Ditemukan 91944 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-08-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 115/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 19 September 2019 — Pembanding/Penggugat : Hj. Misbahunnisya Diwakili Oleh : Christi Permana, S.H
Terbanding/Tergugat I : Hj. Rusdiana
Terbanding/Tergugat II : Fachrul Rozy
6326
  • Bahwa terhadap Dalil Penggugat pada halaman 3 dan halaman 4 harusditolak, dan Para Tergugat memberikan alasan dengan perhitungan sebagaiberikut:4.1.4.2.Pinjaman:1. Bulan Februari 2013 Pinjam sebesar Rp. 142.000.000 (SeratusEmpat Puluh Dua Juta); untuk pembayaran hutang pada BankMega wati;2. Bulan Februari 2013, Pinjam Rp.88.000.000; (Delapan PuluhDelapan Juta);3. Jumlan hutang Rp.142.000.000 + +#42Rp.88.000.000 =Rp.230.000.000;Pembayaran:1.
    Oleh karenapertimbangan dan perhitungan tersebut tidak didukung dengan alatbukti maka pertimbangan dan perhitungan tersebut harus dibatalkan;Pembayaran 20 (dua puluh) bulan @ Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);sebanyak Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah); pertimbangantersebut juga keliru oleh karena tidak didukung dengan alat bukti. darialat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding, tidak ada yangmembuktikan adanya pembayaran sebesar Rp.40.000.000, (empatpuluh juta rupiah) atau. pembayaran 20
    Oleh karena pertimbangan danperhitungan tersebut tidak didukung dengan alat bukti makapertimbangan dan perhitungan tersebut harus dibatalkan; Bahwa Para Terbanding / Para Tergugat sampai saat ini Sudah 6(enam) tahun belum pernah membayar pinjaman (Rp.142.000.000,)tersebut kepada Pembanding/Penggugat, dan memang komitmenawalnya hutang tersebut pengembaliannya tidak boleh dicicil,melainkan dibayar sekaligus.
    Sehingga perhitungan yang wajar adalah sebagai berikut : Utang pokok Rp. 142.000.000. Bunga dari Maret 2013 s.d Maret 2019 Rp. 51.120.000, (+)Jumlah hutang Para Tergugat /Maret 2019 Rp. 193.120.000, Keuntungan yang sudah diterima Rp. 40.000.000, ()Sisa hutang Para Tergugat Rp.153.120.000,6.
    Bahwa perhitungan bunga tersebut di atas, masih merupakan bagian daridalil posita dan petitum gugatan Penggugat mengenai permintaankeuntungan atau konpensasi dari penggunaan uang tunai Penggugat olehPara Tergugat, yang dalam gugatan didalilkan sebagai sewa rumah jaminansebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) untuk setiap bulan.
Putus : 09-12-2009 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN RENGAT Nomor 377/Pid.B/2009/PN.RGT
Tanggal 9 Desember 2009 — FIRMAN GULTOM Bin J. GULTOM, DKK
1017
  • Namunapabila masingmasing pemain memiliki kartu remi terakhir yang sudah dianggap matimaka selanjutnya dilakukan perhitungan, pemain yang mempunyai nilai terkecil yangdianggap menang.
    Namun apabila masing masing pemain memiliki kartu remiterakhir yang sudah dianggap mati maka selanjutnya dilakukan perhitungan, pemainyang mempunyai nilai terkecil yang dianggap menang.Bahwa ketentuan dan kesepakatan dari para pemain adalah apabila pemain yang kalahharus membayar uang kepada pemain yang dinyatakan menang sesuai dengan urutankekalahan (dari nilai kartu terkecil hingga nilai kartu terbesar) yaitu kalah nomor urut 1membayar uang sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah), kalah nomor urut 2
    Namun apabila masingmasing pemain memiliki kartu remiterakhir yang sudah dianggap mati maka selanjutnya dilakukan perhitungan, pemainyang mempunyai nilai terkecil yang dianggap menang.Bahwa ketentuan dan kesepakatan dari para pemain adalah apabila pemain yang kalahharus membayar uang kepada pemain yang dinyatakan menang sesuai dengan urutankekalahan (dari nilai kartu terkecil hingga nilai kartu terbesar) yaitu kalah nomor urut 1membayar uang sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah), kalah nomor urut 2
Putus : 22-12-2011 — Upload : 23-04-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 855/Pid.B/2011/PN.Bgl
Tanggal 22 Desember 2011 — SAIFULLAH Bin SIRAT
243
  • NURSIMAN ;Bahwa, setelah di cek kayu tersebut berjumlah 119 batang dengan diameter 4cm s/d 19 cm;Bahwa, masyarakat boleh mengambil kayu jati dari Hutan Perhutani asalkanada SKSHH ( Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ) ;Bahwa, kayu jati bisa ditebang kalau sudah berumur 40 tahun dengandiameter 30 cm ;Bahwa, jumlah kerugian yang dialami oleh Perhutani sekitar Rp. 14.326.000,sesuai dengan perhitungan Perhutani dari barang/kayu yang dibawa oleh paraterdakwa, kalau perhitungan barang/kayu yang hilang
    NURSIMAN ;Bahwa, setelah di cek kayu tersebut berjumlah 119 batang dengandiameter 4 cm s/d 19cm ;Bahwa, masyarakat boleh mengambil kayu jati dari Hutan Perhutaniasalkan ada SKSHH ( Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ) ;Bahwa, kayu jati bisa ditebang kalau sudah berumur 40 tahundengan diameter 30 cm ;Bahwa, jumlah kerugian yang dialami oleh Perhutani sekitar Rp.14.326.000, sesuai dengan perhitungan Perhutani dari barang/kayuyang dibawa oleh para terdakwa, kalau perhitungan barang/kayuyang hilang
Putus : 04-10-2012 — Upload : 27-05-2013
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 295/PID.B/2012/PN.BJN
Tanggal 4 Oktober 2012 — MOH. TOHA bin DASAR.
