dan menurut pengakuan Pemohon beserta kedua orang saksibahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Pemohon karena Pemohonadalah anak satusatunya dari orang tua Pemohon, maka posita Poin 5 Majeliskesampingkan;Menimbang, bahwa permasalahannya adalah apakah benar permohonanPemohon tersebut terdapat kepentingan hukum serta apakah Pemohonmempunyai legal standing untuk menjadi wali atas anak bernama MuhammadRizqi Magangka dan Nazwa Aulia Putri Magangka, apakah benar keduaanaknya saat ini dalam kekuasaan

tersebut adalah anak sahdari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah makaHalaman 9 dari 16 Penetapan No. 59/Pdt.P/2019/PA.TdoPemohon selaku ibu kandung berkualitas sebagai subjek hokum ( legitimapersona standing in judicio) dalam perkara a quo ;Manimbang, bahwa dari bukti P.3 diketahui kKedua anak Pemohonbernama Muhammad Rizgi dan Nazwa Aulia Putri Secara administrasikependudukan berada dalam lingkup keluarga Pemohon dengan demikian telahternbukti bahwa kedua anak tersebut dalam kekuasaan

sejahtera dan masih bersekolah;> Bahwa ketiga anak tersebut selama tinggal dengan Pemohondiantara keluarga dekatnya tidak ada yang keberatan, karena selama iniPemohon dalam keadaan moralitas yang baik, dan kondisi ekonominyaberkecukupan dan Pemohon telah melakukan kewajiban terhadap ketigaanaknya yaitu Pemohon telah menyekolahkan ketiga anak tersebutbahkan anak yang sulung lagi sementara kuliah di Jawa;> Bahwa Pemohon selaku orang tua tidak sedang dicabut haknyaoleh hokum sehingga Pemohon mempunyai kekuasaan

penuh terhadapketiga anak tersebut;> Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepentinganmenjual tanah milik Pemohon sebagai warisan dari orang tua Pemohondan uangnya untuk keperluan biaya kuliah dan KKN anak yang sulungPemohon, yang sementara ini lagi kuliah di Jawa;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas Majelis Hakimmemperoleh fakta hukum, bahwa Pemohon adalah orang tua yang tidakmelanggar ketentua Pasal 49 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitubahwa kekuasaan orang

Hal. 10 dari15 hal.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi : ayat (1) Anakyang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama merekatidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebutmengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, makaseharusnya Pemohon tidak perlu ditetapbkan sebagai wali

Hal. 11 dari15 hal.anak tersebut belum berusia 18 tahun maka anak tersebut harus dibawahpengasuhan kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya dan orang tuanya tersebutberhak mewakili anaknya tersebut didalam dan diluar pengadilan;Menimbang, sedangkan aturan mengenai perwalian diatur dalam Pasal 50sampai Pasal 54 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan denganketentuan apabila anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya,ditunjuk oleh salah satu orang tua sebelum meninggal dunia

48UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barangbarang tetapyang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itumenghendakinya;Menimbang, bahwa dengan penjelasanpenjelasan tersebut, maka MajelisHakim mengambil kesimpulan bahwa anak yang hidup dalam pengasuhan salah satuatau kedua orang tuanya maka secara hukum berada dibawah kekuasaan

NegaraRepublik Indonesia ini harus menerima dan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47ayat (1) dan ayat (2) tersebut dengan sebaikbaiknya;Menimbang, bahwa jika ada lembaga atau badan usaha yang merasa ragudan memegang teguh prinsip kehatihatian seperti lembaga/badan usaha perbankan,maka Majelis Hakim dapat pula memahaminya, tetapi apabila ada lembaga ataubadan usaha yang tidak berada pada kedua kondisi tersebut, maka penetapanperwalian dari Pengadilan Agama tidak diperlukan terhadap anakanak yang hidupdalam kekuasaan

permohonanperwalian adalah bahwa Pemohon adalah ibu kandung terhadap anak yangbernama Tamara Calista Tungga Dewi, dan ayah kandungnya sudah tidakpeduli lagi pasca perceraian antara Pemohon dan Termohon, sehingga anaktersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebutmasih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), makaHalaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1153/Pdt.G/2021/PA.kKItPemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwaliansekaligus mencabut kekuasaan

lainnya karena demi pengurusanharta milik anak Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo terlebih duluperlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Anak yangbelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau bellum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan

orang tua,berada di bawah kekuasaan wali:Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1153/Pdt.G/2021/PA.kKItMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam PeraturanPemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara PenunjukanWali, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badanyang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tuaterhadap anak.

