Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-12-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 30/Pid.Sus-PRK/2016/PN Tpg
Tanggal 14 Februari 2017 — LY TRUONG GIANG ( Terdakwa)
6515
  • Unsur dilakukan bersamasama, yang melakukan, menyuruhmelakukan dan turut serta melakukan perbuatan:Menimbang, bahwa dalam unsurini dilakukan bersamasama maksudnyaadalah: suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (dader) sedikitnya ada 2(dua) orang, yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen) bersamasama danyang turut melakukan (medepleger), disini diminta, bahwa kedua orang itusemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalam bentukturut serta, selalu
Register : 23-01-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
HAWANI BACHTIAR
Tergugat:
1.PT. DHARMA PUTRA KARSA
2.BACHTIAR
427204
  • ditandatangani TERLAWAN II dan TERLAWAN Halaman 7 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr10.11.adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnyaperjanjian,karena dibuat dan ditandatangani atas sebab yang tidak halalsebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH.Perdata, yang menyebutkansyarat sahnya suatu perjanjian:1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3) Suatu hal tertentu;4) Suatu sebab yang halal.Bahwa menurut ilmu hukum perdata baik dokrin
Register : 04-04-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Ksn
Tanggal 12 Juni 2019 — JUWUNG Bin MARLIN
23026
  • Lamintang, SH, HukumPidana Indonesia, 61);Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN KsnPerbuatanperbuatan yang dalam dokrin biasanya disebut medeplichtigheidyang berarti turut tersangkut atau turut bertanggungjawab yakni turutbertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudahatau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain. (Drs. P. A.
Register : 21-07-2011 — Putus : 25-08-2011 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 93/Pid.B/2011/PN-PSB
Tanggal 25 Agustus 2011 — ASDI SARJONO BIN ASDIRI PGL. JONO, Cs
5515
  • Berdasarkan kedua dokrin di atas dapat disimpulkan bahwayang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yangdilakukan dengan didahului oleh adanya niat terlebih dahuludan bukan karena faktor kelalaian atau ketidaksengajaan sertaTerdakwa dengan sadar dan tahu bahwa perbuatan tersebutdapat mengakibatkan sesuatu pula pada korbannya dan yangjelas perbuatan tersebut melanggar undangundang;Selanjutnya dapat dianalisis di sini adalah perbuatan tersebut dilakukandengan cara kekerasan dilakukan bersamasama
Register : 18-08-2017 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Tng
Tanggal 27 Maret 2017 — ALIAH ALS ELI BINTI (ALM) ALI AL IDRUS
201116
  • Bahwa dalam dokrin kesengajaan ada3 (tiga) bentuk yang salah satunya kesengajaan sebagai suatu kemungkinan.Bahwa perbuatan terdakwa yang menjatuhkan vas bunga yang terbuat darikeramik dengan bingkai kaca sudah dapat dipastikan kKemungkinan akan pecah,dan ketika itu saksi Andi Rafika berada didekatnya maka kemungkinan akanmengenai saksi Andi Rafika sangat besar, hal tersebut seharusnyadiperhitungkan atau dipikirkan oleh terdakwa sebelum melakukanHal. 27Putusan No.51/Pid.B/2017/PN.Tng.perbuatannya,
Register : 21-08-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 623/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
WAWAN
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG atau KPKNL Tangerang I
2.PT. BANK BJB SYARIAH
547151
  • dalam Terlawan yang menyatakan bahwaperlawanan yang diajukan kepada Terlawan salah pihak atau error in persona;Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlawan tersebut berdasarkan padabukti TI1 berupa peraturan Dierjen Kekayaan Negara nomor 9/KN/2017,walaupun bukti yang diajukan oleh Terlawan menurut Majelis bukanmerupakan alat bukti akan tetapi berupa landasan atau dasar yang dijadikanacuan untuk dalilnya tersebut dimana Peraturan bersifat umum artinya siapaSaja mengetahui peraturan tersebut seperti hal dokrin
Register : 01-07-2011 — Putus : 08-08-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 180-K/PM II-08/AU/VII/2011
Tanggal 8 Agustus 2011 — Serda Ice Nurwidarani
4023
  • Hakimakan mempertimbangkan dalam putusan ini.Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakanoleh Oditur Militer disusun secara Subsidairitas yaitupada Dakwaan Primer tentang penganiayaan dan DakwaanSubsidair tentang penganiayaan ringan dalam KUHP tidakmenguraikan unsur unsur tentang penganiayaan tetapihanya menyebut kwalifikasinya saja yaitu) penganiayaandan penganiayaan ringan.Bahwa dengan tidak adanya ketentuan didalamundang undang maka apa yang diartikan denganpenganiayaan ini ditafsirkan didalam dokrin
