(Vide : Pasal 1 ayat (5) dan (6) Peraturan Bank IndonesiaNomor: 11/ 25 /PBI/2009Tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesia Nomor5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan ManajemenRisikoBagi Bank Umum)Bahwa selain itu, sebagaimana berdasarkan perhitungan berdasarkanPerjanjian Kredit maupun Perjanjian Kredit yang dibuatkan di dalamAkta Notaris, bahwa hutang yang dimiliki oleh PEMBANTAH kepadaTERBANTAH 1, baik pokok, bunga, maupun dendanya sesuaiPerjanjian Kredit dengan perhitungan sebagai berikut :PERHITUNGAN

Tunggakan Bunga : Rp 92.685.428, 37 Denda dan Biaya : Rp 28.532.645,52Total > Rp 1.520.931.378,88Sehingga total jumlah perhitungan hutanghutang dari PARA PELAWANkepada TERLAWAN sampai perhitungan tanggal 14September 2018adalah sejumlah : Rp 1.520.931.378,88 (satu milyar lima ratus dua tsembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuhpuluh delapanpoindelapan puluh delapan rupiah).

Dan perhitungan tersebut akan berjalanterus secara tersistem, baik bunga maupun denda sejak tanggal 14September 2018, sampai dengan pembayaran lunas dan tuntas atashutang PEMBANTAH kepada TERBANTAH sebagaimanaberdasarkan Perjanjian Kredit.Bahwa berdasarkan alasanalasan dari perincianjumlah hutang tersebut, maka PEMBANTAH masih memiliki hutangkepada TERBANTAH dan belum dilunasi hingga sampai saat ini, sertatidak ada cacat hukum dalam perbuatan hukum dan perhitungan atashutanghutang tersebut, karena

Namunapabila masingmasing pemain memiliki kartu remi terakhir yang sudah dianggap matimaka selanjutnya dilakukan perhitungan, pemain yang mempunyai nilai terkecil yangdianggap menang.

Namun apabila masing masing pemain memiliki kartu remiterakhir yang sudah dianggap mati maka selanjutnya dilakukan perhitungan, pemainyang mempunyai nilai terkecil yang dianggap menang.Bahwa ketentuan dan kesepakatan dari para pemain adalah apabila pemain yang kalahharus membayar uang kepada pemain yang dinyatakan menang sesuai dengan urutankekalahan (dari nilai kartu terkecil hingga nilai kartu terbesar) yaitu kalah nomor urut 1membayar uang sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah), kalah nomor urut 2

Namun apabila masingmasing pemain memiliki kartu remiterakhir yang sudah dianggap mati maka selanjutnya dilakukan perhitungan, pemainyang mempunyai nilai terkecil yang dianggap menang.Bahwa ketentuan dan kesepakatan dari para pemain adalah apabila pemain yang kalahharus membayar uang kepada pemain yang dinyatakan menang sesuai dengan urutankekalahan (dari nilai kartu terkecil hingga nilai kartu terbesar) yaitu kalah nomor urut 1membayar uang sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah), kalah nomor urut 2

Basko Minang Plaza tentang:Kontrak dan perhitungan sewa tanah akan diperbaharui berdasarkanSK Direksi PT. Kereta Api (Persero) No. 401/V/1/KA1998 tanggal 12Hal 3 dari 50 hal, Putusan Nomor 165 K/Pid/201812.13.14.Mei 1998 dan No. Kep.

Basko Minang Plaza pada tanggal 1 April2008;1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat pengantar No. 01 perhitungansewa tanah di Minang Plaza tanggal 15 Juni 2007 dari TRI SEPTARIZA;1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat persetujuan / perhitungan sewatanah tanggal 14 Juni 2007. Dengan Debitur BASRIZAL KOTO.

Basko Minang Plazatentang:Kontrak dan perhitungan sewa tanah = akandiperbaharui berdasarkan SK Direksi PT.

Basko Minang Plaza pada tanggal 1April 2008;1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat pengantar No. 01 perhitungansewa tanah di Minang Plaza tanggal 15 Juni 2007 dari Tri Septa Riza;1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat persetujuan/perhitungan sewatanah tanggal 14 Juni 2007. Dengan Debitur Basrizal Koto.

Basko Minang Plaza;1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat perhitungan sewa tanahtanggal dengan Debitur Basrizal Koto. Total sewa sebesarRp130.708.805,00 (seratus tiga puluh juta tujunh ratus delapan ribudelapan ratus lima rupiah). Yang ditandatangani oleh Kepala Tanahdan Bangunan yang ditandatangani oleh Tri Septa Riza;1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat pengantar Faksimil tanggal 28November 2008 dari PT.

