas jumlah total unityang dijual dan

royaltyyang berbeda dengan yang Pemohon Banding gunakan (berdasarkanperjanjian);Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pihak Terbanding seharusnyamembatalkan koreksi Pemeriksa yang sebesar Rp 3.491.592.538,00;bahwa dengan demikian, maka seharusnya perhitungan PajakPertambahan Nilai yang terhutang untuk Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007 adalah sebagai berikut: i JumlahNo.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 0,005. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan kemasa pajak berikutnya 0,00b. Dikompensasikan ke masa pajak ...(karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 0,006. Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar 0,00Ts Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 15 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 15 (4) KUP 0,00c. Jumlah8.

Bahwa pada saat pembahasan sengketa pada tingkatkeberatan dengan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), saat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) meminta data untuk perhitungan bahanHalaman 14 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 229/B/PK/PJK/20173. 12.3. 14.Bahwa atas alasan yang di kemukakan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tersebut Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat sebagaimanatertuangdalam laporan sidang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menghadirkan pemeriksa untuk menjelaskanmengenai nilai penjualan selain finished good yang digunakansebagai dasar perhitungan running royalty, dan Tbmenyerahkan perhitungan nilai penjualan selain finished goodtersebut;Pemohon Peninjauan

Jika MajelisHakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil Adilnya (exaquo et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari tergugat tersebut, pihak Penggugat telahmengajukan Repliknya tertanggal 18 MARET 2015 ;Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukanDupliknya tertanggal 1 April 2015 ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil gugatannya, penggugat telah mengajukanbukti surat berupa :1 Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Jamilah R. periode

02 s/d 08Maret 2012, diberi tanda bukti P 1;101112131415161718Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Jamilah R. periode 09 s/d 15Maret 2012, diberi tanda bukti P 2 ;Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Jamilah R. periode 14 s/d 20Juni 2013, diberi tanda bukti P 3 ;Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Jamilah R. periode 01 s/d 07Maret 2013, diberi tanda bukti P 4 ;Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Jamilah R. periode

17 s/d 23Januari 2014, diberi tanda bukti P 5;Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Jamilah R. periode 31 s/d 06Januari 2014, diberi tanda bukti P 6 ;Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Ramlah A. periode 08 s/d 14Agustus 2014, diberi tanda bukti P 7 ;Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Ramlah A. periode 15 s/d 21Agustus 2014, diberi tanda bukti P 8 ;Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Ramlah A. periode 02 s/d 08Maret

2012, diberi tanda bukti P 9;Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian nama Ramlah A. periode 19 s/d 25April 2013, diberi tanda bukti P 10 ;Foto copy perhitungan upah & lembur karyawan harian atas nama Ramlah A. periode 02 s/d08 Agustus 2013, diberi tanda bukti P 11 ;Foto copy Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak Nomor : 567/1.242/DSTKHI/2014 tanggal 7 Nopember 2014, diberi tanda bukti P 12 ;Foto copy panggilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak Nomor : 567/1025

/DSTKHI/2014 tanggal 12 September 2014, diberi tanda bukti P 13 ;Foto copy panggilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak Nomor : 567/1045/DSTKHI/2014 tanggal 17 September 2014, diberi tanda bukti P 14 ;Foto copy panggilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak Nomor : 567/1160/DSTKHI/2014 tanggal 20 Oktober 2014, diberi tanda bukti P 15 ;Foto copy penetapan perhitungan kekurangan upah an.Jamilah R dan Syarifah Ramlah A.dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak Nomor : 560/91

Bank Mandiri untukPembayaran PSDH Rp. 92.385.200,001 Ibr Surat Perhitungan Pembayaran/Pemungutan danPenyetoran Bulanan Provisi Sumber Daya Hutan dan DanaReboisasi (SPB) nomor SPB: A 02 012 03 01;1 lbr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) BulanMaret 2001;1 lbr Laporan Realisasi Penyetoran luran Kehutanan (LPIK)Bulan Maret 2001;1 lbr formulir transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran PSDHRp.60.091.240,00 dan formulir transfer Bank Mandiri untukPembayaran DR USD 14.026,101 Ibr Surat Perhitungan