114
  • lembar kartu remi sedang sisa kartu ditaruhditengah, seianjutnya bandar rnengambil kartu dari bawah kemudian dicocokkanangka atau gambarnya dengan kartu yang ditangan, yang tidak cocok dibuangdemikian seterusnya sarnpai ada pemenangnya, dan jika pemain kartu ditangannyacocok semua dan didapat dari mengambil sendiri maka dikatakan menang NJIT,jika kartu yang cocak didapat dari mengambil dari kartu buangan lawan dikatakanmenang NGEREM dan jika tidak ada yang menang NJIT atau NGEREM makadilakukan perhitungan
    lembar kartu remi sedang sisa kartu ditaruh ditengah, selanjutnya bandarmengambil kartu dari bawah kemudian dieoeokkan angka atau gambarnya dengankartu yang ditangan, yang tidak cocok dibuang demikian seterusnya sampai adapemenangnya, dan jika pemain kartu ditangannya cocok semua dan didapat dari15mengambil sendiri maka dikatakan menang NJIT, jika kartu yang cocok didapat darimengambil dari kartu buangan lawan dikatakan menang NGEREM dan jika tidak adayang menang NJIT atau NGEREM maka dilakukan perhitungan
Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 K/PDT.SUS/2010
ENNY D.AGUSTIEN; PT. CENTRAL TIMUR
2625 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.149 K/Pdt.Sus/2010ketentuan Pasal 167 ayat (5) UU No.13 Tahun 2003, maka Penggugat berhakmendapat uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), UangPenghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan UangPenggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003,dengan perhitungan sebagai berikut :1. Uang Pesangon 2 x 9x Rp. 2.187.500, = Rp.39.375.000.2. Uang Penghargaan Masa Kerja1 x 5 x Rp.2.187.500, = Rp.10.937.500.3.
    Dalam hal penghasilan pekerja/ouruhdibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilansebulan adalah sama dengan 30 hari penghasilan sehari;Bahwa bardasarkan bukti tersebut di atas, maka untukmenghitung hakhak Pemohon Kasasi atas Pemutusan HubunganKerja karena Usia Pensiun sesuai ketentuan pasal 167 ayat 5 UUNo.13 Tahun 2003, untuk menghitung uang Pesangon, uangPenghargaan masa kerja dan uang Penggantian hak adalahberdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UUNo.13 Tahun
    T3 dan T5diketahui bahwa selain upah pokok, Penggugat juga menerimapembayaran yang didasarkan atas jumlah kehadiran, sehinggaberdasarkan ketentuan di atas termasuk dalam pengertian tunjangantidak tetap ;Menimbang, bahwa pasal 157 Undangundang Nomor 13 Tahun2003, tentang ketenagakerjaan menentukan bahwa komponen upahyang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon uangPenghargaan masa kerja dan uang Penggantian hak, terdiri dari upahPokok dan tunjangan tetap ;Hal. 9 dari 13 hal. Put.
    BUKTITRANSFER TERSEBUT TIDAK ADA MENYEBUT UNTUK MEMBAYARHAKHAK PEMOHON KASASI DARI TERMOHON KASASI, MAKA BUKTITERSEBUT TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI OLEH KARENA:1.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No.2 Tahun 2004,tentang PPHI yang menyatakan, Dalam hal musyawarah sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian,maka dibuat perjanjian kerja bersama yang ditandatangani para pihak,oleh karena pada tanggal 30 Juni 2008, dalam perundingan Bipartitbelum sempat dilakukan perhitungan
Register : 02-05-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 B/PK/PJK/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ALASKA INTI CEMERLANG;
4924 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38647/PP/M.XIll/15/2012, tanggal 12 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:1.Bahwa perhitungan
    Bahwa perhitungan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan Nomor :00005/406/08/418/10 tanggal 14 April 2010 untuk Tahun Pajak 2008 adalahsebagai berikut : NO URAIAN JUMLAH RUPIAH MENURUTPKP FISKUS KOREKSI!1. Peredaran Usaha 58.281 .264.952 59.974.668.307 1.693.403.3552. Harga Pokok Penjualan 55.686.684.178 54.637.249.597 1.049.434.5813. Laba Bruto (12) 2.594.580.774 5.337.418.710 2.742.837.9364. Biaya Usaha 4.779.025.029 4.519.575.430 259.449.5995.