Bahwa perhitungan PENGGUGAT terhadap penggunaan sewalahan sampai dengan berakhirnya perjanjian adalah sebesarRP.1.681.890.000 (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapanratus Sembilan puluh ribu rupiah ) mengingat PENGGUGAT hanya dapatmemanfaatkan satu sisi Saja dikarenakan adanya kondisi kahar (ForceMajeure) dimaksud;9.

sisa kewajiban sebelum diserahkan kepada KPKNL :Perhitungan tahun 2012 s/d 2013 Biaya sewa lahan : Rp.3.363.840.000,Dikurangi kewajiban yang sudah dibayar : Rp.1.000.000.000,Ditambah PPN : Rp.100.000.000,Dikurangi Pph : Rp.100.000.000,Ditambah denda keterlambatan : Rp.55.640.640Sisa Kewajiban : Rp.2.419.480.640,Perhitungan tahun 2014Sisa kewajiban biaya sewa lahan : Rp.2.419.480.640,Ditambah denda : Rp.583.868.480,Ditambah PPN : Rp.236.384.000,Sisa kewajiban: Rp.3.239.733.120,Hal 26 Putusan perkara

Pada angka 13 dalil gugatan berbunyi bahwa upaya paksa olehTergugat II kepada Penggugat didasarkan pada perhitungan tidak sahsehingga upaya dimaksud menjadi tidak sah dan batal demi hukum,maka sangat beralasan hukum Penggugat memohon kepada YangMulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memerintahkanTergugat I! menunda segala pelaksanaan upaya paksa kepadaPenggugat dimaksud sampai adanya putusan yang berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde).41.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak cermatdalam melakukan penghitungan jumlah setoran yang telah dibayarkankepada Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi.Bahwa perhitungan berdasarkan dalil nomor 14 adalah sebesar Rp.1.489.720.000, (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan jutatujuh ratus dua puluh ribu rupiah).48.

Total Pph 10 % sebesar Rp. 336.384.000, dan dan sudah dibayarsebesar Rp. 100.000.000, Denda keterlambatan pembayaran dihitung sampai dengantanggal 4 September 2014 sebesar Rp. 639.509.120, dengan rincian :> Hitungan denda tahun 2012 s/d 2013 sebesar Rp. 55.640.640, > Hitungan denda tahun 2014 sebesar Rp. 583.868.480, Perhitungan sisa kewajiban sebelum diserahkan kepada KPKNL :Perhitungan tahun 2012 s/d 2013 Biaya sewa lahan : Rp.3.363.840.000,Dikurangi kewajiban yang sudah dibayar : Rp.1.000.000.000

Bahwa Penggugat secara licik menuntut pembayaran sejumlah uangyang bukan haknya dengan menggunakan dailildalil yang tidak benar,perhitungan yang salah dan tidak berdasar hukum;2.

yang digunakan Penggugat adalah serampangan,tidak teliti dan salah dalam mengajukan gugatan maupun tuntutan;Adapun perhitungan yang benar sbb :a)b))a oO)2005 Januari s.d Desember 20052006 Januari s.d Desember 20062007 Januari s.d Desember 20072008 Januari s.d Desember 20082009 Januari s.d Desember 20092010 Januari s.d Desember 20102011 Januari s.d Desember 20112012 Januari s.d Desember 2012Rp473.600Rp586.000Rp650.000Rp715.700Rp838.500Rp939.756Rp961.323Rp991.50025x 14 hari/thn = Rp 265.216,> 25 x

lembur yang diatur dalam KeputusanMenteriTenaga Kerja Dan TransmigrasiRepublik Indonesia NomorHal. 20 dari 36 hal.Put.Nomor 294 K/Pdt.SusPHI/2015KEP102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan UpahKerja Lembur, yaitu sbbPasal 11"Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut:a.

, jamkeenam 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan4 (empat) kali upah sejam;c. apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau harilibur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jamseminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jampertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan: dibayar 3 (tiga) kaliupah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam";Sehingga dasar perhitungan lembur yang

,eHal. 23 dari 36 hal.Put.Nomor 294 K/Pdt.SusPHI/20150). 2007 Januari s.d Juli 2007 = Rp650.000 X 3.7% X 6 bin = Rp144.300.JUMI AN cece cece cece cece cece eee eene eens seas eeneeunes Rp1.798.133,Sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap";Dalam hal ini perhitungan yang digunakan Penggugat adalah serampangan,tidak teliti dan salah dalam mengajukan gugatan maupun tuntutan.

,sedangkan rekap dokumentasi berdasarkan back up data, rekapitulasi foto,perhitungan pengecatan kerb, perhitungan pengecatan marka jalan,perhitungan laburan aspal, perhitungan galian tanah biasa, perhitunganpengecatan bog jembatan, perhitungan perawatan bahu jalan tidakdiperkeras, perhitungan pembersihan damija dan perawatan saluran tidakdiperkeras, rancangan anggaran biaya, daftar penanganan di luar back updata tetap terlampir dalam berkas perkara ;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut

Jaksa/Penuntut Umum tersebut jugaterlinat jelas dalam surat dakwaannya pada tabel perhitungan volumehasil pekerjaan (tabel pada surat dakwaan di halaman 7 dan halaman13), yaitu pada poin Nomor 9, uraian : Pemasangan batu denganvolume BA Fisik sebesar 211,73 M? dan harga satuan sebesar Rp.477.985,00., Sdr.

Nilai (Rp.)Fisik Menurut perhitungan Sdr. JPU : 9 Pemasangan Batu Ms 133,47 211,733 477.985,00 61.350.808,71 Seharusnya perhitungan yang benar adalah : 9 Pemasangan Batu M2 133,47 211,73 477.985,00 101.205.198,0 Bahwa selain pada poin Nomor 9, Sdr. Jaksa/Penuntut Umum jugatidak cermat dan salah dalam perhitungan pada Nomor 12, uraianPerawatan Patok KM dengan volume BA Fisik sebesar 8,00 buah danharga satuan sebesar Rp. 201.559,10., Sdr.

