apabila tidak merasa setujuterhadap pelaksanaan Surat Paksa dan Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan yaitu gugatan kepada Pengadilan Pajak dan PeninjauanKembali kepada Mahkamah Agung dan oleh karena itu, pengajuangugatan terhadap Surat Paksa dan Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jelas sangat bertentangandengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan sudahseharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard);Bahwa mengenai kedudukan dan kekuasaan

Putusan Nomor 442 K/TUN/201210.11.12.pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatanberdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Pasal2:Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakankekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajakyang mencari keadilan terhadap sengketa pajak;Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut

Tata Usaha Negara;Bahwa mengenai kekhususan tersebut diatur juga dalam UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangmengatur sebagai berikut:Pasal 9A:Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk PengadilanKhusus yang diatur dengan undangundang;Penjelasan Pasal 9A:Pengadilan Khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak;Bahwa mengenai kekuasaan

Bahwa menurut Wakil Ketua Komisi Xl DPR, Merchias Markus Mekengmengeluarkan pendapat bahwa, kasus Gayus (Tambunan) harus jadiacuan dan kesempatan untuk memperdalam masalah yang terjadi diPengadilan Pajak;Dualisme Kewenangan dan kekuasaan;Hal pertama yang menjadi kelemahan dalam Pengadilan Pajak adalahdualisme kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Pajak. Inilah yangmembedakan Pengadilan Pajak dengan Pengadilan Umum.

Putusan Nomor 442 K/TUN/2012Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2009 dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 serta peraturan

(empatratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan SHMNomor 02410, sedangkan untuk kepentingan terhadap hakhak anak tersebut belum cakap hukum dan masih dibawahumur, maka diberikan kekuasaan kepada Pemohon untukpenjualan sebidang tanah dan bangunan;Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon gunakeperluan persyaratan Pemohon untuk menjual sebidangtanah dan bangunan, serta keperluan administrasi lainnyaSampai dengan anak tersebut cakap menurut hukum;Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya

denganPemohon dikaruniai 3 orang anak bernama NAMA ANAK, umur 28tahun dan Khairu Nissa Dwi Pratiwi, umur 23 tahun dan BrilliantKhairunnas Jiddan, unur 10 tahun;Bahwa setelah almarhum NAMA meninggal dunia, anak almarhumNAMA dan Pemohon yang bernama NAMA ANAK diasuh olehPemohon sebagai ibu kandungnya;Bahwa Saksi tahu selama dalam perngasuhan Pemohon, anakalmarhum NAMA dan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon berperkara di PengadilanAgama Depok untuk mengajukan permohonan kekuasaan

Dalam hal ini untuk untuk kepentinganterhadap hakhak anak tersebut belum cakap hukum dan masihdibawah umur, maka diberikan kekuasaan kepada Pemohonuntuk penjualan sebidang tanah dan bangunan;Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P5 sebagaimanadiuraikan di atas.

Mereka yang belumdewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawahperwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagianketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini, akan tetapi dengan berlakunyaUndangundang No. 1 Tahun 1974 masalah usia anak yang dapat diletakkandibawah perwalian Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tersebut telahmengaturnya pula sebagaimana dalam Pasal 50 yang berbunyi Anak yangbelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan

perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya, berada dibawah kekuasaan Wali.Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 262/Padt.P/2019/PNCkrMenimbang, bahwa bilamana mempertemukan ketentuan yang adadalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan ketentuan UndangundangNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka masalah usia anak yang dapatdiletakkan dibawah perwalian terdapat perbedaan pendapat sehinggaberlakulah asas lex posterior derogate lex priori, sehingga usia anak yang dapatdiletakkan

Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama RAHMADANI DIAHESTUNINGTYAS, NABILA NURAINI SYIFATUN, dan MUHAMAD GALIHSAPUTRA tersebut masih dibawah umur, sehingga terhadap anaktersebut haruslah ditetapbkan dibawah kekuasaan orang tuanya untukmewakili Kepentingan anak tersebut baik di dalam maupun di luarPengadilan;Halaman 2 dari 12 Penetapan No755/Padt.P/2015/Pn.Tng8.

