Putusan Nomor 919/B/PK/PJK/2016Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No.SPHP004.RIK/WPJ.11/KP.09/2013 tanggal 20 Maret 2013 (lampiran 2)menghasilkan perhitungan sebagai berikut: DPP PPN yang harus dipungut sendiri menurut SPTWP Koreksi PemeriksaanRp 279.637.968.750Rp 1.125.505.909Rp 280.763.474.659Bahwa atas perhitungan hasil Pemeriksaan tersebut KPP PratamaSurabaya Genteng menerbitkan SKPKB PPN Masa Mei 2008 s.d.Desember 2008 sebagai berikut: DPP PPN yang harus dipungut sendiri

Putusan Nomor 919/B/PK/PJK/2016 sebagai berikut:Peredaran Usaha (DPP + PPN) Rp 404.478.728.129Peredaran Usaha (DPP) Rp 367.707.934.663Koreksi DPP PPN KPP Pratama Surabaya Genteng Rp 1.125.505.909Peredaran usaha Cfm Pembahasan Rp 366.582.428.754Peredaran usaha Cfm SPT WP Rp 279.637.968.750Koreksi Cfm .Pembahasan Rp 86.944.460.004Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut KPP Pratama SurabayaSawahan menerbitkan SKPKB PPN Masa Mei 2008 s.d.

seluruh buku,catatan dan dokumen yang mendukung perhitunganSPT Masa PPN telah disampaikan kepada Pemeriksa KPP PratamaSurabaya Sawahan, namun perhitungan DPP PPN dihitung oleh Pemeriksasecara ratarata yaitu sama setiap masa/bulan sebesar Rp7.245.371.667 ,00(lihat tabel 2);Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Pemeriksa hanya menghitung DPPPPN secara taksiran, tidak berdasarkan buku, catatan dan dokumen yangtelah disampaikan oleh Pemohon Banding;Bahwa mengingat perhitungan tersebut tidak berdasarkan

S2454/WPJ.11/2014 tanggal 16 Juni 2014 Direktur Jenderal Pajak(lampiran 6) telah menyampaikan perhitungan sebagai berikut:Rp 295.742.245.006Rp 294.322.682.230Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Direktur Jenderal Pajak telah Peredaran usaha menurut Peneliti Harga Pokok Penjualanmenghitung Peredaran Usaha CV Surya Phone untuk masa Januari 2008s.d.

Desember 2008 sebesar Rp 280.763.474.659 Berdasarkan perhitungan ini, maka jumlah peredaran usaha/DPPPPN CV Surya Phone untuk masa Januari s.d. Desember 2008 menjadi Rp51.896.542.140 + Rp280.763.474.659= Rp 332.660.016.799Perhitungan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan yang dihitung olehDirektur Jenderal Pajak dengan surat DirekturJenderal PajakNo.

Perhitungan Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai;Bahwa perhitungan menurut Terbanding kekurangan pembayaran BeaKeluar adalah sebagai berikut:a. Bea Keluar : Rp 565.440.000,00;b. Denda Administrasi : Ro 0,00:c. Jumlah : Rp 565.440.000,00;B. Alasan Pengajuan Banding;Bahwa alasan pengajuan banding adalah tidak memenuhi persyaratandalam peraturan perundangundangan antara lain:1. Bahwa pemasukan barang ke dalam kawasan pabean di pelabuhanmuat telah disetujui olen Pejabat Bea dan Cukai;2.

Perhitungan Menurut Pemohon Banding;Bahwa perhitungan menurut Pemohon Banding selaku eksportir telahbenar dan Bea Keluar telah dibayar sesuai ketentuan adalah sejumlahRp 791.660.997,00;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut46492/PP/M.1X/19/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 32 halaman.

Putusan Nomor 781/B/PK/PJK/2016VI.VII.permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melaluiPengadilan Pajak;Bahwa segala hal yang telah diuraikan dan disampaikan oleh PemohonPeninjauan Kembali dalam persidangan, Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor: KEP65/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 tentangPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang DieksporOleh PT.

WNilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai TukarMata Uang yang berlaku pada saat pembayaran BeaKeluar untuk penyampaian pemberitahuan pabeanekspor,Ayat (4) menyatakan Penetapan kembali sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) sesuai denganformat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II!

Pasal5 PMK 214/2008, perhitungan bea keluar adalah berdasarkan tarifBea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggalpemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean);d.

