Ditemukan 92071 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penghitungan
perhubungan
perlidungan
peruntungan
pengitungan
perhiangan
Putus : 03-05-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 735 B/PK/Pjk/2018 Tanggal 3 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAMBANG DAMAI
142 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 735/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Tabel 3 : Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding . Terbandin PeNo. Uraian (Rp) 9 Band1 Dasar Pengenaan Pajakla. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa1. Ekspor 0 66.178)a2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiri 0 25.224a3. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut oleh pemungut PPN 0a4. Jumlah 0 91.402b.
Jumlah 0 5.9383 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0 5.938)4 Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (a3) (3.416.5 Kelebihan pajak yang sudah Dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya6 Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (34) 0 (3.416.
Putus : 11-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2070/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ANDALAS INTIAGRO LESTARI
146 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang,Jakarta Pusat, 10230, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman.
Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan: Rp 1.306.745.421,00 STP (pokok kurang bayar) Rp Dibayar dengan NPWP sendiri Rp Lainlain Rp Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.306.745.421,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (1.303.930.916,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 1.303.930.916,00PPN yang kurang dibayar Rp Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUPKenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 05-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1966 B/PK/PJK/2021 Tanggal 19 Juli 2021 — PT. DINAMIKA MULTI PRAKARSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00069/KEB/WPuJ.13/2019 tanggal 20Maret 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2013 Nomor 00064/207/13/706/18 tanggal 30 Januari 2018, atas nama: PTDinamika Multi Prakarsa, NPWP: 02.881.597.5706.001, alamat: DesaPadung Kumang, Jongkong Hilir IlSelimbau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat78765, sehingga perhitungan
Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), sehingga memberikan keputusandengan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:Jumlahz9UraianDPP atas Pen PPNnya harus t sendiri 36.146.660Keluaran harus t 3.614.666Masukan 4.583.246.470PPN 4.579.63 1.804ke masa 4.578.022.017ke masa 1.609.787Jumlah PPN Sanksi Administrasi Pasal 13 3) KUPJumlah PPN masih harus123456789 Oho.
Putus : 07-05-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 991/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 7 Mei 2018 —
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 991/B/PK/Pjk/2018PUT82826/PP/M.IIA/36/2017, tanggal 18 April 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perhitungan PPhPasal 26 Masa Pajak Oktober 2011 adalah sebagai berikut :DPP PPh Pasal 26 Rp 843.825.540PPh Terutang Rp 124.077.422Kredit Pajak Rp 124.077.422PPh Kurang Bayar Rp 0Sanksi Administrasi Bunga Rp 0Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp
Tambang Tondano Nusajaya, NPWP 01.072.091.0823.001,alamat: Desa Winuri, Winuri Likupang Timur, Minahasa Utara, SulawesiUtara, 95375, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut :DPP Rp. 843.825.540,00Halaman 2 dari 8 halaman.
Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2289/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK
lawan
PT NATARANG MINING
25 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2289/B/PK/Pjk/2018 KeteranganKeputusanKeberatan Dasar Pengenaan PajakPenyerahan EksporPenyerahan yg PPNnya harus dipungutsendiriJumlah PenyerahanDitambah/(Dikurangi)PemohonBanding Pajak Keluaran harusdipungut/dibayar sendiriyangPajak MasukandiperhitungkanJumlah perhitungan PPN kurang bayaryang dapatKelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnyab.
Ciputat Raya No. 16, Pondok Pinang,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut:DPP PPN harus di pungut/dibayar sendiri Rp. 0Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 0Rp. (5.794.862.159) +Rp. (5.794.862.159)PT. Natarang Mining,Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanPPN Kurang (Lebih) BayarHalaman 2 dari 8 halaman.