;Bahwa rumusan perhitungan yang diterapbkan oleh Judex Facti padaPengadilan Negeri Mataram, khusus dilakukan dalam memperhitunganbesaran nilai pekerjaan dari ke6 item pekerjaan saja, sedangkan 14Hal. 88 dari 99 hal.

., tidak berhakmemperoleh pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut olehkarenanya mengakibatkan kerugian Negara sebesar(Rp6.494.000.000,00 + Rp300.000.000,00 + Rp15.277.215,00)Rp6.809.277.215,00; atau setidak tidaknya;Senilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yaitupekerjaan pembesian dan pembetonan dengan nilai sebesarRp3.512.089.932,00 sesuai dengan hasil perhitungan Audit dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiBanten Nomor LAP840/PW 30/5/2013

Nomor 60 PK/Pid.Sus/2017 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaaan tanggal 1 November 2011; Daftar Perhitungan Prestasi Pekerjan tanggal 1 November 2011; Laporan Mingguan tanggal 29 Oktober 2011: Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 10/PermPem/DAU/X/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011;14. 1 bundel Legalisir Bukti Termen IV/Pembayaran keV yang terdiridari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 253429T/020/110 tanggal23 Desember 2011 sebesar Rp2.121.277.215,00 (dua miliar seratusdua puluh satu juta dua ratus

Nomor 60 PK/Pid.Sus/2017Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: SPTJB/PPkSP1/47 tanggal 02 September 2011:wenn n nena nena nnn nnn anna Ringkasan Kontrak tanggal 20 September 2011;Kwitansi/Bukti Pembayaran Termin ke Il sebesar 62 % tanggal20 September 2011;wo Berita Acara Pembayaran Termin ke Il sebesar 62 % No:KU.08.11/PPKSP1/BAP/26 tanggal 20 September 2011:wan Permohonan / Pengajuan Pembayaran Termin ke II sebesar62% dari PT Delima Agung Utama tanggal 20 September 2011:Daftar Perhitungan

Nomor 60 PK/Pid.Sus/201717.18.w Berita Acara Pemeriksaan & Penelitian Teknis Hasil PekerjaanKonstruksi 100 % No : 01/BAPAN/PPKSP1/ SNVTPJSABBWSC3/PSPSCbn/2011 tanggal 9 Desember 2011: Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaaan tanggal 9 Desember 2011: Daftar Perhitungan Prestasi Pekerjan tanggal 9 Desember 2011; Surat Pernyataan Ir. Yayan Suryana tanggal 9 Desember 2011;wa Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 12/PermPem/DAU/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011;15.

Nomor 60 PK/Pid.Sus/2017sebagai bukti yang memenuhi unsur Melawan Hukum sehinggaunsur tersebut tidak terpenuhi apabila ditujukkan kepada PemohonPeninjauan Kembali ;4.2 Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasl.Dengan berdasarkan hasil perhitungan audit dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilanProvinsi Banten Nomor LAP840/PW 30/5/2013 tanggal 9 Desember2013 adanya kerugian Keuangan Negara sebesarRp3.512.089.932,00 (tiga miliar lima ratus dua belas juta

Utr,tertera total keseluruhan kewajiban Pembantah sebesar Rp.17.408.254.585,(tujuh belas milyar empat ratus delapan juta duaratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah)dengan rincian sebagai berikut:Utang pokok Rp. 10.397.877.185,Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 265/PDT/2021/PT.DKIProvisi 2,5 % Rp. 259.946.950,Adm 1% Rp. 103.978.800,Bunga Pinjaman Rp. 4.728.978.500,Denda Pinjaman Rp. 1.917.473.150,Total Rp. 17.408.254.585,Bahwa perhitungan tersebut diatas TIDAK BENAR dan

Pembantah Tidak Beritikad Baik.Bahwa titik penekanan materi posita gugatan bantahan sebelumperubahan adalah tentang perhitungan nominal utang yangharus dibayar oleh Pembantah (vide angka 2 paragraph 3halaman 4 5 gugatan bantahan), bukan pada prosedurpelaksanaan pemberian tegoran (aanmaning) berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta UtaraNo.17/Eks/SHT/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Juli 2019;Bahwa kaedah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungNo.1038 K/Sip/1973 tanggal 01 Agustus 1973 pada

pokoknyamenyatakan, Perkara ini merupakan bantahan terhadapeksekusi perkara No. 91.a/Pdt/SG/1964, maka yang harusdiperiksa hanya eksekusinya saja, bukan materi pokoknya*.Dihubungkan dengan titik penekanan materi posita gugatanbantahan yang diajukan Pembantan maka jelas gugatanbantahan harus ditolak karena materi posita gugatan bantahantidak terkait dengan pelaksanaan eksekusi melainkan hanyasebatas materi perhitungan nominal utang yang harus dibayarHalaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 265/PDT

Perhitungan Jumlah Utang yang Dilakukan Sendiri oleh Pembantahselaku Debitur adalah Perhitungan yang Tidak Benar.37.