Pos Indonesia;

Pos Indonesia;

Pos Indonesia;

BUGA PIRAN, nomor objek pajak 82.71.004.006.003.0813.0, harga transaksi / nilai pasar Rp. 219.000.000,00, nomor sertifikat/NIB/HGB/00444/HOLTEKAMP, perhitungan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang harus dibayar Rp. 7,950.000,00,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penyetor DERNA, mengetahui PPAT/Notaris PUSPO ADI CAHYONO, SH., MKn, diterima pembayaran tanggal 03 Agustus 2023, telah dilakukan pemeteraian diatas meterai Rp. 10,000 (sepuluh ribu) oleh PT.

PALALLO, nomor objek pajak 82.71.004.006.004.0034.0, harga transaksi / nilai pasar Rp. 219.000.000,00, nomor sertifikat/NIB/HGB/00488/HOLTEKAMP, perhitungan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang harus dibayar Rp. 7,950.000,00,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penyetor DERNA, mengetahui PPAT/Notaris PUSPO ADI CAHYONO, SH., MKn, diterima pembayaran tanggal 24 Agustus 2023, telah dilakukan pemeteraian diatas meterai Rp. 10,000 (sepuluh ribu) oleh PT.

Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, nilai sejumlahRp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah nilai yang rasionalPutusan Nomor 2/Pdt G/2019/PTA SM caacccscsssssccsccssssssmsssssssssscssuessscsssessesscssuesessneee ODberdasarkan perhitungan untuk biaya makan seharihari dan biayalainlain selama 3 (tiga) bulan;7.

Keluarga Pekerja (Perlindungan) untuk dijadikan dasarperhitungan dalam menentukan besaran hak mutah;12.Bahwa kemudian perhitungan Judex Factie Tingkat Pertama dalamPerkara Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Botg untuk menetapkan hak mutahdidasari oleh perhitungan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama Aquo maka hal tersebut adalah suatu kekeliruan yang nyata sertabertentangan dengan AlQuran, AlHadits serta bertentangan denganKompilasi Hukum Islam, karena seharusnya penentuan besaran hakmutah didasarkan atas

karena sudah tidak sesuai dengan yang telah diatur di dalamAlQuran, AlHadist serta yang telah dijelaskan di dalam KompilasiHukum Islam yaitu. perhitungan Hak Mutah berdasarkan nilaikepatutan dan kemampuan Pembanding ;18.Bahwa jika Pembanding mengurai secara rinci perhitungan JudexFactie Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:Putusan Nomor 2/Pdt G/2019/PTA SM caaccsscssssccsccsssssssmsssssssssssssuessscssseseesscssuesessneee 9 40%40 % (empat puluhpersen) yang dimaksudadalah 40 % (empatpuluh persen

Mengambil perhitungan 40 (empat puluh) % dari uang gajiPembanding, yang mana nilai tersebut adalah hampirsetengah dari uang yang didapati Pembanding, uang gajitersebut didapati Pembanding dengan susah payah bekerjabanting tulang dengan tetes keringat dan tetes darah, maka nilai perhitungan 40 (empat puluh) % tersebut sudahsangat jelas tidak dapat digunakan untuk perhitungan HakMutah karena bertentangan dengan Asas Kepatutan;B.

Mengambil perhitungan 60, bahwa 60 yang dimaksudadalah dikalikan 60 (enam puluh) bulan yang mana nilaitersebut sudah jauh dari Asas Kepatutan, jika kita melihatMasa Iddah saja hanya selama 3 (tiga) bulan, maka apakahpatut hak mutah selama 60 (enam puluh) bulan?

profit Penggugat (40%) dan profit Tergugat (60%) danmembicarakan pengembalian modal milik Penggugat ;Mohon dicatat Penggugat sekitar bulan Januari 2013 tidak membuat perhitungan profitdi luar Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 2 Mei 2011 ;12 Bahwa benar pada tanggal 20 Pebruari 2013 Tergugat bersama Sdr.

EVIE(isteri Tergugat) datang jam 22.00 wib ke kediaman/ ke rumah Penggugatmembicarakan perhitungan profit dan pengembalian modal milik Penggugat, akantetapi belum ada kesepakatan ;16 Bahwa perlu ditegaskan atas dalil Jawaban Tergugat butir 23 bahwa pada tanggal 12Maret 2013 Tergugat dan Sdr. EVIE (isteri Tergugat) datang lagi ke rumah kediamanPenggugat dengan maksud menyelesaikan masalah mengenai perhitungan perincianHal. 15 dari 32 hal.