Dengan sengaja dan melawan hukum, mengambil sesuatubarang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;Bahwa yang di maksud unsur mengambil adalah pemindahan kekuasaan nyataatas barang dari kekuasaan nyata orang lain kepada kekuasaan nyata sendiriyaitu. memindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya dan denganperpindahan barang di maksud sekaligus berpindah kekuasaan nyata terhadapbarang itu.Yang dimaksud dengan barang adalah setiap barang yang menjadi bagian darikekayaan sehingga harus ditafsirkan

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat tidak menguasai barangtersebut atas nama pribadi tetapi melaksanakan kekuasaan negara sertamenjalankan perintah Undangundang, dalam hal ini melaksanakanpenetapan ijin sita dari Pengadilan Nomor : 177/Pen.pid/2020/PN Btmtanggal 21 Februari 2020 dan melaksanakan Putusan Pengadilan NegeriBatam Nomor : 250/Pid.B /2020/PN Btm tanggal 09 Juni 2020, BahwaTergugat dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang ;penuntutan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pribadi

Turiaigo Gaho telah ditentukan bahwa terhadap mobil tersebut dirampasuntuk Negara sehingga Tergugat sebagai pelaksana kekuasaan Negara sertaHalaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2020/PN Btmmenjalankan perintah undangundang di bidang penuntutan tidak dapatdikualifikasikan sebagai pribadi (orang) ataupun sebagai badan hukum perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka MajelisHakim perlu mempertimbangkan terlebin dahulu apakah Penggugat adalahpemilik atas 1 (Satu

/Pdt.G/2020/PN BtmPenggugat dan yang seharusnya mengajukan adalah suami Penggugatsehingga menurut hukum seluruh Gugatan Penggugat tersebut patut untukditolak ;Menimbang, bahwa karena seluruh Gugatan Penggugat ditolak makaMajelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi Alatalat buktiselain dan selebihnya ;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak, makaPenggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan Pasal 283 RBg, Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan

Tng.tersebut, maka sudah sepatutnyalah Pemohon ditunjuk sebagai Wali dansebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak Pemohon tersebut;Bahwa benar dengan meninggalnya Suami Pemohon yang bernama Sulardi(Alm), maka Pemohon dan kedua anak Pemohon adalah Ahli Waris yang sahdari Pemohon oleh karena salah satu anak Pemohon yang bernama, WahyuReski Anggara, yang menurut hukum masih dibawah umur, maka sudahsepatutnya apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yangbelum dewasa tersebut;7.

WAHYU RESKI ANGGARA dan SUTARI, yangmerupakan harta warisan bersama, sepanjang yang menjadi bagian Pemohon dananak Pemohon yang bernama: Wahyu Reski Anggara, yang masih dibawahumur, karenanya memohon ijin kepada Pengadilan Negeri Tangerang untukmewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut dalam melakukanperbuatan hukum menjual tanah dan bangunan tersebut sepanjang yang menjadibagian anak tersebut, dimana setelah meninggalnya suami Pemohon berartiPemohon dalam kedudukannya selaku memegang kekuasaan

Menetapkan bahwa Pemohon berhak untuk melakukan kekuasaan orang tuaterhadap anak Pemohon yang bernama: Wahyu Reski Anggara, Lakilaki Lahir di Tangerang pada tanggal 10 Mei2003, adalah masih dibawah umur/belum dewasa yang belum cakap untukmelakukan perbuatan hukum;3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai lou kandung dari anak tersebut yangbernama: Wahyu Reski Anggara, berhak untuk mewakili anak tersebut baikterhadap diri dan harta kekayaannya;4.

