Ditemukan 1098 data
88 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
(dikutipdari Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Elly Erawati dan HerlienBudiono, 2010, National Legal Reform program, Hal. 100);Bahwa perjanjianperjanjian sebagaimana bukti P14 sampai denganP20 merupakan perjanjianperjanjian yang dibuat oleh orang/badan hukumyang ternyata bukanlah builders/pembangun kapal, sebagaimana faktafaktahukum yang terungkap bahwa Termohon Kasasi II/Tergugat Rekonvensi tidakdapat membuktikan sebagai pihak yang membangun/builders kapalkapal yangperjanjikan dan telah
(dikutip dari PenjelasanHukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010,National Legal Reform program, Hal. 99);Bahwa oleh karena Grosse Akta Pendaftaran Kapal merupakan dokumenyang dibuat berdasarkan perjanjianperjanjian yang menurut hukum batal demihukum, maka menurut hukum pula Grosse Akta Pendafatran Kapal menuruthukum mohon dinyatakan batal demi hukum;Bahwa berdasarkan pada faktafakta hukum yang terungkap tersebutPemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
1.THOFILUS TAUMBOY
2.ELIMELEK TAUMBOY
Tergugat:
1.YAHYA ISKOBO
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang
65 — 42
komplekspersawahan tahun 1964 dalam hal ini keterangan tersebut berkesesuaiandengan keterangan saksi Bernadus Tanu (saksi Tergugat ) dan keteranganHalaman 55 dari 58Putusan Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN Olmsaksi Petrus Boys (saksi Tergugat ) dari keterangan tersebut menguatkanbukti surat Tergugat yang diberi tanda T.I2 yang menyebutkan bahwadalam Kefetoran Amabi/Oefetto terdapat namanama Jacob Amabi, SusauIsliko, Sae Nobe, Meta Nifu, Pan Laes, Pan Tosi dan Kolo Kobe yangterdaftar dalam Land Reform
Tilla untuk diminta pengukuran dan memasang patokpatok tanah mereka (vide bukti T.I1), dinubungkan dengan keterangan saksiYusuf Boys hal ini bertentangan yaitu keterangan bahwa Amsu (SolemanIsliko) mendatangi Elkana Taumboy pada tahun 1968 untuk membuatpernyataan tentang penggarapan tanah tersebut, bahwasannya tanahsengketa telah dikuasai oleh Amsu (Soleman Isliko) sejak tahun 1964 dannamanama yang ada dalam Land Reform tersebut tidak termuat namaElkana Taumboy, sehingga dapat dikatakan bahwa Elakana
1.Mujabir
2.Siti Rohayati
3.Misbakhul Bisri
Tergugat:
Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha
344 — 204
secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehinggatidak ada keuntungan yang dapat dibagi;Menimbang bahwa kegagalan investasi akibat dari bencana nonalam,yang disebakan Pandemi Covid19 merupakan peristiwa yang tidak bisa diprediksioleh siapapun, termasuk tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuanperjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat disebabkan adanya keadaanmemaksa (Force Majueur);Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum tentang KeadaanMemaksa yang diterbitkan National Legal Reform
11 — 8
Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marnage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
12 — 7
Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol. 1, No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married state oflife(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagipara pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M.
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
275 — 193
bahwa oleh karena pada sumber hukum yang terdapatdalam peraturan perundangundangan tidak terdapat criteriamengenai permohonan fiktif positif, maka Majelis Hakim telahmencari pada sumber hukum lain, salah satunya melaluipendapat/doktrin hukum yang sampaikan oleh Dr.Santer SitorusPutusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.PDGHalaman 25dalam buku Anotasi Undangundang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan yang diterbitkan olehUniversitas Indonesia Center for Study of Governance andAdministrative Reform
268 — 1051 — Berkekuatan Hukum Tetap
beralasan hukum untuk dibatalkan dan dinyatakantidak berkekuatan hukum berikut segala turutannya ;Bahwa keadaankeadaan yang tidak benar yang terdapat dalam Akte No.2 tanggal 22 Juni 2007 tersebut, yang berhasil dimuat atas dasar penyalahgunaan keadaan ekonomi dan kedudukan yang lebih kuat dari Tergugat dan IIRekonvensi adalah sebagai berikut : Penilaian Asset milik para Penggugat Rekonvensi dilakukan tidak sesualdengan keadaan yang sebenarnya, karena berdasarkan LaporanPenilaian Asset (Shot Form Reform
24 — 11
Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diljinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
18 — 0
Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989,halaman 126):If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right ofHal.27 dari 40 hal.
164 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktur Eksekutif Institute ForCriminal Justice Reform (ICJR): Mengatakan bahwa isu ini bukanlah halHal. 22 dari 32 hal. Put.
