hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara gugatanPembagian Waris maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakartadapat menyetujui putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatantersebut, , dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambilalih sebagian pertimbangan menjadi pendapat sendiri, namun demikian MajelisHakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu. memperbaiki danmenyempurnakan pertimbangan dan amar putusannya sebagai berikut ini:Menimbang, bahwa sistim perhitungan

pembagian harta warisan kepadaahli waris dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perluperbaikan karena pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakimTingkat Pertama dalam pertimbangan dan amar akan sulit di mengerti oleh parapihak dan tidak kongkret sehingga juga menyulitkan pelaksanaan Eksekusinya;Menimbang, bahwa sistim pembagian dan perhitungan warisan dalamperkara ini Sulit dipahami dan di mengerti sebagaimana Putusan Hakim TingkatPertama karena pembagian Tirkah

BapakSugiyanto Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Mangga/rumah BapakYansin; Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Nomor 218 /JalanKedondong ;Menimbang, bahwa mengenai bagian Harta Warisan (Tirkah) untuk paraAhli Waris dua (2) orang anak lakilaki dan dua (2) orang anak perempuansesuai dengan Hukum Kewarisan dalam Islam Alguran surat, An Nisaa ayat11 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 di sebutkan bahwa bagian anak lakilaki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sehingga dengandemikian menurut perhitungan

Bank Danamon Indonesia Tbk. sangat penting untukdiketahui demi perhitungan utang Debetur Pelawan/Semula Tergugat ;6. Bahwa selain asset milik Debetur Pelawan/Semula Tergugat yang telahdihipotikkan/dijaminkan pada PT. Bank Danamon Tbk. Pelawan/SemulaTergugat telah melakukan pembayaran/penyetoran uang tunai beberapa kalikepada Kreditur PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, diantaranya ;10 Pembayaran/Penyetoran uang tunai sebesar Rp. 100.000.000, yangsemula merupakan panjar pembelian tanah di PT.

Bahwa dalildalil perhitungan bunga dan denda oleh Terlawan / SemulaPenggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan Hukum, dan telahmelampaui asasasas kepatutan dan kewajaran dimana bunga dan dendatelah melampaui 1.000 % (seribu persen) dari utang pokok, sehingga sangatberalasan hukum bunga dan denda yang diperhitungkan Terlawan/ SemulaPenggugat Patut dan beralasan Hukum dikesampingkan ;Berdasarkan dalil dan alasan Hukum Pelawan/Semula Tergugat tersebut diatas,maka beralasan Hukum gugatan Terlawan

Bahwa oleh karena perhitungan pihak Kreditur PT.Bank Danamon Indonesiamengenai pembayaran angsuran dan jaminan kredit (hipotik) DebeturPelawan/Semula Tergugat tidak jelas, maka Pengalihan Piutang (Cessie)Nomor 89 tanggal 25 September 2006 yang dibuat didepan NyonyaSJARMENI S.

Untuk kebutuhan anakanak Penggugat dan Tergugat seharihari saja Tergugat sangat perhitungan, hampir setiap saat anakanakPenggugat dan Tergugat di marahi Tergugat jika meminta uang.

Karena sifat Tergugat yang terlalu perhitungan denganPenggugat membuat Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan Tergugatdan memilih berpisah saja dengan Tergugat.Bahwa, Penggugat sering menyelesaikan permasalahan yang terjadidalam rumah tangga dengan Tergugat, dan sekarang antara Penggugatdan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah..

Untuk kebutuhan anakanakPenggugat dan Tergugat seharihari saja Tergugat sangat perhitungan,hampir setiap saat anakanak Penggugat dan Tergugat di marahi Tergugatjika meminta uang. Sebelum Penggugat dan Tergugat samasama mengelolausaha rumah makan, Penggugat dan Tergugat bekerja masingmasing,sehingga Penggugat tidak pernah meminta uang kepada Tergugat, dan untukkebutuhan anakanak Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih bisamemenuhinya.

Selain itumenurut perhitungan Jawa (weton) kurang baik ;5. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan wali nikahpemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan pemohon,sehingga oleh karenanya pemohon tetap bertekad untuk melangsungkanpernikahan dengan calon suami pemohon ;6. Bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungannasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi pemohondan calon suami pemohon untuk melangsungkan pernikahan ;7.

