Trinanda Buana Lestari ;e Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak diJalan Sumbawa No.1, Kelurahan Gondangdia, Menteng, JakartaPusat ;bahwa dengan batalnya pelaksanaan Akta No.2 dan No.3maupun RUPS jual beli saham oleh karena ulah Tergugat Rekonvensimengakibatkan membengkaknya beban perseroan yang hingga saatini ditanggulangi sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, untuk itu mohonagar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta

tersebut, maka patutkiranya Pemohon Kasasi/Penggugat dalam tuntutan provisimengajukan permohonan kepada judex facti untukmenyelenggarakan RUPS dengan agenda utama mensahkanpengalinan saham dari Pemohon Kasasi/Penggugat kepadaTermohon Kasasi/Tergugat ;.

Bahwa secara nyata judex facti tidak konsisten denganpertimbangannya sendiri, karena meskipun dalam putusannyatelah mengakui bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukanwanprestasi, namun disisi lain menyatakan masihterdapatkewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon Kasasi/Penggugatterkait dengan pengalihnan saham melalui prosedur RUPS telahpula dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat melaluituntutan provisi dalam perkara a quo, yaitu agar Termohon Kasasi/Tergugat segera melakukan RUPS dengan

Expo Indomas Perkasa No. 01/EIP-PD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan Izin Prinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu ;r. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai Pemilik Saham dan Perubahan Susunan Pengurus PT.

EXPO INDOMASPERKASA yang tidak ada melakukan pengesahan RUPS PT.

EXPO INDOMASPERKASA pada tahun 2014 berdasarkan RUPS, dan setahu SaksiPengesahan RUPS tersebut dilakukan oleh Notaris kepada KementerianHukum dan HAM untuk didaftarkan akan tetapi sampai dengan sekarangtanda Pengesahan RUPS dimaksud belum ada sampai kepada Saksidimana RUPS tersebut Saksi serahkan ke Notaris sejak RUPS tersebutdi buat untuk dilakukan pengesahan kepada Kementerian Hukum danHAM serta untuk didaftarkan;Halaman 87 dari 168, Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2017/PN.Pmn.Bahwa PT.

adamempertanyakannya kepada Notaris dan jawabannya RUPS tersebutsedang dalam proses pengesahan ;Bahwa setelah adanya RUPS maka Terdakwa hanya sebagaiPenasehat Hukum di PT.

EXPO INDOMAS PERKASA akan tetapiwaktu itu sudah dilampirkan RUPS ;Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai PT.

setelah RUPS diserahkan ;Bahwa isi dari Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.

Rapat Umum Pemegang saham RUPS dapat dilaksanakanberdasarkan Undangundang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.Bahwa dalam Undangundang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang mengatur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham(RUPS) terdapat dalam Pasal 86 ayat 1 menyatakan :RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukanJumlah kuorum yang

Bahwa namanama peserta RUPS dan atau RUPS LB PT. Pikiran RakyatBandung. Secara fakta hukum yang dapat dipertanggung jawabkan suratkuasa penunjukan terhadap para perserta RUPSLB tanggal 22 Juni 2016tidak dicabut oleh si pemberi kuasa, dengan demikian secara hukum haksuara atassaham PT.

,Mkn dan juga akta notaris No.3 tanggal 15Nopember 2014 akta risalah RUPS PT. Pikiran Rakyat Bandungyang dibuat dihadapan Notaris Euis Komala,SH. Budi Handokodikatakan sebagai pemegang saham PT. Pikiran Rakyat Bandungmewakili dari ahli waris almarhum H. Sanul Wisoko, dan suaranyadalam RUPS dipergunakan atau dihitung secara sah pada waktupengangkatan H.

Telah membuat kebijakan dengan menjual beberapa asset Perusahaantanpa melalui RUPS sesuai dengan diamatkan oleh Anggran DasarPerseroan PT. Pikiran Rakyat Bandung.5.4.

Bahwa RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2016 olehPenggugat secara legalitas tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidakdidaftarkan dan dicatat di Kementrian Hukum dan HAM RI, peserta yanghadir dalam rapat RUPS Tahunan itu sebagian yang hadir adalah pesertayang mengikuti dan menghadiri RUPSLB tanggal 22 Juni 2016, yangdikatakan oleh Penggugat bukan pemegang saham PT.

Dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 secara Konvensional ada dua Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yaitu RUPS biasa / Tahunan dan RUPS lainnya, sebelum UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 adalah UndangUndang Nomor 1 Tahun1995, RUPS lainnya lazim disebut RUPS Luar Biasa, RUPS biasa adalah RUPS yang dilakukan Minimal enam bulansekali / setahun untuk meminta pertanggungjawaban Direksi selakuorgan Perseroan yang diberikan kewenangan oleh anggaran dasaruntuk menjalankan Perseroan dan melaporkan segala kegiatanyang

berkaitan dengan Perseroan; RUPS lainnya /RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang dapat dilakukansetiap waktu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan perseroansehingga RUPS dapat dilakukan setiap saat sesuai dengankebutuhan atau kepentingan perseroan;Dalam Pasal 91 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 ada yang disebutdengan RUPS Sirkuler/Circulair resolution/usul kesepakatan yangdiedarkan, RUPS Sirkuler ini adalah untuk membentak kebuntuan yangbiasanya sering terjadi apabila RUPS biasa tidak bisa dilakukan

karenasesuatu hal seperti misalnya tempatnya berjauhan, waktu yang tidak bisasehingga dapat dilaksanakan RUPS Sirkuler, Pasal 91 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 bahwa RUPS bahwa RUPS dapat dilakukan /pengambilan keputusan dapat dilakukan di luar RUPS dengan tata caraatau mekanisme yang diatur artinya bahwa Sirkuler RUPS ini bisa dilakukandi luar RUPS secara konvensional tetapi dia akan mempunyai derajat dankekuatan hukum yang mengikat sama dengan kekuatan hukum mengikat diRUPS biasa; Bahwa Rapat

dilarang satuanggota pun tidak menandatangani Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sirkuler jadi untuk sah dan mengikatnya Rapat Umum Pemegangsaham (RUPS) harus mendapat tandatangan dari semua pemegang sahamtanpa terkecuall; Bahwa dalam RUPS sirkuler yang menjadi tanggal pengesahan adalahpenandatangan terakhir dari pemegang saham, misalnya ada tigapemegang saham A,B,C dan C terakhir tandatangan, tandatangan tersebutmenjadi tanggal pengesahan RUPS sirkuler; Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat

Akta Notariil, Berita Acara RUPS Luar Biasa,tertanggal 29 Desember 2015;18.

Mazekadwisapta abadi yang mengukuhkan PENGGUGATmdnjabat sebagai anggota Direksi berupa Direksi Operational, dan tidakad a juga Surat penunjukkan secara tertulis kepada PENGGUGAT untukmgnjalankan tugas sebagai seorang Direksi Operational;nwa hat tersebut telah PENGGUGAT tanyakan kepada PihakTERGUGAT, akan tetapi tetap tidak ada kejeiasan sama sekali;Ba fowa Berdasarkan Pasal 94 ayat 1 Undangundang No. 40 tahun2007ter tang Perseroan Terbatas, jelas di sebutkan bahwa:Anggota Direksi di angkat oleh RUPS"ain

pasal di atas, Pasal 94 ayat 7 Undangundang No. 40 Tahun 2007ter tang Perseroan Terbatas, juga di sebutkan*Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananj;gota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggotaDireksi kepada Menteri untuk di catat dalam daftar Perseroan dalamjJangka waktu paling larnbat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggalkeputusan RUPS ter >ebut"Jadi jelas terbukti Pengangkatan anggota Direksi berupa DireksiOperational harus melalui mekanisme seperti

yang telah di atur dalamUndangundang No. 40 tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas, yaituhaius melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);3 Bahwa seiain hal tersebut di atas, pernah pada suatu kesempatan adabeberapa Customer menanyakan keabsahan dari jabatan yang di emban hrPENGGUGAT selaku Direksi Operational, sehirtgga hal tersebut jelas teliihmerugikah kepentihgan dan kredibilitas PENGGUGAT di mata Cu stomer;Halaman 2.

RUPS , maka PENGGUGAT dengan ini merasa SANGAT DilIUGIKAN BAM SECARA MATERiIL MAUPUN IMMATERIIL;Me ngingat PENGGUGAT yang pada saat ini sedang melakukanperintisan Ka ier dan membutuhkan kepercayaan yang cukup besar dikalangan luas baik di masyarakat maupun di perusahanperusahanlainnya, maka ke ugian yang diderita oleh PENGGUGAT sangatiah besaryang dapat diri nci sebagai berikut:Ba iwa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT secara materiil adaiahsebagai berikut:n Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan

immateriii PENGGUGAT dinilai sebesarRp.tBCfOf.0p0,00# (Satu miiyar rupiah),Dengan demikian total dari kerugian PENGGUGAT baik secara materiilmaupufi immateriii adalah sebesar Rp. 2.000.000.000, (Dua miiyarrupiah).Bahwd Berdasarkan uraianuraian posita di atas, maka terbukti terdapoatfakta Hukum yang menunjukkan Pengangkatan PENGGUGAT sebagaianggota Direksi dengan jabatan berupa Direksi Operational adalah tidaksesuai aturan Hukum yang berlaku karena tidak di Jakukan melalui RapatUmum Pemegang laham (RUPS

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggalO07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapai kuorum harusdihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBY ICHWANTANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa Ir. WILLY TANUMULIA,Ny. Drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan janda EMY TANUMULJA(berkas terpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitupengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa Ir.WILLY TANUMULIA, Ny. drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan jandaEMMY TANUMULJA (berkas terpisah). Yang menjadi ketua rapat pada RUPS LuarBiasa yang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMAadalah saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) selakuDirektur Utama.