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1689/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT TRUBAINDO COAL MINING
156 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga perhitunganPPN yang masih harus dibayar menurut perhitungan Pemohon Bandinguntuk Masa Pajak April 2013 adalah Nihil dengan perincian perhitungansebagai berikut:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 07 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113393.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 18 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap
VTA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310,sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp. 37.431.472.451,Pajak Terutang Rp. 3.743.147.246,Kredit Pajak Rp. 3.743.147.246,Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp. 0,Sanksi Administrasi UU KUP Rp. 0,Jumlah Pajak yang masih harus (lebih) dibayar Rp. 0,Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2018, kKemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan
Register : 28-11-2012 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49123/PP/M.I/16/2013 Tanggal 9 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
112 — 37
112 — 37
KONT/PJK/X1I/201 2 tanggal12 November 2012, Perhitungan Hutang Pajak PPN Masa Agustus sd Desember2008 adalah NIHIL dengan DPP PPN sebesar Rp14.470.747.720,00 dan biladibandingkan dengan DPP PPN menurut Terbanding sebesar Rp51.293.335.292,00maka terdapat sengketa banding sebesar Rp 36.822.587.572,00;bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat yang menjadi sengketasejak proses keberatan sampai dengan proses banding adalah sebesar Rp36.822.587.572,00 yang terdiri atas koreksi:1) DPP PPN atas
Penjualan Aktiva Alat Berat Rp 36.793.099.042,002) DPP PPN berdasarkan pengujian arus uang/piutang Ro ss 29.488.530.00Jumlah R .822.587.572bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap masingmasing sengketa sebagaiberikut:Koreksi DPP PPN atas Penjualan Aktiva sebesar Rp 36.793.099.042,00bahwa koreksi Terbanding terhadap DPP PPN atas penjualan Aktiva Tetap sebesarRp36.793.099.042,00 didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:Uraian Jumlah RpDPP Nilai Sisa Buku Aktiva yang berada di Kalimantan 44.753.346.868,00Timur
Register : 12-02-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 B/PK/PJK/2020 Tanggal 13 Mei 2020 — PT. VITA SAMUDERA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
152 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sosial No.72,Kwamki Baru, Timika, Papua 99910, sehingga perhitungan Terbanding tetapdipertahankan;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 November 2013,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 6 Februari 2014, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Februari2014
Mohon agar permohonan peninjauan kembali dapat dikabulkanseluruhnya sehingga koreksi peredaran usaha sebesarRp.13.860.750.000, dapat dibatalkan dan mohon agar MahkamahAgung mengadili sendiri dan mengabulkan perhitungan pajak terhutangmenurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingsebagai berikut: No. Keterangan Jumlah1. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 2.127.227.5402. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 33.385.824.9783. Jumlah Penyerahan 356.513.052.5184.
Putus : 30-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 267/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANCASURYA AGRINDO
45 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) dibayar (4.548.044.237,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 4.548.777.127,004. PPN yang kurang/(lebih) dibayar 732.890,005. Sanksi Administrasi: 732.890,006.
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) dibayar (4.548.044.237,00) 2.455.967.120,00 3. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 4.548.777.127,004. PPN yang kurang/(lebih) dibayar 732.890,005. Sanksi Administrasi: 732.890,006.
Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4391/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AGRI FIRST INDONESIA
117 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan perhitungan sebagai berikut: NO. URAIAN JUMLAH (Rp)1. Jumlan PPN yang dapat diperhitungkan (9.078.360.106,00)2. Sanksi Bunga 0,003. Sanksi Kenaikan 0,004.
Dengan demikian Majelis Hakim Agungberkeyakinan dan berketetapan untuk menguatkan kembali putusana quo karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kKewenangan, prosedurdan substansi hukum yang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuurdan Preasumption iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asaskepastian hukum dan asas kecermatan karena perhitungan PajakMasukan yang dapat dikreditkan
Register : 03-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2657 B/PK/PJK/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SUMBER MAKMUR ANEKA TEHNIK;
31 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor00132/207/12/511/14 tanggal 22 April 2014, atas nama PT Sumber MakmurAneka Tehnik, NPWP 02.511.829.0511.000, dengan alamat di KawasanIndustri Terboyo Park Blok M Nomor 109 Trimulyo, Semarang, sehinggapajak dihitung kembali sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 3.225.965.000,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp 322.596.500,00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 322.596.500,00Jumlah perhitungan
Putusan Nomor 2657/B/PK/Pjk/2019perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 3.225.965.000,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 322.596.500,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 322.596.500,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp 0,00Menimbang
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2804 B/PK/PJK/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PANASONIC GOBEL INDONESIA;
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2804/B/PK/Pjk/2018Bahwa sehubungan dengan penjelasan dan alasan serta bukti yangPemohon Banding sampaikan tersebut di atas, maka Pemohon Bandingmohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan koreksitersebut dalam pokok sengketa karena tidak mempunyai dasar/alasan yangsesuai, dan karena itu maka seharusnya perhitungan PPh Badan untukTahun 2005 menurut perhitungan Pemohon Banding adalah menjadisebagai berikut: Uraian Menurut Pemohon Banding (Rp)Peredaran Usaha 2.119.802.553.443Harga
Register : 04-04-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1021 B/PK/PJK/2018 Tanggal 16 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VICTOR JAYA RAYA;
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 7.337.440,003. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan4. PPN yang kurang dibayar 7.337.440,005. Sanksi Administrasi: 3.521.971,00 6.
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 7.337.440,003. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan4. PPN yang kurang dibayar 7.337.440,005. Sanksi Administrasi: 3.521.971,00 6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar 10.859.411,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 6 dari 8 halaman.