Put.Perkr.No.646/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar.profit dan membicarakan pengembalian modal kerja milik Penggugat denganmemperlihatkan bukti toko catatan perhitungan profit dan pada saat itu terjadikesepakatan bersama perhitungan profit ;17 Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Jawaban Tergugat butir 24 mengingatyang benar dalam pertemuan di kediaman Penggugat pada tanggal 12 Maret 2013Tergugat menyatakan belum bisa mengembalikan sisa profit dan modal kerja milikPenggugat dan pada pertemuan tersebut antara

keuangan sendiri dan menekan Tergugat untukmenyetujui perhitungan tersebut, sedangkan Tergugat menolak secara tegasperhitungannya, hal ini Tergugat menolak dengan butir 13 dalil Replik Penggugat yangmenyatakan membicarakan perhitungan profit bulan Mei 2011 s/d Desember 2011 danJanuari 2012 s/d Desember 2012 secara baikbaik tanpa paksaan dan tanpa adanyatekanan terhadap Tergugat ;Bahwa Surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 20 Februari 2013 danSurat Pernyataan Pelunasan Hutang tanggal

yang riil ;Menimbang, bahwa faktor lain sebagai penyebab ketidakcocokan perhitungan profit yangdibuat oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :e Menurut perhitungan Penggugat :a Bahwa didalam perhitungannya tidak memasukan biaya operasional usaha sehinggakeuntungan/profit Penggugat diperhitungkan 40% dari keuntungan/profit kotor ;b Penggugat memasukkan denda 5% terhadap modal yang tidak digunakanTergugatdalam usahanya setiap bulan ;e Menurut perhitungan Tergugat :a Tergugat memasukan

Tidak ada tambahan bea keluar yang harus Pemohon Banding bayarakibat penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor yangPemohon Banding lakukan;2. Bea keluar atas barang yang diekspor oleh Pemohon Banding sudahsesuai saat barang tersebut diekspor sehingga tidak diperlukanpenetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor barang;3.

Perhitungan bea keluar Pemohon Banding sudah sesuai denganperaturan yang berlaku;5.

berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 Mei 2012:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut45098/PP/M.1X/19/2013, tanggal 23 Mei 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor KEP300/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentangPenetapan Kembali Perhitungan

putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa Alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP300/WBC.03/2011tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atasBarang yang diekspor oleh Termohon Peninjauan Kembali, yangmenetapkan atas Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) oleh TermohonPeninjauan Kembali Nomor 003277 tanggal 29 Desember 2009 denganjenis barang Crude Palm Oil sebanyak 1.499,622 MT Tarif 0% HargaEkspor = USD /MT (Kurs 1 USD = Rp ) menjadi Tarif 3% HargaEkspor = USD 695.00/MT (Kurs 1 USD = Rp. 9.502,00), maka tagihanbea

Kalau memangbenar benar dia ahli harus turun kelapangan / lokasi untuk mengecek dan menghitungsemua yang ada di lapangan sebagai bahan perhitungan, tetapi dari perhitungan DinasPekerfjaan Umum walauun dia tidak mempunyai sertifikasi tetapi sudah membidangi itubertahun tahun dia turun di lokasi pekerjaan untuk melakukan perhitungan dan didalamperhitungannya ada disampaikan bahwa akibat skoring kita tidak bisa menghitung itu barudikatakan ahl, karena yang tidak bisa di hitung disampaikan bahwa tidak

pada saat sampaidi lokasi sore hari air laut sudah pasang sehingga beton cyclopsudah terendam dengan air laut,lalu saksi melakukan perhitungan dengan menggunakan gambar jadi atau as built drawing, jadikami ke lapangan hanya untuk mendukung saja; Bahwa Saksi melakukan perhitungan yaitu. harus ada perhitungan ahii yang di hitung olehAhii dari Polteknik dalam melakukan perhitungan terhadap volume pekerjaan, kemudian darihasil perhitungan ahli politeknik itu baru saksi melakukan perhitungan.

Perhitungan diketahuidari gambar jadi karena di apangan terendam air laut; Bahwa Dari hasil perhitungan kerugian Negara berdasarkan metode perhitungan keuanganNegara adalah kerugian Negara sebesar Rp.431.179.088.80. dengan hitungan sebegai berikut :1.