,M.M., padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta tanggal 1517 Juli2002, sebagaimana tertera dalam lampiran penjelasan RUPS dan telahdijadikan barang bukti (P.25) pada perkara perdata nomor 42 diHal. 5 dari 77 hal. Put.

,M.M., padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta tanggal 1517 Juli2002, sebagaimana tertera dalam lampiran penjelasan RUPS dan telahdijadikan barang bukti (P.25) pada perkara perdata nomor 42 diPengadilan Negeri Sorong, mengaku telah mengambil fee DirekturUtama pada tanggal 30 September 2001 sebesar Rp132.487.000,00Hal. 13 dari 77 hal. Put.

., perihal Risalah RUPS PT.Bhima Segara Sarana tentang Pengangkatan Dewa NyomanWiryawan Tamanbali, S.E.,M.M., selaku Direktur Utama;1 (satu) buah Akte No. 8 tanggal 05 November 2001, yang dibuatoleh Notaris Betsail Untajayana, SH perihal Risalan RUPS PT.Bhima Tirta tentang Pengangkatan Dewa Nyoman WiryawanTamanbali, S.E.

Bhima Tirta dan PT.Bhima Segara Sarana sejak tanggal 06 November 2001 melaluiKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bhima Tirtadan PT.

., perihal Risalah RUPS PT.Bhima Segara Sarana tentang Pengangkatan Dewa NyomanWiryawan Tamanbali, S.E.

Trust Multi Finance;e Bahwa yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan adalah terdakwaperusahaan;Bahwa audit yang dilakukan Akuntan Independent dari AKHYADIWADISONO adalah audit investigasi ;Bahwa benar sebelum terdakwa keluar/resign saksi minta semuakaryawan hadir dan kemudian dilakukan RUPS ;Bahwa benar setelah RUPS baru timbul masalah dan kemudianaccuntan pubiik independent dari AKHYADI WADISONO untukmalakukan audit ;Bahwa saksi pemah menghubungi terdakwa untuk meminta penjelasansehubungan

Trust MultiFinance terdakwa minta dilakukan RUPS;Bahwa benar saksi tidak tahu maksud terdakwa minta dibuatkan RUPS ;Bahwa benar terdakwa minta dibuatkan RUPS dalam waktu 2 hari;Bahwa benar awalnya saksi selaku bagian legal minta RUPS serkulersaat terdakwa akan mengundurkan diri namun terdakwa keberatan danminta RUPS karena kalau harus sirkuler waktunya lama;Bahwa benar saksi kemudian menelepon pak HARDY YUNARAGA danbilang terdakwa tidak mau diadakan RUPS sirkuler minta diadakan RUPSminggu ini juga

karena terdakwa akan keluar;Bahwa benar salah satu isi RUPS adalah perusahaan PT.

;Bahwa benar saat RUPS saksi tidak hadir;Bahwa benar saksi pernah menyusun laporan kronologis hasil temuanperusahaan selama masa kerja terdakwa di PT. Trust Multi Finance daritahun 2007 s/d 2008;Bahwa benar yang menyuruh saksi untuk membuat laporan kronologisadalah HARDI YUNARAGA selaku Direktur Utama PT. Trust MultiFinance;Bahwa benar laporan kronologis dibuat setelah RUPS;Bahwa benar susunan hasil kronologis yang saksi ketahui sebagai berikut1.

Trust Multi Finance terdakwa digajiRp.30 juta sebulan dan tidak ada keluhan dari pihak perusahaan.Bahwa benar bagian legal minta serkuler saat terdakwa akanmengundurkan diri namun terdakwa keberatan dan minta RUPS karenakalau harus sirkuler waktunya lama;Bahwa benar RUPS tanggal 11 Juni 2008 dipimpin HARDY YUNARAGAselaku direktur utama dan para pemegang saham serta Komisaris ;Bahwa benar kesimpulan RUPS adalah perusahaan PT.

No. 359 K/Pdt//2010menurut anggaran dasar forum yang disediakan tersebut melalui RUPS atauRUPS lain, dan dalam forum itulah pemegang saham akan memintapertanggung jawaban dari Direksi selaku yang menjalankan Perseroan;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut menurut ketentuan AnggaranDasar Termohon (PT. WASKAD JAYA METAL) Pasal 19 menentukan :1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa;2.

Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelahlewat waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, makapemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atasbiaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan perseroan;Bahwa Pasal 89 ayat 1 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan terbatas menyatakan :RUPS untuk

menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilan, ataupemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit,perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan dapatdilangsungkan jika dalam rapat paling sedikti % (tiga perempat) bagian danjumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit % (tiga perempat) bagian danJumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorumkehadiran dan/atau

No. 359 K/Pdt//2010suara yang sah dan disetujui paling sedikit % (tiga perempat) dari jumlah suarayang sah yang dikeluarkan dalam rapat;Dengan demikian apabila Pemohon ingin membubarkan atau membekukanTermohon, maka terlebih dahulu meminta kepada Direksi atau Komisarissebagai Pemegang Saham lebih dari 1/10 bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah untuk diadakan RUPS atau RUPS lain untukdibicarakan mengenai pembubaran/pembekuan tersebut, namun demikianPemohon sama sekali tidak melakukan

hukum, tetapi adanya Termohon sebagai subyekhukum terdiri dari organorgan yaitu para pemegang saham sehinggadengan demikian dengan tidak ditariknya para pemegang saham yang laindalam Pemohon a quo serta Notaris AGUS MADJID, SH. sebagai TurutTermohon, maka permohonan Pemohon tersebut adalah kurang pihak,maka permohonan Pemohon tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidakdapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.P/RUPS

(anak Terlawan ) selaku Direktur melalui Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 Desember 2014 yang dinyatakan dalamAkta Berita Acara Rapat Nomor : 11 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuatdihadapan Notaris Poeryanto Poedjiany, SH (Terlawan VI);Bahwa RUPS LB dengan agenda memberhentikan Terlawan sebagaiKomisaris dan sdr.

Benny sebagai Direktur adalah tidak sah karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Terlawan karena ketika RUPS LB ituberlangsung Terlawan tidak berada di Medan dimana hal itu telah terlebihdahulu diinformasikan Terlawan kepada Terlawan Ill selaku DirekturUtama secara lisan ketika menyampaikan undangan RUPS, namunkesempatan itu dimanfaatkan Terlawan V dengan tetap melaksanakanRUPS yang kemudian dilanjutkan dengan RUPS LB dengan agendamemberhentikan Terlawan sebagai Komisaris dan Benny selaku WakilDirektur

PANTAI PERUPUKINDAH tersebut karena ketika berlangsungnya RUPS, Terlawan tidakberada di Medan, namun Terlawan Ill tidak memperdulikannya dan tetapmenyelenggarakan RUPS dan dilanjutkan dengan RUPS LB di kantorTerlawan di Jalan Air Langga Nomor 16 A dan B Medan sebagaimanadinyatakan dalam Risalah Rapat PT.

PANTAI PERUPUK INDAH tertanggal05 Januari 2015 dan kemudian dituangkan dalam Akta Nomor3543/Leg/2015 tertanggal 5 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat PT.PANTAI PERUPUK INDAH yang dibuat di hadapan Terlawan VI selakuNotaris di Medan;Bahwa pelaksanaan RUPS yang dilanjutkan dengan RUPS LB tersebutadalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 78 ayat (1) joPasal 75 ayat (3) dan (4) tentang penyelenggaraan RUPS lainnya harus

PANTAI PERUPUK INDAH, selaku pelaksanaproyek yang seharusnya dibicarakan dalam RUPS; (vide Putusan Nomor656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, halaman 69);26.

) baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya selama PT.Hal. 15 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PTGTOBBC didirikan, sedangkan RUPS merupakan suatu hal yang wajibdilaksanakan;Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan danapenyertaan modal oleh Pemerintan Kabupaten Bone Bolango padaBUMD PT.

Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan Laporan keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkanstandarakuntansi kKeuangan Pasal 78, yang menyatakan.(1) RUP(2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.S tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berjalan.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 66 ayat (2) : laporan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1

) baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya selama PT.BBC didirikan, sedangkan RUPS merupakan suatu hal yang wajibdilaksanakan;Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan danapenyertaan modal oleh Pemerintan Kabupaten Bone Bolango padaBUMD PT.

Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan Laporan keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusunberdasarkan standar akuntansi kKeuangan Pasal 78, yang menyatakan.Hal. 35 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PTGTO (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berjalan.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat

Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atauhonorarium dan tunjangan bagi anggota DewanKomisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Pasal 102 ayat (1) yang menyatakan :Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :a. Mengalinkan kekayaan perseroan, atau.b.

Bintan Inti Sukses hal ini tanpapersetujuan Komisaris dan penetapan RUPS uang milik PT. BintanInti Sukses sebesar Rp.1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus jutarupiah) diterima ADY INDRA PAWENNARI selaku Direktur CV.