Register : 21-12-2012 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 21-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.48872/PP/M.XV/16/2013 Tanggal 5 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
103 — 19
103 — 19
26 Se2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Pajak D.2007 Nomor : 00070/207/07/543/11 tanggal 6 Juli 2011;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari Surat Banding NomASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 111/ASA/PJK/XH/2012 tanDesember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukan banding atas sengkdengan perhitungan
bulan adalah Rp 108.963.303.048,00 Rp 104.496.340.729,00 = Rp 4.466.962.319,00 / 12Rp.372.246.860,00;2) Penyerahan Kulit ke ST yang menjadi objek PPN.bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat :a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa Pajak Di2007 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan Tahun Pajak 20juga diajukan banding;b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding,Pemohon Banding
Register : 18-10-2013 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 03-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-55967/PP/M.XVIIA/19/2014 Tanggal 8 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
126 — 21
126 — 21
E NorE134300009510199 tanggal 05 Juni 2013 telah memenuhi persyaratan impor dalam skACFTA;bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Terbanding dan PemohonBanding, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf bdan huruf f UndangUndang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untukmengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding dan membatalkankeputusan Terbanding Nomor: KEP327/WBC.02/2013 tanggal 5 September 2013 tentatPenetapan Kembali Perhitungan
Bea Keluar atas Barang yang Diekspor sehingga tagihanmengingatMemutuskankekurangan bayar menjadi Nihil;UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UndangUndang Nom10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2006;Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan membatalkankeputusan Terbanding Nomor: KEP327/WBC.02/2013 tanggal 5 September 2013, tent:Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang, atas nama: PT XXX sehinggatagihan
Register : 16-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3952 B/PK/PJK/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NUSA HALMAHERA MINERALS;
51 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1519/WPJ.19/2015 tanggal 18Agustus 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00012/206/10/091/14 tanggal 27November 2014, atas nama PT Nusa MHalmahera Minerals, NPWP01.072.060.5091.000, alamat Graha Elnusa 2"4 Floor, Unit D, Jalan TB SimatupangKav. 1B, Cilandak, Jakarta Selatan 12560, sehingga perhitungan
Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi PPh Badan Terutang sebesarUSD 19.528.135,83; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menggunakan tarif 25%sebagaimana perhitungan untuk lapisan penghasilan kena pajak sampaidengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3159 B/PK/PJK/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — PT. GENERAL MOTORS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 2.750.601.730Jumlah Penyerahan yang terutang PPN (a+b+c) 326.017.879.7472 Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri 332.324.111.3373 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 29.733.619.0954 Lainlain 31.815.215.3525 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (3+4) 611.548.834.447(29.224.723.1106 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar )7 PPN yang kurang bayar 1.088.109.9308 Sanksi Administrasi 9 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (7+8) 1.088.109.930 Bahwa Penggugat mengajukan
Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 90295/PP/M.VIB/99/2017 tanggal14 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) sehingga perhitungan sanksi administrasi berupadenda menjadi sebagai berikut :Sanksi Administrasi berupa Denda Rp 0,00Jumlah Tagihan Rp 0,00 (NIHIL)2.
Putus : 14-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1781 K/Pdt/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 — Ny. JONYWATI, DK
lawan
IFAN WITANTO, DK
52 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarganti kerugian kepada Para Penggugat baik ganti kKerugian materiil danganti kerugian immateriil dengan perhitungan sebagai berikut:a.
Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarganti kerugian kepada Para Penggugat baik ganti kerugian materiil danganti kerugian immateriil dengan perhitungan sebagai berikut:a.
Register : 12-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 596 B/PK/PJK/2018 Tanggal 29 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GALA BUMIPERKASA;
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dibayar dengan NPWP sendiri 43.808.855Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan 354.637.124 Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya PPN Kurang / (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Jumlah sanksi administrasi Oo; oO; GO ODO GO GO Of OJumlah Yang Masih Harus Dibayar Halaman 2 dari 8 halaman.
Dibayar dengan NPWP sendiri 43.808.855Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan 354.637.124Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar 0Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya 0PPN Kurang / (Lebih) Bayar 0Sanksi Administrasi 0a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 0b.
Putus : 30-08-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1761/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MELANIA INDONESIA
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1761/B/PK/Pjk/2018 Jumlah seluruh penyerahan 13.418.930.361,00 Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 84.353.092,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 473.048.640,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (388.695.548 00)Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya 388.695.548,00PPN yang kurang dibayar 0,00Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon
tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 9.910.868.080,00Penyerahan PPN nya harus dipunguti " pe Rp 843.530.924 00sendiriPenyerahan yang dibebaskan dari pengenaanRp 2.664.531.357,00PPNJumlah seluruh penyerahan Rp 13.418.930.361,00Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar7 me pan Rp 84.353.092,00sendiriJumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 473.048.640,00Jumlah perhitungan