    Perhitungan Pajak Yang Sebenarnya adalah sebagai berikut : TotalUraianRpPenghasilan Netto 1.204.573.683Kompensasi Kerugian 806.216.44 1Penghasilan Kena Pajak 398.357.242PPh. Terutang 102.007.100Kredit Pajak 426.275.508 Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor243/B/PK/PJK/2014 PPh. Kurang (Lebih) Bayar (324.268.408)Sanksi Administrasi 0Jumlah PPh.
    Pasar Kemis RT.003/001 PasarKemis, Tangerang, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut : Penghasilan Neto ......cccccssssccscsesssseseseseeecesssseeeseseeeeesecseseseeneneceeeens Rp 826.422.508,00Kompensasi Kerugian ......cceccccceesescseesescseseeseeseseeceeseseeeeeseseseeeees Rp 806.216.441,00Penghasilan Kena Pajak ......cccccccscsessssesesesceeetesseeeseseeeeetesenesseaeees Rp 20.206.067,00PPh Terutang o....cccccccccssssesececcsesesseseseseseeeeeecseseseseeeeeeecseseaeseeeeeees Rp 2.020.600,00Kredit
Register : 06-06-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 28 Februari 2019 — PT. FREEPORT INDONESIA >< EVA SUSANTI HANDOYO, DKK
211127
  • BonusBonus1. bonusbonus dalam waktu dekat completion Bonus yang dialokasikan untuk paruh ke2 2016 akandibayarkan selambatlambatnya pada akhir Pebruari, dalamformulasi perhitungan saat ini; bonus PIAP tahun 2016 untuk grade 46 sedang ditinjau danPenggugat mengantisipasi pembayarannya pada 28 Pebruari2017.2. bonusbonus mendatang bonus Completion, bonus PBA, bonus KPI, bonus Produktifitas danbonus Insentif Non Rotasi akan tetap dibayarkan sesuai denganformula perhitungan yang berlaku.
    pesangon ParaTergugat sebagai berikut:(Total Perhitungan Kotor sesuai Pasal 164 Ayat 3 UU No. 13/2003dikurangi Dana pensiun PT Freeport Indonesiadan ProgramKesejahteraan Pekerja = selisih yang dibayar Penggugat)Halaman 13 Putusan Nomor 170/Pdt.
    Petitum Gugatan adalah perhitungan, pembayaran PHK sesuai Pasal 164 ayat 3 tersebut, dan (c).
    pesangon Para Tergugat sebagaiberikut :(Total Perhitungan sesuai Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13/2003dikurangi Dana pensiun PT Freeport Indonesia dan Program KesejahteraanPekerja = selisih yang dibayar Penggugat) : Total Perhitungan Saldo Per 1 JanSesuai Psl 164 2019 Dana PensiunSaldo Per 24 Jan 2019 ProgramNo Nama Penggugat ayat (a) Ou PT Freeport . a Jumlah13/2003 Indoensia Kesejahteraan(Rp) (Rp) Pekerja (Rp) Halaman 78 Putusan Nomor 170/Padt.
    Freeport Indoensia dan saldo programKesejahteraan Pekerja sebagai berikut: Total Perhitungan Saldo Per 1 Jan Saldo Per 24 Jansesuai Ps! 164 2019 Dana Pensiun2019 ProgramNo Nama Penggugat ayanys) UL Bt.
Register : 08-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 546 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TECHNOPIA JAKARTA;
5539 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memenuhi syarat berdasarkan Pasal 36 ayat (4) UndangUndangPengadilan Pajak;Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuan SuratBanding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telahdisyaratkan oleh undangundang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan(2), dan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima olehPengadilan Pajak;PERHITUNGAN
    KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN KEBERATANBahwa perhitungan menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut : Uraian isesual SKPKB) Ditambah/ Dikurangi Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 181.617.490 (5.736.500) 175.880.990Sanksi Bunga 50.852.897 (1.606.220) 49.246. 677Sanksi Kenaikan Jmlh PPN yg masih harus (lebih) dibayar 232.470.387 (7.342.720) 225.127 .667 Koreksi TerbandingBahwa Berikut adalah rincian koreksi yang dipertahankan berdasarkanKeputusan Keberatan :1.
