penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00001/207/07/218/13 Tahun Pajak 2007 tanggal 14 Februari 2007 tidak didahului denganmemberikan undangan secara tertulis kepada Penggugat untuk melakukan pembahasanakhir hasil pemeriksaan dengan Penggugat;bahwa atas permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak tersebut oleh KPP MadyaPekanbaru dinyatakan memenuhi syarat formal dan saat ini sedang dalam prosespenyelesaian oleh Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau;bahwa materi perhitungan

Terkait materi perhitungan Pajak Penghasilan/PajakPertambahan Nilai/Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang, perlu disampaikan proyekpekerjaan Kalimantan Timur Tahun Pajak 2007 merupakan proyek pekerjaan sipil yangdilakukan dengan pola Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak lain dengan kepentinganmasingmasing sebesar 51% dan 49%;bahwa menurut Majelis,Penggugat tidak memasalahkan Surat Paksa a quo baik secaraformal maupun materi, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 23 ayat (2)huruf a UndangUndang

Perhitungan uang Pesangon Pasal 169 ayat 2 Undang Undang Nomor13 tahun 2003:a. Uang Pesangon 2 x 5 x Rp2.755.443,00 =Rp27.554.430,00;b. Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp2.755.443=Rp5.510.886,00;c. Uang penggantian hak 15 % x Rp33.065.316,00=Rp4.959.797,00;d. Uang THR tahun 2018 yang belum dibayarkan =Rp2.755.443,00;JumlahRp40.780.556,00;C. Perincian perhitungan BPJS KetenagakerjaanHalaman 2 dari 6 hal. Put.

Apabilanomor pemenang sudah diketahui maka terdakwa akan melakukan pembayarankepada pemenang dengan perhitungan sesuai dengan pembelian apabila 2 (dua)angka jika memasang Rp.1.000, (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan apabila memasang Rp. 2.000, (dua riburupiah) maka akan dibayarkan sebesar Rp. 120.000, atau Rp. 60.000, x 2, dan jikaRp. 3.000, maka pembayaran di terima Rp. 60.000, X 3 begitu juga denganseterusnya untuk pasangan 2 (dua) Angka, kemudian untuk

Apabila nomor pemenang sudah diketahui makaterdakwa akan melakukan pembayaran kepada pemenang dengan perhitungan sesuaidengan pembelian apabila 2 (dua) angka jika memasang Rp.1.000, (seribu rupiah)maka akan mendapatkan Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan apabila memasangRp. 2.000, (dua ribu rupiah) maka akan dibayarkan sebesar Rp. 120.000, atau Rp.60.000, x 2, dan jika Rp. 3.000, maka pembayaran di terima Rp. 60.000, X 3 begitujuga dengan seterusnya untuk pasangan 2 (dua) Angka, kemudian untuk

Apabila nomorpemenang sudah diketahui maka terdakwa akan melakukan pembayaran kepada pemenangdengan perhitungan sesuai dengan pembelian apabila 2 (dua) angka jika memasangRp.1.000, (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah)dan apabila memasang Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) maka akan dibayarkan sebesar Rp.120.000, atau Rp. 60.000, x 2, dan jika Rp. 3.000, maka pembayaran di terima Rp.60.000, X 3 begitu juga dengan seterusnya untuk pasangan 2 (dua) Angka, kemudianuntuk

.: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi serta pendapat Terbanding.Berdasarkan detail perhitungan penyusutan yang baru Pemohon Banding terima dariTerbanding dalam proses penelitian pengajuan keberatan ini, diketahui bahwakoreksi ini terkait atas penyusutan aktiva yang menurut Terbanding telah habis masamanfaatnya sehingga biaya penyusutannya tidak dapat diakui.

Bahwa apabilasecara teknis, aktiva tetap digunakan untuk kegiatan operasional maka pembebananbiayanya secara pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.Pembebanan ini bisa berbeda dengan perhitungan secara komersial namun hanyaterbatas pada perbedaan waktu.

