Ditemukan 11258 data
YOSPHINA LUARMASSE alias YOS
Tergugat:
1.ARIE SANJAYA alias ARI
2.MIMI LESSY alias MIMI
3.IBRAHIM PARERA alias IM
95 — 34
Padt.G/2020/PN.AmbORATMANGUN sebagai Pihak Kedua tanggal 15 Maret 2007,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI,II 4;Foto copy sesuai dengan asli Surat Perjanjian Pelepasan Hak antaraDrs.IBRAHIM PARERA sebagai Pihak Pertama dan A.RAKMAWATIMASEWA sebagai Pihak Kedua tanggal 15 September 2007,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI,II 5;Foto copy sesuai dengan focopy Sertifikat Hak Milik No.205 tanggal10 September 2009, luas 125 M2 (Hak tanggungan 1 No.620
252 — 132
denganmana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebaniatau dipindahtangankan harus dibuat dalam bentuk otentik, atasancaman kebatalanPasal 1459 KUHPerdata, menentukan : hak milik atas barangyang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selamapenyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616Pasal 616 KUHPerdata, menentukan : Penyerahan ataupenunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan denganpengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara sepertiditentukan dalam pasal 620
1.I GUSTI PUTU EKA WIANTHA, SP.
2.I GUSTI MADE DWI ARI WIARTA
3.I GUSTI BAGUS TRI PRAWITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.
Intervensi:
SAHBAN
158 — 111
Hikmah,(fotokopi Sesual dengan aslinya);Surat Ukur Nomor : 620/Dopang/2016, tanggal 06 September2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Buku Tanah Hak Milik No. 00638, terbit tanggal 07 Maret 2017,Surat Ukur Nomor 00621/Dopang/2016, tanggal 17/10/2016,Luas 1.829 m2, terletak di Desa Dopang, Kecamatan GunungSari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,atas nama atas nama 1. Sahban. 2. Abdul Rauf. 3. Kalsum.4. Jumaiah. 5. Holminah. 6. Saripah. 7.
147 — 62
Pejabat Pemerintahan, yaitu unsur yangmelaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintahMmaupun penyelenggara negara lainnya.Dalam membahas kedudukan Kepala Desa, maka harus pula dicermatipengertian kepala desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,dimana Pasal 1 angka (3) mengatur bahwa Pemerintahan Desa adalahKepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620
26 — 12
4aab5e53cc0318d27 657 692fdaaa74 68 45d79b64e8 594cb83c7779935658bde6219ee010273710cadde7 22d95607d4767e07e2d30eaf7712838c058525c6e573c78 42dd7 3cf 3d271 fdb4dc9 754979158 fbda997079988 406940b9 420d857753d2a58135304f9b8cl1d4cal181dcll6acde5a262976e74aec0 89d00aldf0a3f2c8bd2df6bfe662e01led1249280000000049454e44ac426082rtlchfcslafOafs24 ltrchfcsO fs24insrsid5265405par shprslt*dodobxpagedobypagedodhgt8192dptxbxdptxlrtbdptxbxtextltrpar pardplain ltrparqe113900r1i3863sb14sa216nowidctlparpvpgphpgposx2849posy3 620
3e1a5f30330 9dd0da2638 feece167cb3 6d272cec88212cd4080c08 847d03 8a45fcac6979Ff 6F22Ffcb6e803b318697a727aea6lec4b32ffelcfa2a43699490a8181818 ladl7dfbdl 4ed47aeed 4395cha9ecfb8d14d38 df 4da0d607733373383b3b73d65b6161 6e81d9b367c2d7db0d2a53 6bace7 4b5d389786e3870falbla515c9b366a3 a5bel 4ef 7F811563dfa1c4c68cc03a752103d31097113e3 71 6 43 92c9c351ddbfJ7eccT7e75f7c8e279F7c12868662016b3 2c fb5940631a4437b1 F6f 675e3837de47615915563eb8 1630b642d0b800183338 8e80d4 3af fe 7ae87 7b7alb5b90199999750c7147bel 620
68 — 14
Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 menyatakan :Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata UsahaNegara.bukan wewenang pengadilan negeri"Bahwa, berdasarkan dalildalil tersebut di atas dikarenakan PELAWAN telah menggugatsuatu Badan Tata Usaha Negara (yaitu TERLAWAN III), dan obyek yang menjadi
79 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat tanggal 11 Nopember 1997 Nomor 620/3548/402.1.04/79 dariAsisten Tata Praja yang ditujukan kepada Kapolsekta Wonocolo, (videTIIl 59);Namun Penggugat (Walikota Surabaya) ingkar janji tidak mau menyerahkanHalaman 12 dari 46 hal. Put.
Pembanding/Tergugat II : Tn. Alimudin Kamis Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat III : Tn. Baharudin Kamis Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat IV : Tn. Safarudin Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat V : Tn. Hasan Basri Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat VI : Tn. Syamsul Bahri Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat VII : Tn. Syamsul Roi Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat : Tn. Feisol H Hashim Diwakili Oleh : Yohanis Daniel Rihi, SH, DR. Yanto M.P. Ekon, S.H.,M.H., Meriyeta Soruh, S.H.
