Karenanya patut dan wajarapabila Majelis Hakim Mahkamah SyariyahLhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menyatakan menolak gugatan Pengguat atausetidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima ( niet anvantkelijke verklaard );Berdasarkan pada dalil dan argument tersebut diatas,maka bersama ini Turut Tergugat mohon dengan hormatdan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakimpemeriksa perkara sudilah kirianya berkenanmempertimbangkan dan memerima jawaban Turut

Kakakakak saya bahkan adikadiksaya suka dan sering mengingat saya agar saya lebin sayang lagi kepadakeluarga dan saya memerima itu.8. DUPLIK ATAS REPLIK NOMOR 8:Tidak ada9. DUPLIK ATAS REPLIK NOMOR 9:Tidak ada10. DUPLIK ATAS REPLIK NOMOR 10:Halaman 35 dari 62 Put.

asuransi ;Bahwa saksi tidak melakukan pemotongan terhadap dana asuransi yangditerima oleh anggota DPRD;Bahwa tahun 2002 dana asuransi dibayarkan sekaligus di kantor DPRD dansetelah menerima anggota DPRD menanda tangani bukti penerimaansecara kolektif;Bahwa tahun 2004 baru anggota mengasuransikan dirinya setelah adapetunjuk dari BPKP barulah anggota DPRD secara kolektif (35 orang)menghubungi perusahaan asuransi untuk mengasuransikan dirinya;36Bahwa tugas saksi sebagai bendahara Sekertariat DPRD adalah memerima

ljasahkelulusanBahwa Surat Keputuan Bupati Alor tentang Penetapan Namanama SiswaPenerima Bea Siswa Transisi jenjang SD/ SMP dan SMA/ SMK seKabupaten Alor Tahun Anggaran 2016, bahwa siswasiswi SD Negeri Kopaberdasarkan SK tersebut direncanakan memperoleh dana Bea siswa transisiakan tetapi sampai dengan sekarang belum menerima dana tersebut.Bahwa benar SK tersebut merupakan Surat Keputusan tentang PemberianBantuan Siswa Korban Bencana TA. 2015, siswasiswa SD negeri Kopadalam daftar SK tersebut keseluruhannya belum memerima

FATCHAN Bin ABD.JALIL merupakan staff dari Saksi Drs.AGUSTRIJUNAIDI ; 12e Bahwa jenis pajak yang dikerjakan / diuruskan saksi Drs.AGUS TRIJUNAIDI, adalahPPH, PPN dan SPT (Pajak Tahunan) ; Bahwa saksi hanya menyiapkan data yang dibutuhkan untuk di isi di SSP (Surat SetoranPajak), setelah itu saksi memerima kembali SSP tersebut dari Drs. AGUSTRI JUNAIDI, untukditandatangani selanjutnya saksi menyerahkan kembali SSP disertaiuangnya kepada saksi Drs.

mengajukanbantahan dan bukti tertulis (T5, T8, T9), bukti tertulis (T5), menyatakanbahwa gaji Tergugat Rekonvensi pada Februari tahun 2014 sudahmencapai 9.161.989 (sembilan juta seratus enam puluh satu ribu sembilanratus delapan puluh sembilan rupiah), dan tidak mungkin ada penurunandan seharusnya bertambah dengan kenaikan gaji, dan bukti (T8)menerangkan bahwa ATM BNI Nomor 5264220462160221 atas TergugatRekonvensi telah diblokir Tergugat Rekonvensi per April 2015, sehinggaPenggugat Rekonvensi tidak lagi memerima

menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak dilihat dan dihargai, Penggugattidak pernah menerima peringatan berupa surat maupun lisan, danPenggugat tidak pernah melanggar peraturan yang bertentangan dengantanggungjawab sebagai seorang pegawai negeri; Bahwa Penggugat selalu masuk kerja namun tidak pernah mengisi daftarhadir, karena Penggugat tidak tahu dibagianmana Penggugat harus beradadan berkerja, pada siapa harus melaporkan; Sebagai pegawai negeri yang golongan IVc Penggugat harus menghadapiorang dan memerima

.= Bahwa benar Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Rawastidak pernah memerima permohonan pengukuran tanah ataupembuatan sertifikat atas nama Lorri Ardani dan Miko Ristiawan dkkdengan total berjumlah 123 (seratus dua puluh tiga) yang beralamatdi Desa Lubuk Pauh Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawaspada Tahun 2012.= Bahwa benar Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Rawastidak pernah melakukan proses pengukuran tanah atas nama LorriAryani dan Miko Ristiawan dkk dengan total berjumlah 123 (seratusdua

pokok, fungsi dan kewenangan saya selaku KepalaSeksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor PertanahanKabupaten Musi Rawas, antara lain: Membantu Kepala KantorPertanahan di Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan BidangTanah, Melaksanakan pengukuran bidang tanah dalam rangkapenetapan batas bidang dan survei pemetaan bidang tanah,Mengimpun dan mengumpulkan peraturan perundangundangan yangberkaitan dengan survei pengukuran dan pemetaan= Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Rawas tidakpernah memerima