Persetujuan harus dilaksanakandengan itikad baik, maka penghitungan besaran nominal pinjamanyang dihitung sendiri oleh Pembantah adalah perhitungan yang tidakbenar;Bahwa tidak benarnya perhitungan yang dilakukan Pembantah terlihatpada perhitungan bunga pinjaman yang dihitung sendiri olehPembantah sejak tanggal 25 April 2019 24 Juli 2019 sebesar Rp1.268.541.200 (Satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta limaratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah)padahal jumlahtunggakan bunga pinjaman yang

Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, Pemohon Banding menerimaSurat (SKPKB) PPN Nomor00059/207/09/703/11 tanggal 2 Agustus 2011, dengan jumlah yangmasih harus dibayar sebesar Rp150.553.232,00;Ketetapan Pajak Kurang Bayar MENURUTNO Keterangan Banding Terbanding Korekei1 Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0 0 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPNJumlah Penyerahan yang terutang PPN 0 0 Penyerahan yang tidak terutang PPN Jumlah seluruh Penyerahan 0 0 2 Perhitungan

PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0 0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 75.276.116 0 75.276.116Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 75.276.116 0 75.276.116Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (75.276.116) (0) (75.276.116)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke 75.276.116 75.276.116masa pajak berikutnya 4 PPN yang kurang dibayar 75.276.116 75.276.1165 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 75.276.116 75.276.116Jumlah

75.276.116Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (75.276.116)3 Kelebinan Pajak yang sudah dikompensasikan ke 75.276.116masa pajak berikutnya4 PPN yang kurang dibayar5 Sanksi AdministrasiKenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Jumlah sanksi administrasi6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Halaman 6 dari 39 halaman.

Thamrin Nomor 51Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPNJumlah Penyerahan yang terutang PPN 0,00Penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan NilaiJumlah seluruh Penyerahan 0,002 Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00Pajak Masukan yang

dapat diperhitungkan 75.276.116,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 75.276.116,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (75.276.116,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan kemasa pajak berikutnya 75.276.116,004 PPN yang kurang dibayar 0,00 Halaman 7 dari 39 halaman.

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa, walaupun PENGGUGAT II telah beberapa kali harus ke Ende danmenanyakan proses balik nama dimaksud, namun TERGUGAT benarbenar tidakmemenuhi kewajibankewajibanya itu, dan mengabaikan kewajibannya membayarkembali uang sesuai perhitungan yang ada itu;Bahwa, atas tindakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannyaberdasarkan kesepakatan tersebut, jelas bahwa para penggugat benarbenarmengalami kerugian.

Ditambahlagi dengan perhitungan kerugian yang diderita oleh penggugat II berupatranspotasi angkutan Udara (Pesawat) dan darat pergi pulang Kalimantan EndePP dalam rangka menyelesaikan urusan dimaksud;Bahwa, dengan adanya perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkanPenggugat dan Penggugat II benarbenar mengalami kerugian, dimana dalampembayaran harga tanah dan sebuah bangunan rumah yang letaknya di JalanGaruda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende,PENGGUGAT II harus meminjam uang

Atas dasar itu dalam perkara ini, untuk pengembaliannya tidak dapatmenggunakan/menerapkan perhitungan berdasarlkan kesepakatan awal denganbunga 2 % setiap bulan. Akan tetapi dalam perkara ini Penggugat dan Ilmenuntut dengan bunga 5 % setiap bulan. Dan untuk itu diuraikan secara rincisbb : Pembayaran tahap ( pertama ) 30 Juni 2015 s/d 30 April 2020 x 59 bin= Rp50.000.000 x 5 % X 5O DIN Lice ceeeeeeaeeeeeeees =Rp197.500.000,00.

Bahwa pembebanan bunga sebesar 10% setiap bulan adalah tidakmasuk akal dari sisi perhitungan bisnis sehingga uang para penggugatyang berjumlah sebesar Rp. 215.000.000, (dua ratus lima belas jutarupiah) menjadi meningkat berkalikali lipat menjadi Rp. 958.250.000,(sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh riburupiah);Bahwa semua petitum yang dicantumkan dalam gugatan Para Penggugatadalah tidak masuk akal dan haruslah untuk ditolak;Berdasarkan Alasan Hukum yang telah Tergugat uraikan

Dimana dalam gugatan paraPemohon Banding/Para Penggugat menuntut kepada TermohonBanding/Termohon Banding dengan perhitungan kerugian yangdiderita sebesar 5 % setiap bulan (dengan perhitungansebagaimana diuraikan alat bukti P7 dan P8.

ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.32340/PP/M.VI/19/2011, tanggal 30 Juni 2011, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa SPP Nomor: SPP008/WBC.06/KPP.03/2009 tanggal 27 Oktober 2009diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1Tangerang, dengan perhitungan

Bahwa dasar perhitungan pekerjaan subkontrak adalah pengeluarandokumen pabean (BC 2.3) awal dengan masingmasing kontrak actualpengiriman pekerjaan subkontrak dan konversi barang/bahan selambatlambatnya 60 hari sejak barang/bahan tersebut dikeluarkan dari PDKBPemohon Banding. Di mana, berdasarkan laporan pekerjaan subkontrakyang telah disampaikan kepada perbendaharaan KPPBC Tipe AtTangerang bahwa pekerjaan subkontrak Pemohon Banding tidak melebihi60 hari berdasarkan pengeluaran pertama..

Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut 0 231.065.037 231.065.037/ dibayar sendiri3). Kredit Pajak 0 0 04). Kelebihan Pajak yang sudah 0 0 0dikompensasikan5). PPN yang kurang dibayar 0 231.065.037 231.065.0376). Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13(2) KUP 110.911.218 110.911.218Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 07).

