Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tandin tindis
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Khusus
Register : 20-12-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 20/Pid.B/LH/2018/PN Tlk
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SYARIFUDDIN NASUTION. SH.MH
Terdakwa:
MASRAN MANIK alias MASRAN Bin KASIRAN MANIK
399 — 42
  • Riau adalah sesuai denganSurat Keputusan Nomor : SK . 903 / Menlhk / Setjen / Pla. 2 / 12 / 2016adalah :e Melakukan Pengukuran, Pemetaan dan Inventrisasi pada bidangKehutanan;e Mengumpulkan data Pengukuran yang ada di Bidang Planalog;e Menyelesaikan masalah tumpang tindin kawasan hutan dari pihakpertama dan Pihak Ketiga;Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2018/PN TIke Mengumpulkan, Mempelajari, Menganalisa, serta Menelaah bahan bahan Terkait Penataan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sertaPemetaan
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
REINHARD TALILESSY
Tergugat:
JANTJE SIETO
150 — 64
  • Penggugat Tidak Melibatkkan Penjual Tanah yangmenunjuk BatasBatas Kepada Penggugat.Bahwa sebagai penjual sejak awal proses penjualan sudahmengetahui batasbatas tanah yang akan dijual dimanasudah ada pemilik yang lebih dahulu menguasai tanah yangberbatasan dengan Penjual.Bahwa penjual, pembeli (Penggugat) dan Badan PertanahanKota Ambon memilliki hubungan kuasalitas, sehingga terjadiHalaman 10 dari 35 Putusan Perdata Nomor 244/dt.G/2019/PN Ambperbuatan hukum jual beli yang mengakibatkan terjaditumpang tindin
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 25-09-2019 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 31/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 8 April 2020 — Penggugat:
DJOHAN TAMARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
Intervensi:
1.SUKATMA
2.ENIK
3.OKTA PURNAWAN
4.YUSUF EFENDI
160 — 94
  • makaPengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tumpang tindih denganSertipikat Hak Milik Penggugat, sesuai dengan yang tergambar dalam buktiT31 yang merupakan hasil sinkronisasi antara data pertanahan di KantorPertanahan Kabupaten Banyuasin dengan bukti hasil pengembalian batas(vide bukti P5), yang secara resmi dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Banyuasin;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pengadilanberkeyakinan bahwa data bidang tanah dalam objek sengketa benar terjaditumpang tindin
    dengan peraturan yang mengaturpenerbitan objek sengketa, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo, tidak melakukan penelitiandan tidak memelihara data fisik dan data yuridis secara cermat, karena terhadapbidang tanah objek sengketa, terlebin dahulu telah terbit sertipikat Penggugat,Halaman 118 dari 134 halaman /Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.PLGdengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketamenyebabkan terjadinya tumpang tindin
    cermatsebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan,hal tersebut apabila dihubungkan dengan perkara a quo, karena sudah adaSertipikat Hak Milik Penggugat di atas bidang tanah yang dimaksud dalam objeksengketa, maka seharusnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketatidak dapat diterbitkan;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkeyakinan tindakanTergugat dalam penerbitan objek sengketa terbukti cacat prosedur yang jugamenyebabkan cacat substansial yaitu tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-03-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3524 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — SOEHERI VS I. PT BANK BUMI DAYA (PERSERO), SEKARANG BERGABUNG MENJADI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK JAKARTA cq BANK MANDIRI CABANG LAPANGAN MERDEKA, DK
81 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • faktafakta hukum (rechtsfeit) dan dalildalil Nukum(rechtmatig) diatas, gugatan Penggugat terdahulu maupun yang sekarang iniuntuk keempat kalinya telah berulangulang kali melakukan gugatan terhadapobjek dan subjek yang sama dengan tidak mengindahkan aturan hukum yangberlaku hanya sematamata mempermainkan hukum bukan untuk mencarikepastian hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, juga sesuai denganmaksud dan tujuan dari Surat Edaran MARI tanggal 30 Janauri 2002 Nomor 3Tahun 2002 untuk menghindari tumpang tindin
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-05-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 318/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 8 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat : YUMIANTO Diwakili Oleh : NURUL FAJRI, SH
Terbanding/Penggugat : ANG KYAD PADMA ADHIRAMA selaku Direktur Utama PT. Pesona Sahabat Rumiri
86 — 93
  • Kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat, yangmengakibatkan tumpang tindin kepemilikan oleh pihak ketiga seluas 39.841m2.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 06-07-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 83/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 21 Oktober 2015 — ENAN BIN MERAN, Dkk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, 2. PT. LIPPO CIKARANG Tbk
74 — 53
  • Penggugat tersebutdiatas dengan melakukan penelitian data fisik (pengukuran) sebagaimana ternyata danditerangkan dalam Surat No.452.1 ;Bahwa namun kemudian Tergugat melalui Surat No.452.1 menyatakan padaintinya bahwa : permohonan penerbitan sertipikat atas nama Para PenggugatSesuai berkas permohonan Nomor 14965/2014 Register Daftar Isian 301 Nomor10806/2014 tanggal 25 Februari 2014 tidak dapat diproses lebih lanjut dengandalih/alasan bidang tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat telah terbit(tumpang tindin
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 08-12-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 1149/Pid.B/2021/PN Dps
Tanggal 3 Februari 2022 — Penuntut Umum:
Dina K. Sitepu, SH.
