Dan harga jual yang terjaditergantung dari biaya produksi masingmasing pesanan dari uraian tersebut,maka harga jual tidak dapat ditentukan berdasarkan perhitungan dan analisaFiskus. Jadi Pemohon Banding berkesimpulan tidak terjadi harga yang tidakwajar sehubungan dengan transaksi dengan pihakpihak yang mempunyaihubungan istimewa.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(5.725.150)932.213.067 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya5.725.1505.725.150 Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) Jumlah (a+b) PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)937.938.217 Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP341.324.719 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP84.626.418 Bunga Pasal 13 (5) KUP Kenalkan Pasal 13A KUP Kenaikan Pasal 17C (5) KUP Kenaikan Pasal 17D (5) KUP Jumlah (a+b+c+:d+e+f)425.951.137 Jumlah PPN yang masih

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(5.725.150)(5.725.150) Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya5.725.1505.725.150 Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) Jumlah (a+b)5.725.1505.725.150 PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) Sanksi administrasi : Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+54) Bahwa dengan alasan dan latar belakang tersebut di atas Pemohon Bandingmohon Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Bandinguntuk membatalkan KEP2671/WP1.07/

Bahwa rincian perhitungan koreksi peredaran usaha sebesarRp8.590.369.043,00 terdapat dalam lampiran Memori PeninjauanKembali ini;. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka koreksiPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas peredaranusaha sebesar Rp8.590.369.043,00 telah sesuai dengan faktapembuktian dan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku yaitu Pasal 18 UndangUndang PPh danKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01/PJ.7/1993;9.

Putusan Nomor 685/B/PK/PJK/2014Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karenaperhitungan gross margin untuk transaksi penjualan kepada pihak afiliasi denganmenggunakan perhitungan Harga Pokok Penjualan yang menunjukkan grossmargin yang positif, dengan demikian indikasi transaksi penjualan yangdipengaruhi oleh hubungan istimewa (related party) yang menyebabkan nonarms lenght price sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UndangUndang PPh tidak dapat dibuktikan sehingga

Putusan Nomor 901/B/PK/PJK/2014 PPN Yang Terhutang 290.439.128Denda Bunga 139.410.781Total PPN yang masih harus dibayar 429.849.909 Bahwa mengingat kesulitan untuk menentukan masamasa penyerahan atasBKP yang belum dilaporkan seperti yang alami Terbanding sehingga PemohonBanding setuju atas perhitungan Terbanding untuk membagji jumlah PPN yangmasih harus dibayar selama tahun 2007 menurut Pemohon Banding sebesarRp290.439.128,00 dibagi 12 bulan atau Rp24.203.261,00 ditambah dengandenda kenaikan Rp24.203.261

,00;Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2007 yang terutang menurutPemohon Banding sebagai berikut: Jumlah MenurutNo URAIANPemohon Banding 1 Dasar Pengenaan Pajak:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanJumlah Pajak MasukanJumlah pajak yang dapat diperhitungkanJumlah perhitungan PPN Kurang BayarKelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaJumlah Kelebihan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 576.258.6511Jumlah seluruh Penyerahan 576.258.651Pemanfaatan JKP dari

Rasuna Said Blok X1, Kav.89, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, sehingga perhitungan Pajak PertambahanNilai menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis Rp629,599,802.00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp62,959,980.00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp1,448, 164,883.00PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp1,385,204,903.00)Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp1,414,742,279.00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp29,537,376.00Sanksi Administrasi, berupa: Kenaikan

Berdasarkan data pembelian dan datapenyerahan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) berbedabeda pada pemeriksaan, keberatan danbanding sebagai berikut: Pembelian tahap pemeriksaan, Rp26.165.866.879,00 datapenyerahan/penjualan Rp30.823.159.901,00 sedangkanpenyerahan/penjualan yang dilaporkan dalam SPT PPNRp30.796.774.898,00.

Rasuna Said Blok Xl, Kav.89, Kuningan Timur, Setiabudi,Jakarta Selatan 12950, sehingga perhitungan Pajak PertambahanNilai menjadi sebagaimana di atas;adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang

. 571/KMK.03/2003 Pasal 1; Sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No.571/KMK.03/2003 Pasal 4 ayat (1) Pemohon Banding wajib melaporkanusahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan Pedoman PengkreditanPajak Masukan dengan syarat PKP tersebut wajib memberitahukankepada kepala KPP tempat PKP tsb dikukuhkan dengan caramembubuhkan catatan pada SPT Masa PPN bahwa yang bersangkutanmenggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan.Sehingga menurut perhitungan

LainlainJumlah Pajak Yang Dapat DiperhitungkanJumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar : 7.432.080Kompensasi ke Masa Pajak berikutnyaPPN Kurang / (Lebih) Bayar 7.432.080 Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 780 B/PK/PJK/2017 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 3.567.398b. Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUPJumlah sanksi administras 3.567.398Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 10.999.478 2.