Apabila tidak ada masalah baru dibuatkan suratkeputusan pemberian hak.Atas Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan. 21 Silvan Ardiansyah Bin Sutriyono, menerangkan dibawah sumpah padapokoknya sebagai berikut := Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Rawas tidakpernah memerima permohonan pengukuran tanah atau pembuatansertifikat atas nama Lorri Ardani dan Miko Ristiawan dkk dengantotal berjumlah 123 (seratus dua puluh tiga) yang beralamat di DesaLubuk Pauh Kecamatan BTS Ulu

anakberada menurut keturunan ayah/Penggugat Rekonvensi, dan begitujuga hak asuh juga diutamakan dalam adat China/Tionghoa kepadaayah/bapak anakanak dimaksud, oleh karenanya sangatlah berdasarPenggugat Rekonvensi memiliki dasar utama mendapat penguasaanasuh atas ANAK 1 dan ANAK 2;Maka berdasarkan hal tersebut di atas, TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis HakimPengadilan Agama Muara Bungo yang terhormat berkenan memberikanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Dalam Eksepsi Memerima

yang telah diterima terdakwa dari saksi winarsih tersebut adalahmerupakan hadiah, karena berkaitan dengan pencalonan Hendrik Worumi dan Pene IfiKogoya sebagai pasangan calon walikota dan calon wakil walikota Jayapura, sedangkanterdakwa adalah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura yangtugas dan kewenangannya sangat menentukan dalam menentukan lolos tidaknyapasangan calon yang mendaftar dalam verifikasi, dan dengan demikian maka MajelisHakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu memerima

Termohon terhadap dasardasar dan alasanalasandiajukannya permohonan praperadilan Pemohon maka Termohon hanya akan menanggapialasan alasan yang menjadi materi permohonan praperadilan.1.Terhadap dasar dan alasan diajukannya permohonan praperadilan Pemohon tntangDasar Hukum Permohonan Angka I tidak perlu kami tanggapi.Terhadap dasar dan alasan diajukannya permohonan praperadilan Pemohon Angka2 huruf a sampai dengan huruf f tentang : Pemohon selaku Kepala Dinas PU danKimpraswil Kota Gorontalo telah memerima

Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, memerima,mencoba memperoleh, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatusenjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahanbahan lainnya,yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorismeBahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah Adanya suatuperbuatan

PenggugatHalaman 14 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/PTUNPLG;tidak pernah menerima peringatan berupa surat maupun lisan, danPenggugat tidak pernah melanggar peraturan yang bertentangan dengantanggungjawab sebagai seorang pegawai negeri; e Bahwa Penggugat selalu masuk kerja namun tidak pernah mengisi daftarhadir, karena Penggugat tidak tahu dibagianmana Penggugat harus berada dan berkerja, pada siapa harus melaporkan;e Sebagai pegawai negeri yang golongan Vc Penggugat harus menghadapiorang dan memerima

Bahwa Pemohon Kasasitidak pernah bertemu dan memerima uang dari Saksi HERMANSYAH binSYARIF ALI, maka putusan Judex Facti adalah bersifat subyektifitas dandalam pertimbangannya guna memutus perkara yang dimohonkan kasasi inibukan berdasarkan buktibukti dan SaksiSaksi di bawah sumpah yangdidapat selama masa persidangan, hal ini telah terbukti, karena selamaHal. 61 dari 68 hal. Put.

Dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksi memerima dana beban kerja tersebut ada dibuattanda terima dengan rincian uang yang Saksi terima Rp.1.750.000, ( satu juta tujuh ratus lima puluh riburupiah ) terdapat potongan PPH21 5% sebesar Rp. 87.500, ( delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ),dari pemotongan tersebut seharusnya Saksi menerima Rp. 1.662.500.

