Ditemukan 1030 data
Terbanding/Terdakwa : Karlina, S.Pd.I. Binti Hoiril
101 — 1
- 1 (satu) unit handphone mirip Iphone 11 dengan casing kuda jingkrak;
- 1 (satu) dokumen fotokopi berupa disposisi dan surat Nomor : 0212/Bawaslu.OI/08-00/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pilkada Bupati 2020 beserta lampirannya;
- 1 (satu) dokumen asli berupa Berita Acara Rapat TAPD Kabupaten Ogan Ilir Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2020 Nomor 900/1611/BPKAD/2019 tanggal 03 Oktober 2019;
- 1 (satu) dokumen asli berupa Surat Sekretaris
72 — 15
Setelah SP2D ditanda tanganioleh Kepala Bagian Keuangan selaku Kuasa BUD (Bendahara UmumDaerah) kemudian SP2D dikirim ke Bank Jateng Cabang Jepara untukdidistribusikan/ditransfer ke rekening penerima ;Bahwa adapun syaratnya adalah : Anggaran kegiatan/pengadaantersebut telah dianggarkan di APBD, DPA sudah disahkan Tim TAPD(Tim Anggaran dan Pendapatan Daerah), Adanya SPM (SuratPerintah Membayar) dari SKPD;Bahwa SPM yang dilengkapi dengan lampiranlampiran data dukungberupa :SPP (Surat Permintaan Pembayaran
Terbanding/Penuntut Umum : MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH
106 — 212
Mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerahtersebut sebelumnya dianggarkan oleh Tim Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah (TAPD) Kota Batam yang terdiri dari Sekretaris Daerah(Agussahiman), Ketua Bappeda (Wan Darussalam), Kepala BagianKeuangan (Raja Muhsin), Kepala Bagian Hukum dan Sekretaris Dewan.Kemudian pada Tahun 2007 Walikota Batam mengeluarkanPeraturan Walikota Batam Nomor 2 Tahun 2007 Tentang luran PemerintahDaerah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan HariTua Bagi Pegawai Negeri
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dermawan Iskandar, S.E. Bin Amir Hamzah (alm)
149 — 91
E33WE-0073272 atas nama Ruwaida;
- 1 (satu) unit handphone mirip Iphone 11 dengan casing kuda jingkrak;
- 1 (satu) dokumen fotokopi berupa disposisi dan surat Nomor: 0212/Bawaslu.OI/08-00/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pilkada Bupati 2020 beserta lampirannya;
- 1 (satu) dokumen asli berupa Berita Acara Rapat TAPD
Dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai uang pengganti;
Dirampas untuk dimusnahkan;
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos Bin SUYITNO Alm
171 — 31
pernahmenuangkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, danoleh Saksi keterangannya tersebut dibenarkan dan dibuat tanpa adapaksaan maupun tekanan; Bahwa Saksi adalah selaku Sekretaris Kantor Pemilihan UmumTahun 2010 sampai dengan 2016 dan jabatan terakhir selaku KepalaBPKAD dari Tahun 2016 sampai sekarang; Bahwa Saksi selaku Kepala BPKAD sekaligus menjabat selakuSekretaris dalam Tim Anggaran Peemerintah Daerah yang tugasnyadiantaranya merangkum semua usulanusulan yang telah dibahasdalam Tim TAPD
ZILZALIANA, SH.
Terdakwa:
SAPTA MARGA, ST Bin Alm. RABUMAN SANTOSO
138 — 58
AcehTenggara untuk penanganan jalan Kutacanebatas Sumut, kemudian Sayamengetahui bahwa anggaran tersebut dimasukkan dalam APBK tahunanggaran 2011, yang kemudian Saya selaku penggunaan membuat RKASKPK untuk diajukan ke pada tim anggaran Daerah (TAPD) untuk kemudiandibahas oleh tim anggaran dan setelah itu disetujui dan diterbitkan DPA danselanjutnya dilakukan pelelangan dan pelaksanaannya.Bahwa benar Alokasi Dana/Pagu Anggaran :1.
