Ditemukan 8635 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tehadap tenayan tekanan terlawan telaga
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-06-2024 — Putus : 30-10-2024 — Upload : 31-10-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr
Tanggal 30 Oktober 2024 — Penuntut Umum:
1.Ilham Sopian Hadi
2.Adda’watul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Ir. Syarifuddin
10 — 0
  • Contisierma;
  • 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2018 dengan nominal Rp. 750.000,- untuk Penyediaan Biaya Penggandaan untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kenaraan Angkutan Umum Teladan Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu tahun 2018 Tertera cap/stempel UD.
    Contisierma;
  • 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.150.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awk Kendaraan Angkutan Umum Teladan Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1228 — 950 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa sebagai pejabat Bank Indonesia seharusnya menjadi contohdan teladan bagi masyarakat;4. Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;5. Nilai kerugian negara sangat besar hingga mencapai lebih dariRp8.000.000.000.000,00 (delapan trilyun rupiah);Halhal yang meringankan :1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;Hal. 827 dari 1023 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/20152. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 13 April 2016 — H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN
133 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan; Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Terdakwa tidak memberi teladan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 25 September 2015 — Drs.MARDINAS N.SYAIR, MM
126 — 25
  • Selain musyawarah, dalam hal ini perlu juga anggota darisebuah organisasi ini mempunyai ikatan emosi yang cukup kuat antar anggota.Dengan mengetahui hal ini, dapat kita ketahui bahwa peran ketua merupakanbukan hanya sebagai figure teladan dan simbol kekuasaan yang penuh. Namunketua juga dikatakan sama dengan anggota lainnya. Dalam konsep ini dikatakansama antara anggota dan ketua , namun dalam porsi tanggung jawab teknissetiap program kerja berbeda.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-02-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 27 Juni 2016 — MUHAMMAD DAHRIL LUBIS Alias M. DAHRIL LUBIS
99 — 26
  • Realisasinya adalahbahwa pada saat terdakwa diundang ke SD 02 Teladan Cubadak yang dihadirioleh Wali Murid, komite sekolah, Guru SD, terdakwa nyatakan sumbangan dariNagari sebesar Rp. 1.000.000, yang diambil dari dan penyerahan uangnyaterdakwa perintahkan melalui Bendahara dan sekretaris nagari.Bahwa terdakwa menjelaskan untuk pembuatan surat pertanggungjawaban atasbelanja Bantuan Sosial Sumbangan lomba UKS SD 02 Pasar Cubadak terdakwatanda tangani setelah penerima, sekretaris dan bendahara telah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1284 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — Drs. H. Anang Bakhranie
165 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kewenangan Terdakwa selakuKepala Biro Kesra/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pimpinan Satkersebagai ujung tombak dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatandari rangkaian perbuatan Terdakwa serta Para Terdakwa lainnya telahterbukti:Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Terdakwa tidak memberi teladan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
RIKHI BENINDO MAGHAZ
Terdakwa:
ZULKIFLI AS ZULKIFLI ADNAN SINGKAH
529 — 242

  • 339. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) 38/KONT/DPU-BM/BANKEU/IX/2017 tanggal 26 September 2017 Pekerjaan: Pembangunan Jalan Teladan (Pembetonan) (BANKEU) Pelaksana: CV. Surya Dadari.
    340. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan: Pembangunan Jalan Cepaka RT.08 (Pembetonan) (Bankeu) PT. Lamhot Karya Mandiri.
    341. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan: Pembangunan Jalan Teladan (Pembetonan)(BANKEU) CV.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 10-01-2024 — Putus : 30-05-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr
Tanggal 30 Mei 2024 — Penuntut Umum:
1.Ilham Sopian Hadi
2.Adda’watul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Musmuliadin
125 — 0

  • 759. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2018 dengan nominal Rp. 750.000,- untuk Penyediaan Biaya Penggandaan untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kenaraan Angkutan Umum Teladan Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.

    761. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.150.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awk Kendaraan Angkutan Umum Teladan Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
306 — 111
  • KORUPSI SECARA BERSAMASAMA dalam dakwaanprimair.Menimbang, bahwa Pasal 182 ayat (6) huruf a Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana, putusan diambil dengan suara yang terbanyak ;Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri TerdakwaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yangmeringankan TerdakwaTerdakwa, sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :e Terdakwal:e Perbuatan Terdakwa kontraproduktif bagi upaya pemberantasan korupsi ditanah air ;e Terdakwa tidak memberi teladan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
2191 — 1703
  • Mengenai barang bukti apa saja yang dikembalikan akan ditetapkansebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman untuk membayarongkos perkara;Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana, wajibdipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :Halhal yang memberatkan:e Terdakwa adalah Ketua Lembaga Tinggi Negara yang merupakan ujungtombak dan benteng terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilanyang seharusnya menjadi teladan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
696 — 215
  • Terdakwa selaku pucuk pimpinan Pemerintahan Provinsi Riau tidakmemberikan teladan dalam pelaksanaan pemerintahan yang jujur danbebas dari korupsi; 3. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian sangat besar bagi Negara ; Hal yang meringankan; 1. Terdakwa belum pernah dihukum; 2. Terdakwa bersikap sopan persidangan; 3.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 3 Februari 2016 — H. FUAD AMIN.
690 — 497
  • yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadapterdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan belum memberikan efek jera, oleh karenaitu harus diperberat dengan alasan sebagaiberikut :22e Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucianuang dalam 3 (tiga) kasussekaligus 5e Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak tata kelola Anggaran Negara/Daerah yang sangat merugikan rakyat ;e Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik dan kehormatanpejabat negara yang seharusnya menjadi teladan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 14-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 23-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
1025 — 3295
  • Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat denganlamanya pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa, dimana menurut MajelisHakim Tingkat Banding terlalu ringan, perlu diperberat dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa adalah seorang anggota DPR.RI yang merupakan wakilrakyat yang terhormat, seharusnya memberikan contoh dan teladan bagimasyarakat, akan tetapi justru Terdakwa melakukan perbuatan yang kurangterpuji dan dapat mencoreng lembaga Dewan yang terhormat