Estuningtyas dan Nabila NurainiSyifatun masih dibawah umur, maka haruslah ditetapbkan dibawah kekuasaansalah satu orang tuanya, oleh karena Pemohon dan suaminya telah berceraidan selama ini anakanak tersebut tinggal bersama dan dalam pengasuhanPemohon, maka tidak berlebihan jika anakanak tersebut berada dibawahkekuasaan orang tua yaitu Pemohon untuk mewakili kKepentingan anakanaktersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan;Menimbang, bahwa sebelum Pemohon ditunjuk/ditetapbkan sebagaiorang tua pemegang kekuasaan

dan mewakili anakanaknya yang masihdibawah umur, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terhadap diriPemohon pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat serta keterangansaksisaksi, Pemohon tidak mempunyai sifat pemabuk, penjudi, pemborosdan berkelakuan tidak baik, dan tidak terdapat adanya Penetapanpencabutan kekuasaan Pemohon sebagai orang tua terhadap anakanaknyaHalaman 8 dari 12 Penetapan No755/Padt.P/2015/Pn.TngMenimbang, bahwa

Bahwa berdasarkan pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, wakadilakukan pengangkatan wali, walaupun Pemohon sebagai orang tuayang memegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak WILLIAMNATHAN THOMAS, namun sebagaimana kepentingan hukum dalambidang perbankan sesuai posita point 6, maka untuk itu permohonan waliini diajukan.9.

2018, telah ternyatasuami Pemohon yaitu SUWITHO THOMAS telah meninggal dunia di Jakartapada tanggal 29 April 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P6 berupa: Surat PernyataanAhli Waris, telah ternyata bahwa Pemohon dan anak Pemohon merupakan ahliwaris dari SUWITHO THOMAS;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: Anak yangbelum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinanada di bawah kekuasaan

Sus/2012/PN.SKG Page 72 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam pasal ini adalahmemindahkan barang dari kekuasaan asal/ lama ke kekuasaan yang baru atas barangtersebut, sedangkan kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambiltersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku yang mengambil; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara

Acara Penyitaan /tanda terima barang bukti yaitu : MARHAWA Bintinone Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak adapermohonan pembebasan biaya perkara, maka sesuai Pasal 222 Kitab Hukum AcaraPidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yangjumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini; Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab UndangUndang Hukum Pidana,UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UndangUndang No 48tahun 2009 tentang Kekuasaan

Bahwa untuk memberi perlindungan hukum kepada kedaulatan dankepemilikan Penggugat atas tanah sengketa mohon atas kekuasaan dankebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri di Bangkalan atau kepadaMajelis Hakim yang mengadili perkara ini agar melarang kepada paraTergugat untuk melakukan tindakan berbentuk apapun, tidakmengalihkan tanah sengketa, tidak membongkar bangunan yang ada,tidak membangun bangunan baru sejak gugatan perkara ini didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dengan adanya putusanperkara

Menghukum Tergugat 2 atau kepada siapa saja yang menguasai atastanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaanseperti semula dan bebas dari adanya ikatan berbentuk apapun jugakepada kekuasaan Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alatkekuasaan Negara;8.

Menghukum Tergugat 2 atau kepada siapa saja yang menguasai atastanah sengketa apabila lalai tidak menyerahkan tanah sengketa kepadaPenggugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat dalam tiaptiap harinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setidaktidaknyasebesar berdasarkan kelayakan dan kepatutan terhitung sejak putusanperkara ini diucapbkan sampai dengan adanya penyerahan secara nyatakepada kekuasaan Penggugat;9.

JAENUDINsebagaimana tercantum dalam bukti P1, P2, P3, P5, P6, P7, dan P8 sertaketerangan Saksi Rohana dan Saksi Kuneni;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanmengenai hukumnya berdasarkan fakta hukum tersebut;Menimbang, bahwa Salsabila Ramadhani adalah benar anak ParaPemohon dan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan ada dibawah kekuasaan

orang tuanya selama mereka tidak dicabutdari kekuasaannya, dalam hal ini sekalipun Salsabila Ramadhani telah berusia19 tahun namun yang bersangkutan belum pernah melangsungkan perkawinandan masih dibawah kekuasaan orang tuanya sehingga berdasarkan Pasal 47Halaman 6 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 299/Padt.P/2019/PN Sbrayat (2) maka orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatanhukum didalam dan diluar Pengadilan;Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka Pemohonmemiliki kedudukan

salinan Penetapan inikepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebondengan menunjukan salinan sah Penetapan ini, untuk dicatat didalam bukuRegister kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanseluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslahdibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, UndangUndang Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan

Pasal 345 KUHPerdata, yang menyatakan :Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anakbelum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup,sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuaJo.

Pasal 50 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, yang menyatakan :Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaanoran gtua, berada di bawah kekuasaan waliJo.