341.976.255 Bahwa berdasarkan uraian faktafakta di atas, maka Keputusan Keberatan tersebutPemohon Banding ajukan banding;Materi Koreksi TerbandingBahwa atas Keputusan Keberatan Nomor: KEP481/WPJ.13/2011 tanggal 14 September2011, Pemohon mengajukan Permohonan Banding dengan perincian sebagai berikut:Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi DPP Objek PPN atas penyerahanyang PPNnya harus dipungut sendiri dengan perhitungan

itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa pengukuhan yang dilakukan KPPPratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yangsemula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian nilai DPP menurut SPT / Pemohon Banding pada SKPKB PPNseharusnya bukan Nol, tetapi adalah sebesar DPP yang benarbenar telah PemohonBanding laporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2008;Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui dasar perhitungan

yang digunakan olehTerbanding sehingga terdapat selisih antara DPP PPN menurut perhitungan Terbandingdengan yang telah Pemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN, yaitu sebesar(Rp638.387.175,00), dengan perhitungan:cfm SPT Rp2.949.037.545,00cfm Terbanding Rp2.310.650.370.00koreksi (Rp 638.387.175,00)Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka besarnya DPP PPN atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri menurut Pemohon Banding adalah sebagaimana telahPemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN

Masa Pajak Agustus 2008 yaitusebesar Rp2.949.037.545,00;Koreksi Pajak MasukanBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi kredit pajak atas Pajak Masukandengan perhitungan sebagai berikut:Menurut Terbanding:cfm SPT Rp 0,00cfm Terbanding Rp 0.00Koreksi Rp 0,00Menurut Pemohon Banding:cfm SPT Rp338.303.754,00cfm Terbanding Rp338.303.754.00Koreksi Rp 0,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Kredit Pajak atas Pajak Masukanyang dilakukan Terbanding karena:Bahwa Terbanding tidak mengakui

Banding menyatakanbahwa setelah Pemohon Banding mempelajari lebin lanjut dokumen Terbandingyaitu berupa Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan LaporanPenelitian Keberatan yang diterima Pemohon Banding dalam persidangan, PemohonBanding baru mengetahui bahwa pokok permasalahan yang sebenarnya atas koreksiDasar Pengenaan Pajak hasil ekualisasi Peredaran Usaha PPh Badan dengan SPTPPN yaitu adanya selisih ekualisasi tersebut karena pemeriksa memasukkanbeberapa faktor penyesuaian dalam perhitungan

ekualisasi;bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan faktor penyesuaiantersebut karena terdapat penyesuaian yang bukan merupakan objek PPNdiantaranya Pajak Ekspor, Penjualan Kayu, Selisin Kurs, dan ada juga terjadi double/dua kali penghitungan, dengan adanya faktor penyesuaian ini menurut PemohonBanding perhitungan ekualisasinya menjadi tidak tepat;bahwa menurut Terbanding, atas penyerahan yang menurut Pemohon Banding telahdilaporkan Tahun 2010 sedangkan uang mukanya telah diterima pada

758.776.950,00Menurut Terbandingbahwa pada dasarnya Peredaran Usaha pada PPh Badan dan Penyerahan padaPPN adalah sama, namun dalam prakteknya bisa jadi terjadi perbedaan ( hal iniantara lain dikarenakan adanya peraturan yang berbeda yang diterapkan untuktransaksi pada PPh Badan dan yang diterapkan untuk transaksi pada PPN), olehkarena itu dalam ekualisasi ini diperlukan penyesuaianpenyesuaian.bahwa adanya nilai Pajak Ekspor dalam Formulasi Equalisasi dikarenakan Pajakekspor sebagai unsur menambah Objek PPN dalam perhitungan

TB memohon kepada MH untuk menolakbanding PB dan tetap mempertahankan koreksi yang telah dilakukan oleh Terbading;bahwa menurut Pemohon Banding, Setuju bayar PPN 10% dari transaksi sebesarRp. 6.883,081 ,244,00 ( atas poin 2,3,4 dan 5 );bahwa Objek PPN cmf Hasil Uji Bukti Rp. 6,883,081 ,244,00;bahwa Perhitungan equalisasi conf.

Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2009 menjadi sebagai berikut; No/URAIAN Menurut Terbanding(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang 20.515.389.993,0PPN: 404.531.975.673,0+Ekspor+Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriJumlah Seluruh Penyerahan 425.047.365.666,002 Perhitungan PPN Kurang Bayar 40.453.197.567,0la.

Pasal 35 dan Pasal 36 UndangUndang Pengadilan Pajak(Undangundang Nomor 14 Tahun 2002), perkenankanlah Pemohon Bandingmenyampaikan Banding atas keputusan keberatan yang diterbitkan olehTerbanding tersebut di atas;Dasar Permohonan BandingBahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang menerbitkan SKPKB PPhBadan tahun 2007 Nomor: 00010/206/07/308/09 yang menyatakan bahwaterdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp.53.595.423.032,00dengan perhitungan sebagai berikut: Harga Pokok PenjualanPenghasilan

Dari perhitungan di atas,Terbanding (dalam hal ini Pemeriksa Pajak) mendapatkan angka volumeproduksi yang lebih besar dibandingkan angka produksi berdasarkanpembukuan Pemohon Banding.