Pajak 2009 diketahui bahwa dalam menghitung biaya penyusutan atasaktiva tetapnya Pemohon Banding menggunakan metode penyusutan garis lurusberdasarkan tarif penyusutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994;bahwa berdasarkan Uji Bukti yang dilakukan oleh para pihak pada tanggal 18September 2013, 25 September 2013 dan 2 Oktober 2013 yang dituangkan dalamBerita Acara Uji Bukti dapat dikemukan halhal berikut :bahwa buktibukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam proses Uji Buktiadalah Daftar Perhitungan

PenyusutanAktiva Tetap Pemohon Banding dan berdasarkan pengujian tersebut diketahui : Terdapat aktiva kelompok 1 yang diperoleh tahun 2007 yang masih disusutkan ditahun 2009, sehingga dikoreksi oleh Terbanding ; Terdapat aktiva kelompok 2 yang diperoleh tahun 2005 yang masih disusutkan ditahun 2009, sehingga dikoreksi oleh Terbanding ; bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Banding hanya menunjukkan rincianperhitungan ulang penyusutan aktiva tetap karena menurut Pemohon Bandingterdapat kesalahan perhitungan

penyusutan aktiva tetap yang dilampirkan dalamSPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2009;Menurut Pemohon Banding : bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Banding menyampaikan kepadaTerbanding bahwa metode penyusutan yang digunakan oleh Pemohon Bandingdalam Daftar Perhitungan Penyusutan Fiskal 2009 tersebut adalah denganMetode Saldo Menurun; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 dengan MetodeSaldo Menurun menggunakan tarif penyusutan sebagai berikut : 100 % untuk aktiva kelompok 1,

Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata CaraPenyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah danPenyusunan Perhitungan APBD, yang menyebutkan bahwa :Pasal 49(5) Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh buktibukti yanglengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yangmenagih.

Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata CaraPenyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah danPenyusunan Perhitungan APBD, yang menyebutkan bahwa :Pasal 49.(5) Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh buktibukti yanglengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yangmenagih..

No. 2010 K/Pid.Sus/201 1Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah danPenyusunan Perhitungan APBD, yang menyebutkan bahwa :Pasal 49.(5) Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh buktibukti yanglengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yangmenagih.5. Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;6.

8September 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah TA 2004 Periode 01 Januari 2004 31 Desember 2004(untuk Realisasi Beianja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan AnggotaDPRDsejumlah Rp. 13.096.824.303.).Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 22Tahun 2005 Tanggal 07 September 2005 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perhitungan AnggaranPendapatan dan Beianja Daerah (APBD) Kota Malang TahunAnggaran 2004.Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

.).Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 22Tahun 2005 Tanggal 07 September 2005 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perhitungan AnggaranHal. 109 dari 177 hal.

Putusan Nomor 211 /B/PK/PJK/2014Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00035/207/07/441/08tanggal 13 Agustus 2008 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak MadyaBandung, dengan perhitungan sebagai berikut: No. Uraian PKP FISKUS1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg TerutangPPN:al.

Junilah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c, 1) 506,942.278 506.942.278e, Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (506.002. 103) 328.600.6593. Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0 0Dikompensasikan ke Masa Pajak ....

Putusan Nomor 211 /B/PK/PJK/2014Dikurangi: Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Rp 247.741.833,00Lainlain Rp 259.200.445.00Jumlah Rp 506.942.278,00Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 506.942.278,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 328.600,659,00Sanksi Administrasi :Kenaikan Pasal 13 (2) KUP Rp 52.576. 105,00Jumlah PPN yang masih harus dihavar Rp 381,176,764,00(Tiga Ralus Delapan Puluh Saw Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu TujuhRatus Enam Puluh Empat Rupiah)Bahwa koreksi DPP PPN menurut

Putusan Nomor 211 /B/PK/PJK/2014Jasa Nomor 00035/207/07/441/08 tanggal 13 Agustus 2008 masa pajakDesember 2007;Bahwa Perhitungan Pajak menjadi sebagai berikut : Uraian Semula (Rp) Ditambah/ Menjadi (Rp)(Dikurangi)PPN Kurang (Lebih) Bayar 328.600.659 0 328.600.659Sanksi Bunga 52.576.105 0 52.576.105Sanksi Kenaikan 0 0 0Jumlah PPN ymh Dibayar 381.176.764 0 381.176,764 Alasan mengajukan Permohonan Banding oleh Pemohon BandingFormalBahwa datadata yang telah disampaikan kepada Terbanding sebagaipemeriksa

Raya Raya Cicalengka Majalaya KM 3, Cikasungka,Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sesuai perhitungan di atas;Adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyatanyata bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 27 dari 29 halaman.