.03/2003tanggal 29 Desember 2003 yaitu dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak pada tanggal 1 Januari 2008 maka atas koreksi tersebut PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak menyetujui jika tidakdiperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PedagangEceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 %(delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran (sesuaiPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008tanggal 31 Maret 2008), yaitu dengan perhitungan

780 B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkanbahwa Tahun Pajak merupakan Tahun Buku yang merupakanbagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak, sehingga untukTahun Pajak 2008 menurut Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding masih dapat menggunakan NormaPenghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapan puluhpersen) dikalikan dengan Pajak Keluaran berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008tanggal 31 Maret 2008, dengan perhitungan

berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganRI Nomor 45/PMK.03/2008, maka perhitungan Pajak yang terutangadalah sebagai berikut :Pajak Keluaran Rp. 74.320.800.

yang telah ditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuaidengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uangtaruhan menjadi milik Bandar yang bernama RIZAL PANE (belum tertangkap)dan terdakwa hanya berhubungan dengan NAWAN, dan cara pembayaranuang taruhan judi toto gelap antara terdakwa dengan pemain atau pemasangdilakukan secara tunai dan apabila nomor pemasang tembus atau kena makaperhitungan kalah menang dilakukan setelah nomor keluar diwarung tempatterdakwa ditangkap dan perhitungan

sama dengan nomor yang keluar maka pemasangdinyatakan menang dan akan memperoleh hadiah sebesar yang telahditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yangditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milikBandar yang bernama RIZAL PANE (belum tertangkap) dan terdakwa hanyaberhubungan dengan NAWAN, dan cara pembayaran uang taruhan judi totogelap antara terdakwa dengan pemain atau pemasang dilakukan secara tunaldan apabila nomor pemasang tembus atau kena maka perhitungan

kalahmenang dilakukan setelah nomor keluar diwarung tempat terdakwa ditangkapdan perhitungan antara terdakwa dengan NAWAN dilakukan secara tunal yangHalaman 4 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Kisdilakukan setiap hari Selasa dan Jumat di tempat yang telah ditentukan olehNAWAN .

yang ditebak sama dengan nomor yangkeluar maka pemasang dinyatakan menang dan akan memperoleh hadiahsebesar yang telah ditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuaidengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uangtaruhan menjadi milik Bandar yang bernama Rizal Pane dan terdakwa hanyaberhubungan dengan Nawan; Bahwa cara pembayaran uang taruhan judi toto gelap antara Terdakwadengan pemain atau pemasang dilakukan secara tunai dan apabila nomorpemasang tembus atau kena maka perhitungan

Carmin masa kerja 15,11 tahun, upah/bulan Rp3.100.000,00(UMK 2016);Perhitungan :e 2x9xRp3.100.000,00 = Rp55.800.000,00;e 1x6xRp3.100.000,00 = Rp18.600.000,00:;Rp74.400.000,00;Rp11.160.000,00;Rp85.560.000,00;e Rp3.100.000,00 : 30x 12 = Rp 1.240.000,00:Total Rp96.800.000,00;Terbilang :(sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah); 15% x Rp42.297.640,00b.

Supriyono, masa kerja 13,1 tahun, upah/bulan Rp3.100.000,00(UMK 2016);Perhitungan :* 2x9xRp3.100.000,00 =Rp55.800.000,00;* 1x5x Rp 3.100.000,00 = Rp15.500.000,00:Rp71.300.000,00;* 15% x Rp42.297.640,00 =Rp10,695,000,00;Rp81.995.000,00; Rp3.100.000,00 :30x 12 =Rp 1.240.000,00;Total Rp83.235.000,00;Terbilang : (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima riburupiah);Halaman 13 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.SusPHI/2017d.

Aris Diana Irfan,masa kerja13,11 tahun, upah/bulanRp3.100.000,00 (UMK 2016);Perhitungan :* 2x 9x Rp3.100.000,00* 1x5 x Rp3.100.000,00 15% x Rp42.297.640,00* Rp 3.100.000,00 : 30 x 12Total=Rp55.800.000,00;=Rp15.500.000,00;Rp71.300.000,00;=Rp10.695.000,00:Rp81.995.000,00;=Rp 1,240.000,00;Rp83.235.000,00;Terbilang : (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima riburupiah);e.