    Alasan BandingKoreksi atas DPP PPN sebesar Rp 1.706.120.496,00Koreksi atas margin penjualan kepada afiliasi sebesar Rp 1.650.917.046,00Alasan KoreksiBahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP), Terbanding beranggapan bahwa penjualan kepada PT TechnopiaLever merupakan penjualan kepada related party, oleh karena itu Terbandingmenghitung ulang penjualan kepada PT Technopia Lever dengan margin sesuaidengan margin PT Technopia Lever kepada main distributor yaitu 25%;Perhitungan
    Perhitungan harga wajar dengan metode inidilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajarkepada biaya produksi;Data persentase laba kotor wajar dapat diperoleh dari: Penjualan kepada pihak ketiga yang independen daripenjual yang juga melakukan penjualan terhadapafiliasinya;* Penjualan oleh pihakpihak yang independen;Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 546/B/PK/PJK/20179."
    Bahwadikarenakan dalam Lampiran khusus 3A SPT TahunanPPhMasa Pajak April 2007, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak mencantumkan bagaimanacara perhitungan dalam rangka hubungan istimewa makasesuai dengan kuasa Pasal 18 ayat (3) UndangUndang PPh,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menentukan kembali besarnya penghasilan sesuai dengan nilaiyang wajar dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhihubungan istimewa.
Putus : 30-05-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto
Tanggal 30 Mei 2016 — - NILDA TANTU sebagai Penggugat LAWAN - PIMPINAN PT. MULTI NABATI SULAWESI UNIT MALEO sebagai Tergugat
9811
  • Rp.113.867.078 = Rp.17.080.061Akumulasi Penggantian Hak adalah a+b= Rp. 22.156.557 + Rp.17.080.061 = Rp. 39.236.618Maka Total Pesangon yang harus dibayar perusahaan kepada Pekerja adalah14+2+3= Rp. 78.831.054 + Rp.53.036.024 + Rp. 39.236.618= Rp. 153.103.696Terbilang Seratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Ribu Enam RatusSembilan Puluh Enam Rupiah.4 Agar kedua belah pihak tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sesuaidengan Pasal 155 ayat 2 Undangundang No.13 Tahun 2003.11 Bahwa sesuai dengan perhitungan
    / Penjumlahan dalam menetapkan upah sebagai dasar penetapanupah perbulan adalah SALAH sebab Penggugat menetapkan jumlah upahperbulan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah sebesar Rp.4.484.503,sementara hasil penjumlahan rincian upah sebulan yang diajukan Penggugatadalah Rp.4.290.903.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU No.13 tentangketenagakerjaan bahwa komponen upah yang digunakan sebagai dasarperhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uangpenggantian hak adalah
    8 Bahwa dalil Penggugat pada butir (8) dan (9) benar membingungkan dan patutditolak sebab sebagaimana diuraikan Tergugat pada butir (6) dan (7) diatas,seyogyanya Pegawai Perantara Disnaker Pohuwato di Marisa tidak menerimapermohonan mediasi sebab PHK dilakukan oleh Tergugat sesuai ketentuanbahwa sebelum di PHK sudah dirundingkan lebih dahulu, dan dalamperundingan Penggugat mengakui menggelapkan uang Tergugat dan bersediamembayar kerugian tersebut ;9 Bahwa tuntutan Penggugat yang didasarkan pada perhitungan
    Bahwabilamana Ternyata secara Hukum Penggugat dinyatakan tidak bersalahmaka Tergugat akan membayar hak pesangon dan lain lain sesuai ketentuanperundangan yang berlaku) ;Bahwa dasar perhitungan pesangon yang didasarkan pada upah bulananPenggugat adalah membingungkan / rancu kemudian dasar perhitunganpenghargaan masa kerja dua kali ketentuan, pertanyaannya ketentuan mana?
    uang pesangon;Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam Posita pada butir (3) dimanaPenggugat menetapkan upah sebulan sebesar Rp.4.484.503, (empat juta empat ratusdelapan puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah) sebagai dasar perhitungan pesangonsementara hasil penjumlahan rincian upah sebulan dalam butir (3) yang diajukanPenggugat adalah sebesar Rp.4.484.903, (empat juta empat ratus delapan puluh empatribu sembilan ratus tiga rupiah) sedangkan pada butir (3) huruf (b), sedangkan jumlahkomponen upah
Register : 02-05-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PA MEDAN Nomor 1107/Pdt.G/2018/PA.Mdn
Tanggal 19 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
201
  • Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pengasuhan,pendidikan, keperluan seharihari, jajan, ongkos, pakaian dan obatobatan dengan perhitungan sebagai berikut:4.1. Tingkat taman kanakkanak/ Raudatul Adfal diperhitungkansebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) sampai dengantamat/ selesai;4.2. Tingkat Sekolah Dasar/ Ibtidaiah diperhitungkan sebesarRp35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) sampai denga tamat/selesai;4.3.