Rek. 2465342666:Perhitungan biayabiaya yang didebet sebelum realisasi;Print screen Facility Detail Pengolahan KPPR.;Loan Application Summary No. Ref 0009/001/2461 9/10;Lampiran Memo Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking;Formulir Aplikasi Kredit Konsumen;Fotokopi KTP NIK. 33.7413.151183.0003 atas nama WilliemAryo Gunawan tanggal 16 Juli 2009:Hal. 42 dari 133 hal. Put.

Rek. 2465342666:Perhitungan biayabiaya yang didebet sebelum realisasi;Print screen Facility Detail Pengolahan KPPR.;Loan Application Summary No. Ref 0009/001/24619/10:Lampiran Memo Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking;Formulir Aplikasi Kredit Konsumen;Fotokopi KTP NIK. 33.7413.151183.0003 atas nama Williem AryoGunawan tanggal 16 Juli 2009;Hal. 68 dari 133 hal. Put.

Williem Aryo Gunawan;Memorandum No. 0344/ KWIISMG/2011 tanggal 01022011:Lembar Permohonan KOT:Lembar konfirmasi KOT:Fotokopi Perhitungan biaya biaya yang didebet sebelum realisasi:Hal. 72 dari 133 hal. Put.

Perhitungan biayabiaya yang didebet sebelum realisasi;. Lembar Permohonan KOT:. Lembar konfirmasi KOT;. Lembar Inquiry Status Rekening;Hal. 77 dari 133 hal. Put.

Rek. 2465342666:Perhitungan biayabiaya yang didebet sebelum realisasi:Print screen Facility Detail Pengolahan KPPR.;Loan Application Summary No.

Nomor 149/Pdt/2015/PT.PBR ;16.17.18.19.menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminanasset Penggugat dinyatakan tidak sah sampai putusan dalam perkara inimempunyai kekuatan hukum yang tetap ;Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak permintaan Penggugat karenatidak bersedia melaksanakan perhitungan ulang atas jumlah tunggakankewajiban kredit Penggugat yang jumlahnya begitu besar dan tidak masukdiakal tersebut dengan melibatkan Kantor Akuntan Publik demi tercapainyaaspek kepastian

Dalam Addendum Perjanjian Kredit dan Syarat Umum Perjanjian Kredit(SUPK) diatur beberapa pasal terkait dengan perhitungan jumlah utang,sebagai berikut :Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c Addendum Perjanjian Kredita. Debitur wajib membayar bunga atas pinjaman pokok kepadaBank sebesar 17% per tahun, yang dihitung dari saldo debet harianrekening Debitur.c. Bunga yang belum dilunasi oleh Debitur pada waktu yang telahditetapkan oleh Bank akan menambah Jumlah Terhutang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihnat bahwa perhitungan jumlahterhutang yang dilakukan oleh Tergugat telan tepat dan berdasar hukum,sehingga sangat keliru bila Penggugat mengajukan gugatan perbuatanmelawan hukum terkait dengan permasalahan tersebut.

Penggugatseharusnya telah memahami dan menyadari bahwa perhitungan bungadan denda tidak secara otomatis menjadi berhenti meskipun kreditdinyatakan macet, hal ini telah dijelaskan dan dituangkan dalam Pasal 4ayat (1) huruf c Addendum Perjanjian Kredit.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalildalil dari Penggugat yangmeminta Tergugat untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi sampaidengan dilakukannya proses perhitungan ulang atas kewajiban utangPenggugat dengan melibatkan Kantor Akuntan Publik, sebagaimana yangdiuraikan dalam memori gugatan Penggugat pada butir 15 halaman 5;. Bahwa sebagai jaminan kredit, Penggugat telah menyerahkan agunankepada Tergugat, berupa :a. Tanah SHM No. 93/Tanah Datar tanggal 12 Januari 1995 luas 240 M2an.