Register : 21-06-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 375/Pid.B/2021/PN Kdi
Tanggal 25 Januari 2022 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
HASAN Alias HASAN Bin LA NGKAERI
4549
  • tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas namaorang yang berhak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanmengenai Unsur DENGAN SENGA JA : dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicting (MVT) bahwa yangdimaksud dengan Sengaja atau Opzet itu adalah willen en Wetens dalamarti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebutdan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut ;Menimbang, bahwa menurut dokrin
Register : 13-08-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN MANADO Nomor 04/Pid.Sus/2012/PN.MDO
Tanggal 6 Agustus 2012 — Zaldy Alamri.S.Sos
695
  • Menimbang, bahwa karena unsure delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis, yang lebih tepat di pertimbangkandalam perkara ini dikaitkan dengan unsure delik ke lima adalah turut sertamelakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan (medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasama melakukandalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka ituharus dicari dalam dokrin
    dan didalam dokrin ada syaratmereka yang bersamasama (Medepleger) yaitu pertama : Harus bekerja bersamasama secara fisik danKedua : Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lainnya bekerja samauntuk melakukan satu tindakan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni keterangansaksi Muhamad Rizki Lamuta, SE, Tono Angkareda, Kalli Mokodompit, S.Pd,Agus Ruhimat, S.Pd, dan Drs.Dat Paputungan/Pengguna Anggaran (dalamperkara terisah) dan keterangan terdakwa serta berdasarkan petunjuk yangdikaitkan
Register : 08-06-2015 — Putus : 29-10-2016 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 29 Oktober 2016 — PT MINERINA BHAKTI , beralamat di Gedung Graha Purnakarya Lt.2, Komplek Gedung Aneka Tambang Jl..TB Simatupang No.1 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh WIJAYA SUHENDRA, SH.MS dan ROMULO SILAEN, SH, JAMES PANGARIBUAN, SH, ANDES T SAMOSIR, SH dan KENNY HASIBUAN, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor WIJAYA & WIJAYA LAW OFFICES, beralamat di Aldevco II Building, 3rd floor Jl.Warung Jati Barat Raya No.75, Jakarta 12740 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan memilih domisili Kuasanya di atas berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 2 April 2015 selanjutnya disebut sebagai.........................................................................PENGGUGAT ;
350127
  • dan pihak Penggugat minta agar Tergugatmembayar ganti rugi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriilsebagaimana lengkap termuat dalam gugatan ;Hal 29 dari 34 Hal Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.SelMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telahmengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili (kompetensi Absolut), PengadilanNegeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo karenamelanggar Perjanjian Penambangan Bijih Nikel, UU Arbitrase, Yuris prudensiMahkamah Agung RI dan Dokrin
Register : 13-10-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 09-03-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 53/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 8 Januari 2015 — FAJAR IBNU SAJARI vs BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
5245
  • usaha negara dilain pihak, akantetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibatditerbitkannya keputusan tata usaha negara (vide Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara); Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa a quo dan Pasal 53 ayat (1)Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin
Register : 05-06-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 15-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 98/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 16 Agustus 2018 — Pembanding/Tergugat I : PT KABIL CITRA NUSA
Terbanding/Penggugat : PT SIGMA UNITED INTERNATIONAL
Turut Terbanding/Tergugat II : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
5618
  • Bahwa menurut ketentuan pasal 1365 KUH Perdata jo Pasal 1366 KUHPerdata Jo Pasal 1367 KUH Perdata Jo Yurispudensi Mahkamah Agung RIdan juga ajaran/ dokrin ahli hukum, menguraikan tentang PerbuatanMelawan Hukum sebagai berikut : Adanya perbuatan (onrechtmating) Adanya kerugian (schadel), antara lain tindakan kerugian harus adahubungan sebab akibat Kerugian disebabkan kesalahan (schuld)4.
