Dalam suratkeberatan tersebut jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan perhitungan pajakpenghasilan badan yang disebutkan dalam surat ketetapantersebut dan menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurutPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dalamsurat keberatan tersebut dicantumkan alasan mengajukankeberatan yaitu keberatan atas koreksi Harga Pokok Penjualan(HPP) dan Beban dari Luar Usaha.

Dalam SKPKB Nomor 00030/206/08/062/10 tanggal 12 Agustus2010 tidak ada disebutkan detail rincian koreksi dan perbedaanantara yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT)Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)dengan perhitungan yang tertera untuk sampai pada kesimpulanjumlah penghasilan netto sebesar Rp. 271.552.311.847,00. DalamSKPKB tersebut tidak dijelaskan apakah terdapat koreksi diperedaran usaha, HPP ataupun biaya lainnya.

Putusan Nomor 1143/B/PK/PJK/2014PPN Barang dan Jasa Masa Pajak 2008 Nomor00204/207/08062/10 tanggal 12 Agustus 2012 (bukti PK9) dimanadisertakan perhitungan itemitem mana saja yang membuatterjadinya perbedaan dalam perhitungan menurut laporan suratpemberitahuan pajak Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) dengan perhitungan menurut SKPKB tersebut.Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) UU KUP diatur antara lain bahwaWajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu Surat KetetapanPajak.

Dengan demikian seharusnyadapat dibaca bahwa surat keberatan Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) juga keberatan atas seluruhitemitem yang merupakan unsur dari perhitungan tersebut.Mengingat tidak adanya perincian dalam SKPKB maka PemohonPeninjauan Kembali telah salah dalam mengemukakan alasankeberatannya.

Namundasar perhitungan pajak adalah tetap sama dengan suratkeberatan yaitu bahwa pajak lebin bayar menurut PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) adalahRp.45.899.371.682.Dalam amar Putusan Pengadilan Pajak nomor NomorPut.45719/PP/M.V1/15/2013 halaman 16 dinyatakan:Bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbandingyang menyatakan Penghasilan Netto Tahun Pajak 2008 sebesarHalaman 13 dari 18 halaman.

No. 2411 K/Pdt/2013Tergugat tetap tidak menggunakan nilai investasi sebesarRp6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh jutarupiah) tersebut sebagai dasar perhitungan tarif air minum;7 Bahwa dengan tidak digunakannya nilai investasi sebesarRp6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh jutarupiah) sebagai dasar perhitungan tarif air minum berartiTergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadapSurat Perjanjian Kerjasama Nomor 690/SPKS.07.a.PDAM/97,tanggal 25 April 1997,

No. 2411 K/Pdt/2013241213Mohon Putusan Provisi:1424tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tigaratus empat puluh satu rupiah);Bahwa karena sudah disepakati dan disetujui sertaberdasarkan hukum Nilai Investasi Penggugat sebesarRp6.750.000.000,00 sebagaimana bukti P1, bukti P2, buktiP3, bukti P4 dan bukti P5, maka perhitungan tarif air agarberdasarkan perhitungan nilai investasi Rp6.750.000.000,00atau sebesar Rp5.109,00/m?

Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hinggaseandainya orang itu tidak khilaf mengenai halhal tersebut, ia tidak akanmemberikan persetujuannya;Dalam Berita AcaraBerita Acara tersebut yang diberikan secara tidak bebaskarena mengandung kekhilafan atau kekeliruan mengenai perhitungan nilaiinvestasi Tergugat Rekonvensi sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam miliar tuiuhratus lima puluh juta rupiah) tanpa adanya perhitungan oleh Appraisal Independentyang berwenang adalah pelanggaran ketentuan yang mewajibkan

April 1997),mengakibatkan kerugian dengan perhitungan selisihkurang produksi air x harga jual air ke konsumen x FaktorPresent Value: Realisasi m? Kontrak +/ Tarif Jumlah Faktor Nilai Sekarang Hal. 51 dari 106 hal. Put. No. 2411 K/Pdt/201352 m?