72 — 40
sebagaimana ketentuan Kitab UndangUndang HukumPerdata Pasal 1459 yang menyatakan:Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembell,selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616Sejalan dengan Pasal 1459 Kitab Undangundang Hukum Perdata, dalamPasal 616 Kitab UndangUndang Hukum Perdata menyatakan:penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukandengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara sepertiditentukan dalam pasal 620Pasal 620
M. JUFRI, DKK (PARA TERGUGAT)
Kepala Cabang P.T. Bank Central Asia (TURUT TERGUGAT)
97 — 32
., Buku Hukum Acara Perdata, halaman 620), begitu juga halnyadengan alat bukti surat yang diberi tanda T3 yang berupa fotocopy kwitansipembayaran dan diperlihatkan aslinya di muka persidangan, maka bukti T3 surattersebut dianggap sama dengan aslinya dan sah sebagai alat bukti tulisan;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti keterangan saksi yang diajukan olehKuasa Hukum Para Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksitersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil
Terbanding/Penggugat I : RUSDIN
Terbanding/Penggugat II : A. JAYANTI RAMLI
162 — 92
Putusan No. 47/PDT/2018/PT MKS10.11.12.13.14.dimaksud dalam kenyataanya memang masih berbentuk laut yang dalam halini citra foto satelit pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;Bahwa selain dari pada itu Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkanSurat Nomor: 620/1448/BPD/X1I/2013 tertanggal 1 November 2013 (yangmana surat ini baru kami ketahui kemudian setelah dilaksanakannyaPerjanjian) yang merupakan Surat Walikota Makassar untuk mengambilperan pembebasan lahan untuk jalan masuk ke Proyek Makassar
Pembanding/Penggugat II : Drs. SUTAN RAJA HUTAGALUNG Diwakili Oleh : Deslan Tambunan, S.H.
Pembanding/Penggugat III : ICHWAN SIMATUPANG, S.Sos, MSP Diwakili Oleh : Deslan Tambunan, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PASTOR RANTINUS SIMANALU
Terbanding/Tergugat II : USKUP KEUSKUPAN SIBOLGA
40 — 21
Bahwa menurut ketentuan dari Pasal 620 KUH Perdata, terhadapbenda tidak bergerak, Hak Milik sebagai hak kebendaan yangpaling dasar dan karenanya juga hakhak kebendaaan yangmelekat dan mengikuti Hak Milik baru lahir pada saat hak tersebutdidaftar dan diumumkan;4. Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya PokokPokokHukum Perdata (halaman 69) menjelaskan bahwa eigendom (hakmilik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda;2.
CV. TYFA DIRGANTARA Di wakili oleh Wakil Direkturnya : MUTTAQIN
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN PUPR I TAHUN 2019
Intervensi:
CV. ALIF PERKASA Di wakili oleh direkturnya FAISAL ALI
269 — 1579
. : Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Nomor 620./15.20/SP/PEMB/BM/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, PekerjaanPembangunan Jalan Pulo Drienle Rhob Timu KecamatanSimpang Mamplam (Otsus) (fotokopi sesuai dengan aslinya);Bukti T.ll Intv4. : Fotokopi Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75ayat (1) dan Pasal 76 ayat (2) (fotokopi dari fotokopi);Bukti T.ll Intv5. : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2018 tanggal 4
94 — 40
Bukti T.ll Intervensi 1: Surat Perjanjian untuk melaksanakan kegiatanKonstruksi Normalisasi N6 Kecamatan BatuHampar Nomor : 620 / KONTRAK / BM&AIR /27 / 2016 tanggal 16 Juni 2016 (sesuai dengan2. Bukti T.Il Intervensi 2: Surat persyaratan yang di upload / dikirim olehCV.Zalisti Mandiri kepada Pokja Ill KonstruksiUnit Layanan Pengadaan Kabupaten RokanHilir yang dapat didowload melalui LPSEKabupaten Rokan Hilir (sesuai print internet) ;3. Bukti T.Il Intervensi 3: Surat Penawaran CV.
143 — 24
Oleh : CV.Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/X1/2014. Tanggal28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untukmengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh :CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/X1/2014. Tanggal01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa TKKecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014.
(SPK No : 620/SPKDISDIK/BUKU/XI/201 4)19. Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenal Alam sekitar 50.200.000, CV. Garuda Masuntuk siswa TK Kec. Rimba Melintang.(SPK No : 621/SPKDISDIK/BUKU/XI/201 4)20. Pengadaan Buku Peraga Siswa Untuk Mengenal alam Sekitar 56.100.000, CV.Wahyuuntuk Siswa Paud Kec. Bangko(SPK No : 631/SPKDISDIK/BUKU/XI/201 4)21. Pengadaan Buku Peraga Siswa Untuk Mengenal Alam Sekitar 20.600.000, CV.Wahyuuntuk siswa Paud Kec.
Pbr31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/XI/2014. Tanggal 28November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untukmengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh :CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/XI/2014. Tanggal 01November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa TK KecamatanRimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014.