BINTAN INTISUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);126. 1 (satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut EvaluasiKinerja Nomor : 500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018(Fotocopy);127. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2017 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);128. 1 (Satu) bundle dokumen slide Laporan Tahunan TahunBuku 2016 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);129. 1 (Satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2015 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);Halaman 66 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2021/PT PBR130

dokumen PerjanjianPerjanjian PT.Bintan Inti Sukses (Asli);23. 1 (satu) rangkap dokumen Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan tanggal 16 Mei 2018;24. 1 (Satu) rangkap dokumen Payment Voucher kepadaPT.

Bintan Inti Sukses (Fotocopy);88. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara RUPS PT.Bintan Inti Sukses Tahun Buku 2015 (Fotocopy);89. 1 (satu) bundle dokumen Rekening Koran Bank BNINomor Rek. 0386721375 dan Bank Mandiri Nomor Rek. 1090006666283 atas nama PT. Bintan Inti Sukses untuk MutasiRekening JanuariDesemberTahun Anggaran 2016 dan 2017(Fotocopy)90. 1 (Satu) bundle dokumen Project Kerjasama PT. BintanInti Sukses (Fotocopy);91. 1 (Satu) rangkap Berita Acara RUPS PT.

BINTAN INTISUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);126. 1 (satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut EvaluasiKinerja Nomor : 500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018(Fotocopy);127. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2017 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);128. 1 (satu) bundle dokumen slide Laporan Tahunan TahunBuku 2016 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);129. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2015 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);Halaman 90 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2021/PT PBR130

Bahwa Saksi tidak merasa pernah diminta oleh Terdakwa untukmengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain dalammengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Hal 23 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN. Jkt.

Saman.Bahwa perihal undangan RUPS yang kedua berkenaan dengan aktanomor 03 belum diserahkan oleh Terdakwa;Bahwa pada akta nomor 08 berisi mengenai perubahan modal dasardengan masuknya PT Quantum.Bahwa pemegang saham yang terdapat dalam RUPS adalah Terdakwasebesar 70% dan Sadr.

Liyo sebesar 30%.Bahwa perubahan tersebut untuk meningkatkan modal dasar dan modaldisetor dengan masuknya PT Quantum.Bahwa berkaitan dengan perubahan tersebut Saksi meminta untuk diadakan RUPS PT SSC dengan RUPS PT Quantum.Bahwa Sdr.

tersebut;Bahwa Saksi mengetahui terdapat RUPS dikarenakan terdapatdokumennya;Bahwa Saksi menanyakan mengenai dokumen tersebut danmengetahui bahwa RUPS adalah mengenai peningkatan modal;Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak mengundang RUPS tersebut;Bahwa tidak mengetahui tempat dilaksanakannya RUPS tersebut;Bahwa tidak digaji oleh PT SSC melainkan Saksi di gaji oleh PT ANI;Bahwa Saksi juga membantu di PT ANI dan mendapatkan gaji sebesarRp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulannya;Bahwa pernah

dan Saksimenerangkan tidak mengundang dan tidak hadir dalam RUPS tersebut;Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengundang RUPS tersebut;Bahwa RUPS tersebut untuk peningkatan modal dengan masuknya PTQuantum.Bahwa Saksi mewakili PT Quantum dalam RUPS perihal peningkatanmodal;Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keuntungan PT ANI:Bahwa Saksi belum pernah membicarakan mengenai hubungan PT ANIdengan PT SSC;Bahwa belum ada perubahan pada anggaran dasar PT ANI yangmenyatakan perubahan saham Sadr.

Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum PerseroanTerbatas menjelaskan bahwa efektivitas keberlakukan perubahansusunan Dewan Direksi secara internal berlaku sejak tanggalkeputusan RUPS diambil.208.7 Bahwa dikarenakan Penggugat telah menganulir Surat Pernyataanyang dibuat dan ditandatangani PENGGUGAT sendiri denganmenganggap masih sebagai Direktur dan Pemegang saham yangsah pada PT.

Iskandar, Bp.Sutarno dan bapak Tulus, acara pengunduran diri semua Direktur;Bahwa tindaj lanjut 9 April 2012 membahas RUPS dan membicarakansahamsaham, tidak dibuat Berita Acara RUPS hanya dibuat suratpernyataan pengunduran diri dan pengembalian saham , dibuat daftarhadir RUPS;Bahwa saksi yang mengetik suratsurat bukti T1 dan T2;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas 2 (dua)orang saksi yang diajukan ParaTergugat tersebut dengan alasan bahwa keduaorang saksi tersebut adalah pekerja yang

diatas, Penggugat sampai sekarang masih menjadi Direktur PTPanca Guna Teknik;Menimbang, bahwa bukti bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, tidakada RUPS atau RUPS LB yang dibuat Notaris yang isinya ada perubahanbahwa Penggugat sudah tidak lagi sebagai direktur PT tersebut;Menimbang, bahwa Para Tergugat hanya mengajukan bukti T1 copydari asli daftar hadir (bukan akta RUPS yang dibuat Notaris) dan T2 berupacopy dari asli Surat Pernyataan Pengunduran Diri an.