Lalu TERDAKWA I meminta tolong Pak Jhon Singadji untukmenggambarkan karena dia lebih tahu tentang kondisi dilapangan, tapi kemudiankomunikasi dengan Pak Jhon putus, laiu TERDAKWA I minta salah satu tenaga teknisyang TERDAKWA I bayar melakukan perhitungan dilapangan, lalu ketika dimasukan ke15.16.44Pmpro TERDAKWA I berpikir gambar yang dibuat sudah benar ternyata ada keiliru /Salah;Bahwa dengan perhitungan yang dilakukan oleh ahii pada perencanaan awal denganCCO sehingga terjadi perhitungan mines

Hasil perhitungan danpengamatan bersamasama saat sidang di tempat tersebut diakui sebagai benar olehSaksi Ahli PIETER LORENS FRANS ;22.

Karya Budi dengan Nomor : 1) 0604/2012 tanggal 20 April 2012 perhitungan kewajiban pembayaranLHP No. 28/U/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 tanggal 29 Februari 2012jumlah kewajiban Rp. 341.672.148,00 ; 2) 07/04/2012 tanggal 20 April 2012 perhitungan kewajiban pembayaranLHP No. 29/ULHP/IPK/UD.KB/II/2012 tanggal 15 Maret 2012 jumlahkewajiban Rp. 303.059.866,00 ; b.

LHP/IPK/UD.KB/H/2012 tanggal 29 Februari 2012,jumlah kewajiban Rp. 281.175.960,00 ; b. 04/04/2012 tanggal 2 April 2012 perhitungan kewajiban pembayaranLHP No. 29/I/LHP/IPK/UD.

Sampit, 28 September2011, Perhitungan Kewajiban Pembayaran LHP Nomor danTanggal : 17//LHP/IPK/ UD.KB/IX/2011 Tanggal 15September 2011.

2012, Perhitungan Kewajiban Pembayaran : LHP Nomordan Tanggal : 25/I/LHP/IPK/UD.KB/I/2012 Tanggal 15 Januari2012.

Juli 2012,Perhitungan Kewajiban Pembayaran : LHP Nomor dan Tanggal> 30/0/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 Tanggal 28 Maret 2012.Jumlah Kewajiban : USD 68.928,87, (fotokopi sesuai denganaslinya) ; 105.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00077/NKEB/WPJ.14/2017 tangggal 19 Januari 2017 tentang PenguranganKetetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar atas SPPTPajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015 NOP64.05.000.728.3240050.3 tanggal 30 November 2015, sehinngaperhitungan pajak yang masih harus dibayar menurut Penggugat adalahsebagai berikut: Keterangan Menurut aNJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 340.000.000.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)NJOP untuk Perhitungan

PBB 340.000.000.000Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 136.000.000.000PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%) 680.000.000 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.110765.99/2015/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur

Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; AlamatJakarta di Menara Prima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2,Jakarta 12950, sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: NoUraian Jumlah Rupiah 1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 605.000.000.000,00 2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) : NJOP untuk Perhitungan PBB 605.000.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 242.000.000.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 1.210.000.000,007

Uraian Rp1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 605.000.000.000,00 2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 605.000.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 242.000.000.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 1.210.000.000,007 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 1.639.435.247,008 Lebih Bayar (429.435.247,00) Halaman 6 dari 8 halaman.

Di sisi lain volume usahaPemohon Banding mengecil karena adanya pristiwa jatuhnya harga komoditipanill;Bahwa Tata Cara Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK03/2007 menurut PemohonBanding terjadi pelanggaran dalam penerapan standarisasi pemeriksaan pajakoleh Tim Pemeriksa Pajak KPPPratama Tabanan;Bahwa terlepas dari pokok sengketa yang telah diuraikan di atas, sertapemaparan terhadap perhitungan pajak di bawah ini, Pemohon Bandingmemohon kebijaksanaan

penetapan pajak yang tidak sesuai denganperhitungan Pemohon Banding;Bahwa SKPKB tersebut merupakan hasil pemeriksaan oleh KantorPelayanan Pajak Pratama Tabanan dengan perhitungan sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak Rp 1.903.055.193,00PPh terutang Rp 553.416.500,00Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp 756.300,00Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 552.660.200,00Sanksi Administrasi:Halaman 3 dari 11 halaman.