Nick Djatnika tidak mau menandatanganinya;Bahwa, selanjutnya terhadap 5 (lima) surat suara yang tidak sah,dan dibawa dari meja perhitungan suara ke meja Pimpinan RapatPleno Ill untuk dibahas.

Namun saat Rapat dalam kondisi diskors,ternyata 5 surat suara yang tidak sah tersebut hilang di MejaPimpinan Rapat Pleno Ill;Bahwa, karena adanya surat suara yang tidak sah tersebut hilang,selanjutnya pihak Carmelita, melakukan complain, sehinggakembali Panitia perhitungan melakukan perhitungan ulang atasKartu Suara yang ada. Namun hasilnya tetap sama Sdr. Johnson386 suara dan Carmelita 363 suara.

halada keraguraguan dalam perhitungan suara, maka Panitia Pemilihnanberwenang menetapkan perhitungan ulang.

Hasil pemilihan berdasarkanperhitungan ulang tersebut yang dinyatakan sah;Faktanya perhitungan Wang telah dilakukan kembali oleh Ketua RapatPleno ll dan disaksikan seluruh peserta melalui layar lebar dan hasilnyatelap sama dengan perhitungan sebelumnya. Sdr. Johnson 386 suara,bu Carmelita 363 suara, Surat Suara yang tidak terpakai 46. Hanya kartusuara yang dianggap tidak sah sebanyak 5 hilang.

CTRVI110915025 tanggal 11 September 2015Tentang Mensahkan Hasil perhitungan suara Johnson Wiliang Sutiiptosebagai Ketua Umum DPP NSA periode 2015 2019;5.3 Surat Keputusan No.

Putusan Nomor 1553/B/PK/PJK/2016sebagian koreksi di dalam SKPLB tersebut, Perhitungan PPh Badan menurutPemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut: UraianMenurut Pemohon Banding (Rp) Peredaran UsahaHarga Pokok PenjualanLaba BrutoBiaya UsahaPenghasilan Neto Dalam NegeriPenghasilan Dari Luar UsahaPenyesuaian Fiskala. Penyesuaian Fiskal Positifb. Penyesuaian Fiskal Negatifc.

KEP1486/WPJ.07/2011 yangPemohon Banding terima tanggal 6 Juli 2011 yang menunjukkan jumlah pajakyang lebih dibayar sebesar Rp.3.917.498.275,00 di mana menolak sebagianbesar Keberatan Pemohon Banding, Perincian perhitungan pajak adalah sebagai berikut: Semula Ditambah/ Menjadi(Rp) (Dikurangi) (Rp) (Rp)Penghasilan Netto 154.578.501.898 (10.000.000) 154.568.501.898Kompensasi KerugianPenghasilan Kena Pajak 154.578.501.898 (10.000.000) 154.568.501.898PPh Terutang 46.356.050.300 (3.000.000) 46.353.050.300Kredit

koreksi jasa manajemen sesuai Pasal 18 (3) UU PPh;Bahwa Terbanding (Tim Peneliti) mengusulkan untuk menolak KeberatanPemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding (Pemeriksa)atas kerugian selisih kurs sebesar Rp.6.812.900.000,00;Alasan Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding dalamKeputusan Keberatan yang mempertahankan koreksi kerugian selisih kurssebesar Rp.6.812.900.000,00, koreksi tersebut terdiri dari 2 bagian sebagaiberikut:a.Koreksi positif atas perhitungan

KEP1486/WPJ.07/201 1tanggal 1 Juli 2011 tentang Keberatan atas SKPLB PPh Badan Tahun Pajak2008 No. 00027/406/08/058/10 tertanggal 16 April 2010 Tahun Pajak 2008adalah tidak tepat, perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2008 yangseharusnya adalah sebagai berikut:Halaman 9 dari 35 halaman.