No. 2411 K/Pdt/201392Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) DepartemenPekerjaan Umum untuk penyelesaian perhitungan tarif;g Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (BPPSPAM) Departemen Pekerjaan Umum untukpenyelesaian perhitungan tarif baru, maka BPPSPAMDepartemen Pekerjaan Umum melalui Suratnya Nomor 007/BPPSPAM/1/2008, tanggal 25 Januari 2008, (bukti P6);h Bahwa dalam SPKS tanggal 25 April 1997, Nomor 690/SPKS.07a.PDAM/97 (bukti P1) dalam Pasal 16.3 ditentukan:Halhal lain yang belum

Koreksi Positif atas Penghasilan dari Luar Usaha Rp 34.740.148.576,00Penghasilan dari Luar Usaha cfm Terbanding Rp27.754.814.452,00Penghasilan dari Luar Usaha cfm Pemohon Banding Rp(6.985.334.124),00Rp34.740.148.576,00Koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp. 22.454.329.548,00bahwa berdasarkan perhitungan di atas, besarnya peredaran usaha menurutTerbanding adalah sebesar Rp.1.745.353.698.443.

Oleh karena itu,Terbanding pada proses keberatan menambah koreksi Peredaran Usahasebesar Rp.2.218.319.895 (yang semula sebesar Rp.1.743.135.378.548menjadi Rp. 1.745.353.698.443).Koreksi negatif harga pokok penjualan sebesar Rp. 21.974.584.120,00bahwa berdasarkan perhitungan di atas, besarnya peredaran usaha menurutTerbanding adalah sebesar Rp.1.745.353.698.443.

Pembelian antara Pemeriksa/Peneliti dan PemohonBanding yang belum dipertimbangkan Pemeriksa/Peneliti yaitu penjualanmata uang USD ke mata uang IDR, pelunasan hutang DPP dengan mata uangIDR, pelunasan hutang PPN dengan mata uang USD, Quantity Discount (QD)dan adanya pelunasan yang belum diperhitungkan oleh Pemeriksa / Peneliti.Koreksi Laba / Rugi Selisih Kurs sebesar Rp.219.763.582bahwa meskipun perhitungan Laba/rugi kurs menurut Pemohon Bandingadalah dengan membandingkan kurs transaksi dengan kurs

BI pada akhirbulan dilakukanya pelunasan, hasil akhir perhitungan Laba/rugi selisih kursakan sama hasilnya dengan perhitungan Laba/rugi kurs denganmembandingkan kurs pada saat transaksi dengan kurs pada saat pelunasan.Perlu diingatkan bahwa akun perhitungan Laba/rugi kurs tidak hanyamenampung Laba/rugi kurs dari transaksi pembelian dan penjualan, tapi jugapenjabaran akun akun aktiva dan kewajiban moneter lainnya ke dalam matauang Rupiah pada tanggal neraca.koreksi Penghasilan LainLain dari pengujian

Daftar rincian atas setiap itemitem rekonsiliasi :Payment voucher asliInvoice asliGeneral LedgerPeredaran usaha cfm Terbanding = Rp. 1.745.353.698.443Peredaran usaha cfm Pemohon Banding = Rp. 1.720.681.048.617Koreksi positif = Rp. 24.672.649.826bahwa koreksi tersebut terjadi karena perhitungan gross up yang dilakukanTerbanding atas koreksi negative di HPP yang perhitungan menurutTerbanding sebagai berikut: (Rp.1.698.059.074.704/Rp. 1.674.054.930.620) xRp. 1.720.681.048.618 = Rp.1.745.353.698.443.

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadap barang eksportidak dilakukan pemeriksaan fisik maka pejabat pemeriksa dokumen ekspor melakukanpenetapan perhitungan bea keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu 30 harisejak pendaftaran PEB.Ayat (7):Dalam hal perhitungan bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadap barang ekporyang dilakukan pemeriksaan fisik maka pejabat pemeriksa dokumen melakukanpenetapan perhitungan bea keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu:a. paling lama 30 hari sejak

yang disebabkan oleh perbedaan TarifBea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor.2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud padaayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :a.

Bea Keluar (SPKPBK) sesuai dengan formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IIT Peraturan Menteri Keuangan ini.5) Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) sebagaimana dimaksudpada ayat (4) berfungsi sebagai :a. penetapan Direktur Jenderal;b. pemberitahuan; danc. penagihan kepada Eksportir.bahwa ketentuan ini menyatakan untuk penetapan kembali perhitungan bea keluar adalahberdasarkan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor yang berlaku pada saat PEB mendapatNomor Pendaftaran dan Kurs yang

Perhitungan kembali bea keluar ini ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tanggal 16Desember 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, yang menyatakan :Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud padaayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :a.

Bea Keluar sudahbenar;bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar oleh Terbanding sesuai : KEP66/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor Oleh PT.