Putusan Nomor 436/C/PK/PJK/2012Bunga Pasal 13 (3) KUP Ro 265.276.896,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 817.937.096,00Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding, perhitungan PPh Badantahun 2005 adalah sebagai berikut:Peredaran usaha Ro 257.425.300,00Harga pokok penjualan Rp 182.045.900,00Laba Bruto Rp 75.379.400,00Biaya Operasional Rp 67.809.620,00Laba Netto Rp 7.569.780,00Penghasilan Jasa/Pekerjaan Rp 115.644.795,00Jumlah Penghasilan Netto Rp 123.214.575,00PPh terutang Rp 15.982.186,00Kredit pajak

Putusan Nomor 436/C/PK/PJK/2012Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya melampirkanKeputusan Terbanding Nomor KEP51/WPJ.17/BD.06/2011 tanggal 20 Januari2011 dan Perhitungan Rugi/Laba;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.31911/PP/M.1I/15/2011, Tanggal 14 Juni 2011 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP51/WPUJ.17/BD.06/2011 tanggal 20Januari 2011, tentang

Setelah kami melakukan rekontruksi laba rugi berdasarkan catatan dandata lain yang ada, perhitungan laba rugi PT. Bayu Jaya Kusuma Tahun2005 (terlampir 1);Atas dasar keadaan tersebut ..........Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaHalaman 7 dari 11 halaman.

Model C1.PLANODPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan SuaraCalon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1DPR.Model C1.PLANODPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1DPD.Model C1.PLANODPRD POVINSI Hologram : Catatan HasilPerhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan FormulirModel C1DPRD PROVINSI..

Model C1.PLANODPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1DPRD KAB/KOTA.Model C2KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau CatatanKejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.Model C3KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.Model C4KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita AcaraPemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPSkepada PPS.Model C5KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita AcaraPemungutan Dan Penghitungan

suara,dan mengawasi pelaksanaan perhitungan suara.

Model C1.PLANODPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1DPD.6. Model C1.PLANODPRD POVINSI Hologram : Catatan Hasil PerhitunganSuara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1DPRDPROVINSI.Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst7. Model C1.PLANODPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1DPRD KAB/KOTA.8.

Model C1.PLANODPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1DPD.Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst10.11.12.13.14.15.16.17.Model C1.PLANODPRD POVINSI Hologram : Catatan HasilPerhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan FormulirModel C1DPRD PROVINSI.Model C1.PLANODPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1DPRD KAB/KOTA.Model C2KPU : Surat Pernyataan

Menyatakan perhitungan yang dilakukan Rutan Kelas Il B masambaadalah perhitungan yang keliru dan salah;4. Memerintahkan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untukmenghitung masa tahanan kota pemohon pada tingkat Banding dan tingkatKasasi;5.

pemohon selama ini dengan mendasarkan pada pasal 77 Huruf( a ) KUHAP terdapat kata Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan Pemohon beranggapanbahwa Perbedaan Masa Perhitungan masa penahanan pemohon pada tahapanbanding dan Kasasi antara Pemohon dan Termohon seharusnya diuji melaluiPraperadilan karena masa perhitungan masa penahanan oleh termohonsangatlah merugikan pemohon dan pemohon memohon kepada pengadilanuntuk menyatakan perhitungan yang dilakukan

Rutan Kelas Il B masambaadalah perhitungan yang keliru dan salah, menyatakan masa pemotonganterpidana H.

yang dilakukan Termohon terhadap masa penahananpemohon pada tahapan banding dan Kasasi;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan inti materipermohonan praperadilan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu Apakah keliru atau tidaknya suatu perhitungan masa penahananpemohon pada tahapan banding dan Kasasi oleh Termohon (Rumah Tahananhalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2020/PN.MsbNegara) termasuk dalam obyek praperadilan;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut,

masa penahanan pemohon pada tahapan banding danKasasi oleh Termohon, Hakim berpendapat tindakan perhitungan terhadappemotongan masa penahanan Pemohon pada tahapan banding dan kasasioleh Termohon bukanlah merupakan tindakan maupun upaya paksa yangdilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tingkat penyidikan dan penuntutansehingga apabila terdapat kekeliruan mengenai perhitungan terhadappemotongan masa penahanan atas terpidana hal tersebut bukanlah merupakanobyek pemeriksaan lembaga praperadilan;Menimbang

A.M2/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 Tentang PengangkatanKPPS pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 ,sekira pkl 07.00 WIB hingga pkl16.00 WIB atau setidaktidaknya pada bulan April tahun 2014, bertempat diTPS Il Desa Hilinamozaua Raya Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten NiasSelatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hokum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenangmengadili, Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu)eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan

suara, sertasertifikat hasil perhitungan suara kepada saksi peserta pemilu,Pengawas pemilu lapangan atau pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama, Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, dilaksanakanpemungutan suara Pemilihan Umum calon legisatifi DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten, dan ketika pelaksanaan pemungutan suaradan pemilihan umum calon legislatif tersebut selesai dilaksanakan