    Tingkat Pendidikan Strata Satu (S1) Penggugat Rekonvensiberkeinginan agar anak Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi menjadi seorang dokter untuk biaya pendidikandiperhitungkan sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah)sampai dengan tamat/ selesai;Sehingga dari perincian tersebut diperhitungkan untuk biayapengasuhan, pendidikan, keperluan seharihari, jajan, ongkos, pakaiandan obatobatan dengan perhitungan sebesar Rp680.000.000, (enamratus delapan puluh juta rupiah), diserahkan/ dibayar
    Maskan berupa tempat tinggal yang layak yakni berupa: sewarumah selama3 Tahun dengan perhitungan 3 Tahun XRp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)= Rp60.000.000, (enampuluh juta rupiah);3. Kiswah berupa pakaian dan perhiasan sebesar Rp20.000.000,(dua puluh juta rupiah);4. Mutah berupa uang kasih sayang sebesar Rp50.000.000, (Seratusjuta rupiah);5.
    yang tidak jelas, disamping perhitungan tersebut berupaharapan yang belum tentu akan dilalui anak yang saat ini masih berusia 2tahun dan belum tentu juga Tergugat Rekonvensi masih hidup di masa yangdituntut oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu saat anak masuk TK, SD, SLTP,SLTA, Perguruan Tinggi bahkan masuk fakultas kedokteran sehingga menjadikewajibannya.
    Oleh karena itu perhitungan tersebut tidak terbukti berdasarkanfakta, sehingga besarnya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikannafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akandipertimbangkan sendiri oleh majelis hakim;Menimbang, bahwa untuk nafkah anak sebesar anak PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini sudah cukup ditentukansebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) satu bulan di luar keperluankesehatan dan biaya insidental lainnya dan jumlah tersebut tidak
Register : 08-12-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PT JAMBI Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB
Tanggal 31 Januari 2017 — EPI SURYADI, S.E.;
13643
  • Jembar Surat permintaan penerbitan SP2DLS nomor:900/1046/BM/2014 tanggal 10 Nopember 2014Satu Jembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 672/SPMLS/BM/DPU/2014 tanggal 10 Nopember 2014Satu. lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERAKab.Sarolangun tanggal 10 Nopember 2014Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 10November 2014Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan PungutanPajak 3 % tanggal 10 Nopember 2014Satu lIembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa
    Jembar Surat permmntaan penerbitan SP2DLS Nomor:900/1520/BM/2014 tanggal 19 Desember 2014Satu Jembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 974/SPMLS/BM/DPU/2014 tanggal 19 desember 2014Satu. lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERAKab.Sarolangun tanggal 19 Desember 2014Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 19Desember 2014Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan PungutanPajak 3 % tanggal 19 Desember 2014Satu lIembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa
    Satu lJembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan PungutanPajak 3 % tanggal 19 Desember 2014. Satu Jembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa PenggunaAnggaran tanggal 19 Desember 2014. Satu Jembar Surat Pernyataan Kelengkapan DokumenLS (JaminanPemeliharaan) tanggal 19 Desember 2014. Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) Dinas PU dan PERA tanggal 19 Desember 2014.
    Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 10Nov 2014 Satu Jembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan PungutanPajak 3 % tanggal 10 Nopember 2014 Satu lJembar Surat Peryataan Tanggung Jawab Kuasa PenggunaAnggaran tanggal 10 Nopember 2014 Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen LS (Termyn)tanggal 10 Nopember 2014 Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) Dinas PU dan PERA tanggal 10 Nopember 2014 Satu lembar Surat Nota Dinas dari
    JMBSatu Jembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 974/SPMLS/BM/DPU/2014 tanggal 19 desember 2014Satu. lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERAKab.Sarolangun tanggal 19 Desember 2014Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 19Des 2014Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan PungutanPajak 3 % tanggal 19 Desember 2014Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa PenggunaAnggaran tanggal 19 Desember 2014Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen
Register : 03-06-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASIA KIMINDO PRIMA;
5360 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asia KimindoPrima, NPWP: 01.769.920.8072.000, Jenis Usaha: Perdagangan BahanKimia, beralamat di Jalan Teluk Betung Nomor 36, Kebon Melati, JakartaPusat, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto Rp.1.068.735.126,00Penghasilan Kena Pajak Rp.1.068.735.126,00Pajak Penghasilan Terutang :10% x Rp.50.000.000,00 =Rp. 5.000.000,0015% x Rp.50.000.000,00 =Rp. 7.500.000,0030% x Rp.968.735.000,00 = Rp.290.620.500,00Jumlah Pajak Penghasilan terutang
    Harga PokokPenjualan yang disampaikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),perhitungan Harga Pokok Penjualan atas barang yangdikirim tidak mengikuti metode FIFO tetapiberdasarkan harga beli riil berdasarkan lokasi gudangterdekat dengan lokasi pengiriman.f.