Gunung Sawit Bina Lestari, NPWP 01.627.935.8058.000, beralamat di Plaza ABDA Lantai 2 Zone C, Jalan Jenderal SudirmanKav. 59, Jakarta Selatan, 12190, dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Netto (Rugi) Rp. 148.846.301.898Kompensasi Kerugian Rp. 0Penghasilan Kena Pajak Rp. 148.846.301.898PPh Terutang Rp. 44.636.390.300Kredit Pajak Rp. 50.270.548.575PPh Kurang (Lebih) Bayar (Rp. 5.634.158.275)Sanksi Administrasi: Pasal 13 (2) UU KUP Rp. 0PPh Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar (Rp. 5.634.158.275

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp. 22.977.533,00G. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 97.818.837,00H. PPN yang kurang dibayar Rp. 120.796.370,00. Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 11.029.216,00J. Sanksi administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp. 97.818.837,00K. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 229.644.423,00Halaman 3 dari 37 halaman.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (Rp. 97.818.837,00)G. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 97.818.837,00H. PPN yang kurang dibayar Rp. 0,00. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 0,00J. Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp. 0,00K.

Bahwa berdasarkan perhitungan tersebutterdapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Tahun 2008sebesar Rp 17.256.624.338,00;Bahwa selanjutnya atas koreksi penyerahan yang belumdipungut PPN menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sebesar Rp 17.256.624.338,00 tersebut kKemudiandibagi 12 untuk masingmasing Masa Pajak dari Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2008 (pro rata),sehingga koreksi penyerahan yang belum dipungut PPN untukMasa Pajak April 2008 adalah sebesar Rp 1.438.052.028,00

Dengandemikian maka atas pemakaian filter sebanyak 55.738.880batang kemudian dikali 6 maka akan diperoleh total produksirokok sebesar 334.415.280 batang rokok filter;Bahwa atas perhitungan total produksi rokok menurutPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sebesar334.415.280 batang rokok filter tersebut kKemudian PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukanHalaman 21 dari 37 halaman.

Angkaangka tersebut diatasadalah bukan asumsi melainkan bersumber dari LaporanKeuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sendiri sehingga hasil perhitungan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah valid dandapat dipertanggungjawabkan;Bahwa perhitungan' nilai produksi rokok berdasarkanpenggunaan filter rokok batangan untuk mencari jumlahperedaran Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) selama tahun 2008 juga telah sesuai dengan teorimikro ekonomi yang menyatakan

Perhitungan Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan:bahwa Perhitungan menurut Surat Keputusan Nomor KEP1447/WPJ.07/2014 tanggal 23 Juni 2014 telah menolak seluruh KeberatanPemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00571/207/11/055/13tanggal 24 April 2013 Masa Pajak Oktober 2011 dengan rincian sebagaiberikut: Ditambah/ a.Uraian Semula (Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang ( Lebih) Bayar 318.560 318.560Sanksi BungaSanksi Kenaikan

Perhitungan Yang Seharusnya Menurut Pemohon BandingBahwa sesuai penjelasan Pemohon Banding di atas dengan demikianseharusnya seluruh koreksi dapat dibatalkan dan perhitungan pajak yangseharusnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: URAIAN JUMLAHDasar Pengenaan Pajak:a.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a + d) 0Kelebihan Pajak yang sudah: 0a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena Pembetulan) 0 Halaman 10 dari 34 halaman. Putusan Nomor 1780/B/PK/PJK/2017 c. Jumlah (a+b)PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 183A KUPe. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPfighuoOoO0OoKenaikan Pasal 17D (5) KUP.

Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+ 5g) KesimpulanBahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Bandingmohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat mengabulkanpermohonan Banding Pemohon Banding, dan menetapkan jumlah pajak sesuaidengan perhitungan permohonan banding Pemohon Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.64916/PP/M.1A/16/2015, tanggal 19 Oktober 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

Chubb SafesIndonesia, NPWP: 01.000.117.0.055000, beralamat di Kawasan IndustriMM 2100 Blok T61, Ganda Mekar, Cikarang Barat Bekasi, Jawa Barat17520, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakOktober 2011 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas (padahalaman 2): adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat

Sehingga nilaiperedaran usaha tahun 2007 sebagai dasar perhitungan equalisasi adalahmenjadi Rp272.115.168.690,00;2).