dan tinggal di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, kemudianselama di Kalimantan Rico Eka Saputra diasuh oleh Pemohon hinggasekarang, sehingga Pemohon memohon = agar dijadikan wali darikeponakannya, penetapan mana untuk mewakili kepentingan dan perbuatanhukum anak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 1 dan 2 UndangUndangNo 1 Tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaanorang tua, berada di bawah kekuasaan

Tuban; Bahwa sejak tinggal di Kalimantan Pemohon adalah sebagai pengasuhdari Rico Eka Saputra; Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani rohaninya,berkelakuan baik, berpikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagaiwali dari Irpan Supiransyah; Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk memenuhipersyaratan administrasi karena Rico Eka Saputra hendak mendaftarmenjadi anggota TNI;Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukanperbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan

perwalian seseorangdan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak beradadalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berartisama Saja dengan telah berbuat dholim kerena telah menelantarkan diri pribadianak yang belum dewasa tersebut serta hartaharta yang menjadi hakhaknyaex pasal 47 ayat (1) Undangundang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan bukti otentik,maka telah terbukti bahwa

bukti yangdiajukan dipersidangan baik buktibukti Surat yang bersangkutan danketerangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagaiberikut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalahpengawasan anak di bawah umur, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 50UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakanAnak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaanorang tua, berada dibawah kekuasaan

Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukanpersetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datangsesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUHPerdata;Menimbang, bahwa berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari duakeadaan,yaitu :1.Dalam hubungan dengan keadaan si anak, dalam hal ini perwalianberakhir karena si anak telah menjadi dewasa (meerderjarig), matinya siHalaman 6 dari 9 Perkara Nomor 104/Padt.P/2019/PN Blaanak, timbulnya kembali kekuasaan orang

yang menyatakan sebagai berikut :1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam halhal yang tersebut dalamPasal 49 Undangundang ini (wali dapat dicabut kekuasannya terhadapseorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudarakandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengankeputusan Pengadilan dalam halhal : la sangat melalaikan kewajibannyaterhadap anaknya, la berkelakuan buruk sekalli);2) Dalam hal kekuasaan

Bahwa Pemohon ingin menjual harta untuk modal usaha dan biaya hidup danpendidikan cucunya; Bahwa dari keluarga tidak ada yang keberatan; Bahwa, cucu pemohon belum dewasa dan masih dibawah umur, usianyasekitar 16 (enam belas) tahun sehingga dibutuhkan penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa pasal 47 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan menentukan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahunatau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka

Ngatemin adalahHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN.GskMuslikah, dan ahli waris dari Azizah Aisyah dan Murokhim adalah Satria Abimanyuyang merupakan cucu Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa kutipan akta kalahiranNo : 3387/P/2004, tanggal 21 April 2004, telah lahir pada tanggal 29 Maret 2004atas nama : Satria Abimanyu, anak kesatu lakilaki dari suami isteri : Murokhim danAzizah Aisyah, sehingga anak tersebut saat ini berusia 16 (enam belas tahun)sehingga masih dibawah kekuasaan

orangtuanya;Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur danmasih dibawah kekuasaan orangtuanya dan kedua orang tua kandungnya telahmeninggal dunia sedangkan Pemohon terbukti merupakan salah satu dari orangtuanya yang masih hidup dan saat ini kekuasaannya sebagai orang tidak dicabut,maka Pemohon menurut hukum berhak mewakili Cucunya yang bernama SatriaAbimanyu untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan penjualan atas 2(dua) sertipikat tanah tersebut adalah Sertipikat Hak

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;Unsur ke1 : Mengambil sesuatu barang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalahmemindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain ; Perbuatanmengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi beradadalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luarkekuasaan pemiliknya ; Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesaiatau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;Selanjutnya

Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warnaputih emas yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksisaksi NUR ASMIN dan bukan milik Terdakwa; Bahwa dengan demikian unsurke2 telah terpenuhi;Unsur ke3 :Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa pengertian Memilikr adalah setiap perbuatanpenguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkansuatu kehendak untuk melakukan kekuasaan

sebagai pemilik atauseakanakan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidakmempunyai hak milik atas barang itu ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa Terdakwatelah mempunyai niat untuk mengambil 1 (Satu) unit handphone merek OppoA57 warna putin emas milik saksi saksi NUR ASMIN yang sedang dicash , dankemudian Terdakwa membawa handhone tersebut ke rumahnya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui dan sadar atasperbuatannya dan ia melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan

Sedangkan para TERLAWAN telah batal demi hukumdalam jabatan/kewenangan masingmasing (TIDAK MEMENUHI SYARATFORMIL) yaitu TANPA seijin kekuasaan dan kewenangan PemerintahanNegara RI yang SAH sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU 48/2009 tentangKekuasaan Kehakiman yaitu kedaulatan Yth. Bapak Mujais, yaitu :Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 3/Pat.PLW/2017/PN WNObahwa kedaulatan atas nama Yth.

konstitusional tertinggi (absolute) ataspenyelenggaraan (Pemerintahan Negara Republik Indonesia dankekuasaan kehakiman) sejak 17 Agustus 1945 c.g. untuk memeriksa,mengadili, memutus dan menetapkan suatu sengketa/ perkara dalamruang lingkup sengketa pelaksanaan mandat/ kehendak/hakkedaulatan rakyat sengketa antara rakyat yang melakukan tindakanhukum register dengan rakyat yang tidak melakukan tindakan hukumregister. atas dasar menurut/ berdasarkan Peraturan Perundangundangan Perkara a quo bukan kewenangan kekuasaan

Bapak Mujais SAH dalam jabatanPresiden Republik Indonesia dan Hakim Pemutus Perkara padaPengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia dengankedaulatan, kekuasaan dan kewenangan TIDAK TAK TERBATAS(INKRAH).3. bahwa Yih. Bapak Ir. H. Joko Widodo dkk (seluruh penyelenggaraPemerintahan Negara RI yang terkait), TIDAK SAH dan BATAL DEMIHUKUM dalam jabatan/kewenangan/ martabat masingmasing, hingga Yih.Bapak Ir. H.

Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan,murni bersifat exparte;Menimbang bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah agungberpendapat bahwa gugatan voluntair hanya dapat diterima Pengadilan apabila adaketentuan UndangUndang yang mengaturnya secara khusus, akan tetapi biladihubungkan dengan ketentuan pasal 10 ayat(1) UndangUndangNomor 48 tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarangmenolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu

permohonan pemohon disertai alat bukti yang cukup (ius cura novit);Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan memedomaniketentuan Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuankepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan danrintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sertadikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UndangundangNomor 48Tahun2009 tentang Kekuasaan

olehPemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain serta tidak mengandungsengketa dengan pihak lain dan tidak mengandung itikad yang buruk danmempunyai tujuan yang baik sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan dariPemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya padaredaksional amar penetapan;Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonanini dibebankan kepada pemohon;Memperhatikan pasal 1888 KUHPerdata dan UndangUndang Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan

Pasal 26 ayat (1) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itupermohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secaraseksama berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan PengadilanAgama Bangil Nomor 1019/Pdt.G/2014/PA.Bgl.

Perlu diingat bahwa dengan tidak ada bantahanatau pengakuan akan menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat apabilayang diakui itu merupakan hak yang berada dalam kekuasaan orang yangmengakui, biasanya mengenai hak kebendaan. Dikatakan mengikat sebagaialat bukti karena dengan mengakui suatu tuntutan berarti yang mengakui itumelepaskan haknya dan menyerahkan haknya itu kepada orang yangmenuntut.

Dalam kasus ini yang diakui bukan merupakan hak yang beradadalam kekuasaan orang yang mengakui, tetapi menyangkut statuskeperdataan. Dengan demikian mengenai Struktur dan kedudukan ahli warisbelumlah jelas dan terang.

