Ditemukan 8653 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-10-2009 — Putus : 24-02-2010 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN CILACAP Nomor 350/Pid.B/2009/PN.Clp Tanggal 24 Februari 2010 — H.PROBO YULASTORO.
180 — 84
180 — 84
diri Terdakwa terlebih dahulu akanmempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang400meringakan pada diri Terdakwa sebagai berikutHal hal yang meringankanTerdakwa bersikap Sopan.Terdakwa Belum Pernah dihukum.Terdakwa meneyesali perbuatannyaTerdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri dan empatorang anak.Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) bidang tanah sebagaipengganti atas kerugian Negara/Daerah.Hal hal yang memberatkanTerdakwa sebagai pejabat negara seharusnya dapat memberikancontoh teladan
Register : 24-03-2011 — Putus : 12-04-2011 — Upload : 11-02-2013
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 82/Pdt.P/2011/MS-BNA Tanggal 12 April 2011 — - DIREKTUR UTAMA BANK ACEH Kantor Pusat Operasional
141 — 24
141 — 24
PERINTIS NO.20 KEL.PUNGE JURONG BANDA ACEH JU 194,581144 010 02030195140 H.ALI AMRAN JL.UTAMA NO 9 PUNGE BLANG CUT BNA BNA 896,834145 010 02020007738 H.BURHANI DJUNAIDY JL TELADAN-I LR BAKTI 72 93,465146 010 02030324508 H.M.DJAMIL USMAN JL.RAMA SETIA NO.41 LAMPASEH KOTA KOTA 847,345147 010 02030437450 H.M.THAIB BARDAN / H.RUSLI DUSUN MALAHAYTI DESA LAMPULO 79,352148 010 02030283244 H.M.YAHYA HARUN JL.POUTEUMOREUHOM NO.23 LAMTEH 111,464149 010 02030174388 H.SANUSI A.JALIL JLN KR.DHO NO 17 LAMTEMEN
Putus : 28-07-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mdn Tanggal 28 Juli 2015 — - H. SUBDARKAN SIREGAR,SE
169 — 220
169 — 220
Teladan No. 59(simpang jalan Pelangi) Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Maret 2015 denganreg No. 192/Penk.Pid/2015/PN.Mdn;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan Nomor: 22/Pid.SusTPK/2015/PNMdntanggal 04 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis
Register : 19-01-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 4/PID.TPK/2016/PT AMB Tanggal 21 Maret 2016 — FREDERIK SIAHAYA, S. Sos. MAP
44 — 15
44 — 15
Terdakwa selaku PNS (Kepala Kecamatan Saparua) yang jugaberpendidikan tinggi tidak memberi teladan yang baik.3. Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;4. Perbuatan korup terdakwa telah berlangsung lama dan terjadipengulangan perbuatan korup atau penyimpangan yang dilakukanberkalikali dari tahun ke tahun.5.
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 24 Mei 2017 — - DIMAS EKO PRASETYO (TERDAKWA)
119 — 33
119 — 33
Oleh karena itu majelis berpendapat kepada terdakwa tidakperlu dihukum membayar uang pengganii.Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal halyang meringankan ;Hal hal yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedanggiatgiatnya memberantas korupsi;e Terdakwa sebagaiKasi Simpan Pinjam Kopkar Tirtanadi Medan tidakmemberi contoh dan teladan yang baik;Hal hal yang meringankan:e
Register : 13-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
RADEN DIMAS HIDAYATULLAH sh
Terdakwa:
ANGGI FIRGINITA ARISANTA Amd. Als ANGGI Binti AMRIL DARMAWAN Alm
113 — 38
RADEN DIMAS HIDAYATULLAH sh
Terdakwa:
ANGGI FIRGINITA ARISANTA Amd. Als ANGGI Binti AMRIL DARMAWAN Alm
113 — 38
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.SMA 4 Rt.002/Rw.001 Desa Teladan
Register : 11-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH
Terdakwa:
ELIMAN SYAH HIA Als ELI
107 — 24
IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH
Terdakwa:
ELIMAN SYAH HIA Als ELI
107 — 24
Tpgbisnis keagenan Kapal, sisi terbaik Terdakwa Elimansyah, mencintai keluargayang patut menjadi suri teladan, kejujurannya merupakan suatu jembatanmeraih cita cita yang besar lagi, karena yang perlu direnungkan Terdakwaadalah perbuatannya sangat merugikan PT. Garuda Mahakam Pratama.
