Ditemukan 9694 data
65 — 15
Unsur dilakukan bersamasama, yang melakukan, menyuruhmelakukan dan turut serta melakukan perbuatan:Menimbang, bahwa dalam unsurini dilakukan bersamasama maksudnyaadalah: suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (dader) sedikitnya ada 2(dua) orang, yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen) bersamasama danyang turut melakukan (medepleger), disini diminta, bahwa kedua orang itusemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalam bentukturut serta, selalu
HAWANI BACHTIAR
Tergugat:
1.PT. DHARMA PUTRA KARSA
2.BACHTIAR
427 — 204
ditandatangani TERLAWAN II dan TERLAWAN Halaman 7 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr10.11.adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnyaperjanjian,karena dibuat dan ditandatangani atas sebab yang tidak halalsebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH.Perdata, yang menyebutkansyarat sahnya suatu perjanjian:1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3) Suatu hal tertentu;4) Suatu sebab yang halal.Bahwa menurut ilmu hukum perdata baik dokrin
230 — 26
Lamintang, SH, HukumPidana Indonesia, 61);Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN KsnPerbuatanperbuatan yang dalam dokrin biasanya disebut medeplichtigheidyang berarti turut tersangkut atau turut bertanggungjawab yakni turutbertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudahatau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain. (Drs. P. A.
55 — 15
Berdasarkan kedua dokrin di atas dapat disimpulkan bahwayang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yangdilakukan dengan didahului oleh adanya niat terlebih dahuludan bukan karena faktor kelalaian atau ketidaksengajaan sertaTerdakwa dengan sadar dan tahu bahwa perbuatan tersebutdapat mengakibatkan sesuatu pula pada korbannya dan yangjelas perbuatan tersebut melanggar undangundang;Selanjutnya dapat dianalisis di sini adalah perbuatan tersebut dilakukandengan cara kekerasan dilakukan bersamasama
201 — 116
Bahwa dalam dokrin kesengajaan ada3 (tiga) bentuk yang salah satunya kesengajaan sebagai suatu kemungkinan.Bahwa perbuatan terdakwa yang menjatuhkan vas bunga yang terbuat darikeramik dengan bingkai kaca sudah dapat dipastikan kKemungkinan akan pecah,dan ketika itu saksi Andi Rafika berada didekatnya maka kemungkinan akanmengenai saksi Andi Rafika sangat besar, hal tersebut seharusnyadiperhitungkan atau dipikirkan oleh terdakwa sebelum melakukanHal. 27Putusan No.51/Pid.B/2017/PN.Tng.perbuatannya,
WAWAN
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG atau KPKNL Tangerang I
2.PT. BANK BJB SYARIAH
547 — 151
dalam Terlawan yang menyatakan bahwaperlawanan yang diajukan kepada Terlawan salah pihak atau error in persona;Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlawan tersebut berdasarkan padabukti TI1 berupa peraturan Dierjen Kekayaan Negara nomor 9/KN/2017,walaupun bukti yang diajukan oleh Terlawan menurut Majelis bukanmerupakan alat bukti akan tetapi berupa landasan atau dasar yang dijadikanacuan untuk dalilnya tersebut dimana Peraturan bersifat umum artinya siapaSaja mengetahui peraturan tersebut seperti hal dokrin
40 — 23
Hakimakan mempertimbangkan dalam putusan ini.Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakanoleh Oditur Militer disusun secara Subsidairitas yaitupada Dakwaan Primer tentang penganiayaan dan DakwaanSubsidair tentang penganiayaan ringan dalam KUHP tidakmenguraikan unsur unsur tentang penganiayaan tetapihanya menyebut kwalifikasinya saja yaitu) penganiayaandan penganiayaan ringan.Bahwa dengan tidak adanya ketentuan didalamundang undang maka apa yang diartikan denganpenganiayaan ini ditafsirkan didalam dokrin
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
HASAN Alias HASAN Bin LA NGKAERI
45 — 49
tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas namaorang yang berhak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanmengenai Unsur DENGAN SENGA JA : dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicting (MVT) bahwa yangdimaksud dengan Sengaja atau Opzet itu adalah willen en Wetens dalamarti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebutdan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut ;Menimbang, bahwa menurut dokrin
69 — 5
Menimbang, bahwa karena unsure delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis, yang lebih tepat di pertimbangkandalam perkara ini dikaitkan dengan unsure delik ke lima adalah turut sertamelakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan (medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasama melakukandalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka ituharus dicari dalam dokrin
dan didalam dokrin ada syaratmereka yang bersamasama (Medepleger) yaitu pertama : Harus bekerja bersamasama secara fisik danKedua : Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lainnya bekerja samauntuk melakukan satu tindakan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni keterangansaksi Muhamad Rizki Lamuta, SE, Tono Angkareda, Kalli Mokodompit, S.Pd,Agus Ruhimat, S.Pd, dan Drs.Dat Paputungan/Pengguna Anggaran (dalamperkara terisah) dan keterangan terdakwa serta berdasarkan petunjuk yangdikaitkan
350 — 127
dan pihak Penggugat minta agar Tergugatmembayar ganti rugi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriilsebagaimana lengkap termuat dalam gugatan ;Hal 29 dari 34 Hal Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.SelMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telahmengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili (kompetensi Absolut), PengadilanNegeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo karenamelanggar Perjanjian Penambangan Bijih Nikel, UU Arbitrase, Yuris prudensiMahkamah Agung RI dan Dokrin
52 — 45
usaha negara dilain pihak, akantetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibatditerbitkannya keputusan tata usaha negara (vide Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara); Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa a quo dan Pasal 53 ayat (1)Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin
Terbanding/Penggugat : PT SIGMA UNITED INTERNATIONAL
Turut Terbanding/Tergugat II : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
56 — 18
Bahwa menurut ketentuan pasal 1365 KUH Perdata jo Pasal 1366 KUHPerdata Jo Pasal 1367 KUH Perdata Jo Yurispudensi Mahkamah Agung RIdan juga ajaran/ dokrin ahli hukum, menguraikan tentang PerbuatanMelawan Hukum sebagai berikut : Adanya perbuatan (onrechtmating) Adanya kerugian (schadel), antara lain tindakan kerugian harus adahubungan sebab akibat Kerugian disebabkan kesalahan (schuld)4.
381 — 178
Mengacu pada teori/dokrin hukum yang telah diterima dan berlaku secara umum,16.17.18.19.perihal ketidakwenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa suatu sengketayang timbul berdasarkan perjanjian yang di dalamnya terdapat Klausula Arbitraseadalah sebagaimana ditegaskan oleh mantan hakim senior M.
31 — 2
dengan tanggal 24Januari 2015;2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2015 sampaidengan tanggal 05 Maret 2015;3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal23 Maret 2015;4 Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 18 Maret 2015sampai dengan tanggal 16 April 2015;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 17April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Yayasan Penyuluhan danBantuan Hukum Dokrin
73 — 5
RtaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjutadalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara berulangulang ;Menimbang, bahwa sebagai tolak ukur atau syaratsyarat untukmenentukan adanya adanya beberapa perbuatan yang dilakukan sebagaiperbuatan berlanjut (voorgezette handeling) baik menurut dokrin danyurisprudensi yaitu :a. Adanya satu putusan kehendak, artinya perouatanperbuatan yang terjadi ituadalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak ;b.
94 — 13
Bahwa dokrin hukum pembuktian terminus notoir feiten, yaituhukum menganggap berlebihan membuktikan keadaan yang telahdiketahui masyarakat umum d.h.i.
EDI SUTOMO, SH
Terdakwa:
RESTU KURNIAWAN
206 — 63
Nomor 03/Pid.Sus/Prk/2018/PNTpg Hal 24dari 28sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen)bersamasama dan yang turut melakukan (medepleger), disini diminta, bahwa keduaorang itu Semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalam bentuk turutserta, selalu terdapat seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana,oleh karena itu didalam turut melakukan (medeplegen) harus ada pula orang yangdisebut pelakunya ;Menimbang
16 — 4
sejak saat itu hingga kini 10bulan lamanya tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, hak dan kewajibansuami istri tidak lagi dilaksanaan, dalam kondisi yang demikian harapan untukmewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan sakinah atas dasarmawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;Menimbang bahwa dalam perceraian Majelis hakim tidak melihat apapenyebab keretakan rumah tanggga, sebagaimana dokrin
50 — 30
KUH Perdata, Dokrin Ahli dan dengan tepattelah menentukan sumbersumber hukum materiil yakni nilainilai yanghidup dalam masyarakat mencakup nilainilai sosiologis, kekeluargaandan nilainilai filosofis dimana secara Yuridis formal mengenai formalitassuatu Gugatan apakah telah memenuhi kaedahkaedah Hukum AcaraPerdata atau tidak.2.
MAINA MUSTIKA SARI, S.H.
Terdakwa:
PANGAT Alias KENTUNG Bin BEJO
72 — 24
Lamintang, SH, HukumPidana Indonesia, 61);Perbuatanperbuatan yang dalam dokrin biasanya disebut medeplichtigheidyang berarti turut tersangkut atau turut bertanggungjawab yakni turutbertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudahatau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain. (Drs. P. A.