Debet on Sales USD (30,274.85)Jumlah Sales Cfm PB USD 10,416,736.87Adapun perincian perhitungan peredaran usaha menurutTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yangdisampaikan pada saat uji bukti dan dijadikan dasar dalammelakukan uji bukti bahwa jumlah peredaran usaha adalahsebesar USD 10,458,587.23 yang terdiri atas 447 item.

yang disampaikan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tersebut berubah apabiladibandingkan dengan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yang disampaikan pada saatpemeriksaan, dimana menurut perhitungan yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) padasaat pemeriksaan sebagaimana perhitungan peredaran usahasesuai laporan keuangan adalah sebesar USD 10.416.659.dengan perhitungan sebagai berikut:Sales Export USD 282,191.Sales Local USD

Putusan Nomor 902/B/PK/Pjk/2017Sales Return USD (11,676.)Peredaran Usaha Net USD 10,416,659.Sedangkan perhitungan yang disampaikan pada saat prosesbanding adalah sebagai berikut :Penjualan USD 10,458,687.23Retur USD (11,675.51)Jumlah USD 10,447,011.72Acc.

Kembali (Semula Pemohon Banding) pada prosesbandingnya dengan jumlah peredaran usaha USD 10,458,687.00;Bahwa berdasarkan perincian perhitungan peredaran usaha yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) pada proses banding bahwa jumlah perhitunganpenjualan selama Tahun 2008 adalah sebesar USD 10,458,687 ,23yang terdiri atas 447 item sedangkan perhitungan menurutPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sesuai denganperhitungan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding

Sementara menurut perhitungan koreksiperedaran usaha berdasarkan perhitungan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) adalah sebesar USD 246,619.00;Bahwa berdasarkan perhitungan koreksi peredaran usaha yangdisampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sebesar USD 301,402.74 adalah tidak samadengan nilai koreksi peredaran usaha menurut perhitunganPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang sebesarUSD 246,619.00;Halaman 16 dari 21 halaman.

Perhitungan tagihan atas pemakaian dokumen Form Dyang tidak sesuai dengan PIB sebesar Rp.745 .532.986, Pada saat perusahaan kami mengajukan PIB keKantor Pelayanan Bea dan Cukai Langsa kamiHal. 9 dari 23 hal. Put.

Perhitungan tagihan atas penjualan' lokal denganbarang ex fasilitas sebesar Rp. 520.758.874termasuk denda Rp. 257.164.876,Perusahaan kami setuju untuk membayar Beatermasuk PDRInya atas penjualan' lokal ex. bahanfasilitas sesuai dengan fasilitas yang kami dapatdari Pelayanan KITE.

Perhitungan Tagihan Overquota sebesar Rp.20.117.936,Perusahaan kami tidak dapat menerimaperhitungan tagihan overquota Rp. 20.117.936,karena tarif bea masuk Phenol pada saat itu sudah2.5% dengan cara melampirkan Form D dan juga kamitelah membayar SKPPBM No.

Perhitungan tagihan over quota sebesar Rp.20.117.936,Bahwa khusus' terhadap over quota importasijenis barang Phenol dengan PIB No. 000015 tanggal1 September 2005 yang telah ditagih oleh KantorPelayanan Bea dan Cukai Kuala Langsa dengan SPKPBMNo.

S03/NOTUL/2005 namun setelah diaudit terdapatselisih kurang antara perhitungan Kantor PelayananBea dan Cukai Langsa dengan perhitungan tim audit,selisih perhitungan terjadi karena tim auditberpendapat bahwa Form D yang digunakan PemohonBanding sebagai lampiran pada PIB bukanlah Form Dyang diperuntukkan untuk transaksi tersebut ;Bahwa dalam persidangan Pemohon Bandingmenyerahkan bukti bukti berupa PIB No. 000015 tanggal 1September 2005 ; Invoice No.

Esjamat tidak ada melainkan di produksi ;Perhitungan menurut Wajib Pajak.Kami tidak setuju dengan koreksi maupun alasan koreksi daripemeriksa.Sedangkan sebagai alasan kami adalah :1.