Supriyono, masa kerja 15,11 tahun, upah/bulan Rp3.100.000,00(UMK 2016);Perhitungan :* 2x9 x Rp3.100.000,00* 1x6 x Rp3.100.000,00 15% x Rp42.297.640,00 Rp3.100.000,00 : 30 x 12Total=Rp55.800.000,00;=Rp18.600.000,00;Rp74.400.000,00;=Rp11.160.000,00;Rp85.560.000,00;=Rp1.240.000,00;Rp96.800.000,00;Terbilang : (Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);f.

Komsatun, masa kerja 15,11 tahun, upah/bulan Rp 3.100.000,00(UMK 2016);Perhitungan :* 2x9x Rp 3.100.000,00* 1 x5x Rp3.100.000,00 15% x Rp42.297.640,00* Rp 3.100.000,00 : 30 x 12Total=Rp55.800.000,00;=Rp15.500.000,00;Rp71.300.000,00;=Rp10,695.000,00:Rp81.995.000,00;=Rp 1.240.000,00;Rp 83.235.000,00;Terbilang : (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima riburupiah);Halaman 14 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.SusPHI/2017Total keseluruhan point 1 sampai dengan point 6 adalah sebesarRp540.105.000,00

tersebut karena:Bahwa penambahan modal tersebut bukan berasal Dividen yang dibagikan dari labaditahan tapi merupakan konversi hutang pemegang saham ke modal (Debt to EquitySwap),Bahwa perusahaan Pemohon Banding yang baru berdiri tahun 2001 dengan setoranmodal sebesar Rp 250.000.000,00 secara aktif berjalan mulai tahun 2003 denganperkiraan omzet sebesar lima milyar di tahun 2003 dan sembilan milyar di Tahun 2004,bagaimana mungkin dapat membagikan Dividen sebesar Rp 10.950.000.000,00 di tahun2005;PERHITUNGAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 TERUTANGBahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilan Pasal23 Terutang Tahun Pajak 2005 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut SKPKB Menurut Menurut Pemohon(Rp) Surat Keputusan Banding(Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 11.222.892.000,00 10.950.000.000,00 0,00Pajak Penghasilan Pasal 23 Terutang 1.669.760.700,00 1.642.500.000,00 0,00Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 kurang / (lebih) 1.669.760.700,00 1.642.500.000,00

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP114/WBC.15/2011 tanggal 29 September 2011, tentang PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor OlehBanding berdasarkan Laporan AuditLHA09/WBC.15/BD.05/201 1 9 September 2011tagihnan Pemohon Banding menjadi Nihil, dengan perincian sebagaiberikut:Pemohon Hasil Nomortanggal sehingga Jenis TagihanPer KeputusanPer PermohonanKoreksi yang Terbanding (Rp) Banding (Rp) Dibatalkan (Rp)Bea Keluar 572.358.060 572.358.060Denda

Administrasi Jumlah 572.358.060 NIHIL 572.358.060 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Februari 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.40701/PP/M.VII/19/201 2, 12 Oktober 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:tanggalMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon BandingDirektur CukaiKEP114/WBC.15/2011 tanggal 29 September 2011 tentang PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang

PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 14September 2018 mengadakan Bipartit.PENGGUGAT menolak permintaan TERGUGAT atas kompensasiPemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan perhitungan PKB + 60 (enampuluh) bulan upah.TERGUGAT menolak pemberian kompensasi Pemutusan Hubungan Kerjadari PENGGUGAT sesuai dengan perhitungan PKB + kebijakan 5 (lima)bulan upah.Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada nomorHalaman 13 dari 31 Putusan Nomor 278/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST29 karena tidak berdasarkan UUTK

Perjanjian KerjaBersama Pasal 24 ayat (3) dengan perincian sebagai berikut: Perhitungan Pesangon Sesuai PKB = 1,5 X 21,3 X 6.198.000 = Rp.198.026.100, Uang Medical 15% =198.026.100X15% = Rp. 29.703.915, Cuti Panjang Proporsional 12 X 6.198.000/364 X 37,7=Rp. 7.703.228,Keterangan :12 adalah jumlah Bulan 1 tahun364 adalah jumlah hari dalam 1 tahun37,7 adalah jumlah cuti panjang yang dibayarCuti Tahunan yang belum diambil pada tahun berjalan =6.198.000/21,33x12 = Rp. 3.486.919,TOTAL PESANGON = Rp.

