Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.6.398.154.588,20 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapanjuta seratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapanrupiah dua puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut.wonnn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimanadalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidairitasmaka terlebih dahulu Majelis Hakim akan lebih dulu membuktikan dakwaan Primairdan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perludipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti makaakan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas dakwaan Primairadalah melanggar Pasal 2 ayat (1)

Jo.

.~ Perbuatan terdakwa OEI SINDHU STEFANUS tersebutsebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang No.31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS bersamasama denganSURACHMAN dan Drs.

Kesatu : Didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP. ;Atau :2.

Kesatu: Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Undangundang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Kedua: Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangundangNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo

terpisahkan dengan putusan ini, sertadengan memperhatikan faktafakta seperti terurai di atas, yang semuanya merupakan dasarpertimbangan bagi Majelis Hakim, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang telah didakwakan kepadanya dandapat dipersalahkan ssrta dihukum sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebutdi atas ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif subsidairitas yakniKESATU :Primer :Melanggar : Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangundangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsider :Melanggar : Pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 184 KUHAP,alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan kereranganterdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan kesatu yakni, dalam dakwaan kesatu primer, terdakwa didakwa rnelanggar Pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana145Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan

(lihat penjelasan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI. No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.I.

SUGIJANTO, S.H. sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahanatas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa terdakwa H.

mempersingkaturaian putusan inisegala seSuatu yang termaktub dalam Berita Acara Sidangdianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa atas faktafakta yang terjadi dalam persidangan, kiniMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibuktikanbersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk surat dakwaansubsidaritas yaitu:Primair : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 tahun2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 TentangPerubahan Atas Undang Undang

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya; Terdakwa punya tanggungan keluarga; Terdakwa telah berusia lanjut (70 tahun);Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UU No. 46 Tahun 2009,dan UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangudangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa H.

Menetapkan agar terdakwa SAMSURI Bin LANUKI dibebanimembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan para Penasihat Hukum Terdakwa yangdisampaikan pada tanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya menyatakanTerdakwa SAMSURI Bin LANUKI tersebut TIDAK TERBUKTI secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang Undang R.1No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang telahdiubah dengan Undang Undang R.I No. 20 Tahun 2001 TentangPembrantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primersebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

M.Si terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUNomor. 31 tahun 1999 jo UU Nomor. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;. Menghukum Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) Tahun, dengan perintah terdakwa ditahan;. Menghukum Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE.

M.Si tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE.

M.Si telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 Jo.

Menyatakan Terdakwa POSMA SITORUS, SH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaanPrimair maupun dakwaan Subsidair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1)sub a dan b maupun pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi;2.

Arif Darmawan untuk pembelian server dan gaji karyawanPT.Sinar KreasindoPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa POSMA SITORUS,SHsebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian NegaraNomor :487/KEP/1981 tanggal 12 Maret 1981 bersama dengan saksi ACAITAGOR SIJABAT, Ap.M.Si

Dakwaan PrimairTerdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dandiancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahanAtasUndangUndangNomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang HukumPidana;2. Dakwaan SubsidairTerdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dandiancam dalam Pasal 3 jo.

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UU.

No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari DakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU.No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDIAIR :Hal 105 dari 431 hal Putusan No: 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Dpswennnnn Bahwa ia Terdakwa I GUSTI AYU ARDANI bersamasama dengan Dr.

2 ayat (1) Jo.

I Nyoman Sukantara ( Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps tanggal 18 Agustus 2015), masingmasing amarnya Menyatakan tidakterbukti melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan menyatakan terbukti telah melanggar ketentuanpasal 3 jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP...dst

Yet Dimyati, SE, MM merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 K.U.H. Pidana.Subsidair :SanSeRene Bahwa terdakwa H.

2009 yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri Garut No. 404/Pid.B/2008/PN.Grt tanggal 13 Februari 2009 tidakdapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi : Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalahserta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilandibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo.

dipertimbangkan dandiuraikan sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa,maka akan dipertimbangkan terlebin dahulu apakah perbuatan yang dilakukanoleh terdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan oleh Penuntut Umumdalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut:Primair : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Subsidair : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Jo.

. ; Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU. RI Nomor 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI. Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU.RI No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU.

Menyatakan Terdakwa TRIMAN ADY, ST, terbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "korupsi",sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan pertama;2.

Menyatakan terdakwa ELIASER NORO,ST tidak terbukti bersalahmelakukan tindap pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU41RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, Jo.Pasal 65 KUHP sebagaimana dalamDakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa ELIASER NORO,ST. dari dakwaan primair tersebut;Menyatakan Terdakwa

Ribu TujuhPuluh Sembilan Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu,sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan NegaraBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanSulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PembangunanJalan Poros dan Jembatan PangalaAwan Tahun Anggaran 2014 padaDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja UtaraNomor: SR445/PW21/5/2016 tanggal 20 Juni 2016.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUH PidanaSUBSIDAIR :Bahwa terdakwa HARIANTO PARRUNG, ST als HARRY selakupelaksana/ pengendali operasional PT. RIANTINESA pada saat pekerjaanpembangunan jalan poros dan Jembatan Pangala awan Kab.

sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang bertekadmemberantas tindak pidana korupsi di tanah air;Halhal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang NomorHal. 101 dari 118 hal.

Bambang Triatmaditelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.Bambang Triatmadi dengan pidana penjara selama4 (empat) tahun dan dengan perintah untuk segeraditahan

menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 80/PID.SUS.K/2013/PN.Mdntanggal 11 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana82Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa JOHN SIMBOLON ierbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARABERSAMASAMA sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UUNo. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2020/PT

MHdalam keserta harkat dan martMH dan keluargMembebankan biuntutan pidana dari Penuntut Umumum telah mengajukan nota pembelaanyang pada pokokn sebagai berikutTerdakw SEN AKUN EFFENDY, SH,M.Si, MH tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melanggar : Pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,ayat (2), (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 20tahun 2001 tentang perubahan