Koreksi harga Pokok Penjualan (Rp. 4.095.140.593. ).1.Perhitungan menurut Pemeriksa.Koreksi ini menurut pemeriksa disebabkan adanya tambahanpemakaian bahan baku kayu yang disebabkan transaksi penjualankayu perusahaan kami dengan PT. Esjamat tidak diakui olehpemeriksa, sehingga pemeriksa berkesimpulan bahwapengurangan persediaan bahan baku kayu adalah diproduksi olehWajib Pajak. Dan perhitungan pemakaian bahan kayu menurutpemeriksa :CFM SPT > 5.354.771.552, ;CFM Pemeriksa > (9.529.687.520.)

;Koreksi : (4.174.915.968,) ;Perhitungan menurut Wajib Pajak.Bahwa sebagaimana tanggapan kami pada waktu koreksi pospenjualan yaitu pemeriksa di dalam melakukan koreksi pemakaianbahan baku hanya berdasarkan suatu kesimpulan semata dantidak berdasarkan ketentuan UndangUndang Perpajakan yangberlaku, dan kami berpendapat bahwa koreksi yang tidakberdasarkan UndangUndang Perpajakan yang berlaku menjadibatal demi hukum ;Dan perhitungan pemakaian bahan kayu menurut kami adalah :CFM SPT/WP > 5.354.771.552

;Koreksi : NihilUntuk itu. kami mohon agar Bapak sudi meninjau danmembatalkan koreksi pemakaian bahan kayu dari pemeriksa ;Beban Listrik (Rp. 45.538.770).Perhitungan menurut Pemeriksa.Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 117/C/PK/PJK/2008Bahwa menurut pemeriksa terdapat koreksi beban listrik Rp.45.538.770, yang disebabkan jumlah rekening listrik menurutpemeriksa berjumlah R. 1.094.611.055. Dan perhitungan bebanlistrik menurut pemeriksaan adalah :CFM SPT/WP : 1.140.149.825.

;Perhitungan menurut Wajib Pajak.Kami tidak setuju dengan koreksi beban listrik dari pemeriksa, halini disebabkan selisih Rp. 45.538.770, merupakan cadanganbiaya listrik tahun 2004 yang baru direalisasikan pembayarannyapada tahun 2005, buktibukti pembayaran listrik terlampir padasurat ini. Sehingga perhitungan beban listrik menurut kamiadalah :CFM SPT/WP > 1.140.149.825, ;CFM Pemeriksa > 1.140.149.825.

anggaran Pembangunandengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp46.153.866,09(empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enampuluh enam rupiah koma sembilan sen);> Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada Konsultan Perencanasehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhandengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No. tem Pekerjaan Jumlah (Rp)1.

anggaran Pembangunandengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp46.153.866,09(empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enampuluh enam rupiah koma sembilan sen);Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada Konsultan Perencanasehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhandengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No. tem Pekerjaan Jumlah (Rp)1.

anggaran Pembangunandengan menambahkan biaya Konsultan Perencana sebesarRp46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribudelapan ratus enam puluh enam rupiah koma sembilan sen);Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencanasehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhandengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No. tem Pekerjaan Jumlah (Rp)1.

anggaran Pembangunandengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp46.153.866,09(empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enampuluh enam rupiah koma sembilan sen);Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencanasehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhandengan rekapitulasi RAB sebagai berikut: No.

terhadap semen warna senilai Rp9.018.562,00(sembilan juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan; Pasir dan batuBerdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU KabupatenManggarai Timur volume riil penggunaan pasir dan batu secarakeseluruhan adalah 935,36 M3 dengan perhitungan :Pasir 540, 74 M3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp125.000,00(seratus dua puluh lima ribu rupiah);Batu 394,62 M3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp97.400,00(sembilan

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGA RP.17.000.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.13.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.26.550.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.14.700.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

ASLI Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.13.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANCPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGARP.17.000.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANKERNEL N5 (PTPN V~ RIAU) 3.000.000 KG SEHARGARP.13.800.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANCPO N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGARP.26.550.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANKERNEL N5 (PTPN V~ RIAU) 3.000.000 KG SEHARGARP.14.700.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