Penggugat tersebut tidakdinyatakan dalam RUPS dan tidak dibuat oleh Notaris, maka petitum tersebutdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum angka3, tentang pelepasan saham milik Penggugat, karena bukti T3 berupa suratPernyataan Pengunduran diri an.

Tersebut yang dibuat oleh Notaris paling lambat30 (tiga puluh hari) setelah RUPS dibuat dalam akta Notaris, sebagaimanaditentukan dalam pasal 21 ayat (5) UU No 40 tahun 2007 ;Menimbang, bahwa semua bukti yang diajukan oleh Para PenggugatRekonpensi yaitu T1, T2, T3 dan T4, kesemuanya bukan akta Notaristentang berita acara RUPS/RUPSLB yang berisi pengunduran diri TergugatRekonpensi sebagai Direktur PT Panca Guna teknik dan pengambil alihankepengurusan PT tersebut oleh Penggugat Rekonpensi maka bukti

Mengadakan RUPS, dan dari Berita Acara RUPS/Notulentersebut dibuatkan 2 akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)yaitu : Akta PKR yang memuat perubahan Anggaran Dasar yangharus disetujui Menteri Kehakiman.

No. 914 K/PID/2008, berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa yang berwenang menilai sah tidaknya RUPS PT. Indo VeneerUtama tanggal 6 Januari 2006, baik RUPS Pertama maupun RUPSKedua menuruthukum adalah masuk ranah hukum perdata/privat danmenjadi wewenang Hakim perkara perdata untuk memutus dan bukanmenjadi wewenang Hakim perkara pidana.Bahwa permasalahan hukum tentang sah tidaknya RUPS PT.

. apakah undangan/panggilan rapat sah atau tidak ;3. termasuk klasifikasi rapat apa agenda perubahan susunanpengurus dan ketentuan korum mana yang berlaku ;4. apakah sah atau tidak RUPS tanggal 6 Januari 2006 dan apakahkeputusan RUPS sah atau tidak ;5. kapan seorang direktur mulai dapat melaksanakan tugas dankewajibannya ;Hal. 26 dari 55 hal.

No. 617 K/Pdt/2008 kemudian menjadi Pelapordalam perkara pidana ini.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka sangatjelaspertimbangan hukum Judex Facti yang mempertimbangkankesalahan Terdakwa dihubungkan dengan sah tidaknya RUPS PT.Indo Veneer Utama tanggal 6 Januari 2006, baik RUPS Pertamamaupun RUPS Kedua, adalah pertimbangan hukum yang salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku danbertentangan dengan putusan perkara pidana yang sama, yaituHal. 27 dari 55 hal. Put.

Bukti pengiriman undangan RUPS Luar biasa PT. IVU tanggal 6Januari 2006 kepada pemegang saham Bapak AGUSSUTANTO yang dikirimkan melalu Kilat Pos tercatat Kantor Postanggal 22 Desember 2005.5. Bukti pengiriman surat undangan RUPS Luar Biasa untuk parapemegang saham PT. IVU bernama Andi Sutanto dan YunitaKoeswoyo.Hal. 37 dari 55 hal. Put.

Tomy kepadaTergugat sangat diragukan keabsahannya oleh karena Penggugatdan seluruh pemegang saham perusahaan tersebut tidak pernahmengadakan RUPS;Halaman 10 dari 51 halaman.

Putusan Nomor 81/G/2017/PTUNJKT.10.Bahwa selain itu penerbitan objek gugatan di atas tidak memenuhiketentuan Pasal77 yang menyatakan :(1)(2)(3)(4)Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalamPasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui mediatelekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektroniklainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS salingmelihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasidalam rapat.Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusanadalah persyaratan

sebagaimana diatur dalam UndangUndangini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasarPerseroan.Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitungberdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1).Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui danditandatangani oleh semua peserta RUPS.Pasal 88 yang menyatakan :(1)RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jikadalam rapat paling sedikit 2/3 (dua

Undangan thian bila melabel RUPS.2. Tatacara penyeleaggeraae rapat1. Kucnam peserta rapat ustul setiep agenda rapata. Ustuh Perebshas Date Perseroani Keorum lebih dari 1/2& Untuk RUPS be 2 Keorum palieg sedikit 19 hecuali enggaran dasar menestuban Kuorum yang lebih besar b. Untul Perebshas Anggarae DasarL Keorum poling sedikk 2/3& Untut RUPS te 2 Koorun palieg seGhit V5 kecusli anggaran dasar meneotubsa Kuorum yang ledih besatc.