S, sekarang ini baru berumur 11 tahun yaitu lahir pada tanggal 22 Mei 2008;Menimbang, bahwa yang dimaksud perwalian ialah pengawasan terhadapanak yang belum dewasa serta pengurusan harta kekayaan anak yang belum dewasayang tidak dibawah kekuasaan orang tua ;Menimbang, bahwa seorang anak yang belum dewasa dikatakan beradadibawah kekuasaan wali atau perwalian jika kedua orang tuanya tidak lagi dalamstatus perkawinan atau bercerai atau jika salah satu atau kedua orang tuanyaHalaman 5 dari 8 PenetapanNomor

Daffa Khairul AzzamS, belum dewasa dan berada dibawah kekuasaan wali atau perwalian;Menimbang, bahwa istilah "belum dewasa yang dipakai dalam beberapaperaturan perundangundang di Indonesia menurut BW adalah orang yang belummencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan keteranganPemohon bahwa Pemohon tinggal bersama dengan anak anak Pemohon hingga saatkini dan Pemohon masih tetap merawat dan mendidik anak Pemohon yang bernamaAdam

makasegala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang terdapat didalamBerita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yangtidak terpisahkan dari Penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa yang menjadi permintaan dalam permohonan iniadalah bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan PenetapanPengadilan, yang memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak selakupemegang kekuasaan

dikualifisi) dan kemudian ditentukan hukumnya terhadap peristiwa yang telahditetapkan itu (dikonsitutir) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyataROJJA SALFA H JR, saat ini belum genap 18 tahun, maka menurut hukum iatermasuk golongan anak yang belum dewasa ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) jo ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan ada dibawah kekuasaan

orang tuanya selama mereka tidak dicabutdari kekuasaannya, sehingga orang tua mewakili anak tersebut mengenaisegala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih beradadalam kekuasaan orang tuanya yakni Pemohon, maka segala perbuatan hukumharus diwakili oleh Pemohon sebagai orang tuanya tersebut ;Menimbang, bahwa perwakilan yang dilakukan oleh Pemohon tersebutbukanlah perwakilan sebagaimana yang diwakilkan oleh seorang wali olehkarena orang

sebagaimana bukti P9 dan Surat Keterangan Persetujuan Penunjukan Ahli Waris dariKeluarga Agustina Giyai, tertanggal 1 Oktober 2019, sebagaimana bukti P.10;Bahwa saat ini Yosias Youw diasuh oleh Pemohon;Bahwa untuk kepentingan sepupu Pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakapmelakukan perbuatan hukum maka diperlukan seorang wali untuk melakukan segalaperbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;Bahwa Pemohon adalah seorang yang berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani sertatidak dibawah kekuasaan

ditetapkan oleh Undang Undang, dan pada umumnya semua orang kepadaSiapa Undang Undang telah melarang membuat persetujuan / perjanjian tersebut;Menimbang,bahwa menurut ketentuan Pasal 330 KUH Perdata belum dewasaadalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun dan belum pemahmenikah;Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RI No.1Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan

untuk biaya pendidikanYosias Youw tersebut maka Pemohon bermaksud mencairkan tabungan pensiun Taspenatas nama Agustinus Youw tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Yosias Youw masih dibawah umur dan belumpernah kawin, sehingga untuk kepentingan hukum anak yang masih dibawah umur danbelum cakap melakukan perbuatan hukum tersebut diperlukan jjin dari Pengadilan NegeriNabire;Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Nabire untukdapat menetapkan Pemohon sebagai wali sekaligus pemegang kekuasaan

telah dipertimbangkan di atas dariPerkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak,dengan nama Anak, berjenis kelamin Perempuan lahir di Singkawang padatanggal 10 Juli 2012 dan Anak, berjenis kelamin Lakilaki yang lahir di Singkawangpada tanggal 11 Nopember 2014;Menimbang, bahwa dalam pasal 47 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapaiumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinanada dibawah kekuasaan

orang tuanya selama mereka tidak dicabut darikekuasaannya, sehingga walaupun perkawinan antara kedua orang tua anaktersebut, putus karena perceraian, tidak menghilangkan kekuasaan kedua orangtua atas anaknya;Menimbang, bahwa dari peristiwa kelahiran anakanak Penggugat danTergugat terbukti fakta anakanak itu masih dibawah umur atau belum dewasa,kemudian Saksisaksi Penggugat menerangkan pula, selama ini anakanaktersebut dirawat oleh Penggugat, apalagi secara biologis, notoir apabila anak yangmasih