, telahterjadi pelanggaran pemilu, yang mana terdakwa selaku ketua KPPS TPS IIHilinamozaua tidak memberikan salinan 1 (satu) Eksemplar Berita Acarapemungutan dan perhitungan suara serta Sertifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1) kepada Saksi Satuhati Laia selaku Saksi dari Partai Hanuradan kepada Saksi Historis Gaho selaku Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kec.Teluk Dalam No.003/PANWASLUCAMTD/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 Tentang PenetapanAnggota Panwaslu

Menyatakan Terdakwa SAHAKHOTODO GAHO, terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Pemilu Dengan sengaja tidak memberikansalinan 1 (satu) eksemplar berita acara Pemungutan danPerhitungan Suara, serta sertifikat hasil perhitungan suara kepadasaksi peserta pemilu, Pengawas pemilu lapangan dan pengawaspemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS pada hariyang sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal288 Jo.

Menyatakan Terdakwa SAHAKHOTODO GAHO iersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplarberita acara Pemungutan dan Perhitungan Suara, serta sertifikathasil perhitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Pengawaspemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN,dan PPK melalui PPS pada hari yang sama ;2.

Detil perhitungan harga jual bangunan per m2 terdapat dalamKKP C2, dimana untuk menentukan nilai jual bangunan/m2 dihitung dari nilaijual bangunan keseluruhan dibagi luas bangunan. Nilai jual bangunankeseluruhan berasal dari nilai kontrak (exclude PPN) dikurangi dengan nilai jualtanah keseluruhan.

Data dalam memo Project Working Committee (PWC) diketahui bahwa hargasatuan tanah murni/mentah adalah sebesar Rp2.000.000,00per m2,bahwa berdasarkan perhitungan harga jual bangunan per m2 setiap perjanjian pengikatan jualbeli unit apartemen diketahui bahwa nilai jual bangunan per m2 melebihi dari Rp4.000.000,00,bahwa untuk menghitung harga jual bangunan per m2 tidak dapatmenggunakan perhitungan 70% dari nilai kontrak (exclude PPN dan biayasurat), hal demikian adalah keliru.

Perhitungan 70% didasarkan dariimplementasi perjanjian kerja sama operasiPT. AR yang memberikan kontribusi tanah dinilai 30% dan PT. ECI yangmemberikan koniribusi berupa bangunan senilai 70%. Artinya prosentase 70merupakan kesepakatan antara PT. AR dan PT.

yangbersengketa Majelis berpendapat bahwa perhitungan dalammenentukan nilai jual bangunan per m2 seharusnya mendekatikondisi riil yang sebenarnya dimana bangunan apartemen berdiridi atas tanah yang sama sehingga perhitungan penentuan luastanah untuk masingmasing unit apartemen tidak mungkin samadengan luas bangunan apartemen.bahwa Majelis sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh Terbandingpada saat keberatan, dimana Terbanding menghitung dengan mengacu pada SPPTPBB Tahun 2004, yaitu nilai

Perhitungan 70% didasarkan dari implementasi perjanjian kerjasama operasi PT. AR yang memberikan kontribusi tanah dinilai 30% dan PT. ECIyang memberikan kontribusi berupa bangunan senilai 70%. Artinya prosentase 70merupakan kesepakatan antara PT. AR dan PT.

Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang timbul karena berakhirnya hubungan kerja dengan perhitungan sebagai berikut: Masa kerja dari bulan Juni 2003 sampai dengan bulan Juli 2015:a. Uang Pesangon 9 x Rp2.170.500,00 =Rp19.534.500,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp2.170.500,00 =Rp10.852.500,00c.

kerja tersebut berupa :a. upah proses selama proses Perselisihan ini berlangsung yaitu sebanyak 4(empat) kali upah sebulan, yaitu terhitung sejak bulan Agustus denganperhitungan sebagai berikut : 4x Rp.2.178.850 = Rp.8.715.400, (delapanjuta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);Bahwa oleh karena pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat secara sepihak tanpoa adanya kesalahanPenggugat, maka Penggugat berhak terhadap uang pengakhiran hubungankerja dengan perhitungan

.BuMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas tersebutadalah tidak Sah dan batal demi hukum;Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat adalah pengakhiran hubungan kerja sepihak dan nonprocedural;Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerjakepada Penggugat secara tunai dan seketika, dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang seharusnya diterimaPenggugat dalam setiap bulannya selama proses perselisihan ini berlangsungyaitu terhitung sejak diakhiri hubungan kerjanya Agustus sampai denganNopember dengan perhitungan sebagai berikut : 4 x Rp.2.178.850 =Rp.8.715.400, (delapan juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat;7.