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana
- TAFSIR NURCHAMID
199 — 84
199 — 84
lain sekitarRp8 juta rupiah;Bahwa Terdakwa membenarkanketerangan mengenai harta kekayaanyang dimiikinya sebagaimanaditerangkan dalam BAP angka 21,kecuali untuk harta berupa kalungsebenarnya tidak ada;Bahwa kepemimpinan di UI bersifatkolektif dan koordinatif, implikasinya :rapat rektor dan wakil rektor terlebihdahulu, baru kemudian di putuskan;e Bahwa tidak ada niat Terdakwamenandatangani kontrak untukmendapatkan fee berupa lpad danDesktop;e Bahwa Terdakwa pernah mendapatpenghargaan sebagai dosen teladan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 3 Maret 2014 — ZULKARNAEN DJABAR ; DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA
160 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 73 K/Pid.Sus/2014382Terdakwa yang merupakan anggota DPR RI dan publikfigure justru tidak memberikan teladan yang baik kepadamasyarakat;Terdakwa dan Terdakwa II tidak mengakui terus terangperbuatannya;Terdakwa Il telah memanfaatkan kekuasaan Terdakwa sebagai anggota DPR RI untuk mencari keuntunganpribadi;Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II telah mencideraidan mencoreng lembaga DPR RI dan lembagaKementerian Agama RI sehingga mengurangi tingkatkepercayaan masyarakat terhadap kedua lembagatersebut
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1648 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 17 Nopember 2014 — H.M. RUSLI ZAINAL
231 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
231 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa PemohonKasasi /Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsisependapat dengan judex facti (Pengadilan Negeri) yangmempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa selaku pucuk PimpinanPemerintah Provinsi Riau tidak memberikan teladan dalam pelaksanaanPemerintahan yang jujur dan bebas dari Korupsi sebagai hal yangmemberatkan dalam menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa.Pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut menurut PemohonKasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tepatHal
Terdakwa selaku pucuk Pimpinan Pemerintahan Provinsi Riau tidakmemberikan teladan dalam pelakasanaan pemerintahan yang jujur danbebas dari Korupsi ;3. Perouatan Terdakwa menimbulkan kerugian sangat besar bagi Negara ;Halhal yang meringankan :1. Terdakwa belum pernah dihukum ;2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;3.
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 1 Agustus 2013 — HENDRA RAMDAN
77 — 26
77 — 26
amar putusan ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Subsidair, maka Majelistidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yangsetimpal dengan perbuatan terdakwa, perlu dipertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangkapemberantasan korupsi.e Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak memberikan teladan
Register : 25-09-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI Tanggal 12 Nopember 2014 — M. AKIL MOCHTAR.
949 — 647
949 — 647
Mochtar dengan pertimbangan :Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengingat akibatperbuatan Terdakwa yang amat berat dalam system penegakkan hukum dan kehidupandemokrasi di Negara RI, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaanPemilihan Kepala Daerah;Selain itu juga mempertimbangkan halhal yang memberatkan:e = Terdakwa adalah Ketua Lembaga Tinggi Negara yang merupakan ujung tombakdan benteng terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan yang seharusnyamenjadi teladan
Putus : 24-05-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1503 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 24 Mei 2016 — MAHLIANA
80 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehinggaperbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Terdakwa tidak memberi teladan
Putus : 23-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 23 Februari 2015 — M. AKIL MOCHTAR
1755 — 1585 — Berkekuatan Hukum Tetap
1755 — 1585 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 336 K/Pid.Sus/2015600e Terdakwa adalah Ketua Lembaga Tinggi Negara yang merupakanujung tombak dan benteng terakhir bagi masyarakat dalammencari keadilan yang seharus menjadi teladan dalam masalahintegritas pribadinya.e Perbuatan Terdakwa mengakibatkan runtuhnya kewibawaanlembaga MK RI sebagai benteng terakhir penegakan hukum.e Diperlukan waktu) yang cukup lama untuk mengembalikankepercayaan masyarakat terhadap lembaga MK RIPertimbangan Pengadilan Tipikor diatas yang sematamata hanya"meng'amini
Putus : 15-02-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1286 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 15 Februari 2016 — SARMILI bin H. SANI
99 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 46/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bjmtanggal 19 Januari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebutseperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Terdakwa tidak memberi teladan
Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 8 Juni 2015 — ANAS URBANINGRUM
1850 — 2158 — Berkekuatan Hukum Tetap
1850 — 2158 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiriperkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa sebelum ~menjatuhkan putusan, akandipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan;Halhal yang memberatkan: Terdakwa sebagai Wakil Rakyat, yakni anggota DPRRI tidak berusahamewujudkan amanat para pemilinnya bahkan sebaliknya mengkhianatikepercayaan rakyat yang diberikan kepadanya; Terdakwa sebagai anggota DPR RI, ketua fraksi dan ketua umum partaiseharusnya memberi teladan
Putus : 30-05-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 30 Mei 2013 — ZULKARNAEN DJABAR (terdakwa)
246 — 107
246 — 107
Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendukungprogram pemerintah yang saat ini sedang giatgiatnyamemberantas tindak pidana korupsi akan tetapi justrumemanfaatkan jabatannya selaku anggota DPRRI untukmelakukan tindak pidana korupsi ;Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah merenggut haksosial dan hak ekonomi masyarakat karena anggaran yang telahditetapkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentinganmasyarakat ;Terdakwa I yang merupakan Anggota DPR RI dan publik figurejustru tidak memberikan teladan
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 16 September 2015 — Pidana
- WARYONO KARNO
276 — 240
276 — 240
yang diajukan di persidangan akanditetapkan statusnya dalam amar putusan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan: e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giatgiatnya memberantas korupsi;e Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan perilaku seorang pimpinan yang bersih darikorupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tidak patut menjadi teladan
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
526 — 207
526 — 207
besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perluterlebin dahulu mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan Terdakwa sebagai berikut:Halhal yang memberatkan:Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasantindak pidana korupsi;Halhal yang meringankan: Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; Bahwa Terdakwa pernah mendapat penghargaan sebagai Dokter Teladan
Register : 10-01-2024 — Putus : 30-05-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr Tanggal 30 Mei 2024 — Penuntut Umum:
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Uswah
80 — 0
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Uswah
80 — 0
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 750.000,- untuk Penyediaan Biaya Penggandaan untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kenaraan Angkutan Umum Teladan Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.150.000,- untuk Penyediaan ATK yaitu biaya pembelian ATK untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awk Kendaraan Angkutan Umum Teladan Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dompu Tahun 2018 Tertera cap/stempel UD. Contisierma.