ASLI Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANKERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGARP.13.800.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Midi Utama Indonesia sejak bulan September2017, dengan jabatan Staf Kasir Collection atau perhitungan uang hasil penjualantoko; Bahwa, Proses penggelapan terjadi dengan cara mengurangi uang yangdisetorkan oleh toko dari hasil penjualan barang dari toko Alfamidi secara berkalikali; Bahwa, Berawal dari 7 (tujuh) kasir toko alfamidi complain kepada kasir collectionperhal perhitungan yang dilakukan oleh kasir collection atas uang yang disetor olehkasir toko ke Kasir Collection selalu berkurang, sehubungan

dengan hal tersebutkemudian saksi Maria Fransisca Barus selaku officer kasir collection atau selaku yangbertanggung jawab di kasir collection hendak melakukan pemeriksaan melalui CCTVdi ruangan perhitungan kasir dan ternyata hardisk CCTV tersebut telah hilang,selajutnya mereka menghubungi saksi Rizkillah Rijal S. dan menanyai Terdakwa, danTerdakwa mengakui bahwa dialah yang mengambil hardisk DVR CCTV tersebutdengan tujun agar perbuatanya tidak diketahui, kKemudian saksi Rizkillah Rijal S.mengecek

Midi Utama Indonesia sejak bulan September2017, dengan jabatan Staf Kasir Collection atau perhitungan uang hasil penjualantoko;Halaman 9Putusan Nomor 3116/Pid.B/2018/PN Mdn Bahwa, Proses penggelapan terjadi dengan cara mengurangi uang yangdisetorkan oleh toko dari hasil penjualan barang dari toko Alfamidi secara berkalikali; Bahwa, Berawal dari 7 (tujuh) kasir toko alfamidi complain kepada kasir collectionperhal perhitungan yang dilakukan oleh kasir collection atas uang yang disetor olehkasir toko

BBNKB)/Pajak KendaraanBermotor (PKB) Tahun 2010 sebesar Rp.202.431.035,00;bahwa Terbanding telah menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor sebesarRp539.648.121,00, termasuk di dalamnya denda administrasi sebesar Rp 113.775.035,00dengan persentase 26.7% dalam surat Penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Alat Berat/Besar Nomor: 973/263/PendaII/2010tertanggal 10 Juli 2010, pengenaan denda administrasi ini tidak Pemohon Banding ketahuibagaimana perhitungannya;bahwa perhitungan

Dermaga Perkasa Pratama dengan pajak sebesarRp11.082.000,00 dan ada kelebihan pembayaran PKB Tahun 2009 sebesarRp77.574.000,00 serta adanya perhitungan denda oleh Terbanding yang tidak sesuaiketentuan;bahwa menurut Pemohon Banding pembayaran terakhir Pajak Kendaraan Bermotordilakukan Pemohon Banding sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2009 adalahtanggal 26 Agustus 2009, sehingga jatuh tempo pembayaran PKB Tahun 20102011adalah tanggal 26 Agustus 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Pemohon Bandingtanggal

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Setiap Wajib Pajakmembayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendirioleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan, dalam ayat(3) diatur bahwa Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkanpenetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yangdipersamakan, dalam ayat (4) ditegaskan Dokumen lain yang dipersamakansebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan

;bahwa Majelis berpendapat sesuai dokumen yang disampaikan dalam persidangan,Terbanding telah menyampaikan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun20102011 kepada Pemohon Banding dengan surat Nomor: 973/263/PendaII/2010tanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/PajakKendaraan Bermotor Kendaraan Alat Berat/Besar (Pertama), yang melampirkanperhitungan Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak 135 unit termasuk dendanya dengantotal jumlah pajak yang harus dibayar Pemohon Banding

sebesarRp539.648.121,00;bahwa menurut Majelis perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yang disampaikanTerbanding dengan surat tersebut merupakan Nota Perhitungan sebagaimana dimaksudPasal 96 ayat (4) Undangundang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana NotaPerhitungan termasuk pengertian dokumen lain yang dipersamakan dengan SuratKetetapan Pajak Daerah, dengan demikian dalil Pemohon Banding yang menyatakan tidakpernah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah tidak benar;bahwa menurut Majelis

Putusan Nomor 1162/B/PK/PJK/2016yang mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar kekurangan pembayaransebesar Rp1.574.920.000 dengan perincian sebagai berikut:Bea Keluar Rp 1.574.920.000,00Denda Administrasi Rp 0.00Jumlah Rp 1.574.920.000,00Bahwa adapun perhitungan kekurangan Bea Keluar yang kurang dibayarsebesar Rp1.574.920.000,00 adalah sebagai berikut:Bea Keluar menurut Pemohon Banding Rp 0,00Bea Keluar menurut Terbanding Rp1.574.920.000,00Selisin Bea Keluar Rp1.574.920.000,00Bahwa Pemohon Banding

telah melunasi kekurangan pembayaransebesar Rp1.574.920.000,00 dengan menggunakan Surat Setoran Pabean,Cukai dan Pajak (SSPCP) sebesar Rp1.574.920.000,00 tanggal 7 Februari2012;Bahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, perkenankanlahPemohon Banding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajakterhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP235/WBC.03/2011 tanggal 19Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar AtasBarang Yang Diekspor oleh PT Smart Tbk;Alasan dan Penjelasan