Membebaskan Tergugat untuk membayarkan upah selama prosesperselisinan berlangsung sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 1981 Pasal (4) tentang perhitungan upah;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat yang timbulkarena berakhirnya hubungan kerja dengan perhitungan sebagai berikut:Masa kerja dari bulan Juni 2003 sampai dengan bulan Juli 2015:a. Uang Pesangon 9 x Rp2.170.500,00 =Rp19.534.500,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp2.170.500,00 =Rp10.852.500,00c.

Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD danhasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;b.

Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD danhasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;b. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yangdiumumkan KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benarmenurut pemohon;. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3), (4) dan 5 PERMA Nomor 2 Tahun2005 Mahkamah Agung atas permohonan keberatan tersebut hanyadapat menjatuhkan putusan yang terdiri dari :a.

Permohonan keberatan dikabulkan dalam hal Mahkamah Agungberpendapat bahwa permohonan keberatan tersebut beralasan, danselanjutnya menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yangditetapkan oleh KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suarayang benar ;.

masyarakat yangmengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPPS,PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota dan KPUD Provinsi atas dasar bahwadalam jalannya perhitungan suara tersebut terdapat halhal yang tidaksesual dengan peraturan perundangundangan, sehingga oleh karena itupula Berita Acara dan Sertifikat Rekapilutasi Hasil Perhitungan Suarayang dibuat mengenai perhitungan suara tersebut harus dinyatakan sah(vide Pasal 86 ayat 6 dan Pasal 88 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2005

Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasilperhitungan suara yang benar menurut pemohon;b.

perhitunganPPN Masa Pajak Maret 2007 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Maret 2007 adalah sebesar Rp.136.405.861 ,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidanganmenyatakan untuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan

(lebih) bayar 98.578.758,00 Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding): Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar (Rp. 0,00) NIHIL; Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, suratbantahan, penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnyabaik yang diserahkan dalam persidangan maupun disampaikan melaluisekretariat pengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:1.

perhitungan;Pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPNyang masih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayaradalah atas margin usaha Pemohon~ Banding, karenapemeriksa/fungsional mengkoreksi tidak berdasarkan buktibuktiautentik serta dasar hukum yang digunakan tidak sesuai dengankewenangan sebagai pemeriksa dalam menghitung PPN yang masihharus dibayar;Peneliti/penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada surat keputusan keberatan

atas pajakmasukan SPT PPN Pemohon Banding karena peneliti/penelaahmengoreksi tidak sesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPNyang masih harus dibayar;Sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tatacara menghitung) Antara pemeriksa/fungsional denganpeneliti/penelaah terdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitungPPN yang harus dibayar.

Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak biasa digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Maret 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: DPP PK Rp = 1.377.735.304,00DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.102.188.243,00Selisih (DPP PKDPPPM) Rp 275.547 .061,00PPN (10/100xDPP) Rp 27.554.706,00Halaman

Bahwa benar terhadap tagihan dan perhitungan biaya yang dibuat SaksiSdr. Amat Gogol Terdakwa keberatan karena menurut perhitungan dariPengacara istri Terdakwa maupun perkiraan teman Terdakwa yang bekerjadi property PT. Ira atas nama Sdr.

Bahwa benar setelah dilakukan perhitungan oleh Tim Independen (Konsultansipil) SaksiIll Anton Novery Sipayung, S.T. terhadap bangunan rumahTerdakwa tersebut dengan kriteria pengawasan dan pemeriksaan dengancara melihat fisik bangunan serta keterangan yang diperoleh dari SaksiI Sdr.Amat Gogol, Saksill Jumono selaku Pengawas, Kepala Tukang, Terdakwadanistrinya, perhitungan yang dilakukan SaksiIll Anton NoverySipayung,S.T. pisik bangunan sebesar Rp1.014.000.000,00 (satu milyarempat belas juta rupiah

TimIndependen karena perhitungan tersebut menurut Pengacara istri Terdakwaterdapat banyak kejanggalan di jumlah biaya bangunan karenahasilkoordinasi Terdakwa dengan rekanan istri Terdakwa yang bekerja di bidangproperty di PT. lra Komplek Setia Budi Indah atas nama Sdr.