Perhitungan Pembayaran/Pemungutan danPenyetoran Bulanan Provisi Sumber Daya Hutan dan DanaReboisasi (SPB) nomor SPB: A 02 012 02 02;1 lbr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) BulanFebruari 2002;1 lbr Laporan Realisasi Penyetoran luran Kehutanan (LPIK)Bulan Februari 2002;1 lbr formulir transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran IHHRp. 175.963.101,701 Ibr Surat Perhitungan Pembayaran/Pemungutan danPenyetoran Bulanan Provisi Sumber Daya Hutan dan DanaReboisasi (SPB) nomor SPB: A 02 012 03 02;1

lbr Surat Perhitungan PembayaranlPemungutan bulananProvisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB) No.A.02.012.06.02, tanggal 30 Juni 2002;1 lbr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) BulanJuni 2002;1 lbr Laporan Realisasi Penyetoran luran Kehutanan (LPIK)Bulan Juni 2002;1 lor formulir transfer Bank Mandiri Karena Penerimaan IHHRp. 251.686.080,00 dan formulir transfer Bank Mandiri KarenaSetoran DR US$ 12,409,851 lbr Surat Perhitungan PembayaranlPemungutan bulananProvisi Sumber Daya Hutan

No. 6 PK/Pid.Sus/201025.26.2/.28.29.30.31.32.33.34.35.36.1 lbr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) BulanJuli 2002;1 lbr Laporan Realisasi Penyetoran luran Kehutanan (LPIK)Bulan Juli 2002;1 lbr formulir transfer Bank Mandiri Karena Penerimaan IHHRp. 149.736.680,00 dan formulir transfer Bank Mandiri KarenaSetoran DR US$ 36.234,461 lbr Surat Perhitungan PembayaranlPemungutan bulananProvisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB) No.A.02.012.08.02;1 lbr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan

lbr Laporan Realisasi Penyetoran luran Kehutanan (LPIK)Bulan April 2003;1 lbr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) BulanApril 2003;1 lbr Surat Perhitungan Pembayaran/Pemungutan bulananProvisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB) No.A.02.012.04 03;3 lor formulir transfer Bank Mandiri Karena Penerimaan PSDHRp. 200.000.000,001 lbr Laporan Realisasi Penyetoran luran Kehutanan (LPIK)Bulan April 2003;1 lbr Surat Perhitungan PembayaranlPemungutan bulananProvisi Sumber Daya Hutan dan Dana

fisik dengan perhitungan yang ada padasistem sebesar Rp.580.700.000 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang seharusnya padabrankas ada senilai Rp.879.164.400, (delapan ratus juta seratus enam puluh empat ribu empat ratusrupiah) namun yang ada hanya sebesar Rp.298.464.400, (dua ratus sembilan puluh delapan jutaempat ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).Adapun cara terdakwa melakukanpenggelapan terhadap uang PT.

Bahwa terdakwa jarang hadir di kantor selama 5 (lima) hari kerja Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 201 bertempat di Jalan PatuanAnggi No.64 Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnyaBank Mega Syariah Unit Sibolga.e Bahwa setelah dilakukan penghitungan fisik dengan perhitungan yang ada padasistem ditemukan selisih uang sebesar Rp.580.700.000 (lima ratus delapan puluhjuta tujuh ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

Bank Mega Syariah bagian Internal control di RegionalKantor Medan.Bahwa saksi bersama dengan rekannya saksi Rasita Mendawaty Sembiring yang jugakaryawati PT.Bank Mega Syariah melakukan perhitungan dan pencocokan fisik uang dineraca kantor PT.Bank Mega Syariah Unit Sibolga karena saat itu lapiran bahwa telahterjadi penggelapan uang dikantor PT.Bank Mega Syariah Unit Sibolga Kota dilakukanoleh terdakwa.Bahwa setelah saksi bersama saksi Rasita Mendawaty Sembiring melakukan cash count(perhitungan dan

Sehingga perhitungan yang seharusnya menurut PemohonBanding disandingkan menurut Terbanding adalah: No. Uraian Pemohon Banding1. Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 55.459.771.955a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 563.797.272.864a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 54.508.364.740a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6.

Perhitungan PPN Lebih Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata 1.4.7 atau NIHIL) 56.379.727.332b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 62.075.340.284b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 62.075.340.284c. Diperhitungkanc.1. SKPLB 0c.2. SKPPKP 0c.3. Jumlah (c.1+c.2) 0d.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau (d.4)) 62.075.340.284f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak terutang (ea) 5.695.612.9523. Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ................:. (karena pembetulan) 0c. Jumlah (a+b) 04.

