Ditemukan 9446 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 02-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — Nurhadi bin Tumingan
144 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal yang dibutuhkan sebagaisaksi adalah orang yang benarbenar diberikan secara bebas, netral,objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP);Artinya Polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan danpenyidikan dalam memberikan keterangan sebagai saksi karena posisinyayang sarat akan kepentingan;Bahwa dalam perkara ini, ketika Jaksa peneliti mendapatkan berkasdari pihak Penyidik, seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara inisudah lengkap karena dari saksi yang diajukan pihak
Pengadilan PN MAMUJU Perdata Khusus
Register : 21-01-2015 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor 04/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mam.
Tanggal 6 Mei 2015 — ANDI GATOT CAMMI,ST Bin AS JAFAR Ir.SUANDI A.M,ST Bin MANRANNUANG
121 — 46
  • Ir.Aksar kepada terdakwa II Suandy22232425AM,ST maka saksi Arman Pirdaus merobah hasil Opname menjadi 85,18 % ;Bahwa berdasarkan pengakuan rekanan Muhammad Yunus,ST dia sendirimengetahui progres pekerjaan sebesar 85,18% setelah ditelpon oleh saksiIr.Askar sebelum terdakwa sampai di Mamuju tanggal 28 Desember 2013tersebut dan baru mengambil progres pekerjaan dari Kantor Konsultan diMamuju pada tanggal 28 Desember 2013 malam;Bahwa Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir atau Show Case Metting IIImerupakan sarat
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 08-11-2018 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 20-01-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 4 Nopember 2019 — .BETSY SUJANTO dan TONY HARTONO 2.CLEMENTINE SRI SWASTI 3.DEWI YUSMINA 4.Dra. LOIDE SINAGA 5.MISTIANI SOEHARTO, dkk 6.IR. LINDA MULYANI 7.M. S. SAKLARICA MULWANTO 8.NURHAYATI 9.SYIRIAWATI 10.SUSI SUSANTI 11.TRIYANTI LITANINGSIH 12.ZULAIKHA WIRTADJAJA 13.ADJI D. SOENDJOTO, dkk 14.GDE JAYA USADHA 15.HESTHITOMO, dkk 16.ISSLAMET POERNOMO 17.KUSMANHADJI 18.ABDUL LATIF FAKIH MELAWAN 1.Sdr. Drs. Muchdan Bakrie 2.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA KOPELINDO Gubernur Jawa Barat Kementrian Pekerjaan Umum Antasar
390 — 994
  • pemahmendaftarkan haknya atas tanah redstribusi yang mereka terimakepada instansi pemerintah terkait yaitu Kontor Pendaftaran Tanah.Disamping itu pra penerima redistribusi tidak melakukan kewajibanberupa pembayaran pajak kepada Negara sebagaimana ditentukanoleh peraturan Undangundang yang berlaku.Bahwa dengan tidak dipenuhinya syaratsyarat seperti disebutkandiatas maka hak Para Penggugat yang menerima redistribusi atasHal 27 dan 102 hal Putusan Nomor14.7.14.8.14.9.14.10.tanah a quo tidka memenuhi sarat
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama Waris Islam
Register : 12-02-2014 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 478/Pdt.G/2014/PA.Mr
Tanggal 20 Mei 2015 — PENGGUGAT I s.d. V dan TERGUGAT I s.d. III
46 — 19
  • Mohon diketahui kondite Hendrojono sangatjelek dan pembohong ;Mohon sidang ini di batalkan karena sarat penipuanpenipuan danmemutar balik fakta yang sebenarnya ;Jawaban dari ucapan Nanang hal 3 tentang saya, Dewi Damayanti :1.