Laporan perincian perhitungan biaya pembangunan rumah di Jalan JalaAndansari milik Terdakwa.b.

tersebut atas dasarmelihat photo rumah orang lain tanpa perhitungan biaya yang pasti, yangapabila ada penggelembungan biaya menjadi tanggung jawab pemborongyang tidak terungkap fakta di persidangan.3.

Detil perhitungan harga jual bangunan per m2 terdapat dalamKKP C2, dimana untuk menentukan nilai jual bangunan/m2 dihitung dari nilaijual bangunan keseluruhan dibagi luas bangunan. Nilai jual bangunankeseluruhan berasal dari nilai kontrak (exclude PPN) dikurangi dengan nilai jualtanah keseluruhan.

Data dalam memo Project Working Committee (PWC) diketahui bahwa hargasatuan tanah murni/mentah adalah sebesar Rp2.000.000,00per m2,bahwa berdasarkan perhitungan harga jual bangunan per m2 setiap perjanjian pengikatan jualbeli unit apartemen diketahui bahwa nilai jual bangunan per m2 melebihi dari Rp4.000.000,00,bahwa untuk menghitung harga jual bangunan per m2 tidak dapatmenggunakan perhitungan 70% dari nilai kontrak (exclude PPN dan biayasurat), hal demikian adalah keliru.

Perhitungan 70% didasarkan dariimplementasi perjanjian kerja sama operasiPT. AR yang memberikan kontribusi tanah dinilai 30% dan PT. ECI yangmemberikan konitribusi berupa bangunan senilai 70%. Artinya prosentase 70merupakan kesepakatan antara PT. AR dan PT.

yangbersengketa Majelis berpendapat bahwa perhitungan dalammenentukan nilai jual bangunan per m2 seharusnya mendekatikondisi riil yang sebenarnya dimana bangunan apartemen berdiridi atas tanah yang sama sehingga perhitungan penentuan luastanah untuk masingmasing unit apartemen tidak mungkin samadengan luas bangunan apartemen.bahwa Majelis sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh Terbandingpada saat keberatan, dimana Terbanding menghitung dengan mengacu pada SPPTPBB Tahun 2004, yaitu nilai

Perhitungan 70% didasarkan dari implementasi perjanjian kerjasama operasi PT. AR yang memberikan kontribusi tanah dinilai 30% dan PT. ECIyang memberikan kontribusi berupa bangunan senilai 70%. Artinya prosentase 70merupakan kesepakatan antara PT. AR dan PT.

Detil perhitungan harga jual bangunan per m2 terdapat dalamKKP C2, dimana untuk menentukan nilai jual bangunan/m2 dihitung darinilaijual bangunan keseluruhan dibagi luas bangunan. Nilai jual bangunankeseluruhan berasal dari nilai kontrak (exclude PPN) dikurangi dengan nilai jualtanah keseluruhan.

Data dalam memo Project Working Committee (PWC) diketahui bahwa hargasatuan tanah murni/mentah adalah sebesar Rp2.000.000,00per m2,bahwa berdasarkan perhitungan harga jual bangunan per m2 setiap perjanjian pengikatan jualbeli unit apartemen diketahui bahwa nilai jual bangunan per m2 melebihi dari Rp4.000.000,00,bahwa untuk menghitung harga jual bangunan per m2 tidak dapatmenggunakan perhitungan 70% dari nilai kontrak (exclude PPN dan biayasurat), hal demikian adalah keliru.

Perhitungan 70% didasarkan dariimplementasi perjanjian kerja sama operasiPT. AR yang memberikan kontribusi tanah dinilai 30% dan PT. ECI yangmemberikan koniribusi berupa bangunan senilai 70%. Artinya prosentase 70merupakan kesepakatan antara PT. AR dan PT.

yangbersengketa Majelis berpendapat bahwa perhitungan dalammenentukan nilai jual bangunan per m2 seharusnya mendekatikondisi riil yang sebenarnya dimana bangunan apartemen berdiridi atas tanah yang sama sehingga perhitungan penentuan luastanah untuk masingmasing unit apartemen tidak mungkin samadengan luas bangunan apartemen.bahwa Majelis sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh Terbandingpada saat keberatan, dimana Terbanding menghitung dengan mengacu pada SPPTPBB Tahun 2004, yaitu nilai

Perhitungan 70% didasarkan dari implementasi perjanjian kerjasama operasi PT. AR yang memberikan kontribusi tanah dinilai 30% dan PT. ECIyang memberikan kontribusi berupa bangunan senilai 70%. Artinya prosentase 70merupakan kesepakatan antara PT. AR dan PT.