JAJANG SAEPUDIN, SH
Terdakwa:
EDDY SUPRIYADI Bin MUHAMAD HUSEN
77 — 74
- Surat Kadisporabudpar Kota Tasikmalaya Kepada Sekertaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku ketua TAPD Nomor : 556 / 239.A/ Disporatgl 21 Juni 2017 Perihal Rekomendasi Usulan Belanja HibahTahun 2018.
- Nota Kesepakatan No : 420/MoU.22 Bappeda/ 2017 dan No. 170/605/ DPRD/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018.
- Surat Kadisporabudpar Kota Tasikmalaya Kepada Sekertaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku ketua TAPD No : 556 / 239.A/ Dispora tgl 21 Juni 2017, Perihal Rekomendasi Usulan Belanja HibahTahun 2018.
- Surat Ketua Umum KONI Kota Tasikmalaya kepada Kadisporabudpar Kota Tasikmalaya Nomor : 49 / KONI.KT.TSM/I/2018, tgl 25 Januari 2018 Perihal : Permohonan Pencairan Anggaran KONI Kota Tasikmalaya dari APBD Murni Tahun 2018.
Putus : 23-05-2018 — Upload : 24-04-2019Putusan PN SAMARINDA Nomor 67/PID.SUS-TPK/2017/PN.SMR
Tanggal 23 Mei 2018 — SAMSURI BIN LANUKI
158 — 45Selain itu saksi juga menjabat sebagai anggota TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD);Halaman 90 dari 236 Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2017/PN SmrBahwa tugas pokok saksi sebagai Kabid Keuangan adalahmenyiapkan kas, menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana),menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dan melakukanpembayaran atas permintaan pejabat pengguna anggaran (PA) atasbeban kas umum daerah;Bahwa untuk kegiatan pengadaan escalator pada kantor DPRD KotaBontang TA. 2015 dananya bersumber dari dana
Register : 06-09-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 26-09-2019Putusan PN MANADO Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 23 Mei 2019 — - ABRAM MOKODOMPIT
169 — 106Menyusun RAPBD bersama dengan TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah)2. Melaksanakan tugas ke BUD (Bendahara Umum Daerah)Halaman 60 dari 236 halaman Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnd3. Menyusunlaporan pertanggung jawaban Pemerintah DaerahBahwa saksi tidak mengingat sumber dana yang dipergunakandalamkegiatanPengadaan Alatalat Angkutan Darat Bermotor PemadamKebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa SelatanTahun Anggaran 2013, dan berapa pagu anggaran kegiatan tersebut.
Putus : 01-08-2013 — Upload : 20-05-2014Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — JUJUN AHMAD SOLIHAT
104 — 31kepada Mentri Dalam Negri Cq.Direktur Jendral pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.Bahwa proses dan mekanisme peran dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepadaPD.BPR diantaranya adalah Memfasilitasi Penyertaan Modal Kepada BPRKabupaten Bandung yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bandungadalah :e Diawali Dengan diterimanya usulan proposal penyertaan modal.e Selanjutnya saksi selaku Kabag Koordinasi Perekonomian mengusulkan kepadaBupati Kabupaten Bandung melalui tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD
) untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut.e Apabila menurut pertimbangan TAPD usulan dana tersebut logis dan sepanjangdana Pemerintah Daerah mencukupi atau tersedia maka dilanjutkan dibahasdengan panitia anggaran DPRD untuk di setujui dalam penetapan APBD tahunyang akan berjalan.e Untuk selanjutnya di tetapkan peraturan Daerah Kabupaten BandungBahwa kewajiban yang harus di penuhi oleh pihak BPR Kabupaten Bandung kepadaPemda Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : Melaporkan perkembangan usaha
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021Putusan PN MAMUJU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
SADDAM MAULANA ARIEF, ST
175 — 77Pasongkoran;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan menyerahkanpada penasihat hukumnya untuk menanggapinya;ARHAMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saya pernah di periksa oleh penyidik terkait kasus penyewaanescavator tahun 2017 2018;Bahwa saya ASN sebagai sekretaris Bappeda, dan penyewaan escavatortidak ada kaitannya dengan jabatan saya di TAPDBahwa saya meminta pada Rusli untuk menyewa escavator;Bahwa TAPD tentang penyewaan escavator yang akan