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 15-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 146/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I KETUT DENI ASTIKA, SH
2.Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
TRI ENDANG ASTUTI Binti SOLEX SUTRISNO
231 — 190
  • Bali Rich Mandiri,tertanggal 21 Desember 2015, agar penegakan hukum tidak terkesantebang pilih dan sarat akan kepentingan; Bahwa terhadap Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3741/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dengan kesimpulanbahwa tandatangan pada 3 (tiga) akta diatas adalah Non Identik ataumerupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan HARTATIpembanding (KT), setelah dibaca Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
Jeremy David Wort
Tergugat:
1.Alan John Brooks
2.Ni Made Ariani
3.I Wayan Suparamartha
4.I Komang Nopiana Putra
5.Ni Ketut Ayu Yuliartini
6.I Komang Noviana Putra
Turut Tergugat:
1.Eleanora Maria Pangkahila
2.Ferry Santoso
3.Notaris PPAT I Nyoman Tribayu
4.Eleanora Maria Pangkahila,SH.,MKn
5.I Nyoman Tribayu
107 — 69
  • Bahwa jual beli yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II denganTURUT TERGUGAT II adalah jual beli yang sarat dengan itikadburuk, karena obyek yang diperjual belikan telah lebih dahulu dibuatperjanjian pemindahan dan penyerahan hak sewa yaitu Akta nomor:11 tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 dan Akta nomor :12tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 dan diketahui oleh TURUTTERGUGAT II dan hadir pada saat membuat Akta Pemindahan danPenyerahan Hak Sewa dan Pemindahan Penyerahan PerpanjanganHak Sewa dimaksud
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-04-2012 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 5/PID.SUS.TIPIKOR/2011/PN.GTLO
Tanggal 30 April 2012 — IDRIS TALAWO
84 — 19
  • Saiful Yahya Gani ; Bahwa dalam menyusun HPS mencakup 10 item, dasar nya yaitu dari referensiharga dan katalog perpustakaan Bone Bolango serta melakukan pengecekan keGramedia Manado sebagai pendukung data pembuatan HPS ; Bahwa Saksi pernah mencocokan harga Gramedia dengan daftar lampiran ; Bahwa penerbit adalah merupakan sarat utama ; Batas waktu menentukan dokumen penawaran yaitu tanggal 9 Juli 2010 ;Saksi DJUHRIA PELU, SH, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagaiberikut : Bahwa Saksi kenal
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 157/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
MALADI HASIBUAN, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
JOSWA SARENDA PRANGINANGIN
204 — 263
  • Mengenai Kompetensi Absolut (Absolute Competentie)Bahwa setelah Tergugat membaca dan meneliti secara seksama SuratGugatan Penggugat tanggal 10 Mei 2019 dengan perbaikan formalnyatanggal 31 Mei 2019, di dalam gugatan Penggugat tersebut sarat denganadanya sengketa kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979/ AsamJawa Atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015dengan Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 luas36.244 M*.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-09-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 27 April 2017 — PT. MITRA LIMA R;1. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI, DKK
99 — 91
  • Putusan Nomor: 218/G/2016/PTUN.JKTB.Penggugat sarat akan adanya sengketa milik yang harusdiselesaikan melalui ranah peradilan umum (Pengadilan Negeri),sehingga sudah teruji dan terbukti bahwa satusatunya penentuuntuk menguji kKeabsahan objek sengketa a quo adalah substansihak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang merupakankewenangan peradilan umum untuk terlebih dahulumenyelesaikan persoalan hukumnya.Berdasarkan hal tersebut, Tergugat Il Intervensi mohon kepada YangMulia Majelis Hakim untuk
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-10-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 362/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 26 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat I : AIDA BAJI
Terbanding/Penggugat : HUSEIN LEWA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. BANK MANDIRI Tbk SURABAYA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. PEMUDA PRIMA USAHA
105 — 39
  • ;Bahwa perilaku PENGGUGAT yang suka melakukan halhal yang tidakterpuji dan cenderung melakukan halhal yang tidak pantas dan tidak patutdilakukan oleh orang yang masih bermoral, bersamasama dengan kronikroni dan oknumoknum aparat menggunakan Lembaga Peradilan sebagaialat untuk merampas hakhak keperdataan TERGUGAT ~~ walapunperbuatannya itu jelasjelas sarat dengan tindak pidana dan beresiko untukmendapat hukuman badan sebagaimana yang terjadi selama ini dan yangsedang dalam proses PENYIDIKAN di Polrestabes
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
140 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bukti P16);30.Fotokopi Ditolak Jabar,PERDA RTRW Depok diajukan ke Pusat (print outTempo.co tanggal 15 Oktober 2014, bukti inimembuktikan bahwa dari awalpembentukan perda RTRW ini memang sarat dengan masalah. (Bukti P17);31.Fotokopi Pengembang Segera Hengkang dari Depok.
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 16-08-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 149/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
2.I MADE DHAMA, SH
Terdakwa:
HARTONO, SH.