Register : 06-05-2013 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 214/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 2 September 2014 — PT. DEXTAM CONTRACTORS >< SHIMIZU CORPORATION,Cs
381178
  • Mengacu pada teori/dokrin hukum yang telah diterima dan berlaku secara umum,16.17.18.19.perihal ketidakwenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa suatu sengketayang timbul berdasarkan perjanjian yang di dalamnya terdapat Klausula Arbitraseadalah sebagaimana ditegaskan oleh mantan hakim senior M.
Register : 18-03-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BIREUEN Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN Bir
Tanggal 29 April 2015 — ALHADI Bin MAISUR
312
  • dengan tanggal 24Januari 2015;2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2015 sampaidengan tanggal 05 Maret 2015;3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal23 Maret 2015;4 Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 18 Maret 2015sampai dengan tanggal 16 April 2015;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 17April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Yayasan Penyuluhan danBantuan Hukum Dokrin
Register : 23-02-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN RANTAU Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Rta
Tanggal 18 April 2017 — -Siti Sumiati Binti H. Sopian
735
  • RtaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjutadalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara berulangulang ;Menimbang, bahwa sebagai tolak ukur atau syaratsyarat untukmenentukan adanya adanya beberapa perbuatan yang dilakukan sebagaiperbuatan berlanjut (voorgezette handeling) baik menurut dokrin danyurisprudensi yaitu :a. Adanya satu putusan kehendak, artinya perouatanperbuatan yang terjadi ituadalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak ;b.
Putus : 04-09-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 244/PDT.G/2015/PN Mks
Tanggal 4 September 2018 — Penggugat : - INSINYUR ANDI SURJAN MAPPANGARA - SURYADI HENRY KUSUMA Tergugat : - DOKTORANDUS HAJI ANDY EFFENDY RAUF - ANDI ZAENAB RAUF - ANDI ZAENAL ARIFIN RAUF - ANDI NURDIN RAUF - ANDI NURSYAMSIAR Juga Bernama ANDI NURSYAMSI RAUF - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI, Cq. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, Cq. GUBERNUR SULAWESI SELATAN - KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, CQ. I.K.I.P ( UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR ) , - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR - KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INONESIA
9413
  • Bahwa dokrin hukum pembuktian terminus notoir feiten, yaituhukum menganggap berlebihan membuktikan keadaan yang telahdiketahui masyarakat umum d.h.i.
Register : 19-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg
Tanggal 12 April 2018 — Penuntut Umum:
EDI SUTOMO, SH
Terdakwa:
RESTU KURNIAWAN
20663
  • Nomor 03/Pid.Sus/Prk/2018/PNTpg Hal 24dari 28sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen)bersamasama dan yang turut melakukan (medepleger), disini diminta, bahwa keduaorang itu Semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalam bentuk turutserta, selalu terdapat seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana,oleh karena itu didalam turut melakukan (medeplegen) harus ada pula orang yangdisebut pelakunya ;Menimbang
Register : 26-11-2015 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 07-09-2019
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1667/Pdt.G/2015/PA.Bdw
Tanggal 26 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
164
  • sejak saat itu hingga kini 10bulan lamanya tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, hak dan kewajibansuami istri tidak lagi dilaksanaan, dalam kondisi yang demikian harapan untukmewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan sakinah atas dasarmawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;Menimbang bahwa dalam perceraian Majelis hakim tidak melihat apapenyebab keretakan rumah tanggga, sebagaimana dokrin
Putus : 17-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 139/ Pdt / 2017 / PT. DPS
Tanggal 17 Nopember 2017 — ARTA WIJAYA sebagai: PEMBANDING L a w a n: A.A. BAGUS WISNU WARDANA sebagai: TERBANDING
5030
  • KUH Perdata, Dokrin Ahli dan dengan tepattelah menentukan sumbersumber hukum materiil yakni nilainilai yanghidup dalam masyarakat mencakup nilainilai sosiologis, kekeluargaandan nilainilai filosofis dimana secara Yuridis formal mengenai formalitassuatu Gugatan apakah telah memenuhi kaedahkaedah Hukum AcaraPerdata atau tidak.2.
Register : 07-11-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 122/Pid.B/LH/2018/PN Ksn
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MAINA MUSTIKA SARI, S.H.
Terdakwa:
PANGAT Alias KENTUNG Bin BEJO
7224
  • Lamintang, SH, HukumPidana Indonesia, 61);Perbuatanperbuatan yang dalam dokrin biasanya disebut medeplichtigheidyang berarti turut tersangkut atau turut bertanggungjawab yakni turutbertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudahatau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain. (Drs. P. A.