Register : 13-09-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 14-02-2020Putusan PN TERNATE Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 28 Januari 2020 — Penuntut Umum: 1.AKBAL PURAM, SH 2.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH 3.DHIAN RWITADIBRATA, SH 4.KAREL SAMPE, SH 5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH 6.JEFRI TOLOKENDE, SH Terdakwa: GUNTUR A. BORNEO, Amd.,TS Alias Guntur
202 — 128Bahwa terkait dengan proses pencairan uang pembayaran 75 % danpembayaran 100% yang telah terealisasi sehubungan dengan proyekpembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap (DAU) RSUD T.A 2015 padaSatker RSUD Kabupaten Pulau Morotai sudan sesuai dengan prosedur danmekanisme yang ada; Bahwa karena pada akhir tahun 2015 pihak Rumah Sakit dalam hal ini PA danPPK menyampaikan kepada Tim TAPD (Tim Angaran Pemerintah Daerah)bahwa pekerjaan sudah selesai dan adanya Addendum pekerjaan sehinggapekerjaan tersebut minta
Register : 11-01-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-11-2023Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntu Umum : TAUFIQ IBNUGROHO SH MH Terdakwa : H. MUSTAFA
196 — 275Rigid Wilayah Tengah dengan tanda tangan basah Ketua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH, S.E., M.M.;13. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Lokasi Kegiatan Peningkatan Jalan s.d.
Rigid Wilayah Barat dengan tanda tangan basah Ketua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH, S.E., M.M.;14. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Lokasi Kegiatan Peningkatan Jalan s.d.
Rigid Wilayah Timur dengan tanda tangan basah Ketua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH, S.E., M.M.;15. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan tanda tangan basah Ketua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH , S.E., M.M.;Dikembalikan kepada MADANI;16. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: 1475/DPW-03/IV/A.1/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, Perihal: Permohonan Kebijakan Khusus Penerbitan
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021Putusan PN MAMUJU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
UMAR
190 — 83Pasongkoran;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan menyerahkanpada penasihat hukumnya untuk menanggapinya;ARHAMUDDIN,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut;Bahwa saya pernah di periksa oleh penyidik terkait kasus penyewaanescavator tahun 2017 2018;Bahwa saya ASN sebagai sekretaris Bappeda, dan penyewaan escavatortidak ada kaitannya dengan jabatan saya di TAPDBahwa saya meminta pada Rusli untuk menyewa escavator;Bahwa TAPD tentang penyewaan escavator yang akan di
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 03-09-2019Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.TPK/2018/PT PBR
Tanggal 12 Desember 2018 — Pembanding/Terdakwa : Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH., MH
Terbanding/Penuntut Umum : Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum
105 — 46dan perbuatan antara lain sebagai berikut : Berawal pada tahun 2006 ketika Pemerintah Kota Batam menganggarkanTunjangan Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil danTenaga Harian Lepas Kota Batam yang tertuang di dalam Perda Nomor 09Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BatamTahun Anggaran 2007 dengan mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerah.Mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerah tersebut sebelumnyadianggarkan oleh Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD
Mataanggaran Asuransi Kesehatan Daerah tersebut sebelumnya dianggarkanoleh Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD) Kota Batam yangterdiri dari Sekretaris Daerah (Agussahiman), Ketua Bappeda (WanDarussalam), Kepala Bagian Keuangan (Raja Muhsin), Kepala BagianHukum dan Sekretaris Dewan.Kemudian pada Tahun 2007 Walikota Batam mengeluarkan PeraturanWalikota Batam Nomor 2 Tahun 2007 Tentang luran Pemerintah DaerahDalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua BagiPegawai Negeri
Register : 08-01-2020 — Putus : 14-02-2020 — Upload : 14-02-2020Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.SUS/2020/PT PBR
Tanggal 14 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RUDI ANTO TARIGAN Alias RUDI Bin NGAJAM TARIGAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : IVO ASTRINA LIMBONG, S.H.