GarudaMas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/X1/2014. Tanggal28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untukmengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh :CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/X1/2014. Tanggal01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa TKKecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014. Tanggal 15September 2014.
65 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2880 K/Pdt/201511.dan para peserta lelang mengenai status dan kondisi objek lelang yangsebenarnya antara lain: Hak guna bangunan yang melekat pada tanahtanah seluas 73. 620 meterpersegi objek hukum yang tersebut dalam Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 403/Desa Tonjong, Gambar situasi tanggal 19 Maret 1996 Nomor480/1996, telah berakhir haknya tanggal 31 Januari 2011; Tanah seluas 73.620 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh meterpersegi) dengan SHGB Nomor 403/Desa Tonjong, Gambar Situasi
159 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada Pengadilanyang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";Berdasarkan ketentuan kalimat Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 53 ayat (1)tersebut di atas, maka merujuk ketentuan Pasal 50, ditetapkan:"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620
94 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesemuanya ini sudah menyangkut atau menyentuhaspek wewenang, prosedur dan substansial sertifikat tanah sebagaikeputusan Tata Usaha Negara yang tunduk pada wewenang jurisdiksiPeradilan Tata Usaha Negara;Jadi Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan SHM Nomor13Tahun 1975 atas nama Tergugat I, serta tidak berwenang menilai danmemutus tentang perbuatan pembaliknamaan sertifikat atas tanah;Hal ini dibenarkan oleh jurisorudensi Mahkamah Agung dalam putusannyaNomor 620 K/Pdt/1999; tanggal 29
1.HUSNI alias SIA LING BING
2.SIA LENG TIAN alias SYOFYANTO alias LENG TIAN
3.SRI ERMAWATI alias SIA DE BENG
4.SUYANTI alias SIA LE TJOE
5.MELLIA OLIVIA alias SIA DE HWI
6.MARJOHAN alias SIA DENGN DIANG
7.SIA LENG HONG alias TONY S
8.SOENARIDI
Tergugat:
1.TOGA SIREGAR
2.NURSANDI bin alm. JINATI
3.MANISAH
4.AGUS HAMZAH alias AGUS bin alm ABBAS
5.WIWIT SETIA BUDI alias BUDI bin alm. USUP
6.SAFII alias FII bin alm. GOSO
7.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq. Kepala Pemerintah Kecamatan Siak
8.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq Kepala Pemerintah Kecamatan Siak cq Kepala Pemerintah Desa Rawang Air Putih
Turut Tergugat:
1.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq. Kepala Pemerintahan Kecamatan Siak
2.Bupati Kabupaten Siak cq. Kepala Pemerintahan Kec. Siak cq. Kepala Desa Rawang Air Putih
61 — 20
sedangkan panjang 620 M*diserahkan kepada wakil masyarakat (di dalam peta warna hijau) ;.
1.HERY BASKORO, S.H
2.YOPPY GUMALA, S.H.
3.RENDY BAHAR PUTRA, SH
4.GUSTI MURDANI CHAN, SH
5.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
Terdakwa:
RIDUANSYAH
103 — 30
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,0021.5.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002.1.5.2.25. Belanla Makanan dan Minanian 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,002.1.6.2.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga*) 13.200.000,002.2.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,002.15.26. Betana.roteeopy, Getakdan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002.1.5.2.25. Pelatla Makenar Galt MInanan 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 Halaman 29 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk 2.1.6.2.23.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,002.15.26. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002152.25. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00Kegiatan*) Halaman 68 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk 2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,002.1.6.2.23.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,0021526. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan21527. Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00Rapat2.1.5.2.25. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegidfan Perencanaan 17.500.000,00Pembangunan Desa2.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,0021627. Belanja Makanan dan Minuman 2.310.000,00Rapat2.1.6.2.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga*) 13.200.000,002.2.
Belanja Alat Tulis 620..000,00KantorBelanja Fotocopy,2.1.5.2.6. Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan 600.000,00 Halaman 178 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk Minuman Rapat Belanja Makanan dan 2.1.5.2.25. Minuman Keglatan*) 1.400.000,002.1.6. Kegiatan Perencanaan 17.500.000,00Pembangunan Desa2.1.6.2. Belanja Barang dan 17.500.000,00Jasa2.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis 1.990.000,00Kantor2.1.6.2.7. Belanja Makanan dan 2.310.000,00Minuman Rapat2.1.6.2.23.
59 — 5
Rp.620. 225.526, (enam ratus dua puluh juta dua ratus dua puluhima ribu ima ratus dua puluh enam rupiah)Bahwa Untuk setoran yang lainnya tidak terdapat selisih, yangmana kesemuanya setelah Saksi cek sesuai antara jumlah yangditerma terdakwa dari sales dengan jumlah yang disetorkan olehterdakwa ke rekening MM Ekectrindo.Bahwa benar Saksi menerma data tersebut dari terdakwa setelahdiketahuinya ada indikasi penggunaan uang yang telah dilakukanoleh terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi, yang kemudian Saksimeminta