Perhitungan PPN Lebih Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 56.379.727.332(tarifx1a.2 ata 1. D.7 atau NIHIL)b. Dikurangi: Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3121/B/PK/Pjk/2018 b.2. Pajak Masukan yang dapat 62.074.223.521 diperhitungkane. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 62.074.223.521((b.6c.3) atau (d.4))f. Jumlah perhitungan PPN lebih 5.694.496.189bayar/seharusnya tidak terutang (ea) 3. Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompesasikan ke Masa Pajak berikutnya 04.

Perhitungan PPN Lebih Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 56.379.727.332(tarifx1a.2 ata 1. D.7 atau NIHIL) b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat Rp 62.074.223.521diperhitungkane. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 62.074.223.521((b.6c.3) atau (d.4))f. Jumlah perhitungan PPN lebih Rp 5.694.496.189bayar/seharusnya tidak terutang (ea) 3. Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompesasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 04.

Putusan Nomor 123/B/PK/PJK/2017UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sertaperaturan perundangundangan perpajakan yang masih berlaku;Bahwa perhitungan jumlah pajak yang terutang :Menurut Terbanding (sesuai Surat Keputusan Keberatan):PPN Kurang Bayar Rp37.879.679,00Sanksi Administrasi:Sanksi Bunga Rp 6.721.822,00Sanksi Kenaikan Rp23.875.884,00Jumlah PPN ymh dibayar ~ Rp68.477.385,00 Menurut Pemohon Banding:Jumlah PPN ymh dibayar Rp0,00 (NIHIL)Alasan Pengajuan BandingPokok Sengketa

dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2004 adalah sebesar Rp378.796.786,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor258/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutHalaman

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau fundamental bukan alpa atau culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan mauapun dasar perhitungan;5.

Bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tatacara menghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 123/B/PK/PJK/2017penelaah terdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPNyang harus dibayar. Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;8.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Desember 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp 869.786.185,00DPP (80/100 x DPP Pk) = Rp 695.828.948,00Selisih = Rp 173.957.237,00PPN = Rp 17.395.724,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

berdasarkan dokumen yang dipinjamkan diperoleh nilai seyjumlahRp663.110.000,00, atas ekspor tersebut tidak didukung dengan buktibukti yang memadaiyang dapat diuji kebenarannya sesuai dengan prosedur transaksi perdagangan internationalyang wajar terjadi;bahwa untuk melakukan barang setengah jadi Pemohon Banding harus mengeringkannyadidalam gudang selama 3 bulan, dengan omset jual Pemohon Banding Rp400.000.000,00per bulan maka stok Pemohon Banding minimum 5 kali Rp400.000.000,00;bahwa perbandingan perhitungan

Desember 2007 sebesar Rp663.560.000,00 yang kemudianberdasarkan ekualisasi dengan Peredaran Usaha maka Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai dikoreksi Terbanding menjadi sebesar Rp6.061.509.718,00berdasarkan metode grossup karena Terbanding menemui kesulitan untuk melakukanpengujian dan atau pemeriksaan karena Pemohon Banding tidak melaksanakan prosedurpembukuan dan atau pencatatan taat asas sesuai dengan yang diatur oleh Pasal 28UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;bahwa perhitungan

Peredaran Usaha menurut Terbanding sebesar Rp6.061.509.718,00berdasarkan perhitungan Harga Pokok Penjualan menurut Terbanding sebesarRp5.317.113.788,00 karena berdasarkan Buku Barang Masuk Pemohon Bandingdiperoleh keterangan total pembelian barang setengah jadi lebih besar dibandingkan yangdilaporkan oleh Pemohon Banding pada Surat Pemberitahuan, selanjutnya ditambahdengan Margin Laba Bruto sebesar 14 % yang diperoleh Terbanding dari perhitunganRasio Laba Bruto dengan Harga Pokok Penjualan menurut

perhitungan SPT PemohonBanding sebagaimana perhitungan sebagai berikut : URAIAN Menurut Menurut KeteranganPemohon Banding Terbanding(Rp) (Rp)Harga PokokPenjualan :Saldo Awal 138.317.212,00 69.600.000,00 Peredaran Usahabarang setengahjadiPembelian barang 582.600.000,00 5.285.831.000,00 menurut Terbandingsetengah jadiSaldo akhir 138.317.212,00 138.317.212,00 dihitung denganbarang setengahjadibarang tersedia 582.600.000,00 5.217.113.788,00 metode Grossupuntuk diprosesSaldo awal 0,00 100.000.000,00