238.920,162,Perhitungan Kebijakan = 6.198.000 X 60 Bulan Upah = Rp.371.880.000.TOTAL PESANGON + KEBIJAKAN = Rp. 610.800.162,(Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Seratus Enam PuluhDua Rupiah)Ill.

Pada dasarnya Tergugat dalam Bipartit sudahmenyatakan bersedia di PHK sepanjang diberikan pesangon derigan perhitunganPKB + kebijakan sebesar 60 bulan upah, yang mana perhitungan tersebut .yangbelum mencapai titik temu antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugathanya bersedia memberikan kompensasi perhitungan PKB + kebijakan 5 bulanupah;Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan bantahan atas dalildalilgugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya yang padapokoknya sebagai berikut:Menimbang

PKB + 60 (enam puluh) bulan upah, dan Tergugatmenolak pemberian kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja dari Penggugatsesual dengan perhitungan PKB + kebijakan 5 (lima) bulan upah.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal olehTergugat maka Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak,dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalildalil gugatannya dan Tergugatdiwajibkan membuktikan dalildalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata ;

Harga pasar setempat(perhitungan terlampir) : Rp. 5.194.250,Selisih Rp. 765.750,Terdapat selisih yaitu(95 x Rp.765.750,) Rp. 72.746.250,d.

faktur hanyasebesar Rp.3.950.000/pcs, bilamana menghitung keuntungan dan harga yangwajar, maka seharusnya harga pembelian di tambah keuntungan, pajak danlainlain dengan jumlah tidak lebih dari 31,5% diatas harga pasar, jadi hargayang wajar adalah Rp. 5.194.250,/Pcs sehingga terjadi selisih/kerugiansebesar Rp. 72.746.250, (tujuh piluh dua juta tujuh ratus empat puluh enamribu dua ratus lima puluh rupiah)Bahwa pada item pekerjaan pengadaan Modem Tim Inspektorat Provinsi SulawesiSelatan menggunakan perhitungan

TAHIR hanya mampumengadakan 5 (lima) unit Laptop/Notebook (Non os) dengan harga satuan senilaiRp. 6.300.000, (enam juta tiga ratus ribu rupiah); Bahwa berdasar Audit Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Tim InspektoratProvinsi Sulawesi Selatan terhadap dokumen Dugaan Tindak Pidana KorupsiPengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah pada Kantor Komunikasi,Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran2012, maka tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan

Harga pasar setempat(perhitungan terlampir) : Rp. 5.194.250,18Selisih Rp. 765.750,Terdapat selisih yaitu(95 x Rp.765.750,) Rp. 72.746.250,d.

Bahwa pembelian Laptop merek Axioo Type HNM sesuai faktur hanya sebesarRp.3.950.000/pcs, bilamana menghitung keuntungan dan harga yang wajar, makaseharusnya harga pembelian di tambah keuntungan, pajak dan lainlain denganjumlah tidak lebih dari 31,5% diatas harga pasar, jadi harga yang wajar adalahRp.5.194.250,/Pcs sehingga terjadi selisih/kerugian sebesar Rp. 72.746.250,;Bahwa pada item pekerjaan pengadaan Modem Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatanmenggunakan perhitungan dari Inspektorat Kabupaten

KM. 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan TarifPelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Umum Pasal 2 danPasal 3 termasuk dalam kelompok pelayanan jasa kegiatan penerbangan yangmenurut Pasal 10 ayat (2) penetapannya dikonsultasikan dengan MenteriPerhubungan; dan Mekanisme konsultasi dan persetujuan penetapan tarif diaturdalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 28 Tahun 1999 tentangMekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan tarif Pelayanan JasaKebandar udaraan Pada bandar

Direksi Badan Usaha Kebandarudaraan yang selanjutnya disebut Direksimenyusun konsep usulan tarif dengan memperhatikan kepentinganpelayanan umum, peningkatan mutu pelayanan jasa, kepentinganpemakai jasa, peningkatan kelancaran pelayanan jasa, pengembalianbiaya dan pengembangan usaha, dilengkapi dengan data sebagaiberikut:1) dasar perhitungan usulan tarif (antara lain hasilperhitungan biaya pokok, kualitas pelayanan yangdiberikan, jangka waktu pemberlakuan tarif dengan biayapokok, perbandingan dengan