53 — 46dan perbuatan antara lain sebagai berikut : Berawal pada tahun 2006 ketika Pemerintah Kota Batam menganggarkanTunjangan Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil danTenaga Harian Lepas Kota Batam yang tertuang di dalam Perda Nomor 09Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BatamTahun Anggaran 2007 dengan mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerah.Mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerah tersebut sebelumnyadianggarkan oleh Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD
Mataanggaran Asuransi Kesehatan Daerah tersebut sebelumnya dianggarkanoleh Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD) Kota Batam yangterdiri dari Sekretaris Daerah (Agussahiman), Ketua Bappeda (WanDarussalam), Kepala Bagian Keuangan (Raja Muhsin), Kepala BagianHukum dan Sekretaris Dewan.Kemudian pada Tahun 2007 Walikota Batam mengeluarkan PeraturanWalikota Batam Nomor 2 Tahun 2007 Tentang luran Pemerintah DaerahDalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua BagiPegawai Negeri
Putus : 17-02-2014 — Upload : 07-07-2014Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Februari 2014 — ABBAS BARADJA (terdakwa)
128 — 39perencanaan anggaran, pelaksanaan danpertanggung jawaban ;Bahwa pada saat perencanaan maka seorang Kepala Daerahkarena sudah diamanatkan dipasal 10 ayat (1) huruf a dan b UUNo.17 tahun 1973, maka kepala seluruh SKPT akan mengajukanRKA (Rencana Kerja Anggaran) ;Bahwa RKA ini seharusnya dibahas dengan DPRD itu amanat UUNo.17 Pasal 19 ayat (4) tahun 2003 ;Bahwa setelah itu baru dilakukan pembahasan dengan TimAnggaran Pemerintah Daerah, jadi liming sekktornya berada di TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD
Register : 18-05-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 11-10-2018Putusan PN BENGKULU Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
ROFEN ANDIANSYAH. R, SE Als ROFEN Bin ROZALI
85 — 39Rejang Lebong;Menimbang, bahwapenyusunan DPA 2017, dilakukan pada tahun 2016,termasuk juga penyusunan dana Beban Kerja ini dan saksi selakuKetua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);Menimbang, bahwadasar hukum pengajuan anggaran dana BK tahun2017 di Sekretariat Daerah Kab.
Register : 13-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 16-01-2019Putusan PN BENGKULU Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
RADEN DIMAS HIDAYATULLAH sh
Terdakwa:
ANGGI FIRGINITA ARISANTA Amd. Als ANGGI Binti AMRIL DARMAWAN Alm
122 — 47safuan itu untuk diserahkan ataudigunakan untuk apa;Bahwa di Sekretariat tidak pernah dilakukan rapat untuk pemotongandana Beban kerja;Bahwa Jabatan saksi, sebelum menjabat Sekretaris Daerah Kab RejangLebong sebagai kepala Bappeda Kepahyang mulai dari tahun 2012sampai tahun 2016, dan sejak Juli 2016 sampai dengan sekarang ini,saksi menjabat Sekretaris Daerah Kab Rejang Lebong;Bahwa penyusunan DPA 2017, dilakukan pada tahun 2016, termasukjuga penyusunan dana Beban Kerja ini dan saksi selaku Ketua TAPD
Register : 02-07-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 19-12-2019Putusan PN AMBON Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SYAHRAN UMASUGI, SH
169 — 88Penyimpangan dalam Proses Penyusunan Anggaranhasil pemeriksaan atasS proses penyusunan anggaranmenunjukkan bahwa penganggaran Pembangunan WFCKota Namlea (Reklamasi Pantai) dalam DaftarPenggunaan Anggaran (DPA) tidak sesuai dengandokumen perencanaan pembangunan, serta tidakdidukung dengan kertas kerja dan tidak melalui prosespembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD)b.
Penyimpangan dalam Proses Penyusunan AnggaranBahwa penganggaran Pembangunan Water Front City Kota Namlea(Reklamasi Pantai) dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) tidaksesuai dengan dokumen perncanaan pembangunan, serta tidakdidukung dengan kertas kerja dan tidak melalui proses pembahasanoleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);2.