Ditemukan 1136 data
139 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalammempertimbangkan Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2013/PN Bkl.tanggal 18 November 2013 dengan menyatakan bahwa PengadilanNegeri Bangkalan berwenang memeriksa gugatan Penggugat/Pembanding dengan alasanalasan sebagai berikut (vide halaman 80dam 81 Putusan Sela Tingkat Pertama): Yang dipermasalahkan Termohon Kasasi (PT GSS)/Penggugat adalahtentang tuntutan hak atas tanah penguasaan objek sengketa danbukan mempermasalahkan surat persetujuan prinsip pembangunanindustri dan galangan kapal ataupun izin lokasi; Titik singgung
35 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan terhadap Tergugat XXXIX sehubungan dengan adanyasengketa dalam perjanjian kerjasama pembangunan Komplek perumahanPermata Griya antara Penggugat dengan Rudi Taslim yang diposisikannyasebagai Tergugat ;Bahwa sedangkan pembangunan Komplek perumahan Permata Griyadibangun oleh pihak pengembang (developer) berbadan hukum, PT.MagnaIndo Prima cabang Pontianak, akan tetapi pihak pengembang aquo samasekali tidak disinggung singgung oleh Penggugat yang mestinya ditempatkanHal 50 dari 61 hal.
Terbanding/Penggugat I : MUHAMAD RIZA
Terbanding/Penggugat II : HJ ERLY MARLYA
Terbanding/Penggugat III : HANIBALDY SUKARNA
Terbanding/Penggugat IV : HJ SHINTA MUTIARA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA SUKAMANAH
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : IDA DAHLIA TEDDY SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : TINTIN HERTIWI
Terbanding/Turut Tergugat V : HJ YAYA SUKARNA
Turut Terbanding/Tergugat I : BATH AHMAD ALIAS AHMAD SLAMET
199 — 78
Titik singgung yang palingmungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUNdengan gugatan perdata hak milik atau PMH.
162 — 16
pihak serta suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudahbercerai; Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat atau tidaknya dikabulkan gugatan Penggugattersebut; Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
140 — 40
dan diputus oleh pengadilan yangberwenang untuk mengujinya, hal mana sejalan dengan kaidahhukum dalam Yurisprudensi Makamah Agung Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yang pokoknya Bahve KeputusanTata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikantidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang PeradilanUmum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;Bahwa karena dalil surat gugatan Penggugat menitik beratkandalam titik singgung
79 — 42
Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannya secarasubtansial sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasa milikPenggugat.Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugat tersebutperlu dibuktikan terlebin dahulu mengenai apakah adanya hubungan hukum hakkeperdataan dari kepemilikan
122 — 27
Tergugat harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur karena mencampuradukkan antara perbuatan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum,Majelis berpendapat sebagai berikut:e Bahwa benar beberapa Putusan Pengadilan memang tidakdapat menerima gugatan yang mencampuradukkan antaraperbuatan melawan hukum (PMH) dengan wan prestasisebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat;e Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antaraperbuatan wan prestasi dengan PMH tidak jarang terjadititik singgung
483 — 176
Bahwa demikian juga mengenai tuduhan Penggugattentang adanya perempuan lain yang menurut Penggugat seringberkomunikasi mesra dengan Tergugat adalah tidak benar dan fitnah olehkarena terhadap perempuan yang disebutkan tersebut telah diklarifikasisejak lama oleh Penggugat dan ternyata tidak ada hubungan mesraapapun seperti yang disampaikan oleh Penggugat, karena faktanyaPenggugat tidak pernah mengangkat permasalahan tersebut di awal daligugatannya dan baru di singgung dalam dalil Replik Penggugat yangseolah
86 — 21
Bahwa, dalil dalil Gugatan PENGGUGATyang Tidak di Sangkal oleh : TERGUGAT 1: Dan atau :TERGUGAT 2Di anggap Telah di Akui Kebenarannya dan Merupakan Bukti yangSempurna bagi PENGGUGATDAN :Dalil dalil JAWABAN : TERGUGAT 1: Dan atau : TERGUGATYang Tidak di Singgung oleh : PENGGUGATDi anggap Telah di Bantah oleh PENGGUGAT3. Bahwa, PENGGUGAT : Menolak dengan Tegas !!!