Bahwa Surat TERGUGAT Nomor PR 303/1/2 Phb 2009 tanggal 15 Januari2009 perihal Penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara(PJP2U) yang ditujukan kepada TERGUGAT II, merupakan suatu bagian darimekanisme penetapan tarif PUP2U, sebagaimana yang diamanatkan pasal 2huruf d, e dan f Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 1999tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan TarifPelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Bandar Udara YangDiselenggarakan Oleh Badan Usaha Kebandarudaraan

untuk perbaikan Pelayanan JasaBandar Udara di Bandara Udara SoekarnoHatta Tangerang, Polonia Medan,dan Minangkabau Padang;Bahwa benar kerjasama tersebut adalah dalam rangka memberikan Sarandan Tanggapan atas Pelayanan atas Jasa Bandara Udara yang dikelola PTAngkasa Pura Il;Bahwa benar sepengetahuan saksi mekanisme kenaikan/penetapan tarifPelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) mengacu padaKeputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 1999 tentangMekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan

Penerbangan dan dalam perspektifhukum untuk mewakili pengguna jasa bandar udara tersebut YLKI (YayasanLembaga Konsumen Indonesia) tersebut haruslah menerima kuasa dari parapengguna jasa yang merupakan setiap orang yang menikmati pelayanan jasaBandar Udara tersebut yang dalam hal ini termasuk Penggugat;Menimbang, bahwa dengan demikian baik Tergugat maupun Tergugat IIuntuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 28Tahun 1999 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan

Bahwa Saksi mengaku sudah pernah menerima sejumlah handphone dariTerdakwa Mutiara Ayu masingmasing :e 9 iPhone 8 64 gigabyte dengan perhitungan harga per unit Rp. 8.000.000.(delapan juta rupiah) apabila di jumlah Rp. 72.000.000. (tujuh puluh dua jutarupiah).e 8 iPhone x 64 gigabyte dengan perhitungan harga per unit Rp. 12.000.000.(dua belas juta rupiah) apabila dijumlahkan berjumlah Rp. 96.000.000.

(sembilan puluh enam juta rupiah).e 6 iPhone x 64 gigabyte dengan perhitungan harga per unit Rp. 12.000.000.(dua belas juta rupiah) apabila bila dijumlahkan berjumlah Rp. 72.000.000.(tujuh puluh dua juta rupiah) .e 5 iPhone x 64 Gigabyte dengan perhitungan harga per unit Rp. 12.000.000.(dua belas juta rupiah) apabila dijumlahkan berjumlah Rp. 60.000.000. (enampuluh juta rupiah).Saksi 2.

Bahwa saksi Siti Kholifan sebetulnya merasa masih ada perhitungan hutang dariTerdakwa Mutiara Ayu Santara lebih dari Rp. 229.000.000.

(enam puluh juta rupiah)yang akan dipergunakan untuk pembelian lelang handphone merk iPhone 8dan iPhone x dari Bea Cukai di Bandara Soekarno Hatta tersebut saksi SitiKholifah dalam keterangannya sudah pernah menerima sejumlah handphonemasingmasing :9 iPhone 8 64 gigabyte dengan perhitungan harga per unit Rp. 8.000.000.(delapan juta rupiah) apabila di jumlah Rp. 72.000.000. (tujuh puluh duajuta rupiah). 8 iPhone x 64 gigabyte dengan perhitungan harga per unit Rp. 12.000.000.

(sembilan puluh enam juta rupiah). 6 iPhone x 64 gigabyte dengan perhitungan harga per unit Rp. 12.000.000.(dua belas juta rupiah) apabila bila dijumlahkan berjumlah Rp. 72.000.000.(tujunh puluh dua juta rupiah) . 5 iPhone x 64 Gigabyte dengan perhitungan harga per unit Rp. 12.000.000.(dua belas juta rupiah) apabila dijumlahkan berjumlah Rp. 60.000.000.

Nomor : 850 K/PID.SUS/2014sebesar Rp 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengankwitansi/bukti pembayaran nomor K.307 tanggal 22 September 2011;Bahwa pelaksana pekerjaan telah melaksanakan pekerjaan PembangunanTower Radar Cuaca Ambon secara keseluruhan dan dana untuk pekerjaantersebut juga telah dicairkan seluruhnya untuk proyek tahun 2011, namundiketahui terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak,sesuai dengan perhitungan ahli dari Politeknik Negeri Ambon, adapunperinciannya

Pengawasan, BMKG Klas Ambon telah mencairkan 100% dana untuk CV Gita Jaya dengan nilaisebesar Rp 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengankwitansi/bukti pembayaran nomor K.307 tanggal 22 September 2011;Bahwa pelaksana pekerjaan telah melaksanakan pekerjaan PembangunanTower Radar Cuaca Ambon secara keseluruhan dan dana untuk pekerjaantersebut juga telah dicairkan seluruhnya untuk proyek tahun 2011, namundiketahui terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak,sesuai dengan perhitungan

