Ditemukan 9457 data
I KADEK ANDY ASMARAJAYA, SE., MM
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Cq Ditreskrimum
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
91 — 41
./2020/Ditreskrimum tentang PenetapanTersangka tersebut baru ditetapkan pada tanggal 7 Oktober2020, hal tersebut menjadi sangat janggal dan sarat akanHalaman 13 Putusan Nomor 32/Pid.Pra/2020/PN Sby2.1.4kepentingan juga membingungkan bagi PEMOHON karenaterjadi di Indonesia yang telah memasuki usia kemerdekaanyang ke 75 Tahun, dimana kemerdekaan rakyat sama sekalltidak terjamin dan selalu merasa terancam;Bahwa dalam perkara in casu)~ TERMOHON telahsewenangwenang dan mengenyampingkan ketentuansebagaiman
28 — 3
ADE CONDRO dan saksi ABDUL ROHKIM (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat laporan pengaduan dari Masyarakat bahwa di daerah pinggiran Sungai Muara Kaman Ilir sering ada aktifitas jual beli BBM jenis solar, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi RUKMONO ADE CONDRO dan saksi ABDUL ROHKIM melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan pada saat melakukan penyelidikan tersebut, saksi RUKMONO ADE CONDRO dan saksi ABDUL ROHKIM melihat Kapal Kayu PRIMA INDAH 02 yang karam dan sarat
ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama PT. Nahda Mentari
Tergugat:
1.Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Persero, Tbk Kantor Cabang Pembantu Enggano
2.Yulius Lende Umbu Moto, SH
3.Frans Adu
4.Direktur CV. Nusa Pertiwi Abadi Muhamad Rizki
5.Irvan
6.Benny Darmawan
76 — 41
Foto copy Berita Harian Suara Karya tertanggal 01 Maret 2019, Pukul:16:21 WIB yang ditulis oleh Penulis: Wilmar Pasaribu dengan judul:"PEMBELA TUDING SARAT REKAYASA PUTUSAN HAKIM PN JAKARTAUTARA, diberi tanda P9;Hal. 39 dari 61 hal. Putusan No. 74/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr.10. Foto copy Berita Harian Suara Karya tertanggal 07 Maret 2019Pukul 19:36 WIB yang ditulis oleh Penulis: Wilmar Pasaribu dengan judul:TIDAK ADA KORBAN DIRUGIK.AN, TAP HAKIM HUKUM DIRUT PTNM, diberi tanda P10;11.
155 — 109
maka penguasaandan Pengusahaan Huta Buttu raja sihudon dan seluruh tanahdisekelilingnya secara otomatis berpindah ke tangan anaknya JahabatSitumorang alias oppu Deni Situmorang bersama 4(empat) oranganaknya yaitu.1 Marolop situmorang2 Sautsitumorang3 Hoitler situmorang4 Natal SitumorangJelas dan terang apa yang didalilkan oleh Penggugat dan membukakesalahan yang sangat fatal akan gugatan ini, sehingga PenggugatHalaman 27 dari 105 Putusan Nomor 61/Pat.G/2019/PN Bigtidak mempunyai hak/idak mempunyai sarat
65 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
D, adalah dalil yangtidak benar dan sarat kebohongan, serta sulit diterima oleh akal sehat,karena sesungguhnya Para Penggugat sudah mengetahui adanya SertipikatHak Milik Nomor : 695/Desa Pusaka Rakyat atas nama Miana. D. sejak akhirTahun 2006.
129 — 8
jaminan hukum ), tanggal 3 Oktober 2003,i Alamat TERGUGAT II di Desa Merawang( padahal tidak ada rumah di Merawang dan tahun 2002 sampai2005 TERGUGAT II tinggal di Pekan Baru, bekerja sebagaiBranch Manager PT.Sharp Elektronics )c BPHTB, tidak sesuai faktaBahwa suratsurat yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan sertifikat pronaatas nama Petrus Effendi ( TERGUGAT I ) dan atas nama Thomas Effendi( TERGUGAT II ), sesuai poin 44( butir a,b,c ) dan poin 45 ( butir a,b,c ) diatas, defacto sangat sarat
YEREMIAS ROMA
Tergugat:
1.NURIANI
2.PARWITA SARI, SH, M.Kn.