    Putusan Nomor 724/B/PK/PJK/2016General Ledger Persediaan tidak menunjukkan jumlahkuantitas barang keluar; metode pencatatan persediaan berdasarkan auditreport adalah FIFO, di mana pembebanan HargaPokok Penjualan berdasarkan urutan barang diterima.Namun menurut data perhitungan Harga PokokPenjualan yang disampaikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding),perhitungan Harga Pokok Penjualan atas barang yangdikirim tidak mengikuti metode FIFO tetapiberdasarkan harga beli riil berdasarkan
    Bahwa untuk perhitungan Harga Pokok Penjualanmenurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksiHalaman 20 dari 49 halaman. Putusan Nomor 724/B/PK/PJK/2016Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)adalah sudah tepat, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan laporan auditor independen,pengakuan pendapatan dan beban diakui pada saatterjadinya (accrual basis).
    Dengan demikian, atas barang yang telah dikirimdi tahun 2008 dan diakui oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) sebagaipendapatan tahun 2008, telah diperhitungkan HargaPokok Penjualannya dalam perhitungan Harga PokokPenjualan di tahun 2008 karena persediaan akhir per31 Desember 2008 sudah memperhitungkan barangyang dikirim tahun 2008;Bahwa menurut keterangan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding), saldo persediaanakhir yang tercantum dalam neraca per 31 Desember2008
Register : 28-01-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 8/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
AGUS ALWI
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TENGAH
11580
  • Bahwa Pemilihan Kepala Desa Wajageseng telah diselenggarakan sesualjadwal yang telah ditetapkan Tergugat yaitu pada hari Rabu tanggal 24Oktober 2018 dan proses pemilihan telah berjalan dengan tertib dan lancar.Namun demikian setelah pemungutan suara dinyatakan selesai dan ditutupyang kemudian dilanjutkan dengan tahap perhitungan surat suara, ketika itupula di beberapa TPS mulai terjadi ketidaksetabilan yang disebabkan olehtidak seragamnya pemahaman bagi Kelompok Penyelenggara PemungutanSuara (KPPS
    Bahwa di TPS VI, VII serta di TPS VIIl Dusun Peseng misalnya kertassuara yang tercoblos tembus simetris semula oleh pihak KelompokPenyelenggara Pemungutan Suara( KPPS ) dinyatakan sebagai surat suarasah, sehingga setelah perhitungan surat suara di TPS VI, VII dan TPS VIIIDusun Peseng selesai dilakukan dengan hasil perhitungan suara sebagaiberkut:3.1.
    Bahwa setelah selesainya perhitungan surat Suara di ketiga TPS di DusunPeseng sebagaimana tersebut pada posita angka 3.1, 3.2 dan 3.3 di atas,kemudian Panitia Pemilihan menganulir apa yang telah dilaksanakan KPPS diketiga TPS Dusun Peseng tersebut dengan mengatakan, bahwa surat suarayang tercoblos tembus simetris dinyatakan sebagai surat Suara yang tidak sahatau batal dan sebagai konskwensinya di ketiga TPS yang ada di DusunPeseng harus melakukan perhitungan surat suara ulang.
    Sebagai akibatdilakukannya perhitungan surat suara ulang di ketiga TPS di Dusun Pesengtersebut, maka telah terjadi perubahan jumlah perolehan suara kepadakeempat Calon Kepala Desa Wajageseng yaitu:5.1.
    Surat keberatan Penggugat tersebut ternyata tidakmendapat tanggapan dari Panitia Pemilihan untuk menyelesaikan keberatanPenggugat tersebut akan tetapi justeru Panitia Pemilihan pada tanggal 24Oktober 2018 telah melayangkan surat undangan kepada Calon Kepala DesaWajageseng termasuk kepada Penggugat, Ketua dan anggota KPPS, semuasaksi dan Ketua dan Anggota BPD Desa Wajageseng untuk menghadiri rapatpleno rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat TPS di Desa pada hari Kamistanggal 25 Oktober 2018.
Putus : 29-03-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256/B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KARYA SEJAHTERA MOTOR
5334 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Prasyarat Pembayaran 50% Banding;Bahwa atas Pajak yang terhutang atas Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP50/WPJ.08/2014 tanggal 24 Januari 2014, PPN Masa April 2009 atasSKPKB Nomor: 00042/207/09/402/12 tanggal 30 Oktober 2012, PemohonBanding telah membayar 50% atas hutang pajak tersebut, sebagaiPrasyarat Formal Banding;Aspek Material;Bahwa adapun perhitungan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama TangerangBarat adalah sebagai berikut:Jumlah Penyerahan yang kena PPN Rp 12.818.726.186,00PPN yang harus
    Jumlah perhitungan PPN Kurang / Lebih Bayar (Rp 292.888.690,00)d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 292.888.690,00e. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00f. Sanksi administrasi Rp 0,00g.