Nomor : 850 K/PID.SUS/2014ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan koma dua puluh duarupiah), dengan demikian walaupun perhitungan ahli dari PoliteknikNegeri Ambon terdapat kekeliruan akan tetapi hal tersebut tidakmenjadikan seluruh perhitungan ahli dari Politeknik Ambon tersebutmenjadi salah karena ada beberapa item pekerjaan yang terbuktimemang volumenya kurang dan hal tersebut telah di koreksi pula olehahli dari Dinas PU Propinsi Maluku dan telah dibenarkan oleh Terdakwa;Bahwa berdasarkan

Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriAmbon Dalam Putusan A Quo Telah Salah Menerapkan Hukum AtauMenerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya, Yaitu MenerapkanHukum Acara Pidana Tidak Sesuai Dengan Pasal 182 Ayat (4) Kuhap;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo mulai darihal 96 paragraf terakhir hingga hal 97 paragraf 6 menyatakan pada pokoknyabahwa pekerjaan pembangunan menara Tower Radar Cuaca BMKG Klas Ambon tahun 2010 dan 2011 telah sesuai dengan kontrak pekerjaan,sedangkan atas perhitungan

Padahal kekeliruan yang dibuat oleh ahlidari Politeknik Negeri Ambon tidak menjadikan seluruh perhitungan tersebutmenjadi salah karena pengadilan tidak menguji semua item perhitungan ahliPoliteknik baik dipersidangan maupun sidang komisi (plaats opname) dansesuai dengan hasil perhitungan ahli yaitu saudara KASRUL SELANG,ST.

Nomor 183/Pdt.G/2016/PN Dps2 Denda 1.5 % perbulan terhitung dari perpanjangan 6 bulan + 3bulan masa tenggang terhitung mulai 30 Januari 2013 sampaidengan tanggal 31 Desember 2015 = Rp 14.101.857,c Kerugian Materiil Ketiga yaitu akibat Return of Invesment (ROI) daritanggal 1 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015 yangberjumlah Rp.19.098.931, akibat tidak dinikmatinya pengembalianuang investasi dari perhitungan bagi hasil, sesuai dengan pasal 4 ayat 2dan 3 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli

pasal 5 ayat le Akta PerjanjianPengikatan Jual Beli nomor 106 dimana Tergugat tidak bisa menikmatiapa yang telah diperjanjikan, dengan perhitungan sebagai berikut:Perhitungan kerugian Pihak Kedua yang diambil PT RIS termasuk hariJumat dan Sabtu untuk low season 21 hari 3 hari = 18 hari, sehinggakerugiannya menjadi 18 hari per tahun x 2 tahun 7.5 bulan (=2.625tahun) x USD 54.88/ malam x 13.795/ USD x 7.59% (inflasi per tahun) =Rp. 38.486.598,Kerugian Materiil Keenam yaitu pembayaran Fee Pengacara

danAkuntan berjumlah Rp. 45.000.000, berdasarkan perhitungan pasal 4ayat 2 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 106 seluruh biayauntuk menagih dendadenda mana, baik di dalam maupun di luarpengadilan termasuk biayabiaya hukum yang timbul, sepenuhnyamenjadi tanggung jawab Pihak Pertama, dengan perincian:1 Fee Pengacara (belum termasuk sukses fee) Rp. 25.000.000,2 Fee Akuntan untuk verifikasi data sebesar Rp. 20.000.000,Kerugian Materiil Ketujuh yaitu pembayaran Return of Invesment (RODdari tanggal

bagi hasil tanggal s.d 30 September 2015 sebesarRp. 3.603.600,2 Perhitungan bagi hasil tanggal s.d 31 Oktober 2015 sebesar Rp.3.723.720,3 Perhitungan bagi hasil tanggal s.d 30 Nopember 2015 sebesarRp. 3.603.600,4 Perhitungan bagi hasil tanggal 1 s.d 31 Oktober 2015 sebesar Rp.5.795.102,i Kerugian Materiil Kesembilan yaitu pembayaran Sukses Fee Pengacarasebesar 10% yang berjumlah Rp. 140.384.461, berdasarkan perhitunganpasal 4 ayat 2 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 106 seluruhbiaya untuk

Kewajiban PihakKedua huruf a, b , dan pasal 6, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT9;10 Fotokopi Surat PT Rudy Indopratama Sejahtera kepada All Ownwr UnitCondotel Park Regis Kuta Bali No. 034/RIS/Dir/X/2016, tanggal 17 Oktober2016, perihal Pembagian ROI Final pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T10;11 Fotokopi Perhitungan ROI, Periode September 2015 Desember 2015, untuk UnitKamar 213, dengan nama Pemilik : Fikri Ardiansyah, pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T11