HPP + Margin 14%barang jadiSaldo akhir 0,00 0,00 Rasio Laba Bruto :barang jadi HPP =Jumlah Harga = 582.600.000,00 5.317.113.788,00 = 80.960.000.00 =Pokok Penjualan 14%Jumlah Peredaran 663.560.000,00 6.061.509.718,00 582.600.000,00 Usaha bahwa Pemohon Banding mengakui tidak melaksanakan pembukuan dan melaporkandengan benar perhitungan kegiatan usahanya namun Pemohon Banding berpendapatbahwa perhitungan metode grossup Terbanding tidak tepat karena saldo akhir persediaanbarang setengah jadi seharusnya

Mei 2010 Penggugatmencatatkan Perselisihan WHubungan Industrial ke Disnakertrans Prop.DKIJakarta di Jalan Prapatan No. 52, Jakarta;Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 Penggugat menerima perhitunganpesangon sementara dari Tergugat sebesar Rop61.868.800,00 (enam puluh satujuta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yangdinyatakan dalam surat pernyataan di atas materai dengan diketahui oleh Bpk.Dolly Indra Nasution selaku HRD Manager dari Tergugat, di dalam suratpernyataan disebutkan perhitungan

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 28sama sekali tidak mengakui keberlakuan syaratsyarat perjanjian kerjayang ditentukan oleh pasal 55 UU No. 13 Tahun 2003 sehinggaperhitungan kompensasi yang dibuat pada pertimbangan halaman 28sangat melanggar syaratsyarat perjanjian kerja dan tidak merujuk padadasar hukum untuk setiap dasar perhitungan;2.

Sedangkan perhitungan uang penggantian hak tidak dapat dihitungdari 2 x 2 bulan upah karena bertentangan dengan pasal 156 ayat (2)UU No. 13 Tahun 2003;d. Dengan demikian perincian kekurangan yang wajiob dibayar olehPemohon Kasasi dalam pertimbangan halaman 28 alinea keempatadalah keliru dan tidak berdasar hukum;2.

Tidak disebutkan dasardasar hukum membuat perhitungan tersebutHal. 8 dari 11 hal. Put. No. 482 K/Pdt.Sus/2011bahkan cenderung melanggar Perjanjian Kerja;. Tidak jelas dasar hukum perhitungan 2 x 2 x gaji pokok sebesar Rp18.000.000,00;. Uang penggantian hak cuti 13/80 x Rp 18.000.000,00 =Rp 7.800.000,00, tidak dijelaskan dasar hukumnya;. Perhitungan uang penggantian hak yang dibuat oleh Magjelisbertentangan dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) butir c UU No. 13Tahun 2003;C.

Perhitungan tanggal 2 Juni 2010 tidak hanya berdasarkan bilyet giroyang diterima akan tetapi juga berdasarkan surat pernyataan yangditandatangani bersama tanggal 2 Juni 2010. (bukti T11);.

Perhitungan Desain Awal (preliminari design) Kapal Rakyat 35 GT;b. Pembuatan/Penggambaran Rencana Garis, Rencana Umum,Hidrostatis;C. Perhitungan Hambatan dan Propulasi untuk penetapan DayaMesin Induk dan Sistem Penggerak Kapal;d. Perhitungan Konstruksi dan Kekuatan Kapal;e. Pembuatan/Penggambaran Rencana Konstruksi yang mencakup,Rencana Gading Tengah, Rencana Konstruksi Memanjang danMelintang;f. Perhitungan Stabilitas Kapal;g. Perancangan Sistem Perlengkapan/Peralatan Kapal. (vide Bukti P2);7.

Perhitungan Desain Awal (preliminary design) Kapal Rakyat35 GT;il. Pembuatan/penggambaran Rencana Garis, RencanaUmum, Hidrostatis;ili. Perhitungan Hambatan dan Propulsi untuk penetapan DayaMesin Induk dan Sistem Penggerak Kapal;IV. Perhitungan Konstruksi dan Kekuatan Kapal;V. Pembuatan/penggambaran Rencana Konstruksi yangmencakup, Rencana Gading Tengah, Rencana KonstruksiMemanjang dan Melintang;Vi. Perhitungan Stabilitas Kapal;Vil.