Larangan, Kota Tangerang, ProvinsiBanten atau tinggal berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang,sehingga dengan demikian Permohonannya yang diajukan oleh Pemohontersebut adalah tepat merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Tangeranguntuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan menguraikanapa yang dimaksud dengan gugatan permohonan (voluntain);Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970tentang kekuasaan Kehakiman, istilah

domisili) atau tempat kediamanPemohon terletak di JI Poros Kabo Rt056 Desa Swarga Bara Sangatta Utara, Kab.Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum / yurisdiksiPengadilan Negeri Sangatta, dengan demikian Pengadilan Negeri Sangattasecara relatif be rwenang (competence) untuk menerima, memeriksa danmenetapkan perkara permohonan a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya perihal pokok permohonan Pemohon,Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa asas penyelenggaraan kekuasaan

peradilan yangditentukan dalam Pasal 2 ayat 4 UndangUndang Kekuasaan Kehakiman(UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009) yaitu dilakukan dengan carasederhana, cepat dan biaya ringan, maka pengadilan berkewajiban untukmembantu para pencari keadilan (j/usticiabelen) dan berusaha untuk mengatasisegala hambatan dan rintangan, agar asas tersebut terwujud dan terlaksana;Menimbang, bahwa sebagaimana tugas pokok dan fungsi PengadilanNegeri, sebagai badan peradilan umum, yaitu menerima, memeriksa danmemutuskan serta

No. 24 Tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat 4, Pasal 4, dan Pasal 10ayat 1 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanserta peraturanperaturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;2.

AYU ADELIA, lahir di Surakarta pada tanggal 14 Desember 1999;Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 246 /Pdt.P/2016/PNSktMenimbang, bahwa karena anaanak Pemohon tersebut yangbernama : YOSUA ABDI JAYA pada saat sekarang baru berumur : 18 tahun danyang bernama : AYU ADELIA baru berumur: 17 tahun, maka sesuai Pasal 47UndangUndang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu anak yang belummencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya

Menetapkan bahwa Pemohon adalah lbu kandung dan sekaliguspemegang kekuasaan dari anak Pemohon yang masih di bawah umuryang bernama : YOSUA ABDI JAYA, lahir di Surakarta pada tanggal 23 Maret 1998 dan AYU ADELIA, lahir di Surakarta pada tanggal 14 Desember 1999; Memberi ijin kepada Pemohon ( SRI ARJATUN HARTONO ) selakupemegang kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon yang masihdibawah umur yang bernama : 1.

sebagai anak.Dimana selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segalakegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi; Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, dinyatakan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalamkenyataannya menjalankan kekuasaan

Dan dalam Pasal33 ayat (2) dinyatakan bahwa untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan melalui penetapan Pengadilan; Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentangPerkawinan dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua,berada di bawah kekuasaan wali; Menimbang, bahwa walaupun ketika masa pendaftaran seleksi penerimaan CalonTamtama

danberdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa perwalian termasuk kewenanganabsolut Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapaiumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan ada di bawah kekuasaan

perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan,dan hal ini lebih lanjut tersirat pada Penjelasan Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang menunjukkan seluruh jenis perwalianadalah selain dari orang tua.Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di muka padadasarnya orang tua secara hukum mewakili kKepentingan anakanaknya tanpaharus ditunjuk sebagai wali karena pada dasarnya dalam peraturanperundangundangan perwalian terhadap anak hanya berlaku bagi anak yangtidak berada di bawah kekuasaan

orang tua.Menimbang, bahwa atas dasar tersebut majelis hakim telahmenjelaskan kepada Pemohon bahwa perkara perwalian yang diajukanPemohon dalam hal perwalian Rafli bin Allee umur 16 tahun adalah anakkandung Pemohon dan berdasarkan peraturan yang berlaku anak tersebut dibawah kekuasaan orang tua dan Pemohon berhak untuk bertindak atas nama/mewakili anak kandung Pemohon tersebut tanpa harus ada penetapanperwalian, namun Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap melanjutkanpermohonan perwalian karena