Bea Keluar;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding ataspenetapan kembali perhitungan Bea Keluar atas barang yang diekspor olehPemohon Banding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:Bahwa alasan Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluaratas barang yang Pemohon Banding ekspor pada dasarnya karena Terbandingberpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan PEB,dimana atas perubahan tanggal perkiraan ekspor, Pemohon Bandingseharusnya

Putusan Nomor 1162/B/PK/PJK/2016Bahwa terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluardan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspordidaftarkan ke Kantor Pabean; danb.

Uraian Satuan Nilaia Harga Patokan Ekspor USD/MT 0b Jumlah Barang MT 7.999 ,967c Tarif Bea Keluar % 0%d Bea Keluar (a x b x c) USD 0e Nilai Tukar Mata Uang Rp/USD 0f Bea Keluar (d x e) Rp 0g Bea Keluar (Pembetulan) Rp 0 Bahwa dengan demikian, seharusnya tidak ada selisin perhitungan atasBea Keluar menurut Pemohon Banding dan Terbanding dalam perhitungan BeaKeluar untuk PEB Nomor: 006226 tanggal 30 Desember 2009 karena Tarif BeaKeluar, Harga Ekspor dan Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku yang digunakanoleh

Putusan Nomor 690/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding berkeyakinan bahwa perhitungan Bea Keluar yangtelahPemohon Banding bayar dan Pemohon Banding laporkan dalamPemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000113 tanggal 3 September 2013telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, sedangkan perhitungan Bea Keluardalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 adalah salah.

Dengan demikian,Pemohon Banding mohon agar permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.69038/PP/M.VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membatalkan Surat Penetapan

Kembali Perhitungan BeaKeluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015,atas nama PT Putra Alam Lestari, NPWP 02.373.197.9701.000, AlamatJalan Imam Bonjol, Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat dan alamatKorespondensi di Jalan KH.

Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorSPKPBK28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasarhukum;4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokoksengketa;5.

Putusan Nomor 690/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding, NPWP 02.373.197.9701.000, sehingga Bea Keluaryang masih harus dibayar menjadi nihil adalan sudah tepat dan benardenganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 yangditerbitkan oleh Direktur Audit a.n.

Stock di pelabuhan karena kapal belum dibongkar,e Stock di customers (karena belum dibuatkan Faktur Pajak Penjualan) karenaadanya beda waktu pencatatan/pembuatan Faktur Pajak;Menurut Majelis bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp.146.413.966,00 karena Pemohon Banding kurang melaporkan penjualan/penyerahan yang PajakPertambahan Nilainya harus dipungut yang diperoleh dari pengujian arus barangpada laporan produksi yang bertujuan untuk mengetahui besarnya jumlahpengiriman/penjualan kaolin;bahwa perhitungan

koreksi penjualan di atas berdasarkan koreksi peredaranusaha dalam Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 dengan total sebesarRp.2.167.058.543,00 dengan perhitungan pada bulan November 2008 mutasibarang dijual dikalikan dengan harga ratarata per kg setiap bulan, 101.345 kg xRp 1.445,00 = Rp.146.413.966,00;bahwa UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42

tenggelamnya kapal yang didalamnya terdapat muatan milik Pemohon Banding sebanyak 188.000 kg padabulan Desember 2008, namun data tersebut tidak diberikan pada saat prosespemeriksaan sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 A ayat (4) UndangundangNomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan datatersebut tidak dapat dipertimbangkan;Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya Surat Jalan Tahun 2008dibuatkan Faktur Pajak Tahun 2009;bahwa berdasarkan pendapat Majelis di atas maka perhitungan

pajaknya menjadi sebagai berikut:Jumlah MenurutUraian (Rp)Pemohon Terbanding Majelis KoreksiBanding DikabulkanMajelis Dasar Pengenaan Pajak: 1.400.403.240, Lokal 1.253.989.273,0 1.309.555.303,0 90.847.937,0 00 0 00Jumlah DPP T.499.587.889,0 1.646.001.856, 1.555.153.919,0 90.847.937,0 00 0 00Pajak Keluaran 125.398.927,00 140.040.324,0 130.955.530,00 9.084.794,00 0Pajak Masukan 125.398.927,00 125.398.927,0 125.398.927,00 0,000Jml perhitungan PPN 0,00 14.641.397,00 5.556.603,00 9.084.794,00Kompensasi