    Penerimaan Uang Muka (downpayment):> Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Mio: Uang Muka (down payment) Rp 2,000,000.00Nota Kredit Diskon Channel!
    Rp 600,000.00 Diskon Kredit Leasing Rp 200 000.00R 300,000.00)Terima Kas Rp 1,200,000.00 > Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Vixion: Uang Muka (down payment) Rp 9,000,000.00Nota Kredit Diskon Channel!
    Kas Masuk Saat Penagihan Ke PerusahaanPembiayaan/Leasing;+ Perhitungan penagihan kepada perusahaanpembiayaan/leasing atas pembelian sepeda motor Yamaha Mio:Harga Motor Off The Road Rp 10,638,500.00Biaya Pengurusan SuratSurat Rp 1,646,500.00Harga Motor On The Road Rp 12,285,000.00Uang Muka (down payment) Ri 2,000,000.00)Rp 10,285,000.00Ditambah Leasing Member Insetive Rp 450,000.00 Pengganti Diskon Kredit Leasing Rp 200. 000.00Penerimaan Kas Bank Transfer Dari Leasing Rp 10,935,000.00 + = Perhitungan
Register : 08-12-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 11-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 14/PID.TPK/2016/PT JMB
Tanggal 31 Januari 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Epi Suryadi , SE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YUSEP ADHIYANA, SH
9230
  • Agustus 2014 Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 19Agustus 2014 Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 258/SPMLS/BM/DPU/2014 tanggal 19 Agustus 2014 Satu lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERAKab.Sarolangun tanggal 19 Agustus 2014 Satu lembar Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kuasa PenggunaAnggaran tanggal 19 Agustus 2014 Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen LS (uang muka)tanggal 19 Agustus 2014 Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan
    /1.03.01.04/LSBJ/2014 tanggal 11 Nopember 2014 sebesar Rp.928.051.016,00, denganperincian sbb :Satu. lembar Surat permintaan penerbitan SP2DLS nomor:900/1046/BM/2014 tanggal 10 Nopember 2014Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 672/SPMLS/BM/DPU/2014 tanggal 10 Nopember 2014Satu. lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERAKab.Sarolangun tanggal 10 Nopember 2014Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 10November 2014Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan
    Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 19Desember 2014 Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan PungutanPajak 3 % tanggal 19 Desember 2014 Satu lembar Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kuasa PenggunaAnggaran tanggal 19 Desember 2014 Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen LS (Termijn)tanggal 19 Desember 2014; Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) Dinas PU dan PERA tanggal 19 Desember 2014 Satu lembar Surat Nota Dinas
    JMBSatu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 974/SPMLS/BM/DPU/2014 tanggal 19 desember 2014Satu. lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERAKab.Sarolangun tanggal 19 Desember 2014Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 19Desember 2014Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan PungutanPajak 3 % tanggal 19 Desember 2014Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa PenggunaAnggaran tanggal 19 Desember 2014Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen
    Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan PungutanPajak 3 % tanggal 19 Desember 2014. Satu lembar Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kuasa PenggunaAnggaran tanggal 19 Desember 2014. Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan DokumenLS (JaminanPemeliharaan) tanggal 19 Desember 2014. Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) Dinas PU dan PERA tanggal 19 Desember 2014.
Putus : 17-12-2014 — Upload : 25-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 17 Desember 2014 — Ir. H. MUHAMMAD SUKRI
4711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KENCANA KARYA MANDIRI terdapat kerugian negaradengan perhitungan sebagai berikut : NOURAIAN PENYIMPANGAN JUMLAH (RP) Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut Mangin Kabupaten Kapuas Huku tahun 2004 Pekerjaan goronggorong fiktif 9.664.477,28 Pemasangan batu kepala goronggorong fiktif 2.040. 132,58 Hal. 11 dari 58 hal. Put.
    ,pada saat pelaksanaan audit investigatif dalam menghitung kerugiankeuangan Negara tidaklah mengadakan perhitungan sebagaimanamestinya, berdasarkan akan temuan lapangan atau pemeriksaan fisiksesual dengan temuan lapangan pada tanggal 89 November 2008,tetapi saksi ahli hanya menyalin terhadap perhitungan anggaran yangdibuat oleh pihak Kepolisian (mohon dilihat hasil audit investigatif BPKPyang diserahkan pada Jaksa Penuntut Umum yang tertuang dalamdakwaan primair dan Jaksa Penuntut Umum halaman 16
    (Ahli Hukum Pidana) yangdimintakan oleh Pemohon PK akan Pendapat Hukumnya menyatakan :BPKP harus melakukan audit sendiri baik berupa pemeriksaan fisikpekerjaan, maupun perhitungan biaya dan bestek. Penyidik cukupmemberikan informasi, di mana letak pekerjaan itu, berapa besar biayayang ditenderkan dan besteknya. BPKP harus melakukan pemeriksaansendiri dan perhitungan sendiri.