827 — 668
  • Bali RichMandiri, tertanggal 21 Desember 2015, agar penegakan hukum tidakterkesan tebang pilin dan sarat akan kepentingan ;Halaman 95 dari 107 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Gin Bahwa Dr. Nyoman Alit Puspadma, S.H., M.Kn., ahli yang dihadirkanoleh Terdakwa menyatakan bahwa RUPS dapat dilaksanakaan dengan 3cara yaitu 1. RUPS di bawah tangan dapat digunakan olek Ketua Rapat; 2.RUPS dapat dilaksanakan di tempat tertentu dan hadir pula di sana Notarisdan 3.
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Tanah
Register : 12-12-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 34/Pdt.G/2017/PN TAR
Tanggal 26 Juni 2018 — 1 Drs WILLIAM F 2 TUANI SIMATUPANG 3 DOMIRITAN 4 DHEA AYU P 5 NUR YANTI 6 FARIDA BAREK 7 NURHAYATI 8 ERNAWATI U 9 RAHMAWATI 10 J.H. MANURUNG 11 DOMI L KADU 12 RAHMAN 13 DONI 14 F MINO 15 YORIS 16 BARNADUS ARAM 17 MARTINUS BALE 18 ARNOL 19 SUWARDI 20 ERIK ERMAWATI 21 MUHTAR 22 LUKAS 23 YANTO 24 ADE IRIANSYAH 25 DARSONO 26 ABDUL HAMID 27 ARDI MORE 28 DOMIANUS 29 SANJANUR 30 JEMY 31 AGUS SALIM AW 32 RUSTAM 33 MARTA MA 34 MARIA ARAN 35 KRISTINA RARE 36 ATI NOLDUS 37 SIMON 38 DAENG 39 ANDI JUSMADI 40 DANIEL HUKI 41 FERDINANDUS LEMBONG 42 BLASI TUKAN 43 SAHARIN 44 HERMAN 45 DONY PAN 46 LARAS 47 FIL 48 MARTHA 49 LARAPI 50 PELIS 51 GABRIEL SIBU 52 SUWARDI 53 SYAHRAN 54 RIDWAN NAINGGOLAN 55 RUSLIN R,Spi, M.Si 56 SABARIA 57 AGUS SOLIM 58 LIANA 59 TURIKA 60 AMBO ASIS 61 MUJIONO 62 SAWITRI 63 BAKRI 64 HASLINDA 65 RIA 66 PHILIPUS K MARAN 67 JEREMIYAS LULI DONI 68 FABIANUS PAYONG GERODA 69 STEVANUS BABA 70 AGNES B 71 RISMAWATI 72 HERU FERNANDES DONI 73 REGINA BENGA 74 MAPATI 75 NORMAWATI 76 NUR PUTRI BUGIS 77 BERNADETE RAREK 78 ASMAWATI 79 ELISABETH LIN
234 — 103
  • atau tahun 2014, pemegang SIM TN sudah wajibHalaman 71 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Padt.G/2017/PN TARmengajukan permohonan hak atas objek dalam SIM TN namun hal itu tidakdilakukan sampai dengan sekarang, dan ternyata didalam uraian SIM TN yangdiajukan dalam persidangan, tidak memiliki limit waktu berlaku, sehinggamembuat keadaan makin tambah tidak teratur, oleh karena itu menurutpenilaian Hakim Anggota dan Hakim Anggota II bahwa SIM TN dimaksudharus ditelusuri keberadaannya karena sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 02-05-2017 — Upload : 05-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — GIYARSO bin MARTO SUTARNO
108 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal yang dibutunkan sebagai saksi adalahorang yang benarbenar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur(vide penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP);Artinya Polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan danpenyidikan dalam memberikan keterangan sebagai saksi karena posisinyayang sarat akan kepentingan;Bahwa dalam perkara ini, ketika Jaksa peneliti mendapatkan berkas daripihak Penyidik, seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara inisudah lengkap karena dari saksi yang diajukan pihak
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-03-2012 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 86/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg.
Tanggal 22 Maret 2012 — SOERENI ADI,SE.MM
54 — 10
  • Hartono bilang sebagai sarat administrasi saja, danHartono bilang disuruh Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang Sri Yudoko, selanjudnyasaksipun tanda tangan;e Bahwa belakangan baru mengetahui kalau Sdr. Hartono adalah Panitia Pengadaan/PanitiaLelang dalam pengadaan buku teks wajib ini;e Bahwa saksi sebagai ketua panitia pemeriksa barang tidak pernah diajak rapat .