Rejang Lebong. bahwa tidak ada aturan yang mengatur sehingga dana Beban Kerja Saksi di potong sebesar Rp.748.125, ( tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah ). bahwa pada saat Saksi memerima dana Beban Kerja tersebut ada dibuat tanda terima denganrincian uang yang Saksi terima Rp. 5.250.000, ( lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) terdapatpotongan PPH21 5% sebesar Rp. 262.500, ( dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah ), daripemotongan tersebut seharusnya

pembukuan terhadap penggunaan dana dari hasil pemotongan dana BebanKerja tersebut. bahwa tidak ada aturan yang mengatur sehingga dana Beban Kerja Saksi di potong sebesar Rp.1.140.000, ( satu juta seratus empat puluh ribu rupiah ). bahwa saksi mau dana Beban Kerja Saksi dipotong sebesar terdakwa SAFUAN.S.Sos,M.Si( Kepala BPKD ) karena seluruh sudah ada kesepakatan antara terdakwa SAFUAN.S.Sos,M.Si ( KepalaBPKD ), Sekretaris BPKD, para Kabid, para kasi dan beberapa orang staf. bahwa pada saat Saksi memerima

tidak ada aturan yang mengatur sehingga dana Beban Kerja Saksi di potong sebesar Rp.1.140.000, ( satu juta seratus empat puluh ribu rupiah ) diluar PPH21. bahwa Saksi mau dana Beban Kerja Saksi dipotong sebesar Rp. 1.140.000, ( satu juta seratusempat puluh ribu rupiah ) karena sebelumnya ada kesepakatan antara terdakwa SAFUAN.S.Sos,M.Si( Kepala BPKD ), Sekretaris BPKD, para Kabid, Kasubbid kasi, dan beberapa orang staf termasukbendahara pengeluaran JOICE LEKI BIADE ALS KIKI. bahwa pada saat Saksi memerima

Rejang Lebong) setiap bulannya yang Saksi ketahui yakni sdr.HERIAYADI , SH,MM dan LIZA MELIANTI, S.Sos(Staf Bendahara Pengeluaran ). bahwa benar seluruh dana Beban Kerja dibagikan oleh LIZA MELIANTI, S.Sos. bahwa tidak ada aturan yang mengatur sehingga dana beban dipotong oleh LIZA MELIANTI,S.Sos sebesar Rp. 250.000, ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ). bahwa pada saat Saksi memerima dana Beban Kerja tersebut ada dibuat tanda terima denganrincian uang yang sebesar Rp. 2.250.000, (dua juta dua ratus

Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti yang cukup dandalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran akanmelarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti danatau mengulangi tindak pidana maka TERMOHON pada tanggal 4Maret 2021 melakukan penahanan terhadap PARA PEMOHONyang sebelumnya diterbitkan Surat Perintah Penahanan (VidePasal 21 ayat (1) dan (2) KUHAP) namun PARA PEMOHON tidakmau menandatangani dan memerima Surat Perintah Penahananuntuk itu) dituangkan didalam berita acara Penolakan

, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat telah setujumenerima kuasa Penggugat bukti P1, maka TERGUGAT mempunyai kewajibanmelakukan kuasa sebaik baiknya untuk kepentingan Penggugat dengan memenuhiketentuan undang undang dan memerima hak sebagai penerima kuasa.Halaman 50 dari 62 Halaman Putusan Nomor: 610/PDT.G/2013/PN.Jkt.SelMenimbang bahwa berdasarkan bukti P1, TERGUGAT sebagai penerimakuasa berkewajiban untuk atas nama sendiri dan kuasa

Bahwa adanya perbedaan atau ketidaksesuaian diantara objeksengketa dalam perkara ini sepanjang di dalam lampiran terkait jumlahsuara sah dan peringkat suara sah.PERMOHONAN.Berdasarkan dalildalil dan alasan yuridis yang Penggugat uraikan di atas, makadengan ini Penggugat Mohon kehadapan yang Mulia Ketua Pengadilan TataUsaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untukberkenan memerima, memeriksa dan mengadili sekaligus memberikan putusandengan amar putusan sebagai berikut :1.

SAIDBin Almh THAMRIN.ANALISA PENERAPAN PASL 114 Ayat (1) SUBSIDAIR 112 Ayat (1)Pasal 114 Ayat (1)Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN TjsSetiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk diJual, menjual, membeli, memerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidanapenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahundan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00

Nuraini); oleh karena saksisebagai staf selaku Kasubag Keuangan;bahwa saksi dalam rangka membantu Bendahara Proyek memerima uangsebanyak Rp.1.410.000, dan menandatangani tanda terima uang sejumlah itujuga;bahwa saksi pernah bersama dengan Hj. Nuraini ke Jakarta memberikan uangpada Pak Tri (Deputi Kedaruratan) sejumlah Rp.25.000.000, atas persetujuanIr. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB);bahwa biaya tiket saksi dengan Hj. Nuraini serta uang yang diserahkan padaP.