.& Untuk RUPS be 2 Koorun paling sedikit 2) hecusli anggaran aser menentuban Kuorum yang lebih besa:4. Keorum berdasarban pecetapan pengadian4 Jumisd hasil suara pengamdilan teputusan RUPS8. Untuk Perebshas Data Pecseroas1 Keorue lebih dari 1/2& Ustut RUPS be 2 Koorun paling sediit 1) kecestl anggaran osar menestuan Kuorum yang lebih besarb. Untuk Peredades Anggaran Detar. Keorum paling sediit 23& Untut RUPS be 2 Kuorum paling sedit VS becuali anggaran dasar mencotutan Kuorum yang lebih besarc.

Menghukum TERGUGAT I untuk menyelenggaralan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB ) dengan agenda rapat, merubah data perusahaan dengan mengeluarkan nama PENGGUGAT sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I dan selanjutnya mencatatkan nama TERGUGAT II sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I;5. Menghukum TERGUGAT I, untuk menyampaikan perubahan data tersebut untuk dicatatkan sebagai perubahan data perseroan TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT III;6.

Menyatakan bahwa, Apabila dalam waktu 14 ( empat belas hari ) sejak tanggal putusan ini, ternyata TERGUGAT I secara suka rela, tidak juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB ) untuk merubah data perusahaan dengan mengeluarkan nama PENGGUGAT sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I dan mencatatkan nama TERGUGAT II sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT III, maka MEMERINTAHKAN TURUT TERGUGAT III untuk melakukan perubahan dan mencatatkan dalam

BUMI SAMUDRA JEDINE ) belum mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB ) dimaksud, sehinggasecara Administrasi pada data base TURUT TERGUGAT III masih tercatatnama PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham pada TERGUGAT ;Bahwa, PENGGUGAT beberapa kali mengirimkan surat kepadaTERGUGAT yang isinya meminta, agar TERGUGAT I, segeramelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB),sesuai Surat tanggal 1 November 2016 dan 25 Juli 2016, namun keduasurat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh

MENGHUKUM TERGUGAT untuk menyelenggaralan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB ) dengan agenda rapat,merubah data perusahaan dengan mengeluarkan nama PENGGUGATsebagai pemegang saham pada TERGUGAT dan selanjutnyamencatatkan nama TERGUGAT Il sebagai pemegang saham padaTERGUGAT ;V. Menghukum TERGUGAT , untuk menyampaikan perubahan datatersebut untuk dicatatkan sebagai perubahan data perseroanTERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT III;VI.

DirjenAHU dari Penggugat PT Solid Gold Prima sebagai pemegang saham padaTergugat PT.Bumi Samudera Jedine;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 s/d P11 masingmasingberupa Permohonan RUPS Luar Biasa PT.Bumi Samudera Jedine tertanggal01 Nopember 2016, O7 April 2017 dan 31 Agustus 2017 untukmenyelenggarakan RUPS LB namun dari pihak Tergugat PT.Bumi SamuderaJedine tidak memperdulikannya juga tidak melakukan kewajibannya sebagaiPerseroan dan menimbulkan kerugian pada diri pihak Penggugat, sehinggaPenggugat

Solid Gold Prima sebagai pemegangSaham pada Tergugat dan untuk selanjutnya mencatatkan nama Tergugat Ilsebagai pemegang saham pada Tergugat PT.Bumi Samudera Jedine,bahwaternyata pihak Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untukmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) danmencatatkan Tergugat Il dalam Daftar Pemegang Saham pada Tergugat ,tetapi tetap tidak diabaikan padahal menurut Pasal 78 ayat (1) dan (4) bahwaPenyelenggaraan RUPS LB dapatsaja dilakukan atas permintaan

1(satu) orangpemegang saham dalam hal ini Penggugat dan dapat diminta setiap waktuberdasarkan kebutuhan dan kepentingan kepada pihak Tergugat PT.BumiSamudera Jedine itu sudah sah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengantidak dilaksanakannya RUPSLB oleh Tergugat!

pembebananHak Tanggungan kepada Tergugat Kelima (PT Bank MandiriTbk) wajib melalui mekanisme RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) PT Sacna Graha Eka (Tergugat Kesatu).

JKT.Sel terhadap Tergugat I dan Tergugat I,mengenai permohonan pembatalan RUPS LB Pemegang Saham Tergugat I,dengan dalil RUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum karena ketidak hadiranpara ahli waris dari alm.

Mauli Regina Siahaan (Tergugat IV), mengenaipermohonan pembatalan RUPS LB Pemegang Saham Tergugat I, dengan dalilRUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum karena ketidak hadiran para ahliwaris dari alm.

Hal ini telah diperkuatsecara hukum bahwa Berita Acara RUPS Tergugat I yang dibuatdihadapan Notaris Tita Ariyani, SH telah mendapat pengesahan dari dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Dengandemikian penyelenggaraan RUPS tersebut secara yuridis formil telah sahdan mengikat para pihak terkait serta tidak ada pembatalan RUPS atasdasar putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.f Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi dan kewenanganapapun untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah menyelenggarakanRUPS tanpa memenuhi persyaratan, sehingga RUPS tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat.3 Bahwa Tergugat V dengan ini menolak dengan tegas dalil Para Penggugat padaposita

MJS dalam Akta Perjanjian No.14/2005 denganTergugat2, TIDAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT.

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.Sehingga berdasarkan penjelasan Pasal Pasal diatas, dapat disimpulkanbilamana Direksi suatu Perseroan mengadakan suatu Perjanjian pengalihanharta kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atausebagian besar kekayaan Perseroan kepada pihak lainya yang memiliki itikadbaik tanpa adanya keputusan RUPS terlebih dahulu, tidak

Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat padahalaman 6 point 10 yang menyatakan Perjanjian 14/2005 tidak mengikatPerseroan diakrenakan tidak adanya Persetujauan RUPS;2.

dan nyata dalam gugatanya pernahdilakukan RUPS LB sebelumnya pada tahun 2014 namun tidak adakeberatan akan adanya perjanjian;Bahwa Sebelumnya Tergugat II jelaskan terdapat keanehan kejanggalandan akal akalan Para Penggugat pula dengan Tergugat dalam rups lbuntuk lari dari kewajiban hukumnya untuk melakukan pemenuhanpelaksanaan perjanjian akta no 14/2005.Berikut Tergugat II uraikan keanehan kejanggalan dan akal akalan ParaPenggugat dan Tergugat untuk lari dari kewajibanya sebagai berikut:a.

Bahwa Kemudian RUPS LB tentang keberatan adanya perjanjianjian barudilaksanakan setelah serangkaian tindakan Tergugat II meminta haknya yangbelum diberikan secara tuntas dalam akta perjanjian 14/2005.5.

Fitton Windu Utama di TUrut Terlawan;Bahwa oleh karena tidak ada itikad balk dari Para Terlawan untukmemenuhi kewajiban kontraktualnya sebagaimana tertuang dalam AktaNotariil diatas, berikut Notulen Pertemuan tanggal 19 Maret 2008, makapada tanggal 13 Juni 2008, diadakan Notulen Rape Umum PemegangSaham bertempat di Hotel Sheraton Surabaya (selanjutnya disebutsebagai Notulen RUPS tanggal 13 Juni 2008), dengan dihadiri olehsegenap Pemegang Saham PT.

Bahwa oleh karena telah dibuat Notulen RUPS tanggal 13 Juni 2008oleh segenap direksi dan Pemegang: Saham, berikut ditindaklanjutiHalaman 10 dari 22 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT PALdengan dibuatnya Surat Pernyataan oleh Para Terlawan yang padaintinya mengembalikan Saham berikut susunan Direksi PT.

Fitron Windu Utama danmengingkari Notulen RUPS tanggal 13 Juni 2008 berikut SuratPernyataan yang dibuatnya sendiri;Bahwa eksistensi pembuatan Notulen RUPS tanggal 13 Juni 2008Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT PALdan Surat Pernyataan dari Para Pelawan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari dibuatnya Perjanjian Novasi. Dengan katalain, bilamana Para Terlawan pada waktu itu tidak membuatNotulen RUPS tanggal 13 Juni 2008 berikut Surat pernyataan makadapat dipastikan pula PT.

YerosOcean Shrimp melalui Perjanjian Novasi, Pelawan telahmelaksanakan kewajibannya dalam mengangsur cicilan yang manaseluruhnya akan Pelawan buktikan pada agenda pembuktian dalamperkara a quo;Bahwa dari uraian di atas, dengan adanya Notulen RUPS tanggal 13Juni 2008 maupun Surat Pernyataan yang telah dibuat. serta telahdilakukannya pembayaran cicilan fasilitas kredit PT.

PT.Fitton Windu Utama tanggal 13 Juni 2008;Menyatakan Terlawan telah Wanprestasi terhadap Surat Pernyataantertanggal 13 Juni 2008;Menyatakan Terlawan Ill telan Wanprestasi terhadap Surat Pernyataantertanggal 06 Juni 2009;Menyatakan permohonan eksekusi Para Terlawan dilandasi dengan itikadburuk dan oleh karenanya bertentangan dengan hukum;Menghukum Para Terlawan untuk mematuhi substansi RUPS PT.