Sedangkan mengapadimasukkan dalam unsur perhitungan, sebab berdasarkan Pasal 16 D UndangUndang PPN, penjualan aktiva tetap adalah terutang PPN dan tujuan equalisasiadalah untuk mengetahui perbedaan nilai antara Peredaran Usaha PPh Badandan DPP PPN dengan memasukkan unsurunsur yang terkait penghasilan yangdiperoleh Pemohon Banding tanpa memandang apakah sudah dilaporkandalam SPT atau belum;4).

Retur penjualan unit kendaraan Pemohon Bandinglakukan pada bulan Maret, April, Agustus, September, dan November tahun2007, sehingga Pemohon Banding tidak setuju apabila Pemeriksamemasukan koreksi retur penjualan unit kendaraan di SKPKB PPN MasaJanuari sebagai elemen perhitungan koreksi DPP Objek PPN;2 Koreksi Discount DPP Rp1.354.432.932,00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa ataskoreksi discount DPP sebesar Rp1.354.432.932,00. Potongan hargaHalaman 7 dari 37 halaman.

pemeriksa atas pendapatansewa gudang karena Pemohon Banding telah memungut dan menyetorkan PPNatas sewa gudang setiap bulannya dalam SPM Masa PPN Tahun 2007;6 Koreksi atas Pendapatan lainlain sebesar Rp700.197.721,00;Bahwa Rincian perhitungan atas koreksi pendapatan lainlain sebesarRp700.197.721,00 terdiri atas:Koreksi positif jasa maklon yang belumdilaporkan di PPh Badan.................

Untuk rincian per bulantidak bisa Pemohon Banding peroleh, karena itu Pemohon Banding tidak setujuapabila pendapatan lainlain dimasukan oleh pemeriksa dalam perhitungan DPPObjek PPN dalam SKPKB PPN Masa Januari 2007.

No. 501 K/Pdt.Sus/2011 Penggugat meminta pada Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang untuk memperhatikan pesangon denganmasa kerja 8 tahun, 8 bulan dan hakhak normatif Penggugat yang belumdibayar oleh Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut : Pesangon = Rp.1.620.000, X 9 bulan X 2 Rp. 29.160.000,Penghargaan Masa Kerja= Rp.1.620.000, x3 Rp. 4.860.000,Penggantian perumahan (15% dari uang Rp. 5.103.000,pesangon dan penghargaan) Rp. 5.103.000,Pengobatan dan perawatan (15% dari

Perhitungan Pesangon Penggugat, masa kerja 8 tahun, 8 bulan Pesangon = Rp.1.620.000, X 9 bulan X 2Penghargaan Masa Kerja= Rp.1.620.000, x 3Penggantian perumahan (15% dari uangpesangon dan penghargaan)Pengobatan dan perawatan (15% dari uangpesangon dan penghargaan)Rp. 29.160.000,Rp. 4.860.000,Rp. 5.103.000,Rp. 5.103.000, Jumlah Rp. 44.226.000, ll.

Kasasi tersebut telah melakukan suatu perbuatan melawanhak dan melawan hukum yang sangat merugikan Pemohon Kasasidan juga belum ada surat pengunduran diri secara tertulis olehPemohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi tidak pernah melayangkansurat pengunduran diri ke pihak YTLMGMIT Kupang (Termohonkasasi) untuk itu Pemohon Kasasi meminta pada Mahkamah Agung RIuntuk memperhitungan Pesangon dengan masa kerja 8 tahun, 8 bulandan HakHak Normatif Pemohon Kasasi yang belum dibayar olehTermohon kasasi dengan perhitungan

sebagai berikut :Perhitungan Pesangon Penggugat, masa kerja 8 tahun, 8 bulan : Pesangon = Rp.1.620.000, X 9 bulan X 2 Rp. 29.160.000,Penghargaan Masa Kerja= Rp.1.620.000, x3 Rp. 4.860.000,Penggantian perumahan (15% dari uang Rp. 5.103.000,pesangon dan penghargaan) Rp. 5.103.000,Pengobatan dan perawatan (15% dari uangpesangon dan penghargaan) Jumlah Rp. 44.226.000., Hal. 10 dari 12 hal.