Jadi demikepentingan yang terbaik bagi anak, beralasan hukum bila Penggugatmenjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk memelihara dan mengasuhanakanak Penggugat dan Tergugat serta melakukan tindakantindakan demikepentingan anakanak tersebut sampai dewasa dan/atau dapat hidup mandiri,akan tetapi walaupun anakanak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat, halini tidaklah berarti memutuskan kesempatan Tergugat sebagai ayah kandunguntuk bertemu dengan anaknya dan tidak mengurangi pula hakhak maupuntanggung

surat bukti bertanda P6 berupa: sebidangtanah dengan Sertifikat Hak Milik No.01684, yang terletak di Desa Dlimas,Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 144m2 (seratus empat puluh empat meter persegi) yang kepemilikannya atasnama ALDI CAHAYA PUTRA SETIAWAN dan KAELA MAULINDARAMADANI (anakanak pemohon) ;Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undangundang No.1 Tahun 1974 menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun ataubelum pernah menikah ada di bawah kekuasaan

orang tuanya selama merekatidak dicabut dari kekuasaannya, dan ayat (2) menyebutkan orang tuamewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan ; Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undangundang No.1 Tahun 1974menyebutkan : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahunatau belum menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, beradadi bawah kekuasaan wali ; Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama ALDICAHAYA PUTRA SETIAWAN, lakilaki

Kecamatan Polewali, Kabupaten PolewaliMandar sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkaraini adalah menjadi kKewenangan dari Pengadilan Negeri Polewali;Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.POLMenimbang, bahwa ketentuan Pasal 330 Kitab UndangUndang HukumPerdata merumuskan bahwa : Belum dewasa adalah mereka yang belummencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin,lebih lanjut dijelaskan bahwa mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan

orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengancara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenambab ini;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 359 KitabUndangUndang Hukum Perdata disebutkan beberapa hal yang dapat menjadidasar penetapan perwalian terhadap anak yang belum dewasa antara lain atasdasar ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orangtua atau oleh karena tak adanya si bapak atau si ibu tak diketahui atau karenatempat tinggal

Teluk Gong Desa Pejagalan,Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta sehingga untuksementara waktu terhalang untuk melakukan kekuasaan orang tua atas diriKurniawan dan hal tersebut cukuplah menjadi dasar untuk memohonkanpenetapan perwalian terhadap diri Kurniawan;Menimbang, bahwa sejak Andre Irawan duduk di bangku SMP Pemohonselaku keluarga yaitu paman sepupu yang mengambil alih tugas dan tanggungjawab untuk mengasuh dan merawat Andre lrawan sehingga Hakimberpendapat bahwa Pemohon

Negeri 19Ambon; Bahwa pihak keluarga Almarhum Asnath Ngeliawawa dan pihak keluargaKonstan Jacobus Pattiasina tidak keberatan jika Pemohon bertindak sebagaiwali bagi anak Jon Jesmitz Pattiasina;Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 6 dari 9Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanPermohonan Pemohon sebagai berikut:Menimbang, bahwa Perwalian adalah penguasaan terhadap pribadi danpengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itutidak berada di bawah kekuasaan

Perwalian yakni Perwalian menurut Undangundang (Vide Pasal 345 KUHPerdata), Perwalian dengan wasiat (Vide Pasal355 KUHPerdata Jo Pasal 51 (1) Undangundang No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (Vide Pasal 359KUHPerdata);Menimbang, bahwa perwalian menurut UndangUndang No.1 Tahun1974 tentang Perkawinan pada pasal 50 ayat (1) dijelaskan bahwa Anak yangbelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan

orang tua,berada dibawah kekuasaan wali;Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam Pasal 359 KUHPerdatadisebutkan bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung dibawahkekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan carayang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelahmendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda;Menimbang, bahwa tindakan mewakili dapatlah dilakukan olen seseorangsebagai wali asalkan kepentingan anak tidak menentangnya