Selain itumenurut perhitungan Jawa (weton) kurang baik ;Bahwa dirinya sudah beberapa kali berusaha datang untuk menemui WaliNikah Pemohon untuk melamar Pemohon, namun tidak pernah berhasilkarena Wali Nikah Pemohon tidak bersedia menemui dirinya ;Bahwa antara dirinya dengan Pemohon tidak ada halangan atau laranganuntuk melakukan pernikahan ;Bahwa dirinya sudah siap dan mantap ingin menikah dengan Pemohonsecara resmi dan siap pula untuk menanggung resiko apapun yang akantimbul akibat langkah yang diambilnya

Selain itumenurut perhitungan Jawa (weton) kurang baik ;> Calon Suami Pemohon telah berusaha menemui Wali Nikah Pemohon untukmelamar Pemohon, namun lamarannya ditolak oleh Wali Nikah Pemohon ;> Antara Pemohon dengan MOCHAMMAD IRVAN EFENDY tidak adahalangan atau larangan kawin baik menurut agama maupun menurutperaturan perundangundangan ;> Baik Pemohon maupun Calon Suaminya samasama Siap untuk menikah danSiap pula untuk bertanggung jawab sebagai suami dan istri ;> Baik Pemohon maupun Calon Suaminya

Tergugat sangat perhitungan terhadap Penggugat,meskipun Tergugat memiliki warung kelontong namun pada saatPenggugat membutuhkan atau mengambil makanan dari warungkelontong, Penggugat diharuskan untuk membayar kepada TergugatHalaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2021/PA.Mkdpadahal selama hidup bersama tidak pernah diberi nafkah olehTergugat.

halaman, Putusan Nomor 749/Pdt.G/2021/PA.Mkd Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kuranglebih sejak bulan Mei 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadipertengkaran; Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat danTergugat bertengkar; Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkankarena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat danTergugat sangat perhitungan

Bahwa sejak 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberinafkah kepada Penggugat dan Tergugat sangat perhitungan terhadapPenggugat karena meskipun Penggugat mempunyai warung kelontongnamun pada saat Penggugat mengambil makanan Penggugat diharuskanuntuk membayar kepada Tergugat;2.

Koreksi biaya akun 610300Technical Assistance Fee sebesar US$ 2,355,879.59Menurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: bahwa atas Technical Assistance Fee sebesar US$ 2.355.879,59, Terbanding tidaksetuju atas sanggahan Pemohon Banding karena dari data/dokumen yang ada,diketahui bahwa perhitungan pembayaran atas jasa yang diterima tersebutmenggunakan jumlah mana yang terendah antara pendekatan 5% dari OperatingRevenues atau pendekatan 60% dari Adjusted Operating Income, tidak dihitungberdasarkan

Pemohon Banding tidak dapat memberikanperhitungan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan intangible assetsebagai dasar perhitungan royalti tersebut;: bahwa koreksi Terbanding tidak berdasarkan bukti yang kuat karena Terbandingjustru mengabaikan buktibukti dan faktafakta yang diberikan termasuk fakta bahwaPemohon Banding telah memberikan Transfer Pricing Documentation kepadaTerbanding pada saat penyampaian tanggapan atas surat pemberitahuan hasilpemeriksaan pajak.

Pajak;: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai SanksiAdministrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung padapenyelesaian sengketa lainnya;: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untukmenggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan PemohonBanding, dengan perhitungan

Bahwa Penggugat sudah pernah meminta penyesuianharga sebagaimana ketentuan mengenai Penyesuian19Harga dengan tata cara perhitungan berdasarkan Keppres80 Tahun 2003 sist ematika lampiran Bab Il Huruf E ;serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 903/2385/SJ tanggal 13 Agustus 2008 perihalPenjelasan atas Pelaksanaan APBD sehubungan dengankenaikan harga BBM yaitu.

Lampiran Bab II huruf E2 dan 3 tentang TatacaraPerhtungan Penyesuaian Harga.Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas kamiberpendapat permintaan Penyesuaian harga yangdiajukan oleh Penggugat sehubungan denganpekerjaan Pembangunan pasar Induk /Grosir KotaJambi Kepada Tergugat Il tidak +=memenuhipersyaratanpersyaratan sebagaimana tersebut diatasyaitu. diantaranya dalam kontrak/addendum tidakmengatur perhitungan rumus eskalasi secara tegasyang disepakati oleh kedua pihak.5.

bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi merupakanperbuatan melawan hukum = yang = merugikan PenggugatRekonpensi.Bahwa dengan demikian hasil perhitungan atas penyesuaianharga yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi padaPembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi ) senilaiRp4.205.000.000. ( Empat Milyar Dua ratus lima juta Rupiah )dengan tata cara perhitungan berdasarkan Keppres 80 Tahun2003 sistematika lampiran bab Il huruf e yang semuanyadibuat Tergugat Rekonvensi adalah aktaakta yang cacathukum

Menyatakan audit perhitungan penyesuaian harga yangtelah dilakukan sendiri tanpa auditor atau pihak ketigamerupakan kecerobohan dan berindikasi beritikadburuk.4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarganti kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000. ( duapuluh juta rupiah ) dan kerugian immateriil sebesarRp. 5.000.000.000. ( lima milyar rupiah )5.