Terdakwa:
Siprianus Lebu Raya
64 — 33
  • Toko Rejeki Indah ditransaksikan kepada Toko bintang akasia, Br.Dinas Tindin Desa Datah Abang, Kab. Karangasem dengan hargabarang senilai Rp. 30.800.000,d. Toko Rejeki Indah ditransaksikan kepada Warung Loren JalanMajapahit Gg. Soka No. 1 A Badung, Kuta Kab. Badung. Denganharga barang senilai Rp. 18.500.000, dan UD INDRA JAYA, Jalan SriRama No. 1 Sebelah Pasar Legian Kuta Badung, dengan nilaiBarang total Rp. 13.122.000, .e.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 12-08-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 134/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 6 Januari 2021 — Penggugat:
1.ACHMAD HORI
2.TUHA
3.JUMIATI
4.FADILAH
5.LATIFAH
6.MULHATI
7.NURHASANAH
8.MOCH. TOHIR
9.AMINAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN
279 — 144
  • Putusan 134/G/2020/PTUN Sbykepala kantor pertanahan kabupaten bangkalan adalah pejabat tatausaha negara yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusansertipikat obyek sengketa sehingga majelis hakim tidak akan mengujidan tidak akan mempertimbangkan terhadap kewenangan tergugattersebut ;Menimbang, bahwa untuk menguji segi prosedural maupunsubstansi dari penerbitan obyektum litis tumpang tindin secarahukum Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pasal 13 ayat4, pasal 14, pasal 17 Peraturan Pemerintah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 14-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK) VS I. BUPATI KUTAI KARTANEGARA., II. PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;
101 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kartanegara Nomor: 503/50/SKDISBUNKUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas ljin UsahaBudidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006, tanggal 19 Juli 2006 PT Prima MitrajayaMandiri di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman, dan Muara Wis,tanggal 26 Juli 2007; Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/002/IUPP/SKBUN/XI/2011, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan(IUPP) PT Prima Mitrajaya Mandiri, tanggal 8 Nopember 2011;Seluas dan sebatas wilayah yang tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 09-03-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 26-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 K/TUN/2015
Tanggal 22 April 2015 — I. PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA., II. BUPATI PENAJAM PASER UTARA VS PT. MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO;
204 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk mencabut IUP apabila IUP tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan dan mempedomani pasal 3 huruf f UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara yaitu menjamin kepastianhukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral danbatubara.Bahwa yang menjadi pokok persoalan dicabutnya IUP Operasi produksiPENGGUGAT / TERMOHON KASASI adalah karena penerbitan IUP OperasiProduksi kepada PENGGUGAT telah tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan dan terjadi tumpang tindin
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 08-08-2017 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Kag
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
99 — 25
  • NASIR, tidakbersinggungan atau tumpang tindin dengan SHGU No. 1 tahun 1995 milikTergugat Il yang diterbitkan lebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet on van kelijke verklaard).2. Penggugat tidak memiliki J/egal stending untuk melakukangugatan3.
    selanjutnya diberi tanda T.I18;Foto Copy dari Foto Copy Gambar atau peta tanah/lahan yang dibuatdan diklaim oleh Darul Nafis, dkk, pada Gugatan' perkaraNo.18/Pdt.G/2016/PN.Kag yang ternyata tumpang tindih dengan tanahperkara dalam gugatan aquo sertifikat an.M.Nasir sekarang ada padaPenggugat Helmy, selanjutnya diberi tanda T.I19;Foto Copy dari Foto Copy gambar atau peta tanah/lahan yang dibuatdan diklaim oleh Bustomi bin Amin Daud dkk, pada gugatan perkaraNo.18/Pdt.G/2016/PN Kag yang ternyata tumpang tindin
    Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Kag.bersinggungan atau tumpang tindin dengan SHGU No. 1 tahun 1995 milikTergugat II yang diterbitkan lebih dahulu.Penggugat tidak memiliki legal stending untuk melakukan gugatan.Dasar kepemilikan Penggugat, dari MINASIR ke Penggugat berdasarkanAkta Jual Bell, Sampai dengan gugatan diajukan, Penggugat mendalilkanmasih atas nama M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/Pdt/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — Ny. SUTILAH als. USREK als. Ny. IRAN HADISUNARTO, DKK., ;LEMBAGA PENDIDIKAN PERKEBUNAN (LPP) YOGYAKARTA dahulu bernama AKADEMI GULA NEGARA (AGN) Yogyakarta
25 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian Para Penggugat/PemohonKasasi melakukan penelusuran lebih dalam dan diperolehlah data yangmenunjukkan adanya peralihan yang janggal dari Hardjowijono kepada R.Sukarsono sehingga terjadi tumpang tindin bahkan hilangnyatanah.Seharusnya luas tanah yang ditinggalkan oleh Hardjowijono lebih besar darisisa tanah seperti yang tertera didalam Letter C Nomor 428, apalagiHardjowijono sampai dengan meninggal tidak pernah mengatakan bahwapernah menjual tanah kepada R.