Upaya hukum keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan banding kepadaPengadilan Pajak atas sengketa pajak mengenai materi dari Surat KetetapanPajak, yaitu sengketa mengenai perhitungan pajak dalam suatu SuratKetetapan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 Ayat (1) UndangUndangKUP yang berbunyi seperti dalam gugatan ;Bahwa penjelasan Pasal 25 Ayat (1) UndangUndang KUP menjelaskanbahwa proses keberatan (dan selanjutnya, proses banding) hanya terbataspada sengketa mengenai perhitungan pajak dalam

berlaku, UndangUndang KUP dan UndangUndang Pengadilan Pajak telah membatasi upayahukum untuk sengketa mengenai materi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayarmelalui upaya keberatan dan banding, namun untuk sengketa lain yangberkaitan dengan suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, undangundangtidak melarang Wajib Pajak untuk mengajukan gugatan ;Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas, telah jelas bahwa Penggugatdapat mengajukan gugatan terhadap SKPKB, sejauh gugatan ini tidakmenggugat materi atau isi perhitungan

Pasal 31 ayat(3) UndangUndang Pengadilan Pajak, Penggugat dapat mengajukan gugatanatas sengketa atas SKPKB dengan syarat sengketa ini bukan sengketamengenai materi atau isi perhitungan SKPKB ;Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa Penggugat mempunyai hakuntuk mengajukan gugatan terhadap SKPKB mengenai pelanggaran prosedurpemeriksaan lapangan yang mendasari SKPkKB ;2.

Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatberjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018,rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah denganseringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran teruS menerus yang tidakmemungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang diantaranya disebabkanTergugat tidak percaya terhadap nafkah yang telah diberikan kepadaPenggugat, untuk judi Tergugat tidak perhitungan tapi untuk nafkahPenggugat, Tergugat selalu

perhitungan dan juga disebabkan Tergugatsudah tidak peduli lagi kepada Penggugat.5.

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnyarukunrukun saja, namun sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan antara lain Tergugat memiliki sifat perhitungan dalam halkeungan, seperti setiap nafkah yang berikan Tergugat untuk Penggugatselalu. dipertanyakan oleh Tergugat kemana habisnya, bahkan saatPemohon menjelaskan mengenai hal tersebut Tergugat selalu marahkepada Penggugat;5.

telahdikaruniai seorang anak, bernama Reynand Prayogo binMuhammad Arib Hasbi lahir di Paser pada tanggal 02 November2015 dan anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat; Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat padaawalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tanggamereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memilikisifat perhitungan

TgtUndang Undang Nomor 50 tahun 2009 tengang Peradilan Agama jo Pasal 33Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknyadidasarkan atas alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugatawalnya rukunrukun saja, namun sejak bulan Maret 2016 rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat teruS menerus terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan antara lain Tergugat memiliki sifat perhitungan dalamhal keungan, seperti setiap nafkah yang berikan Tergugat

pembuktian tersebut diketemukan faktafakta yuridis sebagaiberikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Buku KutipanAkta Nikah Nomor 137/14/VIII/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PasirBelengkong Kabupaten Paser dan dari pernikahan tersebut Penggugat danTergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerusterjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat perhitungan

Penghargaan Karya Bhakti 35 (tiga puluh lima) tahun berupamedali emas seberat 35 (tiga puluh lima) gram dan piagam.Bahwa perhitungan hakhak pekerja sesuai dengan Pasal 80 Ayat(2) Perjanjian Kerja Bersama PT Astra Otoparts Divisi Adiwira PlastikPeriode 2009 2010 adalah sebagai berikut:Pasal 80 Ayat (2) Huruf d: Masa Kerja : 35 (tiga puluh lima) tahun Upah per bulan : Rp4.672.913,00 Uang Pesangon9 bulan Upah x Rp4.672.913,00 x 2 : Rp84.112.434,00 Penghargaan Masa Kerja10 bulan Upah x Rp. 4.672.913,

sahnyasuatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1) sepakat mereka yangmengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3)suatu hal tertentu; dan 4) suatu sebab yang halal.Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan "semuaperjanjian yang dbuat secara sah berlaku dan mengikat sebagai Undangundang bagi mereka yang membuatnya.Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, TermohonPeninjauan Kembali selaku karyawan telah menandatangani bukti T3berupa Surat Estimasi Perhitungan