3.VERA SARTIKA
4.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Kawasan Industri & Pergudangan SAFE & LOCK
5.ARIESCA DWI APTASARI, SH, M.Kn
6.ADITYO (Suami Tergugat-I)
7.AGIT SUSILO
8.ARIYANI WIDYA ASTUTI (Anak dari Tergugat-VII)
9.PAK NO (Nama panggilan/sebagai pengontrak)
10.DUL KAMID (nama panggilan)
11.CHURIAH (Istri Tergugat-X)
12.AGUS SAPUTRO
Turut Tergugat:
YEANNY, SH, M.Kn
41 — 5
TergugatIl yang merupakan hasilrekayasa dengan memperhatikan historis sebelum adanya Akta HibahNomor 131/2016) Tergugat dengan Tergugatll, dan Tergugatlll, telahmengalinkan hak atas SHM Nomor 126/Desa Kludan yang semula tercatatatas nama Penggugat menjadi telah berganti nama menjadi atas namaTergugatI, yang baru diketahui Penggugat setelan mendapatkan salinanPutusan perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sda.Bahwa adanya Akta Hibah Nomor 131/2016, tanggal 27 Desember 2016,yang dibuat dihadapan Tergugatll, sarat
89 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nagekeo Nomor : 19/Kpts/KPUKab018.964746/V1I/2013 tanggal 7 Juni 2013; serta Berita AcaraPerbaikan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Nagekeo Tahun 2013 Nomor: 25/BA/KPUKab18.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 yuridis formal sarat dengan Cacat Hukum Danhams dibatalkan karena bersumber dari proses yang amburadul, tidaktransparan, tidakjujur, kontroversi dan kabur;11 Bahwa KPU Kabupaten Nagekeo dalam pelaksanaan proses Klarifikasi/Penelitian Berkas Pencalonan dan Keabsahan
114 — 22
ALI YUNUS, bahwa benar saksilah yang membuat suratketerangan janda tersebut dikarenakan terdakwalah yangHalaman 47 dari 94Putusan Nomor 359/Pid.B/2015/PN Pal48memintanya sebagai sarat untuk diajukan kekantor Kelurahanguna pembuatan ijin usaha menurut terdakwa ;Bahwa saksi kenal dengan Alm. dr. ENGELBERT A. SALIMsebagai warga saksi dan saksi pun pertama kali melihat Alm. dr.ENGELBERT A.I SALIM ketika saksi di undang dalam rangkaacara tunangan Alm dr.
95 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini tidak laindemi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sertaterwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat padafaktanya gugatan Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil(pelanggaran formil) yang menyebabkan gugatan a quo tidak sah dan sudahHalaman 5 dari 65 hal. Put.
1.H.UJANG EFENDI
2.ALI USMAN
3.MURSIDAWATI
4.YAKKUB
5.Ruslan
6.SITI AISYAH
7.PARIGUSMAN
8.LISTIYANI
9.UMI KALSUM
10.ZULKANI
11.ASNIMAR
12.ZULKARNAINI
13.MIFTAHUL KHER
Tergugat:
1.BILHAYA ATHAR
2.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Gubernur Riau, Cq Bupati Kampar, Cq Camat Tambang
81 — 36
Ujang Efendi tidak mempunyai Berita acaraPengukuran dari Desa yang harusnya terlampir di KecamatanTambang sebagai sarat penerbitan surat kepemilikan tanah.Surat Keterangan Tanah Atas H.
56 — 12
IdaSri Widyaningih, terietak di Jalan Cikutra Barat No. 1 D, Kelurahan Sukaluyu,Kecamatan Cibeunying, Bandung, Propinsi Jawa Sarat (Vide Bukti T d.K/P d.R 9); Sertipikat Hak Milik No. 278/Kelurahan Sukamiskin tanggal 14 Oktober 1993, luastanah 660 M2, a.n.