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 20-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 204/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
65 — 31
  • ditolak.Bahwa berdasarkan hal ini, tuduhan dan juga rumusanrumusan ganti rugidiajukan oleh Penggugat tanpa adanya dasar dan pembuktian yang konkrit.Penggugat tidak menjelaskan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yangdituntutnya. oleh karena itu, dalil gugatan penggugat sepatutnya ditolak.Dengan demikian, Tergugat menanggapi perumusan kerugian materiilmaupun immaterial Penggugat sebagaimana Posita Gugatan No. 42maupun Petitum No. 8 dibuat dengan sangat tidak mendasar dan mengadaada, bahkan terkesan kuat sarat
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2014 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mjl
Tanggal 5 Oktober 2015 — Penggugat : 1.Tarma Sudjana Bin Damiyah 2.Hj. Tarsini Binti Damiyah 3.Ruslan Bin Karmin Tergugat : 1. Yuyun Rahayu binti Saban 2. Saban bin Sakun 3. Marelo Siswanto bin Ikin Dasikin 4. Wahyudin bin Duriyat 5. Karmini 6. Kaenah Maskunah 7. Nyi Julaeha 8. H. Santana 9. H. Karnadi 10. Sofyan alias Boya 11. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Banjaran 12. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding C.q. Kepala Desa Parungjaya 13. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Paningkiran 14. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya 15. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding 16. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian /Badan Pertanahan Nasional R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka 17. Asep Sumarno bin Sastra 18. Darini binti Enan
94 — 16
  • bersedia secara sukarela menyerahkan Obyek perkara pada Poin 3.1,Poin 3.4 s/d Poin 3.9 dan Poin 3.12 s/d Poin 3.17 a quo kepada ParaPenggugat, Turut Tergugat XV dan Turut Tergugat XVI, namun Tergugat I,Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap tidak bersediamenyerahkan Obyek perkara dimaksud kepada Para Penggugat, Turut TergugatXV dan Turut Tergugat XVI;Il UNSUR ITIKAD BAIK DALAM PERBUATAN HUKUM :Bahwa untuk menyempurnakan akan adanya Fakta dan Bukti telah terjadinyajual beli yang sarat
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Putus : 07-01-2019 — Upload : 08-01-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 190 / PDT / 2018 / PT.MTR
Tanggal 7 Januari 2019 — ACHMAD MUSLIHUDDIN sebagai PEMBANDING Melawan KEPALA DESA KUTA, Dkk sebagai PARA TERBANDING Dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH sebagai TURUT TERBANDING
90 — 64
  • sejalan dengan pendapat Prof.Soetandyo Wignjosoebroto, SH, yang menjelaskan bahwa pada masatransisi atau berkembang, negara cenderung mengabaikan hakhakprivat penduduk dengan cara menggunakan kekuatan ekstralegaldaripada mengedepankan aturan hukum (rule of the law) dalammenyelesaikan masalah.Hukum yang memprioritaskan prosedur dan proses privaatrechtelijkyang pada hakikatnya merupakan proses demokratis yangmendahulukan publiek rechtelijk yang dalam masamasa transisi dinegaranegara berkembang terkesan sarat
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 18-01-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.GM
Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
106 — 110
  • belenggupositivismekarena dengan menjadikan legalistikpositivistik yang hanyaberbasis peraturan tertulis (RuleBound) maka akan sulit menangkap hakikatkebenaran;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Pengadilanitu bukan suatu institusi hukum yang steril yang hanya berurusan denganpengkongkritan undangundang melainkan memiliki jangkauan yang lebih luasdaripada itu, Pengadilan harus menjadi institusi sosial yang peka terhadapdinamika yang bergerak disekitarnya, la adalah pengadilan yang sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 21-10-2014 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — MENTERI PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN RI VS Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM., M.Ec;
67 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah uang ini tidak sedikit bagiPenggugat;1) Bahwa proses penetapan Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013,tanggal 17 Mei 2013 yang dilakukan oleh Ketua Jurusan SosialEkonomi Pertanian, PLH Dekan Fakultas Pertanian, Dekan FakultasPertanian dan Rektor Universitas Hasanuddin selama dan setelahPenggugat menjadi visiting professor di UUM, Malaysia sarat/penuhdengan pelanggaran hukum formal tentang mekanisme pemanggilandan pemeriksaan terhadap Penggugat