Putusan Nomor 139/ B/PK/PJK/2014yang dapat dikurangkan selama tahun berjalan, namun pada saat penerbitanKeputusan Keberatan, biaya tersebut belum diperhitungkan sebagai biaya yangdapat dikurangkan selama tahun berjalan;Perhitungan Pajak Menurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan penjelasan dan uraian Banding di atas, maka perhitunganPPh Badan untuk tahun pajak 2007 menurut Pemohon Banding adalah sbb: Uraian Jumlah(Rp)Penghasilan dari Usaha 589.053.129.021Harga Pokok Penjualan 522.195.976.056Penghasilan

Basuki Rahmat No.788, RT.015 RW.004, Talang Aman,Palembang, 30127, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2007 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Penghasilan neto (Rp 10.482.674.999,00)Penghasilan Kena Pajak (Rp 10.482.674.000,00)Pajak terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 5.363.553.014,00 Halaman 10 dari 25 halaman.

6.Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang diolah selama tahun 2007adalah sebesar 372.391.572 kg;Bahwa untuk mengetahui jumlah CPO dan PK yang diproduksi,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukanperhitungan ratarata rendemen (kadar minyak yang terdapatdalam setiap TBS) tahun 2002 s.d. 2006;Hal tersebut dilakukan karena pada saat pemeriksaan TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) tidak dapatmenyerahkan buku produksi yang sah (telah dilakukan peringatan dan Il), dimana dari perhitungan

No. 925K/Pdt.Sus/2010dan d, UU No. 13 Tahun 2003, yaitu) dengantotal perhitungan, hak cuti tahunan yangwajib dibayar sebesar Rp 26.250.000, (duapuluh enam juta dua ratus lima puluh riburupiah) ;c. Meletakan sita revindicatoir(revindicatoir beslag) terhadap barangbergerak maupun tak bergerak milik paraTergugat, tempat tinggal dan atau berikutisinya untuk menjamin hak penerimaanPenggugat, yang merupakan kewajibanpembayaran bagi para Tergugat;15.

Menghukum para Tergugat membayar hak cuti tahunanpekerja, sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (1) danayat (2) huruf c, dan d, UU 13 2003, yaitu) dengantotal perhitungan, hak = cuti tahunan yang wajibdibayar sebesar Rp 26.250.000, (dua puluh enam jutadua ratus lima puluh ribu rupiah);.

Kep.150/Men/2000,yang telah dirubah dalam ketentuan Pasal 156 UndangUndang No. 13 Tahun 2003, dengan perhitungan masakerja Penggugat mulai tahun 1986 hingga saat iniselama 24 tahun dihitung sebagai berikutUang pesangon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, untuk Penggugat denganmasa kerja 24 tahun = 2 x 9 x Rp 3.750.000, upahperbulan = Rp 67.500.000,.

Kep78/MEN/2001 besarnya uangpisah a quo ditetapkan sebesar perhitungan menurutketentuan Pasal 26 B huruf d Keputusan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP78/MEN/2001;.

Bahwa karena Penggugat terhitung sejak memulaihubungan kerja tahun 2001 sampai dengan Penggugatdikualifikasi = mengundurkan diri tanggal 21 Januari2010 mempunyai masa kerja selama 9 tahun dan menerimaupah sebesar Rp 3.750.000, sebulan, maka Penggugatberhak atas Uang Pisah dengan perhitungan 15 %x (11 xRp 3.750.000, ) = Rp 6.187.500, ;Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 925K/Pdt.Sus/2010h.

Jumlah Perhitungan PPN 5.649.007,00Kurang Bayar (a d) Bs Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa 0,00Pajak Berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa 0,00Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a + b) 0,00PPN Yang Kurang Dibayar 5.649.007,005s Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 2.033.643,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00 d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0,00f.

Kembali (semulaPemohon Banding) atas Rekening Mandiri USD disebabkan adanyapenerimaan Non Sales yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) diakui sebagai Sales sebagai berikut: Pendapatan Bunga 1.299.730Reimbursement Tiket 5.785.596Reimbursement Bantuan 12.214.332Reimbursement Tiket 26.022.618Reimbursement Laprovet 66.508.860Jumlah 111.831.136 Bahwa Jumlah Rp 111.831.136,00 yang menurut Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) bukan penerimaan penjualan, tidaksama dengan perhitungan

Putusan Nomor 164/B/PK/PJK/20141811 Dari perhitungan di atas, jelas bahwa masih terdapat terdapat jumlahpenerimaan yang tidak dapat dijelaskan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp 20.663.416,00;7 Bahwa kemudian Majelis tidak mempertahankan koreksi DPP PPN yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) denganpertimbangan sebagaimana telah dikutip pada angka 5 di atas;Bahwa Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) mengajukanpermohonan peninjauan

diamanahkanoleh Pasal 28 UndangUndang KUP;Bahwa dengan demikian, untuk sengketa Dasar Pengenaan Pajak PajakPertamabahan Nilai untuk koreksi yang dibatalkan terkait jumlah Rp5.785.596,00, Rp 12.214.332,00, Rp 26.022.618,00 dan Rp 66.508.860,00atau Total sebesar Rp 110.531.406,00 diajukan permohonan PeninjauanKembali dengan alasan:Majelis tidak mempertimbangkan jumlah yang sudah disetujui olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Penjualansenilai Rp 121.848.300,00 berdasarkan perhitungan

Simatupang Kav. 10, Pondok Pinang,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12310, sehingga jumlah PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 yangmasih harus dibayar menjadi seperti perhitungan di atas;adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Halaman 25 dari 28 halaman.

Bahwa terkait uraian pada poin angka 8.2 di atas maka dapat dilihat10.perhitungan luas tanah baik yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milikdengan total = 5 adalah (2.680 m* + 2.110 m*+ 1.000 m* + 400 m*+ 1.300m? + 1.135 m* + 100 m* + 1.870 m? ) = 10.595 m? dan dikurangi jumlah daripengukuran ulang oleh BPN adalah (184 m? + 437 m? + 411 m? + 795 m*) =3.527 m?

, sehingga selisih luas yang didapat adalah (10.595 m* 3.527 m*)= 7.068 m* (tujuh ribu enam puluh delapan meter persegi) atau jika dihitungdengan perhitungan are sesuai perjanjian maka menjadi 70 (tujuh puluh) aredan 0,68 are (nol koma enam puluh delapan) are;Bahwa jika dikaitkan peristiwa hukum sebagaimana uraian angka 8 danangka 9 di atas dengan ketentuan hukum yang ada sangat jelas unsurunsur sebagai dugaan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuangdalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum

(tujuh ribu enam puluh delapan meter persegi)atau berdasarkan perhitungan are sesuai perjanjian maka menjadi 70 (tujuhpuluh) are dan 0,68 are (nol koma enam puluh delapan) are sedangkan 2(dua) bidang tanah dan luas tanah yang tertuang dalam sertifikat atas namaTergugat 1 (satu) bidang yang yang dikatakan nyambung dengan tanahmilik Tergugat dan Tergugat II adalah nihil alias tidak ada;Menyatakan hukum, bahwa Tergugat dan Tergugat II telah melakukanperbuatan melawan hukum oleh karena tidak mematuhi

(tujuh ribu enam puluh delapanmeter persegi) atau berdasarkan perhitungan are sesuai perjanjian makamenjadi 70 (tujuh puluh ) are dan 0,68 are (nol koma enam puluh delapan)serta Tergugat wajid mengembalikan kelebihan pembayaran atas objeksengketa sebesar Rp1.597.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilanpuluh tujuh juta rupiah) dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan alatnegara/polisi;Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada

Nomor 3040 K/Pdt/2016meter persegi) atau berdasarkan perhitungan are sesuai perjanjian makamenjadi 70 (tujuh puluh ) are dan 0,68 are (nol koma enam puluh delapan)serta Tergugat wajib mengembalikan kelebihnan pembayaran atas objeksengketa sebesar Rp1.597.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilanpuluh tujuh juta rupiah) dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan alatnegara/polisi;9.

Oleh karena itu hasil pungutan retribusi per tahunnya yaitu :o 365hari x Rp. 358.845,00 = Rp. 130.978.425,00.e Sedangkan untuk perhitungan 7 bulan, dihitung ada 244 hari:o 210hari x Rp. 358.845,00 = Rp. 87.558.180,00 Kerugian yang dialami Penggugat selama 9 tahun dan 7 bulan yaitu:e (9 tahun x Rp. 130.978.425,00) + (210 hari x Rp 358.845,00) : 2 = Rp.627.081.650,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu enamratus lima puluh rupiah);Halaman 5 dari 46161718Bahwa kecurangan Tergugat

Pemerintah KotaSurakarta, Karaton Surakarta Hadiningrat dan Masyarakatyang terkait dengan Proyek;Halaman 7 dari 464 Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum Tergugattelah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebesarRp. 627.081.650,00 (enam ratus dua puluh tujuh jutadelapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah)denganperincian:1196, 15 M2 x Rp. 300,00 = Rp 358.845,00.Oleh karena itu hasil pungutan retribusi per tahunnya yaitu:365 hari x Rp 358.845,00 = Rp. 130.978.425,00.Sedangkan untuk perhitungan

Oleh karenaitu tidak ada keuntungan yang diperoleh Tergugat karena biaya pemeliharaandan pendapatan yang diperoleh tidaklah seimbang, lebih besar biayapengeluarannya dari pada pemasukannya;Bahwa perhitungan yang dibuat oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di dalampoin 15 gugatan tidak beralasan dan mengadaada. Retribusi hanya dikenakanpada kios lama yang dibangun tahun 2002.

Foto copy Bagan Organisasi Pasar Cinderamata Dinas Pengelolaan Pasar KotaSurakarta, (bukti T 7);Halaman 19 dari 4610111213141516171819Foto copy dari foto copy Karcis Pasar Klas II Dinas Pengelolaan Pasar KotaSurakarta, (bukti TFoto copy dari foto copy Tanda bukti setoran uang Retribusi Pelayanan PasarCinderamata ke Kas Daerah Kota Surakarta, (bukti T 9);Foto copy Rekapitulasi Target Pendapatan Pasar Cinderamata Tahun 20082011berdasarkan Tanda Bukti Setoran Rincian Per tahun, (bukti T 10);Foto copy Perhitungan

Hasil Pendapatan Harian Dinas Pengelolaan Pasar KotaSurakarta dari tanggal 1 Maret 2008 s/d. tanggal 31 Desember 2008, (bukti TFoto copy Perhitungan Hasil Pendapatan Harian Dinas Pengelolaan Pasar KotaSurakarta, dari tanggal 1 Januari 2009 s/d. tanggal 31 Desember 2009 (bukti TFoto copy Perhitungan Hasil Pendapatan Harian Dinas Pengelolaan Pasar KotaSurakarta, tanggal 1 Januari 2010 s/d. tanggal 31 Desember 2010 (bukti TFoto copy Perhitungan Hasil Pendapatan Harian Dinas Pengelolaan Pasar KotaSurakarta

Laporan Tim Investigasi No.050.96/Bapemb/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002.Hal 3 dari 27 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Pdg Notulen Rapat Tim Investigasi tanggal 30 Januari 2003.Bahwa Nilai/Harga kesepakatan yang dibayarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat, setelah melalui perhitungan dari Dinas Kimpraswil Kota Padang,yaitu sebesar Rp1.031.561.000, dengan perincian harga atas bobotpekerjaan sebagai berikut:a. Harga Pengukuran Areal seluas 3,85 Ha, sebesar Rp. 4.620.000,00,b.