Kemudian didalilkan oleh Penggugat , padaangka 7 Penggugat telah mengajukan surat permintaan penyesuianHarga , dan seterusnya tidak mendapat tanggapan dari Tergugat atauTergugat II dan tergugat Ill.64Selanjutnya mendalikan bahwa berdasarkan hasil perhitungan atasPenyesuaian harga yang telah dilakukan oleh Penggugat padaPembangunan Gedung Pasar Induk /Grosir Kota Jambi adalahsenilai Rp.4.205.000.000.

Thamrin Nomor 51 Gondangdia,Menteng, Jakarta Pusat 10350, dengan perhitungan sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 2 Februari 2017 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Februari2017;Menimbang

Putusan Nomor 934/B/PK/Pjk/2018substansi yang telah dilakukan pengujian dan penilaian sertapertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung menguatkan atas Putusan PengadilanPajak a quo karena perhitungan atas Pajak Masukan yang penyerahanatas BKP telah dihitung secara proporsional atas kegiatan TermohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding melakukan pengolahanterpadu (integrated) dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan BuahSegar (TBS) diolah menjadi Crude

Masa Pajak Juni 2012 Nomor00075/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014, atas nama PT Eltra AnekaTehnik, NPWP 02.511.811.8511.000 beralamat di Kawasan Industri CandiBlok XX Nomor 7, Jalan Gatot Subroto, Ngaliyan,pajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Semarang, sehinggaUraianDasar Pengenaan Pajak Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriJumlah Seluruh PenyerahanPenghitungan PPN Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriJumlah PPN yang dapat diperhitungkan 991.510.000Jumlah perhitungan

nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp869.404.655,00; dengan perincian sebagai berikut:UraianDasar Pengenaan Pajak EksporPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriJumlah Seluruh PenyerahanPenghitungan PPN Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan Jumlah perhitungan

Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut58523/PP/M.IIIB/11/2014, tanggal 16 Desember 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan atas Peredaran Usahayang masih dipertahankan oleh Terbanding seharusnya dibatalkan;Bahwa seharusnya perhitungan

tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP561/WP4J.19/BD.05/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa PajakJanuari sampai dengan Maret 2009 Nomor 00001/202/09/092/10 tanggal4 Juni 2010, atas nama: PT Astra Daihatsu) Motor, NPWP:01.000.571.8092.000, beralamat di: Jalan Gaya Motor Ill Nomor 5,Sunter II, Jakarta, 14330, sehingga perhitungan

Menetapkan PPN terutang Pemohon Banding untuk masa pajakDesember 2011 menjadi Kurang Bayar sebesar Rp 0O (nihil)sebagaimana terlihat pada perhitungan sebagai berikut:1 Ekspor 1.985.931.7042 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 38.825.547.9273 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 287.077.596Jumlah (1+2+3) 41.098.557.2274 PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri/dibayar sendiri 3.882.554.793S PPN Masukan yang dapat diperhitungkan 2.378.634.0716 PPN Dibayar dengan NPWP sendiri 1.503.920.722PPN

berikut:Mengabulkan Seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00141/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16Januari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2011 Nomor00121/207/11/052/16 tanggal 2 November 2016, atas nama PT BeiersdorfIndonesia, NPWP 01.002.091.5052.000, beralamat di di Gedung Ratu PrabuIl Lantai 5, Jalan TB Simatupang Kavling 1B, Cilandak Timur, JakartaSelatan 12560, dengan perhitungan

dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.76266/PP/M.VIIIA/16/2016, tanggal 31 Oktober 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar kewajiban PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010 dapat dihitung kembali sesuaidengan perhitungan

sendiri 22.629.075.160,00Penyerahan PPNnya tidak dipungut 0,00Jumlah 22.629.075.160,00Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00 Jumlah Seluruh Penyerahan22.629.075.160,00 Penghitungan PPN Kurang Bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri2.262.907.516,00 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:1.710.353.949,00 STP (pokok kurang bayar) 0,00Dibayar dengan NPWP sendiri 552.553.567,00Lainlain 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 2.262.907.516,00Jumlah perhitungan

Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor00138/207/12/511/14 tanggal 22 April 2014, atas nama PT Sumber MakmurAneka Tehnik, NPWP 02.511.829.0511.000, dengan alamat di KawasanIndustri Terboyo Park Blok M No.109 Trimulyo, Semarang, sehingga pajakdihitung kembali sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 3.810.585.000,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 381.058.500,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 381.058.500,00Jumlah perhitungan

terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak PPN RP 3.810.585.000,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarRP 381.058.500,00 sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 381.058.500,00Jumlah perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar 5.638.859. 762Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang 5.638.859. 762 Halaman 2 dari 8 halaman.

Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar 5.638.859.762Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang 5.638.859.762 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilaimasa April 2008 menjadi sebagai berikut: Jumlah MenurutPemohonUraian Terbanding Dimohon untuk.

BOX 2050,Petojo Selatan, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 menjadi sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak:Ekspor Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp2.660.082.920,00Jumlah seluruh penyerahan Rp2.660.082.920,00Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri Rp 266.008.292,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 266.008.292,00PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi administrasi Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus

antara Penggugat dan Tergugat putussejak putusan perkara ini dibacakan;Menetapkan:= Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi Aceh Tahun 2014: Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2014, tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi Aceh Tahun 2015; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi Aceh Tahun 2017;= Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi Aceh Tahun 2018;Sebagai patokan perhitungan

antara Penggugat dengan Tergugat sejakputusan perkara ini dibacakan;Menetapkane Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi Aceh Tahun 2014:e Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2014, tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi Aceh Tahun 2015;e Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi Aceh Tahun 2017;e Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi Aceh Tahun 2018;Sebagai patokan perhitungan

suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79997/PP/M.XIVA/13/2017, tanggal 23 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan uraian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP351/WPJ.26/2014 tertanggal 4 September 2014tersebut, maka menurut Pemohon Banding jumlah perhitungan

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP351/WPJ.26/2014 tanggal 4September 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2011Nomor 00006/204/11/115/13 tanggal 21 Juni 2013, atas nama PT.Gunung Melayu, NPWP 01.200.619.3.115000, beralamat di Bandar Pulau,Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, sehingga perhitungan

::::eeee Rp 24.478.913.447,00Menurut PemerikSal ............. cc eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rp 24.483.921.367,00JUMIAN KOLeKS I 0... eeeeeeeeeeeeceeeeeeeeecaeaaaaaeeeeeeeeeeeees Rp 5.007.920,00Dasar Koreksi Pemeriksa:Bahwa koreksi tersebut diperoleh berdasarkan dari pengujian arus produksidengan perhitungan selisin CPO 2.507 kg @ Rp5.945,00 dan Kernel 17.187kg @ Rp2.628 dengan jumlah sebesar Rp60.095.041,00 dimana untuk PPNnya dibagi 12 bulan menjadi sebesar Rp5.007.920,00;Alasan Banding:Bahwa

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (88.927.621 ,00)Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 89.428.413,00PPN yang kurang dibayar 500.792,00Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (8) KUP 500.792,00c. Jumlah 500.792,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 1.001.584,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap yaitu.

tanggal 25 November 2014, atas namaPT DALEM SAKTI, NPWP: 01.434.839.5732.000, beralamat di JalanBatuah Nomor 1/D, Keraton, MartapuraBanjar, Kalimantan Selatan,sehingga PPN yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagaiberikut: 1 DPP atas Ekspor Rp. 0,002 DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus Rp. 3.750.438.917,00dipungut sendiriJumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp. 3.750.438.917,004 Pajak keluaran Rp. 375.043.891,00Jumlah Pajak Masukan yang dapat Rp. 2.278. 366.571,00diperhitungkan6 Jumlah Perhitungan

Putusan Nomor 908/B/PK/Pjk/2019Pajak Keluaran Rp 375.043.891,00Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.278.366.571,006 Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar Rp (1.903.322.680,00)7 Kelebihan Dikompensasikan Rp 1.906.322.680,00PPN yang kurang / (lebih) dibayar Rp 3.000.000,00Sanksi Administrasia.Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 0,00b.Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 3.000.000,0010 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 6.000.000,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupauang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), UangPenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat(3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dengan dasar perhitungan upah terakhir Penggugat sebesar 1.663.000dengan total pesangon yang sebesar Rp42.073.900,00 (empat puluh duajuta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

SusPHI/2020proses, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:= 1.760.500 x 4 = Rp7.042.000,00 (tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hariketerlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipunada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawananatas putusan dalam perkara ini (uitvoerbaar bij