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 09-04-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Ngb
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
CH MIKIN
Tergugat:
PT. PILAR WANAPERSADA
Turut Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN LAMANDAU
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMANDAU
126 — 100
  • Tidak terdapat tumpang tindin Hak Atas Tanahg. Data Yuridis atau data Fisik yang diperoleh adalah benar,atauh. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat hukumadministratif.5.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 29-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 407/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 8 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat : SLAMET SISWOSUHARJO Diwakili Oleh : SLAMET SISWOSUHARJO
Terbanding/Penggugat : Pemerintah Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Klaten
95 — 54
  • Bahwa gugatan Penggugat terjadi tumpang tindin yangjustru mengakibatkan buyarnya atau tidak jelasnya gugatanyaitu digabungnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum danPembatalan Sertifikat.Hal ini mempunyai konsekwensi putusan pengadilan, sehinggagugatan yang demikian tersebut adalah kabur dan tidak Jjelas.apakah gugatan Penggugat adalah gugatan PerbuatanMelawan Hukum atau Pembatalan sertifikat?
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 212/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 24 Juni 2021 — Pembanding/Tergugat II : Jumiyati
Terbanding/Penggugat : MUJIYONO
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny. Amini
Terbanding/Turut Tergugat II : Ny. Hindun
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Salatiga
Turut Terbanding/Tergugat I : NY JUMILAH
23 — 23
  • Dimana sertifikat baru tersebut akanbertumpang tindin dengan SHM No. 351 yang dikuasai olen ParaTergugat; Bahwa uraian tersebut telah cukup menjelaskanbahwa gugatan Penggugat kabur dan membingungkan, serta tidakdapat dilaksanakan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-10-2007 — Upload : 14-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 885 K/Pdt/2007
Tanggal 24 Oktober 2007 — SUHELI, VS. TEDDY SUPRIYATNA
78 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini menimbulkan kerancuan dantumpang tindin suatu obyek tanah yang ditetapkan dalam SK tersebut.
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 30-08-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 91/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 22 September 2021 — Pembanding/Penggugat : HERRY N. SUMAMPOW
Terbanding/Tergugat I : P.T. ANDALAN TEKNO KORINDO
Terbanding/Tergugat II : AGUS
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI
81 — 24
  • Bahwa selain itu Tergugat juga melakukan upaya konfirmasi, klarifikasikepada pihak terkait termasuk kepada pemerintah setempat dan juga instansiyang berkompeten dalam bidang pertanahan yaitu Kantor Pertanahan KotaKendari tentang beberapa hal seperti apakah bidang tanah tersebut tidaksedang dalam sengketa dengan pihak manapun, tidak sedang berada dalamstatus sitaan, tidak menjadi agunan baik pada lembaga perbankan maupunlembaga keuangan lainnya, serta tidak tumpang tindin dengan sertifikatlainnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-10-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2211 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — NAZMIAH SOMAD, DKK VS HERAWATI (HENG SOK KHENG), DK
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan Nomor 18 tertanggal 17 Desember 1965;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 16 tertanggal 11 Desember 1965dan Nomor 18 tertanggal 17 Desember 1965 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, adalah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum:;Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh KepalaKampung Pasir Putih Kotapradja Djambi tanggal 20 Maret 1959 milikTergugat Rekonvensi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidaktumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 11-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 615 K/TUN/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — AHMAD MIPON VS I. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)., II. PT. PANTAI BARELANG INDAH DAN PT. LAUT INTAN PERMATA;
64 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asas Kecermatan;Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan, Tergugat telah pulamenjalankan Asas Kecermatan terbukti dengan telah diperiksasecara cermat dan teliti seluruh persyaratan pengajuan permohonanoleh Tergugat Il Intervensi dan telah pula dilakukan pengukuranlokasi sehingga ditemukan fakta bahwa alokasi yang diberikankepada Tergugat Il Intervensi tidak tumpang tindin dengan pihakmanapun termasuk Penggugat dan PT. Lautan Intan Permata.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 25/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 5 Februari 2021 — Penggugat:
PT. TRIPLE EIGHT ENERGY
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
291 — 400
  • Triple EightEnergy tumpang tindin dengan wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk atau tidak;Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL Bahwa setelah tahun 2013 Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan IUPPT.