Divisi Adiwira Plastik tanggal19 Januari 2010, yang pada intinya Termohon Peninjauan Kembali telahmenyetujui dan menerima perhitungan kebijakan kompensasi pensiun dariPemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Dana Pensiun Astra (DPA)sebesar Rp252.363.611,50 tanpa menerima uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang ketika itu apabilaTermohon Peninjauan Kembali merasa adanya kekurangan atauketidaksesuaian dalam jumlah hitungan yang telah dijelaskan dapat menolakuntuk menandatangani

jumlahnya telahmelebihi ketentuan uang pensiun yang diatur dalam Pasal 167 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan Termohon Peninjauan Kembalidianggap telah melepaskan haknya atas kompensasi lainnya karena telahmengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk menyetujui pembayaran uangpensiun Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan DPA.Bahwa bukti T3 sesuai ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata merupakansuatu perjanjian karena memuat perbuatan Termohon Peninjauan Kembaliyang telah menyetujui dan menerima estimasi perhitungan

Jumlah Seluruh Penyerahan31.243.309.271,0031.294.509.271,00 2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 3.100.922.553,00 3.106.042.584,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 2.271.789.565,00 2.269.313.935,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 829.132.988,00 829.132.988,00b.5. Lainlain 0,00 0,00b.6.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 0,00 5.120.031 ,003 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak 0,00 0,00berikutnyaPPN yang kurang dibayar 0,00 5.120.031 ,00Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 2.457.615,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00 0,00c. Jumlah 0,00 2.457.615,00 Halaman 2 dari 15 halaman.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar 0,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,00PPN yang kurang dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.

Putusan Nomor 1472/B/PK/PJK/2017Bekasi, dengan perhitungan tersebut diatas;adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkanseluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding

berlaku sebagaimana diatur dalamSKDIRSDM 012 tanggal 12 Juni 2006 tentang Pedoman PembinaanKinerja Pekerja pada Pasal 4 yaitu Tata Cara Pembinaan dan PemberianSaksi Ayat (5), maka karenanya PHK atas TERGUGAT adalah SAHMENURUT HUKUM.Bahwa oleh karena TERGUGAT selama bekerja pada PENGGUGATmemiliki kewajibankewajiban sebagai karyawan, seperti kewajibanantara lain berupa penyerahan : Kartu ID Card, Kartu AssuransiMedicillin, melunasi Credit Card Bank Danamon, dan Pinjaman PribadiKaryawan, sesuai catatan perhitungan

besarnya kewajiban yang adapada PENGGUGAT, yang hingga diajukannya Gugatan ini belumdiselesaikan, maka sebagai konsekuensi dari berakhirnya hubungankerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT maka secara hukumTERGUGAT berkewajiban untuk menyelesaikan semua kewajibannyakepada PENGGUGAT antara lain berupa penyerahan: Kartu ID Card,Kartu Assuransi Medicillin, melunasi Credit Card Bank Danamon, danPinjaman Pribadi Karyawan, sesuai catatan perhitungan besarnyakewajiban yang ada pada PENGGUGAT yang akan diperhitungkandengan

Memerintahkan dan menghukum TERGUGAT untuk menyelesaikan seluruhkewajibannya kepada PENGGUGAT antara lain berupa penyerahan; KartuID Card, Kartu Assuransi Medicillin, melunasi Credit Card Bank Danamon,dan Pinjaman Pribadi Karyawan, sesuai catatan perhitungan besarnyakewajiban yang ada pada PENGGUGAT, yang akan diperhitungkan denganhakhak yang diterima TERGUGAT.4.

Pasal 155 ayat (3) berupa uang pesangonsebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta upah selamaTergugat diskorsing, dengan perincian dan perhitungan, sebagai berikut: 1 UANG PESANGON : Ro. 3.051.514 X 9 Bln X 1 27.463.6262 UANG PENGHARGAAN MASA KERJA: Rp. 3.051.514 X 4 Bin =Rp. 12.206.056Sub Total =Rp. 39.669.6823 UANG PENGGANTIAN HAK :PENGGANTIAN