175 — 105
Freeport Indonesia, dengan demikian Verifikasi yangdilakukan Yavid kepada Tergugat adalah tidak sah. ltulah sebabnyadugaan pelanggaran yang dituduhkan terhadap Tergugat sarat denganrekayasa, dikatakan demikian karena faktafakta yang dijadikan sebagaialasan dugaan melakukan pelanggaran adalah pembicaraan Tergugatdengan Jibril Bahar dan dengan Yavid pada tanggal 4 Nopember 2019dan tanggal 18 Nopember 2019, padahal pembicaraan Tergugat denganJibril Bahar dan Yavid tidak ada kaitannya dengan dugaan pelanggaranyang
Felipus Maak
Tergugat:
1.YOKA ELYANA GANGGUNG MAAKH
2.KRISTOFEL SISA
3.YANI MAAKH
4.AMELIA MAAKH
5.ARIF MESAK MAAKH
6.REMON NATANEL MAAKH
Turut Tergugat:
1.CAMAT KUPANG TIMUR
2.Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kupang
96 — 36
Petrus Maakh untuk memperoleh surat buktikepemilikan palsu atas tanah sengketa, tanpa sepengetahuan Tergugat ,jelas sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Tergugat sebagaipemilik yang sah atas obyek tanah sengketa ;Bahwa kami tolak dalil dalil gugatan Penggugat pada Point 17, 18, 19, 20,21 dan 22 dengan alasan Bahwa uraian dalil yang dikemukakan Penggugatadalah tidak berdasar bahkan sarat akan untaian kebohongan, sehinggawajib untuk dikesampingkan ;Bahwa berdasarkan alasan alasan terurai di atas
156 — 23
Undang Undang No 41 Tahun 1999tentang Kehutanan.Tentang pelanggaran terhadap PERMA telah diajukan kepada MajelisHakim berupa sanggahan tertanggal 2 Maret 2016 namun oleh MajelisHakim dianggap memenuhi sarat, akan tetapi Tergugat masihHalaman 11 dari 71 hal, Putusan No. 12/Pdt.G/2016/PN.
Bahwa atas semua dalil dari PARA PENGGUGAT yang diutarakan dalam surat gugatantersebut sangatlah tidak masuk akal, padahal tindakan yang dilakukan oleh PARAPENGGUGAT yang mana tidak mau menyelesaikan serta melunasi pinjaman yang telahdiberikan oleh TERGUGAT I malahan sarat mengandung unsur wanprestasi sesuai denganPasal 1243 KUH Perdata yang mana disebutkan sebagai berikut :penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulahmulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah
293 — 162
kwitansi itu saksi tidak tahu;Halaman 48 dari 74 HalamanPutusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.SMDBahwa saksi tidak ikut menanda tangani di atas kwitansi itu mengenaistempel RT saya tidak ingat, stempel itu barang kali hanya untuk mengetahuisaja;Bahwa terhadap pengurusan sertipikat di Kelurahan setelah saya serahkanberkas itu ke kelurahan saya tinggal karena itu wewenangnya pihakkelurahan;Bahwa dalam pengurusan itu cuma membayar 250 ribu rupiah itu saja yangdi bayar di kelurahan;Bahwa saksi lupa apakah sarat
SETYA BUDI
Termohon:
Kejagung RI. Cq. Kejati Maluku Utara Cq. Kepala Kejari Halteng
108 — 48
tersebutsehingga Jjika timbul permasalahan hukum dalam Kontrak dan AddendumKontrak tersebut penyelesaiannya melalui jalur hukum perdata bukanhukum pidana;Dalil Termohon:Bahwa dalam proyek Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada BagianEkonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera TengahTA 2016 memang terdapat adendum kontrak karena adanya ContractHalaman 59 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN SosChange Order (CCO) namun tidak didasari adanya Justifikasi/alasan teknispembangunan dan sarat
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan dalildalil eksepsi tersebut di atas keseluruhandalil gugatan Penggugat telah terbantahkan dimana menurut hukumpenerbitan maupun peralihan sertipikat a quo tidak ada merugikankepentingan Penggugat sehingga Penggugat tidak berhak atastanah terperkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftarnamanya dalam sertipikat a quo, dengan demikian Penggugatbelum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalamperkara a quo, karena Penggugat tanpa alasan dan dasar hukumkepemilikan yang jelas dan sarat
KARYATI,SH
Terdakwa:
HILMAN SEPTIAN FIKRI
58 — 13
ROESLAN SALEH bahwa : kesalahan memang susuatu yang pentingdalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untukmencari ukuran pidana itu, manfaat jaga merupakan sarat mutlak bagikepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan anekahmacam pelaksanaannya ( segi lain hukum pidana, hal. 23 );Menimbang, bahwa sesuai pula dengan politik hukum pemerintah, yangtertuangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2001,tanggal 20 Agustus 2001, yang pada