Putusan Nomor 125 B/PK/PJK/2013Bahwa perhitungan besarnya PBB bagi sektor Perkebunan tahun 2008 khususnya bagiPemohon Banding sangat memberatkan terutama dengan kenaikan NJOP untuk arealperkebunan yang sangat tinggi (lebih dari 100%), seperti yang tercantum berikut ini: JENIS SPPT PBB 2008 SPPT PBB 2008 SPPT PBB 2008NJOP (M2) Kelas NJOP (M2) Kelas NJOP (M2)KelasKelapa SawitTanaman Menghasilkan 41 2.450 44 910 3 169%Tanaman Berumur 3 Tahun 41 2.450 44 910 3 169%Tanaman Berumur 2 Tahun 41 2.450 44

6TahunTanaman Berumur 2TahunTanaman Berumur Tahun2 Areal Emplasemen 1.215.500.000 (365.500.000) 850.000.000 3 Areal LainnyaTanah tidak dapatditanami 172.800.000 (75.600.000) 97.200.000 4 Bangunan 4.398.040.000Total NJOP Kebun + 90.999.068.000BangunanNJOPTKP4.398.040.00060.774.368.000 wm(30.224.700.000) 5.000.000 5.000.000 NJOPNJOPTKP90.994.068.00030.224.700.00060.769.368.000 NIJKP (40%)36.397.627.200(12.089.880.00024.307.747.20C WO ae rATL DN PBB Terutang (0,5 %) 181.988.136(60.449.400) 121.538.736 bahwa perhitungan

Tentang penetapan Klasifikasi Objek Bumi dalam perhitungan Surat1Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2008.Bahwa jika seandainyapun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat,yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lainselain daripada dalildalil yang disampaikan dan diuraikan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknyaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dankeberatan

dan data yang didapat maka NIR yangdihasilkan dipergunakan sebagai nilai dasar tanah dalam perhitungan NJOPsektor perkebunan.Halaman 31 dari 42 halaman.

Putusan Nomor 125 B/PK/PJK/20133217181920Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangantelah memberikan bukti Daftar Perhitungan PBB sektor perkebunan tahun 2008untuk Propinsi Jambi dan diketahui klasifikasi tanah perkebunan sawit untuk PT.Satya Kisma Usaha, PT.

lainnya sebesarRp. (8.803.168,00) dapatPemohon Banding terima;Bahwa total biaya yang dapat Pemohon Banding terimaadalah sebesarRp. 1.642.654.293,00;4) Penghasilan dari luar usaha.Bahwa koreksi positif sebesar Rp. 8.803.168,00 dapatPemohon Bandingterima;Kompensasi KerugianBahwa koreksi negatif (2.420.567.458) tidak dapatPemohon Bandingterima karena keadaan Laporan Keuangan Pemohon BandingTahun 2004 tidak mengalami keuntungan maka kompensasikerugian dari tahunsebelumnya dapat diperhitungkan;Bahwa perhitungan

Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) juga tidak dapat membuktikan dantidak dapat menjelaskan adanya selisihperhitungan yang terdapat pada aruspiutangnya tersebut.Bahwa berdasarkan fakta fakta dan berdasarkanperaturan perundang undangan perpajakan yangberlaku, maka yang harus dapat membuktikan bahwakoreksi Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak benar adalah TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuaidengan perhitungan dan dokumendokumen pendukungyang

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis HakimPengadilan Pajak Nomor Put.17305/PP/M.1X/15/2009tanggal 27 Pebruari 2009 yang menyatakanMengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor : KEP1232/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor00101/406/04/057/06 tanggal 9 Mei 2006, atas nama: PT.Tae Yung Indonesia, NPWP: 01.061.789.2 057.000,dengan perhitungan PPh

Menghukum Terlawan dan Telawan Il mentaati Surat Perjanjiantertanggal 06 Agustus 2009 tersebut dibuat dan disusun sendiri olehTerlawan berikut dengan tulisan mengenai perhitungan rincian nilaidalam Rupiah yang dilampirkan oleh Terlawan II, dengan disaksikan olehXXXXXXXXX Gan XXxXXXXXXXX, yang kemudian oleh Pemohon Kasasi telahdilakukan pencatatan/waarmerking oleh Natalia Linni Handayani, Notarisdi Bogor sebagai bukti bahwa PelawanPelawan memiliki bagian hak sahdari tanah dan rumah yang diletakkan

Setelahdihitung dengan perhitungan angkaangka maka disepakati oleh Terlawan I,Terlawan Il dan Pelawan Ill dengan membuat kesepakatan di Jl.Bangbarung Raya No. 56 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:1. Terlawan sebanyak %4 bagian dari tanah dan toko tersebut2.