XXX, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakNovember 2008 yang masih harus dibayar menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor 245.598.616,00 Lokal 1.309.555.303,00 Jumlah Dasar Pengenaan Pajak1.555.153.919,00 Pajak Keluaran130.955,.530,00 Pajak Masukan125.398.927,00 Jml perhitungan Pajak 5.556.603,00Pertambahan NilaiKompensasi ke Masa Pajak 0,00berikutnyaPPN kurang dibayar 5.556.603,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 2.000.377,00

Padahal nyatanya metode perhitungan yang digunakan olehHal. 2 dari 80 hal Put.

Dan tentunya, perhitungan seperti ini telah menjadikannilai aset 3 (tiga) tahun terakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. bengkakHal. 3 dari 80 hal. Put.

No. 679 K/Pdt.SusKPPU2014 Total4.357.130.161.417 1.917.618.445.275 Merujuk pada pernyataan dan tabel Termohon Keberatan tersebut di atas, dapatdiketahui bahwa perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan sahamPT TAM telah dilakukan oleh Termohon Keberatan dengan mengikutsertakannilai aset PT Tiga Pilar Corpora (PT TPC) yang didaulat oleh TermohonKeberatan sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali;8 Tata cara perhitungan TermohonKeberatan tersebut jelas keliru,karena alasanalasan di

Metode perhitungan seperti demikiandidasari oleh Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor57/2010 dan selaras pula dengan keterangan ahli hukum persaingan usaha Dr.Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. (vide Halaman 6 Nomor 5 Lampiran5);Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset ratarata 3 (tiga) tahun terakhir dariPT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.: PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD, TBK.

Karena Tidak Menerapkan Metode Perhitungan Nilai AsetRatarata 3 (tiga) Tahun Terakhir Sebagaimana Yang Dipersyaratkan DalamPenjelasan Pasal 5 Ayat (2) Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010.1819Sebagaimana yang telah diuraikanoleh Pemohon Keberatansebelumnya, Termohon Keberatantelah keliru denganmempertimbangkan PT TPCsebagai Badan Usaha IndukTertinggi dari PemohonKeberatan, dan telah keliru karenatelah mengikutsertakan aset PTTPC ke dalam perhitungan nilaiaset gabungan akibatpengambilalihan

(Qt = 241,22 M$ : 0.1 meter).Bahwa berdasarkan perhitungan terdakwa untuk pekerjaan 5 jam per hariseluas 600 M?

(Qt = 241,22 M : 0.1 meter).Bahwa berdasarkan perhitungan terdakwa untuk pekerjaan 5 jam per hariseluas 600 M?

land clearing pelabuhan laut Batanjung tersebut dan haltersebut dapat dikoordinasikan atau ditanyakan kepada orang lain yangpernah melakukan perhitungan analisa tersebut.Bahwa analisa perhitungan saksi untuk pemakainan alat per hari untuk 5jam sebesar Rp. 2.330.203,.

Namun untuk cara perhitungannya samadengan perhitungan K.211.Bahwa saksi belum pernah melakukan perhitungan dengan analisaK.211a, namun setahu saksi untuk volume pekerjaan berdasarkan asumsidari masingmasing pembuat;Bahwa setelah adanya perhitungan analisa Biaya Peralatan Exapator(E.020) dan Analisa Harga Satuan pengupasan tanah dan pembersihansemak (K.211) yang saksi buat tersebut, kemudian analisa tersebut saksiserahkan kepada Sdr.

Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana(engineers estimate).