Perhitungan Desain Awal (preliminari design) Kapal Rakyat35 GT;b. Pembuatan/Penggambaran Rencana Garis, RencanaUmum, Hidrostatis;Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 743 K/Pdt/2017c. Perhitungan Hambatan dan Propulasi untuk penetapanDaya Mesin Induk dan Sistem Penggerak Kapal;d. Perhitungan Konstruksi dan Kekuatan Kapal;e. Pembuatan/Penggambaran Rencana Konstruksi yangmencakup, Rencana Gading Tengah, Rencana KonstruksiMemanjang dan Melintang;f. Perhitungan Stabilitas Kapal;g.

Menghukum Penggugat membayar hak Tergugat uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4 huruf c berupa uang penggantian perumahan dan pengobatan serta perawatan dengan perincian dan perhitungan, sebagai berikut:15 % X 31.770.000,- = Rp. 4.765.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);Dengan demikian hak Tergugat yang wajib dibayarkan oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp. = Rp. 4.765.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);DALAM REKONPENSI :

Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 Tergugat Rekonvensimelarang Penggugat Rekonvensi untuk bekerja sebagaimana biasa denganalasan Penggugat Rekonvensi sudah memasuki usia pensiun yaitu sudahberumur 58 (lima puluh delapan) Tahun, namun hak atas uang pensiunyang akan di berikan oleh perusahaan hanya sebesar Rp. 37.000.000, (tigapuluh tujuh juta rupiah), nilai tersebut menurut Penggugat Rekonvensi tidaklah sesuai dengan perhitungan hak pensiun sebagaimana di atur dalamketentuan pasal 167 ayat

Agar para pihak memberikan tanggapan terhadap anjuran ini palinglambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya surat anjuran3) Agar para pihak mengupayakan penyelesaian ke Pengadilan HubunganIndustrial di Surabaya bila salah satu pihak menolak / tidak menerimaanjuran ini13.Bahwa karena sampai saat ini belum ada penyelesaian terhadap hakhakPenggugat Rekonvensi, maka wajar bilamana Penggugat Rekonvensiminta di nyatakan putus hubungan kerja karena usia pensiun dengan diberikan hakhaknya berdasar perhitungan

Upah Bulan Oktober sampai dengan Desember 2016, yang menjadiDasar perhitungan Peraturan gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun2016, dimana Upah Minimum Kabupaten Malang yang berlaku padatahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.188.00 (dua juta seratus delapanpuluh delapan ribu rupiah), sehingga total upah proses yang harusdibayar oleh tergugat adalah 3 x Rp. 2.188.000, = Rp. 6.564.000,(enam juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)b.

Masa kerjaTergugat 16 Tahun dan 5 bulan, dan Upah (vide bukti P1 ) sebesar Rp.2,188.000, (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga hakTergugat yang dibayarkan oleh Penggugat adalah uang penggantian hak sesuaipasal 156 ayat 4 huruf c berupa uang penggantian perumahan dan pengobatanserta perawatan dengan perincian dan perhitungan, sebagai berikut:Halaman 20 dari 23 him.

Menghukum Penggugat membayar hak Tergugat uang penggantian haksesuai pasal 156 ayat 4 huruf c berupa uang penggantian perumahan danpengobatan serta perawatan dengan perincian dan perhitungan, sebagaiberikut:15 % X 31.770.000, = Rp. 4.765.000, (empat juta tujuh ratus enam puluh limaribu rupiah);Dengan demikian hak Tergugat yang wajib dibayarkan oleh Penggugat secaratunai dan sekaligus, sebesar Rp. = Rp. 4.765.000, (empat juta tujuh ratusenam puluh lima ribu rupiah);DALAM REKONPENS :Menolak gugatan

dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak April 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak April 2004 adalah sebesarRp624.052.980,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpoedoman pada Pasal 3 KMK Nomor258/KMK.03/2002;Halaman 8 dari 13 halaman.

Putusan Nomor 1011/B/PK/PJK/2017Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutTerbanding sudah benar sehingga koreksi Terbanding dipertahankan danmenolak permohonan banding dari Pemohon Banding;Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding): Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar (Rp.0,00) NIHIL

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surata Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau Fundamental bukan alpa atau culva sehingga tidakada kepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadapdasar penetapan maupun dasar perhitungan;5.

Bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tatacara menghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/penelaah terdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPNyang harus dibayar. Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;8.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak April 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp 592.417.177,00DPP (80/100 x DPP Pk) = Rp 473.933.742,00Selisih = Rp 118.483.435,00PPN =Rp 11.848.344,00KESIMPULAN:Bahwa sesuai Put.51362/PP/M.XVIIIA/16/2014pada halaman 16 dari 34halaman, Bantahan Pemohon Banding:Dimana Pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

30042012bahwa Terbanding tidak menyerahkan dalam Laporan Hasil PengawasanMuat Barang Ekspor dan Berita Acara Pengapalan kepada Majelis.bahwa berdasarkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE BCF 3.03), selesai muattanggal 04 Mei 2012 pukul 21.00 WIB, dan ditandatangani oleh petugas Beadan Cukai.bahwa menurut Ship Tank Gauging Report tanpa nomor dan tanggal, dari PT.Margo Indonesia Interservice, menyatakan bahwa loading date : 0305 Mei2012, total cargo 4842.075 M/T.bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Penetapan Perhitungan

BeaKeluar (SPPBK) Nomor : SPPBK080/WBC.03/KPP.0304/2012 tanggal 25Mei 2012, dengan alasan terdapat kesalahan pemberitahuan jumlah barangmenyebabkan kekurangan pembayaran bea keluar dan denda administrasi :URAIAN DIBERITAHUKAN DITETAPKAN KEKURANGANBea Keluar Rp1.780.693.920,00 Rp 1.796.301.920,00 = Rp15.608.000,00Denda Administrasi Rp 15.608.000,00 Rp15.608.000,00bahwa kemudian atas Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)Nomor : SPPBK080/WBC.03/KPP.0304/2012 tanggal 25 Mei 2012 tersebut,Pemohon

Bahwa untuk mengalokasikan jumlah selisih tersebut Pejabat Bea dan Cukai KPPBCTipe A3 Tembilahan menggunakan perhitungan dengan metode perhitungan alokasiberdasarkan azas proporsional, sebagai berikut:JUMLAH BARANG EKSPORTIR PER PEB X SELISIH LEBIH JUMLAHMUATANJUMLAH TOTAL BARANG EKSPOR KESELURUHAN5. bahwa dikarenakan pada sarana pengangkut tersebut terdapat 2 (dua) PEB/Eksportirberbeda, maka atas kelebihan tersebut pada PEB nomor 000453 (Bukti T1) diperolehjumlah barang ekspor menjadi 1.008,765

MT,Bahwa berdasarkan kelebihan jumlah barang ekspor tersebut maka Pejabat Bea dan CukaiKPPBC Tipe A3 Tembilahan menetapkan kekurangan bayar Bea Keluar dan dendaadministrasi sebagaimana tertuang dalam SPPBK080 (Bukti T2) (Pasal 13 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan nomor : 214/PMK.04/2008, Pejabat Bea dan Cukai dapatmenetapkan perhitungan bea keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejakpemberitahuan pabean ekspor mendapat nomor pendaftaran.1.Menurut Pemohon Banding :Bahwa yang menjadi

Keterangan lain : dikarenakan tidak terdapat alat ukur pada pipa (flowmeter), maka pelaksanaan pemeriksaan fisik dilakukan bersamaandengan surveyor pada saat mengukur jumlah barang di saranapengangkut (ships tank(s) sounding).bahwa alasan tidak ada alat ukur pada pipa (flow meter) tidak berartimembenarkan pemeriksaan dilakukan diatas kapal setelah selesai muat.bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat Penetapan Perhitungan BeaKeluar oleh Terbanding sesuai : KEP133/WBC.03/2012 tanggal 17September 2012

Putusan Nomor 432/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa perhitungan BeaKeluar yang telah Pemohon Banding bayar dan Pemohon Banding laporkandalam Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000103 tanggal 2 Agustus2013 telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan perhitungan Bea Keluar dalam SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor19/BC.6/2015 tanggal21 Januari 2015 adalah salah.

Dengan demikian, Pemohon Banding mohonagar permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Nomor19/BC.6/2015 tanggal 21 Januari2015 dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 3 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut69029/PP/M.VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membatalkan Surat Penetapan Kembali

Perhitungan BeaKeluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK19/BC.6/2015 tanggal 21 Januari2015, atas nama: PT Putra Alam Lestari, NPWP: 02.373.197.9701.000,Alamat: Jalan Imam Bonjol Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat danalamat Korespondensi di Jalan KH.

Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorSPKPBK19/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasarhukum;4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokoksengketa;5.

Putusan Nomor 432/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding, NPWP : 02.373.197.9701.000, sehingga Bea Keluaryang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor : SPKPBK19/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015yang diterbitkan oleh Direktur Audit a.n.

Putusan Nomor 430/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa perhitungan BeaKeluar yang telah Pemohon Banding bayar dan Pemohon Banding laporkandalam Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000038 Tanggal 15 Maret2013 telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan perhitungan Bea Keluar dalam SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor11/BC.6/2015 tanggal21 Januari 2015 adalah salah.

Dengan demikian, Pemohon Banding mohonagar permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Nomor11/BC.6/2015 tanggal 21 Januari2015 dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut69021/PP/M.VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membatalkan Surat Penetapan

Kembali Perhitungan BeaKeluar Nomor SPKPBK11/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015, atasnama: PT Putra Alam Lestari, NPWP: 02.373.197.9701.000, Alamat:Jalan Imam Bonjol Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat dan alamatKorespondensi di Jalan KH.

Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorSPKPBK11/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasarhukum;4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokoksengketa;5.

Putusan Nomor 430/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding, NPWP : 02.373.197.9701.000, sehingga Bea Keluaryang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor : SPKPBK11/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015yang diterbitkan oleh Direktur Audit a.n.

Keputusan Terbandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari SuratBanding Nomor: 120/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 120/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukanBanding atas sengketa PPN dengan perhitungan

Dengan demikian, nilaisengketa per bulan adalah Rp134.916.044.975,00 Rp109.512.850.799,00 =Rp25.403.194.176,00 /12 bulan = Rp2.116.932.848,00;Penyerahan Pusat ke Cabang yang menjadi objek PPN;bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat:bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN MasaPajak Agustus 2008 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPhBadan Tahun Pajak 2008 yang juga diajukan Banding;bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 0Kelebihan Pajak yang sudah: 0Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0Dikompensasikan ke Masa Pajak .....

PPN mengikuti perhitungan yang Pemohon Banding lakukandalam perhitungan PPh Badan;bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Banding ini, adalahperhitungan SKPKBT PPN Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp847.412.606,00yang tidak disetujui selurunnya oleh Pemohon Banding, dan diajukan keberatan.Keputusan Keberatan Terbanding Nomor: KEP803/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26September 2012 menolak dan menambah jumlah pajak terutang Pemohon Bandingsehingga perhitungan PPN Masa Pajak Agustus 2008 menjadi

Menurut Pemohon Banding perhitungan PPN yangseharusnya adalah sebesar Nihil. (Cfm Surat Banding dalam sengketa PPh halaman20);bahwa Pemohon Banding mengetahui terdapat kekeliruan dalam penggunaanLaporan Keuangan yang dibuat oleh pihak ketiga, yaitu Prijohandojo, Boentoro & Co(PB&Co) yang menjadi dasar penyusunan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak2008, karena petugas yang bertanggung jawab atas pembukuan Pemohon Bandingmeninggal dunia pada bulan Agustus 2007.

PERKARAMenimbang, bahwa untuk menanggapi surat gugatan dari Penggugat telahmengajukan jawaban pada tanggal 17 November 2015 ;DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil gugatan Penggugat, kecuali apa yangsecara tegas diakui kebenarannya.2.Bahwa dalil Penggugat pada posita 3 adalah tidak benar dan keliru, karenaPenggugat telah dengan sengaja menghitung dengan memasukkan hitunganHal 1 dari 16 hal Putusan No 23/Pdt.SusPHI/2015/PN.Ptklembur di dalamnya , dengan harapan hasil akhir dari perhitungan