85 — 31
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (PTUN Manado)sebagaimana nyata dalam Bukti 1.12, 1.13, dan T.14(sama dengan Bukti P.4dan P.5) berupa Keputusan PTUN pada tingkat pertama, banding, dan kasasi;Menimbang, bahwa menghadapi bukti 7.12, 1.13, dan 1.14 (samadengan Bukti P.4 dan P.5) tersebut, Majelis Hakim tidak akan pernahmelakukan penilaian atas keputusan yang tercantum dalam buktibukti tersebut,namun dalam praktek sering dijumpai permasalahan yang menyentil mengenaiapa yang dikenal dengan titik singgung
414 — 41
pertimbangandiatas, dimana di dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah disebutkan apabila sertifikat tidak ada sebagai buktikepemilikan hak atas tanah, kepemilikan hak atas tanah dapat dibuktikan dalambentuk lain yang salah satunya adalah apabila tidak ada bukti tertulis sama sekali,kepemilikan hak atas tanah dibuktikan dengan keterangan Saksi dan ataupernyataan yang bersangkutan;Hal 57 Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.PgpMenimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis singgung
129 — 132
adalahbentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutanmulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai keopada dakwaan tindak pidana yangteringan,dan dakwaan tersebut sering disebut sebagai dakwaan pengganti dari dakwaan primeratau terhadap dakwaan seterusnya.Menimbang bahwa ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidier diajukanapabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbulitu meliputi atau bertitik singgung
81 — 32
MIGAS, hubungan hukum antara Tergugat I dengan objek perkara sebagai sebuah korelasi terhadap eksistensi hubungan hukum yang secara eksplisit terkait dengan dalil gugatan:Menimbang, bahwa memperhatikan substansi eksepsi yang demikian tentunyasecara yuridis memiliki korelasi (connexiteit) atau titik singgung yang linier dantersistematis dengan sebagian faktafakta yang mengemuka dan nyata dalam persidanganpembuktian pokok perkara, namun faktafakta tersebut tidaklah serta merta secarasubstansif memasuki
PT HONEYMOON PROPERTIES
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Intervensi:
Ir. I GUSTI NGURAH OKTAVIANUS ARIF SUBAGIO
197 — 79
., tgl. 19Pebruari 2020, No. 21/2020 (berkesesuaian dengan Bukti T4 ; Bukti T14),oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permasalahan hukum Gugatandalam perkara perdata yang diajukan oleh Syaifudin, SH (vide Bukti P25, BuktiP29, dan Bukti P30) tidak memiliki keterkaitan dan/atau titik singgung denganesensi pokok sengketa yang timbul dalam sengketa in casu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,maka sengketa in casu memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuaiketentuan
67 — 35
Biliamin Sidebang dan MarsiusSidebang ;Bahwa, sesuai dalil Penggugat yang menyatakan sebagai anak dariHobon Silalahi Sidebang anak dari Jangakkip Silalahi Sidebang, makaPenggugat dapat menggantikan kedudukan ayahnya yang bernamaHobon Silalahi Sidebang sepanjang harta milik kakek Penggugat yaituJangakkip Silalahi Sidebang ;Bahwa, di atas telah Tergugat Il singgung jika bagian JangakkipSilalahi Sidebang telah diterima oleh isteri Jangakkip Silalahi Sidebangyang bernama Barita Br.
193 — 75
yang dikeluarkanoleh Pejabat Administrasi Pemerintah, tujuan dan produk formal sebuahprosedur Administrasi Pemerintahan adalah keputusan administrasi yangmemuat mengenai ketentuan hak dan kewajiban yang diperoleh oleh individuatau anggota masyarakat lainnya dalam satu Administrasi Pemerintahan,keputusan tersebut dapat berupa Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN), setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negaramenggambarkan relasi Pemerintah dengan masyarakat atau warganya,sehingga titik singgung
Keputusan tersebut dapat berupa Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) ; Setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negaramenggambarkan relasi Pemerintah dengan masyarakat atau warganya.Sehingga titik singgung antara kepentingan warga masyarakat danPemerintah dalam konteks administrasi senantiasa bermuara pada terbit danberlakunya sebuah KTUN.
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Harijanto Karjadi
535 — 655
., dibawah sumpah pada pokoknya memberikanpendapat sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud PreJudicial Geschill yaitu Dalam hal mengadiliperkara pada waktu bersamaan terjadi pemeriksaan perkara pidana danperkara perdata dimana antara perkara pidana dan perkara perdatabertitik singgung sedemikian rupa;Bahwa landasar PreJudicial Geschill adalah Pasal 81 KUHP yaitumempertangguhkan penuntutan untuk sementara karena adaperselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satumahkamah lain, mempertangguhkan
perkara perdata yang melibatkan Tommy Winata baik sebagai pihakselaku Penggugat maupun di sisi lain sebagai Tergugat dalam dua perkaraperdata yang nantinya akan menentukan apakah Tomy Winata berhakmelakukan penuntutan atas perbuatan Terdakwa atau tidak;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa apabila dalam hal mengadili perkara pada waktubersamaan terjadi pemeriksaan perkara pidana dan perkara perdata dimanaantara perkara pidana dan perkara perdata bertitik singgung
119 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga titik singgung antarakepentingan warga dan pemerintah dalam konteks administrasisenantiasa bermuara pada terbit dan berlakunya sebuah KTUN.Sebagai negara hukum, setiap KTUN yang diterbitkan oleh pejabattata usaha negara dapat dipersoalkan atau digugat apabilamerugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata.Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang memilikikewenangan untuk menguji, mengadili dan memutus sengketa TataUsaha Negara antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan wargamasyarakat.Sebelum
176 — 41
Bahwa berdasarkan isi dalam materi atas permasalahan yang diuraikanPara Penggugat dalam posita surat gugatannya, telah jelas dan nyatamenitik beratkan dalam titik singgung mengenai proses prosedur dari tatapengadministrasi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara, dalammenerbitkan surat keputusan pejabat tata usaha negara (beschikking),sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal angka 3 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan
78 — 87
Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugat halaman 4 sampaidengan halaman 6 point 3 sampai dengan point 9 dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkan padatitik singgung mengenai yang berhak atas objek hak tanah yangmasih merasa milik Para Penggugat, akan tetapi secara yuridis telahditerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupaSK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 151/A/VIII50