Permohonana quo bukan termasuk permohonan yang dilarang untuk diajukan ke pengadilannegeri sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UndangundangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwaPengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatuperkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Pengadilan NegeriBintuhan memiliki Kewenangan untuk memeriksa permohonan a quo;Menimbang

dalam menyelaraskan perbedaan identitasnya sampai akhirnyamengajukan permohonan a quo;Menimbang bahwa hakikat dan tujuan dari permohonan Pemohonsematamata untuk menyelesaikan kepentingan dirinya serta mengingat bahwapermohonan adalah perkara voluntair sehingga tidak ada pihak lawan yangdirugikan maka dalam hal permohonan dikabulkan diktum harus mengacu padapenyelesaian kepentingan Pemohon;Menimbang bahwa selain itu Hakim juga memperhatikan Pasal 5 ayat(1) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Pemohon dengan terlebih dahulu meluruskanpermohonan a guo bukan untuk memperbaiki penulisan nama di akta kelahiran,melainkan mengakui kedua nama Pemohon yang tercatat pada dokumenkependudukan dan ijazahijazannya sebagaimana ditetapkan dalam amarPenetapan ini;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yangtimbul atas permohonan ini;Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UndangundangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaianadministrasi di hadapan Notaris untuk menjual sebidang tanah sebagaimanaSertifikat Hak Milik Nomor 2531 tanggal 03 Mei 2012 Surat Ukur Nomor :01467/Bangkinang/2011 tangagl 14 Maret 2011 atas nama Elidarti(Pemohon) dan Miftah Paradis;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undangundang No.1Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapalumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinanada di bawah kekuasaan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kamparyang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam prosespenyelesaian administrasi di hadapan Notaris untuk menjual sebidang tanahsebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2531 tanggal 03 Mei 2012 Surat UkurNomor : 01467/Bangkinang/2011 tangagl 14 Maret 2011 atas nama Elidarti(Pemohon) dan Miftah Paradis;Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama MIFTAH PARADISmasih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan sertamasih di bawah kekuasaan

orang tuanya sebagaimana bukti surat bertanda P. 2;Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari MIFTAHPARADIS juga tidak pernah dicabut kekuasaan orang tuanya sehingga dapatbertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukumbaik di dalam maupun di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undangundang RepublikIndonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tuatidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barangbarangtetap yang dimiliki anaknya

Kemudian Terdakwa mendekati Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRItersebut dari arah belakangnya secara diamdiam lalu setelah dekat Terdakwasegera merampas handphone milik Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebutdengan cara menariknya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secarakuat dari kekuasaan atau genggaman Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebuthingga handphone milik Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut berhasilTerdakwa ambil dan Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI saat itu juga ikut tertarikakibat tarikan tangan

Kemudian Terdakwa mendekati Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRItersebut dari arah belakangnya secara diamdiam lalu setelah dekat TerdakwaPutusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Kot Halaman 5 dari 18segera merampas handphone milik Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebutdengan cara menariknya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secarakuat dari kekuasaan atau genggaman Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebuthingga handphone milik Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI tersebut berhasilTerdakwa ambil dan Saksi CLAUDYA Binti SUHAIRI

kepada Terdakwa telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakantelah terpenuhi seluruhnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalahmemindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yangmengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan

unsur mengambil suatu barang inimerupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan suatubarang memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barangitu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pastibarang tersebut ada pemiliknya, sehingga mengambil barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung arti upayaseseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupanekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan

adalah setiap perbuatanpenguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkansuatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atasbarang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atasbarang itu, dengan maksud berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atasperbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalahsuatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukumatau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah

Pasal 1792 BW menyatakan:Pemberian kuasa adalah suatu penanjian dengan mana seseorangmemberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untukatas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Oleh karenanya haltersebut sekiranya cukup dijadikan alasan untuk mendiskualifikasi ataumembatalkan perjanjian (dalam hal ini adalah Surat Kuasa Menjual)dengan berdasarkan kepada sejumlah temuan pembuktian yang telahkami uraikan.

Bahwa menindaklanjuti perkara a quo agar Sertifikat dan Objek dapatdikuasai Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim berkekan memutusuntuk menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkanSertifikat Hak Milik No. 14881 Luas 104 m2 yang terletak di Dabegan RT 02RW 06, Mojosongo, Surakarta kepada Penggugat secara sukarela dan bilaperlu dilakukan secara paksa dengan bantuan alatalat Kekuasaan Negara;23.

Menghukum Tergugat Il untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.14881 Luas 104 m2 yang terletak di Dabegan RT 02 RW 06, Mojosongo,Surakarta kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu dilakukansecara paksa dengan bantuan alatalat kekuasaan Negara;9.

Memerintahkan kepada Tergugat II untuk keluar dari tanah obyeksengketa dan menghentikan segala kegiatan apapun di atas tanah obyeksengketa dan diserahkan kepada Penggugat secara sukarela dan bila perludilakukan secara paksa dengan bantuan alatalat kekuasaan Negara;10.

Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.14881 Luas 104 m2 yang terletak di Dabegan RT 02 RW 06, Mojosongo,Surakarta kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu dilakukansecara paksa dengan bantuan alatalat kekuasaan Negara;7. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Ssecara tanggung renteng untukmembayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hingga saatini sejumlah Rp4.656.000.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh enamribu rupiah);8.

ARIANDI Alias ANDI Bin GAWAT MARDIO telahterbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamembantu atau melakukan percobaanuntuk melakukan tindak pidanaperdagangan orang, melakukan perekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorangdengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atauposisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaatwalaupun memperoleh persetujuan dari

Jalan Kelapapati Laut,Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membantu ataumelakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdaganganorang, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,penyalahgunaan kekuasaan

memberikan keterangan ahli (Kepada (Penyidik)dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikanketerangan yang benar dan ahli menerangkan bahwa ahli sebelumnyasudah pernah dimintai keterangan sebagai ahli tindak pidanaPerdagangan Orang.Bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah tindakanperekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaankekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,penyalahgunaan kekuasaan

Melakukan Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuanpenyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang ataumemberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dariorang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuanmengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia.2.

Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan.penjeratan utang atau member! bayaran atau manfaat walaupunHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN BlIsmemperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atasorang lain, untuk tufuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayahnegara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa Kesengajaan atau delik dolus adalahkejahatan yang dilakukan dengan sengaja.

hartayang tersebut pada posita nomor 4.1 diatas agar dijual dan uangnya akanhalaman 5 dari 46, Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2018/PA.Bgl10.11.12.13.dibagi untuk Tergugat dan Turut Tergugat dan Turut Trergugat Ilsedangkan Penggugat tidak memperoleh bagian karena Tergugatberpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai hak sama sekali terhadaphartaharta itu.Bahwa oleh karena Penggugat merasa mempunyai hak atas harta bersamatersebut sedangkan harta bersama yang dimaksud dalam posita nomor 4.2dan 4.3 berada dalam kekuasaan

Tergugat, maka bersama ini Penggugat memohon kepadaPengadilan Agama Bangil menghukum Tergugat untuk menyerahkanharta waris almarhum suami Penggugat yang dikuasainya kepadaPenggugat dan Para Turut Tergugat sebagai haknya sebagaimanayang ditputuskan oleh Pengadilan Agama Bangil sebagai yangdimaksud pada posita nomor 20 diatas.Bahwa selain itu Tergugat juga akan memperoleh haknya dari harta waris /harta peninggalan almarhum suami Penggugat dari harta yang beradadalam posita nomor 4.1 yang berada dalam kekuasaan

Tergugat,maka bersama ini Turut Tergugat I juga memohon kepada PengadilanAgama Bangil menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisalmarhum suami Penggugat yang dikuasainya kepada Penggugat danPara Turut Tergugat sebagai haknya sebagaimana yang ditputuskanoleh Pengadilan Agama Bangil.Bahwa benar selain itu Tergugat juga akan memperoleh haknya dari hartawaris / harta peninggalan almarhum suami Penggugat dari harta yangberada dalam posita nomor 4.1 yang berada dalam kekuasaan Penggugatyang akan

Bahwa benar selain itu Tergugat juga akan memperoleh haknya dari hartawaris / harta peninggalan almarhum suami Penggugat dari harta yangberada dalam posita nomor 4.1 yang berada dalam kekuasaan Penggugatyang akan Penggugat serahkan kepada Tergugat bersamaan Tergugatmenyerahkan hak Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana yangtelah ditetapbkan pembagiannya oleh Pengadilan Agama Bangilsebagaimana yang dimaksudkan dalam posita nomor 20 diatas..18.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat kepadaPenggugat dari bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugatsebagaimana yang dimaksud pada petitum nomor 3 diatas yang kini beradadalam kekuasaan Tergugat.5. Menentukan / menetapkan bahwa almarhum suami Penggugat (MASUDbin SULHAN RIYADI alias ACHMAD RIYADI adalah sebagai PEWARIS.6. Menetukan / menetapkan bahwa :halaman 36 dari46, Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2018/PA.Bgl6.1. . PENGGUGAT (istri / PENGGUGAT);6.2.

Saleh untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan izin untukmelaksanakan kekuasaan sebagai wali yang mana tujuannya untukkepentingan halhal yang berkaitan dari Salmiati binti M. Saleh tersebut;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbuny!:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Saleh dapatmemperoleh haknya sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa adapun peraturan tentang perwalian di dalamUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 ayat (1)anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan7perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali, ayat (2) perwalian itu mengenai pribadi anak yangbersangkutan maupun harta bendanya.