28 — 3
Sengketatersebut diatas, maka berikut ini akan dipertimbangkan mengenai buktibukti Kepemilikanmenurut hukum atas tanah tersebut sebagai berikut;Perkara No. 42/Pdt.G/2011/PN.LP Halaman 29 dari 35 halamanMenimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat I, II dan III untukmembuktikan alas hak orangtuanya atas tanah obyek sengketa adalah Bukti PI s/d III No.2 s/d Bukti P1 s/d III No.8 berisi tentang bahwa orang tua Penggugat I, II dan II telah menerimamasingmasing tanah obyek sengketa dari Panitia Land Reform
Pembanding/Penggugat II : Hj. NURHAYATI Diwakili Oleh : IZRA JINGGA SAENI, SH
Terbanding/Tergugat I : H. MUCHDAR MULUK TAWANG
Terbanding/Tergugat II : EFENDY MULUK TAWANG
Terbanding/Tergugat III : IVONNE FAUZIAH MULUK TAWANG
Terbanding/Tergugat IV : FAHRIL MULUK TAWANG
Terbanding/Tergugat V : Ir. A YANI MULUK TAWANG
Terbanding/Tergugat VI : RINI KANDRIANTY MULUK TAWANG
161 — 68
PeraturanPerundangundangan.Menimbang,bahwa dari ketentuan tersebut diatas, maka dapatdisimpulkan bahwa penguasaan tanah pertanian melebihi dari 20 hektar,menjadi 25 hektar masih dimungkinkan yang diberikan oleh Menteri denganpersyaratan yang sangat khusus.Menimbang, bahwa bila hasil inventarisasi terdapat kelebihantanah,maka kelebihan tanah tersebut akan diperuntukkan sebagaiLandreform.Sehingga bila penguasaan tanah melebihi batasmaksimum,mekasnisme penyelesaiannya adalah menjadikan kelebihan tanahtersebut sebagai land reform
15 — 4
JAFFERHUSSAIN Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IID Law Journal, Vol.
14 — 3
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IU Law Journal, Vol.
Terbanding/Tergugat I : MARTABUN Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat II : IYAM Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat III : ZURIATI Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat IV : SIHAL Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat V : MAHNE Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VI : RUSTAM Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VII : NIGA Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VIII : RAPUAH Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI
107 — 31
Bahwa dalam rangka peningkatan hak, maka pada tahun 1986 PenggugatSofian bin Muhamad bin Satto mengajukan permohonan penerbitan sertifikatterhadap tanah tersebut melalui proyek Land Reform Kabupaten Sambas(sekarang Kota Singkawang) untuk wilayah Desa Setapuk Kecil KecamatanTujuh Belas Kabupaten Sambas sekarang bernama Kelurahan Setapuk KecilKecamatan singkawang Utara Kota Singkawang.
28 — 20
Menyatakan Surat Penyerahan Hak yang dilakukan oleh JatinggiSaragih pada Indam Saragih sesuai dengan Peraturan yang berlakuwaktu Land Reform, tetapi bukan menjadi miliknya tanggal 4 Juli 1962Sah dan berharga.3. Menyatakan Surat Pernyataan yang diperbuat oleh St. Wilsan Saragihtanggal 26 Mei 1993 sah dan berharga.4. Menyatakan surat surat yang timbul atas tanah terperkara dari pihakTergugat Tergugat maupun pihak lain adalah batal dan cacat hukum.5.
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jabar Nomor 135/A/VIII/59/1964, tanggal 16 Desember 1964 dan Surat Keputusan dari PanitiaLand Reform DT. Il Kabupaten Garut Nomor SK.II/A/VIII/59/13833/1964, tanggal 19 September 1964;Bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran tidak hanya dihadiri olehpanitia sebanyak 35 orang melainkan Turut pula hadir yaitu PUS KadesJaya Mekar, BPD Desa Jaya Mekar, LP Desa Jaya Mekar dan perangkatDesa Jaya Mekar, namun sangat disesalkan bahwa Sdr.
Pembanding/Tergugat II : LA PENA Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat III : LA KANJCE Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat IV : AMBO TANG Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat V : NURHAJI Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat VI : LA IMU Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat VII : LA HALIMU selaku ahli waris dari LA MESA Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat VIII : LA TONO selaku ahli waris dari LA NURU Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat IX : NEANI WABULA Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat X : ABIDIN DOA ENDE Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat XI : LA ODE JATARA Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat XII : LA AMIR Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat XIII : LA YATU Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI
174 — 51
Pasal 8 dan Pasal 9Peraturan Pemerintah no.224 tahun 1961, kepada Para Pembanding/ParaTergugat yang menguasai tanah objek sengketa secara turuntemurun sampaidikeluarkannya Surat Keterangan Alas Hak oleh Pemerintah/Raja NegeriRumah Tiga, seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan hak atas tanahdimaksud, oleh karena itu Tergugat sampai dengan Tergugat V yang telahmembayar uang ganti rugi kepada yayasan Land reform (Vide bukti padaMemorie banding), dan telan mempunyai Sertifikat Hak milik, maka sertifikatTergugat
tersebut, adalah tepat dan beralasan apabilatuntutan Provisi dalam perkara a quo diberikan dan dikabulkan;Menimbang, bahwa selain dari hal yang telah dipertimbangkan diatas,sebagaimana telah menjadi fakta didalam perkara ini, bahwa Terbanding semulaPenggugat telah mempunyai sertifikat atas tanah objek perkara sejak tahun 1976,yang berasal dari eks Eigendom Verponding nomor 1029, setelah memenuhipersyaratan menurut aturan hukum baik melalui konversi maupun denganmenganti rugi melalui Yayasan Land reform
9 — 2
Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, ITU Law Journal, Vol.
1.Juni Efiyanto
2.Eni Parwati
3.Agus Salim
4.Ahmad Saparudin Suparno
5.Malihatun
6.Agus Nugroho
7.Hidayathie Safarina
Tergugat:
Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha
103 — 64
secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehinggatidak ada keuntungan yang dapat dibagi;Menimbang bahwa kegagalan investasi akibat dari bencana nonalam,yang disebakan Pandemi Covid19 merupakan peristiwa yang tidak bisa diprediksioleh siapapun, termasuk Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuanperjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat disebabkan adanya keadaanmemaksa (Force Majueur);Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum tentang KeadaanMemaksa yang diterbitkan National Legal Reform