Sawiyah mendapat 1/7 bagian, yang diterima oleh anak-anaknya dengan perhitungan 1/7 dibagi 9 (sembilan) bagian, masing-masing mendapat :

Pengadilan Pajak NomorPUT093049.18/2005/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan penjelasan dan alasan serta bukti yangPemohon Banding sampaikan tersebut di atas, maka Pemohon Bandingmohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan koreksitersebut dalam pokok sengketa karena tidak mempunyai alasan yangsesuai, oleh karena itu, seharusnya perhitungan

Putusan Nomor 638/B/PK/Pjk/2019yang terutang untuk Tahun Pajak 2005 menurut perhitungan PemohonBanding adalah sebagai berikut: . .

permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP297/WP4J.03/2015 tanggal 5Maret 2015 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratKetetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2005 Nomor00001/273/05/313/13 tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana telahdibetulkan Keputusan Direktur PajakKEP002/WPJ.03/KP.11/2015 tanggal 13 Januari 2015, atas nama PT MusiHutan Persada, NPWP 01.547.273.1313.001, beralamat di Jalan Raya PTTEL, Tebat Agung, Muara Enim, sehingga perhitungan

Putusan Nomor 638/B/PK/Pjk/2019 Total NJOP 1.113.527 Perhitungan Pajak Terutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak adNJOPTKP 7.NJOP untuk perhitungan PBB 11s 520Persentase Nilai Jual Kena PajakNilai Jual Kena Pajak 445.408.1Persentase PBB yang terhutangPBB yang terhutang 2.227.

dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp2.227.040.600,00 dengan perincian sebagai berikut: NJOP Per m2Uraian Luas (m2 NJOPm Rp)Luas Bumi 1.096.790.000 1,012 1109.670Luas Bangunan 8.980 429.521 3.857.1Total NJOP 1.113.527Perhitungan Pajak TerutangNJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak 1.113.527NJOPTKP 7.1.113.520NJOP untuk perhitungan

Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116673.16/2014/PP /M.XIVA Tahun 2018, tanggal 28 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa seharusnya perhitungan

PPN untuk Masa Pajak Agustus 2014menurut perhitungan Pemohon Banding adalah menjadi sebagai berikut:Halaman 1 dari 9 halaman.

Pajak NomorMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01056/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 19Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2014 Nomor 001 70/207/14/055/16 tanggal 13 April 2016, atas namaPT Karya Sumiden Indonesia, NPWP 01.824.613.2055.000, beralamat di Jalan Industri VI, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, KotaTangerang 15135, sehingga perhitungan

JumlahNo Uraian (Rp) a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor664.829.722.578,00 a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri112.559.783.327,00 a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 233.585.012.511,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6 Jumlah 1.010.974.518.416,00b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00 c Jumlah Seluruh Penyerahan1.010.974.518.416,00 2 Perhitungan

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (2.276.061.020,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 2.276.061.020,004 PPN yang kurang dibayar NIHILMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 28 Februari 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima

Arken, merupakan perbuatan yang dilakukan olehTergugat yang memiliki kewenangan dalam teknis perhitungan remisi danperhitungan Pembebasan Bersyarat.Bahwa apa yang menjadi hasil perhitungan yang dilakukan oleh Tergugat kemudiandijadikan sebagai dasar untuk memberikan Pembebasan Bersyarat kepadaNarapidana.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NomorPASPK.01.05.06279 yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, Tergugattelah melakukan perhitungan Pembebasan Bersyarat

Sehingga perhitungan remisi danpembebasan bersyarat yang tertuang dalam surat tersebut merupakankeputusan yang telah final dan definitif dalam perhitungan remisi danpembebasan bersyarat Penggugat. Dan faktanya Penggugat hingga telahlewat waktu perhitungan Pembebasan bersyarat menurut Penggugat yangjatuh pada tanggal 25 Oktober 2014, tidak mendapatkan PembebasanBersyarat..

Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut:a.b.sejak ditahan;apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanyamasa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir;apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masapenahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku;Halaman 19 dari 80 halaman Perkara No.210/G/2014/PTUNJKT2.d. perhitungan 173, 1/2 atau 2/3 masa pidana adalah 173, 1/2, atau 2/3 kali(masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.Ketetentuan

Dengan demikaian menurut perhitungan Penggugat PembebasanBersyarat jatuh pada tanggal pada tanggal 25 Oktober 2014.Bahwa oleh karena itu, Penggugat melalui surat tertanggal 13 Mei 2014mempertanyakan pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat Penggugat kepadaTergugat. Kemudian Tergugat mengeluarkan perhitungan pembebasan bersyaratPenggugat melalui Surat No.

Arken dari Lapas Kelas ISukamiskin tertanggal 22 Juli 2014 dan Lampirannya tentang Perhitungan PembebasanBersyarat Narapidana Kasus Korupsi Atas nama Drs. Arken.V.