Total keseluruhan uang anakanak yang tertanam di toko dan tanahtersebut hingga tahun 2009 : 72.000.000 + 35.000.000 + Rp.190.000.0000 = Rp 262.000.000 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah);Pada waktu pembuatan kesepakatan tersebut juga dicantumkan dandimasukkan ke dalam perhitungan adalah hutang di BNI yang mana hutangtersebut tertanda tangan bersama Terlawan dan Terlawan II din Bank BNIsebesar Rp. 360.000.000.

Setelahdihitung dengan perhitungan angkaangka maka disepakati oleh Terlawan ,Terlawan II dan Pelawan Ill dengan membuat kesepakatan di JI.

BangbarungRaya No. 56 dengan rincian perhitungan sebagai berikut: Terlawan sebanyak 4% bagian dari tanah dan toko tersebut; Terlawan II sebanyak %4 % bagian dari tanah dan toko tersebut; 14 bagian dari tanah dan toko tersebut adalah hak milik anakanak yaituXXXXXXXXXX, MXXXXXXXXX, XXXXXXXXX dan Putri Xxxxxxxxx, Kesepakatantersebut disaksikan dan ditandatangani sebagai saksi oleh Bpk. AndiFirmasyah dan Xxxxxxxxx.

Putusan Nomor 1807/B/PK/Pjk/2018tidak setuju dengan koreksikoreksi tersebut di atas dan oleh karena itumaka Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00029/KEB/WPJ.27/2016tanggal 22 April 2016 dan SKPKB PPN Masa Pajak Maret 2011 Nomor00003/207/11/332/15 tertanggal 15 April 2015, mohon dapat dibatalkan;Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untukdapat meninjau kembali koreksikoreksi yang masih dipertahankan dalamKeberatan tersebut, karena menurut Pemohon Banding perhitungan PPNKurang

Jumlah Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar 3. Kelebihan Pajak Yang Dikompensasikan ke Masa Berikutnya 4. PPN yang kurang (Lebih) dibayar 5.a Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP 5.b Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP 6.

Jumlah Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar Rp 3. Kelebihan Pajak Yang Dikompensasikan ke Masa RpBerikutnya 4. PPN yang kurang (Lebih) dibayar Rp 5.a Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP Rp 5.b Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP Rp 6.

Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT110617.16/2010/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 26 Juli 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak yang terhormat untuk mengabulkan surat bandingPemohon Banding dan perhitungan

2010 Rp Dasar Pengenaan PPNEksporPenyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri108.986.505993.681.845.133 Jumlah Penyerahan93.790.831.638 PPN KeluaranPPN Keluaran yang harus dipungut sendiri9.368.184.518 Jumlah PPN Keluaran9.368.184.518 PPN MasukanPPN Masukan Yang Dapat DikreditkanDibayar dengan NPWP Sendiri3.854.020.2125.514.164.306 Jumlah PPN Masukan Yang Dapat Dikreditkan9.368.184.518 PPN Kurang (Lebih) Bayar Sanksi AdministrasiBunga Ps.13 (2) KUP Jumlah Yang Masih Harus Dibayar = Bahwa dari perhitungan

Jakarta, dengan perhitungan sebagai berikut; No.

Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 3.881.738.597,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan 442.814.461,00b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 3.666.562.429,00 Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1986/B/PK/Pjk/2018 b.5. Lainlain 0,00c. Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan 4.109.376.890,00d.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (227.638.293,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak 247.281.693,00berikutnya4. PPN Yang Kurang Dibayar 19.643.400,005. Sanksi Administrasi:b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 19.643.400,006.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar0,00442.814.461,000,003.666.562.429,000,004.109.376.890,00(227.638.293,00) 3. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak berikutnya247.281.693,00 4. PPN yang kurang dibayar19.643.400,00 Sanksi Administrasi :b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP19.643.400,00 6.

ScienceBoulevard Blok A2/9 Jababeka V Bekasi (alamat korespondensi KompleksPertokoan & Perkantoran Asera Blok 1S20 No.23 Kota Harapan II Bekasi),sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00 Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 0,00 Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak

Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang Rp 0,003 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,004 PPN yang kurang dibayar Rp 0,005 Sanksi administrasi Rp 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 Januari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanHalaman

Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang Rp 0,003 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,004 PPN yang kurang dibayar Rp 0,005 Sanksi administrasi Rp 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya