Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwamaksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklahsematamata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telahmelakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan saranapembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadarikesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dariperbuatanperbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatupemidanaan haruslan

Bahwa Pasal 163 HIR menyebutkan bahwa:Barangsiapa mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, ataumengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untukmembantah hak orang lain, haruslan membuktikan hak itu atau adanyaperbuatan itu;Sehingga untuk menerapkan atau membebankan beban pembuktian, Hakimharus bersikap adil (fair) dan tidak memihak (imfarsial);10.Bahwa pertimbangan hukum Hakim Judex Facti yang mempertimbangkan:Halaman 31 dari 37 hal. Put.

oleh karena lahan sebagaimana yang dimaksud adalah milikTergugat Il, maka Tergugat Il memiliki hak dan kewenangan untukmemanfaatkan sekaligus menyewakan kepada pihak lain;3.Bahwa atas hak dan kewenangan tersebut, maka Tergugat Ilmenyewakan lahan tersebut kepada Tergugat I;4.Bahwa sebetulnya atas suratsurat serta dokumen yang dimiiliki olehPengugat setelah Tergugat Il memperhatikan secara seksama, adadugaan pemalsuan tanda tangan Tergugat II di salan satu dokumen,maka seharusnya persoalan tersebut haruslan

,Hukum acara Perdata dan yurisprudensi, Mandar maju, bandung,hal.119).Bahwa adapun kesimpulan Tergugat Il Intervensi dari kutipan beberapakeputusan Pengadilan tersebut di atas, terhadap Objek Sengketa a quotelah mendapat status hukum tertentu secara Perdata.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 9/1999, dalam pasal106 (1) pembatalan atas sertifikat haruslan berdasarkan alasanalasanyaitu:a. Kesalahan prosedur impleme ntasi peraturan perundangundangan.b. Kesalahan subyek hak.c.

hanya orang yang melakukan perselisihan hukum denganPenggugat ataupun orang yang nyatanyata sedang menguasai objek sengketa,namun lebih daripada itu, banwa untuk menemukan atau mengukuhkan kedudukanhukum atas suatu objek sengketa, maka semua pihak yang dirasa menguasai hakatas objek sengketa tersebut secara melawan hukum atau yang memberikan hak itu(apakah pejabat Kepala Desa, Camat, dan sebagainya) ataupun yang mengalihkanhak itu (apakah itu yang menjual, menyewakan, menghibahkan, dan sebagainya),haruslan

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapatdisimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yangberkaitan dengan Narkotika haruslan memenuhi kriteria sebagaimana yangdisebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas.

dan Tata Ruang sesuai denganketentuan peraturan perundangundanganBahwa oleh karena tindakan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Illdalam menerbitkan ketiga sengketa a quo telah bertentangan dengandengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta bertentanganHalaman 17 dari 108 halaman Putusan Nomor: 2/G/2020/PTUN.PBR23.24.dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya AsasKecermatan Formal ;Asas Kecermatan Formal Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saatmempersiapkan keputusan haruslan

perhitungantenggang waktu dalam mengajukan Gugatan, dan oleh karena tidak dibantah olehTergugat , Tergugat Il, maupun Tergugat III maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Tergugat telah mengakui kebenarannya;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yangmenyatakan baru mengetahui adanya obyek sengketa in casu pada tanggal 1Pebruari 2020 tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat Il, maupun Tergugat III danterhadap keadaan hukum sejak kapan Para Penggugat mengetahui tentangtenggang waktu in /itis haruslan

diterbitkannya Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0009104.AH.01,10.Tahun 2019 Perihal Penerimaan PersetujuanHalaman 49 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUNJKT.Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, PemberitahuanPerubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan terhadap PT Tritunggal Artamas Sentosa, tertanggal 07Agustus 2019.Bahwa dalil penggugat yang demikian adalah tidak benar dan tidakberdasarkan pada fakta hukum serta haruslan

Dalam kondisi yang berkembangsekarang, pengertian banding administratif haruslan dibedakan antara yangbersifat imperatifkumulatif (Setelan keberatan wajib diikuti dengan bandingadministratif) dan yang bersifat fakultatifalternatif (Setelah keberatan tidakwajib diikuti oleh banding administratif).

Bahwa Tergugat haruslan menolak gugatan Penggugat khususnyaTerhadap Tergugat seluruh dalil maupun dalin Peggugat dalam gugatannyauntuk selain dan selebihnya;Berdasarkan uraian tersebut diatas,Tergugat mohon kepada Ketua MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkanputusan sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsiTergugat ;2.

Yayasan yang di buat dalamakta dibawah tangan, konsekuensinya adalah batal demihukum artinya sejak semula tidak pernah ada pendirianyayasan;Menurut pendapat ahli, seorang direktur suatu badan usahayang diangkat oleh Yayasan yang menaunginya tidaklah bisauntuk membuat kata pendirian atau kelanjutan dari Yayasantersebut karena yang mempunya hak untuk akta pendirianadalah organ yayasan itu sendiri antara lain adalah Pembina;Menurut pendapat ahli, bahwa badan hukum sebagaimana telahdijelaskan diatas haruslan

dimana pada dakwaan pertama, Terdakwa didakwa denganPasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,atau dakwaan kedua yang mendakwa Terdakwa dengan menggunakan Pasal112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ataudakwaan ketiga yang mendakwa Terdakwa dengan menggunakan Pasal 127ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan

Pedoman Pelaksanaan Tugasdan administrasi Buku Il, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari MahkamahAgung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata Barang Siapa atau Hl adalahsebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiaporang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapatdan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukumsebagaimana layaknya haruslan

terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara iniberlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggapseluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan

Nomor: 17Tahun 2016 telah ditegaskan bahwasanya guru yang mendapatkantunjangan profesi berupa Sertifikasi Guru, haruslan memenuhi beberapacriteria diantaranya angka 8.

diajukan atas namaPenggugat, dan PT Tokio Marine Life Insurance telah melakukanpembayaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku.Bahwa guna memenuhi persyaratan formil, Suatu) gugatan haruslahmenguraikan secara jelas dan lengkap, antara lain mengenai subyeknya.Agar tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat terkait tagihan kliamasuransi tersebut dapat dikabulkan, maka seharusnya peristiwaperistiwayang digunakan sebagai dasar maupun alasan diajukannya Gugatan a quodan subyek dari peristiwa tersebut haruslan

ke Pengadilan Negeri Muara Enimadalah dengan acara gugatan biasa pada umumnya, rupanya KuasaPenggugat lupa tentang ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2002 yang mengatur tentang acara gugatan Class Action ataugugatan Kelompok Dalam perkara ini sesuai dalil gugatanya, penggugatmenyatakan bahwa mereka adalah kelompok masyarakat yang sama sama merasa menderita kerugian akibat semburan minyak Blow Out PT.PERTAMINA DOH SUMBAGSEL oleh karena itu sudah sebenarnyaapabila gugatan penggugat haruslan

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijualadalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya oranglain membeli, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsungkepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saranatelekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yangpenting proses menawarkan ini haruslan

.: Bahwa dengan terbuktinya seluruh dakwaan Oditur Militer makapendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakandakwaan Oditur Militer baik dalam dalam kesatu maupundakwaan kedua tidak terbukti, haruslan ditolak dandikesampingkan.: Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yangmerupakan faktafakta yang diperoleh dalam persidanganMajelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secarasah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindakpidana:Kesatu: Menelantarkan orang dalam lingkup

Narkotika kepadapasien berdasarkan resep dokterMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke1 UndangUndang No. 35tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yangberasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnyarasa, Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkanketergantungan;Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki in casu dalam perkaranarkotika menurut Majelis Hakim haruslan

PERDIRJAMPELKES NOMOR 3 TAHUN 2018 TIDAKBERTENTANGAN DENGAN PASAL 2 UNDANGUNDANGNOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARABahwa Pemohon mendalilkan: Pada prinsipnya BPJS Kesehatanharusnya merujuk dan mengacu pada ketentuan Pasal 2UndangUndang SJSN dan Pasal 2 UndangUndang BPJS, sebelumkemudian membuat suatu aturan karena pada dasarnya RUHdaripada penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesiaseyogyanya haruslan merujuk atau mempedomani padapertimbangan dari pembentukan undangundang itu sendiri.Atas

Putusan Nomor : 13K/PM.III13/AD/II/2018Menimbang :keterangan Saksi, Hakim haruslan dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain danalasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta carahidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnyadapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpahdipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti Suratsurattersebut diatas