GURANO(Penggugat) agar dihitung dengan harga satuan terbaru, sesuai pelaksanaantahun pembayarannya, maka pembayaran yang dilaksanakan kepadaPenggugat dapat dihitung dengan kondisi harga pada waktu Tergugatmelaksanakan pembayaran kepada Penggugat, jadi bukan mengacu lagikepada perhitungan pembayaran pada bulan Februari 2003, sebagaimanayang telah dijanjikan semula, maka harga yang harus dibayarkan olehTergugat kepada Penggugat berdasarkan perhitungan Dinas PekerjaanUmum tahun 2017 edisi triwulan ,

adalah sebesar Rp4.596.880.483,00(empat miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapanpuluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);Bahwa perhitungan nilai/narga satuan sekarang dengan perincian sebagaiberikut: Harga Pengukuran Areal seluas 3,85 Hasebesar Rp 17.325.000,00 Mobilasasi dan demobilisasi 100 Ls adalah sebesar Rp 35.000.000,00 Striping muka tanah 38.567.02 M2 adalah seharga Rp265.649.663,6Hal 4 dari 27 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Pdg Urugan Tanah Timbunan 16.777.72

Koto TangahKota Padang, yang diperoleh dari Tergugat selaku pemberi kerja berdasarkanSurat Perjanjian Kerja No. 01/SPK/TOKAT A/BP/VIII1997/1998 tertanggal 4Agustus 1997;Bahwa namun pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tersebutdihentikan oleh Tergugat karena keadaan krisis moneter tahun 1997, padahalPenggugat sudah mulai melakukan pekerjaan yaitu penimbunan rawa dan telahmengeluarkan biayabiaya;Bahwa atas pekerjaan Penggugat tersebut telah dilakukan investigasioleh Tergugat untuk perhitungan

TOKAT A/BP/VIII1997/1998 tertanggal 4 Agustus1997 tersebut bukan kesepakatan pembayaran;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhal : Bahwa = antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukumperjanjian pemberian pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.01/SPK/TOKAT A/BP/VIII1997/1998 tertanggal 4 Agustus 1997; Bahwa atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat telah dilakukaninvestigasi dengan hasil perhitungan

;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ini PemohonBanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak di Jakarta dapatmengadili dan memberikan putusan sebagai berikut: mengabulkan seluruhnyapermohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadapKeputusan KEP46/WPJ.16/BD.06/2011 tanggal 31 Mei 2011 berkenaandengan keberatan atas SKPKB PPh Badan Nomor: 00001/206/08/823/10tanggal 25 Mei 2010 untuk Tahun Pajak 2008" dengan perhitungan pajak sesuaidengan keberatan yang diajukan

Pengajuan Banding atas Materi Sengketa;Bahwa perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Untuk Tahun Pajak 2008 Nomor: 00001/206/08/823/10 tanggal 25 Mei2010, dengan perhitungan sebagai berikut: Menurut Menurut oreketNo. Uraian Pemohon Banding Terbanding (Rp)(Rp) (Rp)1. Peredaran Usaha 124.450.075.031) 131.771.333.891 7.321.258.8602. Harga Pokok Penjualan 124.265.309.206 122.650.134.880 1.615.174.3263. Laba Bruto 184.765.825) 9.121.199.011) 8.936.433.1864.

Koreksi Positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp2.736.014.361,69;Menurut Pemeriksa:Bahwa Koreksi tersebut didasarkan pada pendekatan arus piutang untukmenentukan penjualan eksort dengan perhitungan sebagai berikut: UraianEkspor(Dilaporkan sebagai Peredaran Usaha)(Rp) Saldo Awal Piutang Usaha( 6.607.869.364,96) Saldo Awal Penjualan Diterima Dimuka2.319.354.324,00 Penerimaan Penjualan Masuk ke R/K. Bank: Bank Mandiri KCP.

Koreksi positif atas Kredit Pajak sebesar Rp21.892.768,00;Bahwa Pemohon Banding setuju dilakukan koreksi;Bahwa perhitungan Pajak Yang Sebenarnya adalah sebagai berikut: MenurutNo. Uraian Pemohon Banding(Rp)1. Peredaran Usaha 124.450.075.0312. Harga Pokok Penjualan 124.265.309.2063. Laba Bruto 184.765.8254. Biaya Usaha 10.381.807.0365. Penghasilan neto dalam negeri ( 10.197.041.211)6. Penghasilan neto dalam negeri lainnya:a. Penghasilan dari luar usaha 6.661.175.000b.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di PengadilanPajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put. 47153/PP/M.III/15/2013 tanggal 17 September 2013, dapatdiketahui faktafakta sebagai berikut:a) Bahwa hasil perhitungan arus produksi yang dilakukan oleh Pemeriksaterhadap penghasilan dari luar usaha (penjualan lokal) untuk tahun pajak2008 menunjukkan terdapat koreksi sebesar Rp7.360.521.241, denganperhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm. SPT Cfm.