PHK ini cukupbesar.Walaupun statusnya pengawas atau karyawan lainnya, semua tahu besarnya gajipokok yang diterima, untuk menambah jumlah pendapatan maka Perusahaanmemberikan kebijakan dengan menambahkan hitungan jam lembur untuk masingmasing karyawan.Adapunnilai hitungan lemburnya adalah sebagai berikut :Untuk lembur yang Pertama sebesar Rp.11.000.Untuk lembur yang Kedua sebesar Rp. 14.550.Jadi perhitungan upah selama seminggu diluar jam kerja lembur masingmasingkaryawan di CV.Panra Plastik adalah

sebesar Rp.379.200.Bisa mencapai angka 800 .000 an per minggu, jika Penggugat telah melakukanpekerjaan jam wajibnya ditambah dengan hitungan lembur jam Pertama dan Jamlembur yang Kedua.Jika upah pokok Rp.379.200 ini dikalikan 4 minggu maka perbulannya adalahRp.1.516.800. hal ini mendekati UMP Kab.Kubu Raya Tahun 2014.Jadi sangatlah keliru dan tidak benar jika Penggugat menghitung pesangon dengandasar upah perbulannya Rp.3.200.000.Karena dasar perhitungan pesangon dan turunannya adalah upah pokok

(seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa dasar perhitungan kompensasi Pesangon yang buat olehPenggugat berdasarkan upah yang diterimanya setiap minggu sebesar Rp 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P1 sampai P6, sehinggamemperhitungkan besar upah yang diterimanya selama 1 (satu) bulan adalah 4 minggux Rp 800.000, = Rp 3.200.000.

(tiga juta dua ratus ribu rupiah).Hal 9 dari 16 hal Putusan No 23/Pdt.SusPHI/2015/PN.PtkMenimbang, bahwa sesuai surat gugatan Penggugat pada posita poin 4 (empat)yang menyatakan bahwa Penggugat bekerja satu hari selama 12 (dua belas) jamdengan perhitungan masuk dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB (8 jam)dilanjutkan besok hari dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB (4 jam) denganstatus hubungan kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)Menimbang, bahwa mengenai waktu kerja sebagaimana diatur

Bahwa Para Tergugat mendasarkan perhitungan pembayaran sewa alatberat tersebut sebagaimana perjanjian adalah dihitung Rp285.000,00( dua ratus delapan puluh lima ribu ) perjam ;4. Bahwa Tergugat menyatakan telah membayar biaya sewa alat beratmelalui transfer rekening kepada Penggugat, yaitu uang sebesarRp781.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) namunterdapat perbedaan perhitungan tentang pembayaran sewa alat berat yangdikeluarkan di Desa Mangkatir dan Desa Kelanis.

Putusan No. 51/PDT/2017/PT.PLKMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat danjawaban Tergugat tersebut diatas, ternyata pihak Tergugat mengakuisebagian dalil gugatan Penggugat ( pengakuan dikwalifisir), karena adanyaperbedaan penafsiran cara perhitungan sewa alat berat antara Penggugat danPara Tergugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa perhitungan sewa alatberat adalah dengan sistem lumpsum 300 jam/bulan atauRp85.000.000,00/unit/bulan, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwaperhitungan

Wismanto;Menimbang, bahwa.alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitualat bukti surat T.l1 tentang Akta Notaris tanggal 18 Januari 2013 Nomor 07,bukti surat T.l2 tentang perhitungan pemakaian alat di Desa Kelanis daritanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016,tertanggal 15 Desember 2016, bukti surat T.I3 tentang perhitungan pemakaianalat di Desa Kelanis dari tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal23 September 2016, bukti surat T.I4 tentang memo tagihan untuk Pak

Hartanudin, dan 2.Norsani;Menimbang, bahwa alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitualat bukti surat T.Il1 tentang Surat Pernyataan Tergugat II kepada MajelisHakim tanggal 15 Juni 2017, bukti surat T.Il2 tentang perhitungan pemakaianalat di Desa Mangkatir dari tanggal 24 Juli sampai 2016 dengan tanggal 08September 2016, bukti surat T.II3 tentang perhitungan pemakaian alat di DesaMangkatir dari tanggal 24 Juli 2016 sampai tanggal 08 September 2016, buktiHal. 17 dari 26 Hal.

2016 ;Menimbang, bahwa buktibukti surat bertanda T.I2 sampai dengan T.I7, T.I15 dan T.I16, serta keterangan Saksi Aridani, Saksi Abdul Muthalib, danSaksi Wimanto serta alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat II dalam buktisurat T.Il1 sampai dengan T.II6 serta keterangan saksi Tergugat II, yaitu SaksiHartanudin dan Saksi Norsani, suratsurat bukti dan saksisaksi tersebutsemuanya menyatakan bahwa perhitungan sewa alat berat a quo didasarkanpada perhitungan menggunakan hour meter ( HM ), Suratsurat