    Jadi, perhitungan BPKP menyangkutkerugian Negara tidak relevan. Negara lain seperti Malaysia, Thailanddil, dalam menuntut orang berdasarkan kerugian Negara semata sudahtidak ada (sudah tidak diberlakukan lagi).
    (mohon dilihat perhitungan awal surat Perjanjian Kontrak Kepala DinasKimpnaswil Kabupaten Kapuas Hulu dengan Direktur PT.
Register : 10-02-2016 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 13-06-2016
Putusan PTA BANDUNG Nomor 0033/Pdt.G/2016/PTA.Bdg
Tanggal 2 Maret 2016 — Pembanding VS Terbanding
208
  • keadilan, tetapi Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Bandung juga tidak dapat mengabulkan permohonanPembanding seluruhnya karena Terbanding hanya berpenghasilan terbatassebagai tenaga pengajar di sebuah Yayasan;Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sebulan minimalRp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai guru agama,sehingga Tergugat dipandang layak dan mampu memberikan mutah dannafkah iddah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandungmemandang patut menetapkan perhitungan
    nusyuz, karena itu berhak untuk mendapatnafkah iddah, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi dalam kitab Al Nasai Juz 6halaman 144 yang berbunyi :a> Jl lle bro lS 15 SLOW Sw, asaitl LolArtinya : Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri jikasuaminya memiliki atasnya hak ruju.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Tergugatpatut dihukum untuk memberikan mutah kepada Penggugat sebanyak nafkahselama 1 (satu) tahun sejumlah Rp. 48.000.000, (empat puluh delapan jutarupiah) dengan perhitungan
    No. 0033/Pdt.G/2016/PTA.Bdgnafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 12.000.000, (dua belas jutarupiah) dengan perhitungan Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) x 3 bulan;Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim TingkatPertama mengenai mutah harus diperbaiki yang semula sejumlahRp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) menjadi sejumlah Rp. 48.000.000,(empat puluh delapan juta rupiah) dan nafkah iddah yang semula sejumlahRp. 10.500.000, (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sejumlahRp
Register : 25-03-2013 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51104/PP/M.XVIB/16/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11627
  • Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (9.197.212,00) (807.677.784,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 308.326.538,00 308.326.538,004 PPN Yang Kurang Dibayar 299.129.326,00 648.754,005 Sanksi Administrasi : 0,00 0,00a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 299.129.326,00 648.754,00B.
    Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini; Memutuskan: Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding atas sengketapajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP2449/WPJ.07/2012tanggal 26 Desember 2012 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barangdan Jasa Nomor : 00156/207/07/058/11 tanggal 15 Desember 2011 Masa Pajak Juni2007 atas nama: XXX, sehingga perhitungan
    Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (307.677.784,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 308.326.538,004 PPN Yang Kurang Dibayar 648.754,005 Sanksi Administrasi : 0,00a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 648.754,00B.
Register : 26-03-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 1691/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 23 April 2019 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
80
  • Tergugat juga terlalu perhitungan dalam hal belanja sehingga untukmencukupi kebutuhan seharihari Penggugat bekerja sendiri.;. Bahwa perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebutmakin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempatkediaman bersama pamit kepada Penggugat sejak bulan November 2018 dansekarang berada dirumah orang tua Tergugat di Dusun Brumbut RT.001 RW.012 Desa Jatiagung Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;.
    Tergugat juga terlalu perhitungan dalam hal belanja sehingga untukmencukupi kebutuhan seharihari Penggugat bekerja sendiri.; Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 bulan danselama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suamiistri; Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidakberhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;Bahwa atas bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan
    Penggugatagar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 22 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisinan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat sering marahmarah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.Tergugat juga terlalu perhitungan
Register : 19-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PA JEMBER Nomor 5177/Pdt.G/2020/PA.Jr
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
183
  • Tergugat juga jarang memenuhinafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugat perhitungan sehinggaPenggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan seharihari;. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebutmakin lama makin memuncak, akhirnya Pemggugat pergi meninggalkan tempatkediaman bersama pamit kepada Tergugat sejak Mei tahun 2020 dan sekarangberada dirumah orang tua Penggugat di Jalan Tawangmangu Ill Lingk.
    Tergugat juga jarang memenuhihal. 4 dari 9 hal. salinan putusan Nomor 5177/Pdt.G/2020/PA.Jrnafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugat perhitungan sehinggaPenggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan seharihari; Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6bulan ; Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknyasuami istri; Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidakberhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari
    Tergugat juga jarang memenuhi nafkah belanja sehariharidikarenakan Tergugat perhitungan sehingga Penggugat bekerja sendiri untukmemenuhi kebutuhan seharihari;Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangandapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalildalil gugatan Penggugat,dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dariketerangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain