Ditemukan 1040 data
63 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarena itu tidak dapat dikembangkan dengan mengakui / mengklaimpenguasaan atau pemilikannya berada di wilayah administratif desadesalainnya atau kecamatan lainnya, selain terletak di DesaSimataniariatauDesa Simatanihariatau Desa Simatahari, Kecamatan KotaPinangtersebut, kecuali PT Crystalindo Indah Prima dapat menunjukkanbuktibukti memperoleh hak dari pihak lain yang bukan berasal daripelepasan hak dari PT Nurul Huda di luar dari wilayah administratif yangsudah ditentukan semula yaitu Desa Simataniari
85 — 51
Putusan Nomor 558/Pdt/2020/PT MDNPakai asal konversi hak Barat, jangka waktunya akan berakhirselambat lambatnya pada tanggal 24 September 1980,sebagaimana yang dimaksud dalam Undangundang Nomor5Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutanmenjadi tanah yangdikuasai langsung oleh Negara.(2) Tanahtanahn tersebut ayat (1), ditata kembailipenggunaannya, penguasaan dan pemilikannya denganmemperhatikan:a. masalah tata guna tanahnya;b. sumber daya alam dan lingkungan hidup;c. keadaan kebun dan
62 — 18
Nomor 192/Padt.G/2017/PA Sqm.kepada Tergugat ( Sibali ), sehingga mobil truk Toyota Dyna Rino115 PS, yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat memang sudahtidak ada, karena sudah beralih ke pemilikannya kepada H. Buang.Jadi yang patut dikategorikan sebagai harta bersama dalam haltersebut adalah hanya uang Down Payment (DP) sejumlah Rp30.000.000,(tiga puluh juta rupiah);b.
1.DANI bin SALIM
2.MASIAH binti SALIM
Tergugat:
1.INGE IVAN HUTAMA
2.Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat
4.Camat Kebun Jeruk Jakarta Barat
5.Lurah Kembangan Selatan
6.Suku Dinas Bina Marga, Kantor Walikota Jakarta Barat
7.Kapolres Jakarta Barat
8.PT. Antilop Maju
9.Freddy Lukman
10.H. Saleh
11.Ny. Laksmi Indrijastoeti, SH
388 — 120
No.4160, tidak cukup kuat untuk membuktikan tanahterperkara adalah milik Penggugat, karena Girik adalah sebagai tandauntuk membayar Pajak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RINo.3176/K.Pdt/1988 yang menyatakan sebidang tanah yang sudah jelasada sertifikatnya tidak dapat diperjualbelikan begitu saja berdasarkan suratGirik melainkan harus didasarkan atas Sertifikat tanah yang bersangkutan,yang merupakan bukti Autentik dan mutlak pemilikannya dan oleh karenaitu penguasaan atas tanah terperkara dan segala
Terbanding/Penggugat : HERI HERMAWAN MULLER
703 — 513
asal Konversi HakHak Barat mengatur ;Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 : Pasal 1(1) Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asalkonversi hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambatlambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yangdimaksud dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 pada saatberakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasailangsung oleh Negara;(2) Tanahtanah tersebut ayat (1), ditata kKembali penggunaan, penguasaandan pemilikannya
Terbanding/Tergugat : Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Diwakili Oleh : ARIEF FAJAR SATRIA, SH.,SIk.,MH dan RUDI PARDEDE, SH.,MH
99 — 64
seksama surat memori banding yang diajukanoleh pihak Penggugat/Pembanding, maka Pengadilan Tinggiberpendapat sebagai berikut :Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 167/PDT/2014/PTR.Dalam Eksepsi :Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding makaTergugat/Terbanding telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknyamenyatakan: Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium); Gugatan Kabur (Samar samar/Obscuur Libelle);Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam Suratgugatannya mendalilkan atas dasar hak pemilikannya
JACQULINA J. TARUMASELY
Tergugat:
1.GEORGE TARUMASELY
2.PEMERINTAH RE Cq BPN NASIONAL Cq KANTOR PERTANAHAN BIAK NUMFOR
3.FREDERIKA GANDEGUAY Alias IBU FONNY PADAMA
4.MARINA
166 — 26
HakGuna Bangunan Nomor: 11/Brambaken, luas tanah 1.730M2 tertanggal 11November 1987, kendatipun Penggugat masih menyimpannya maka SHGBtersebut telah jatuh tempo (daluarsa) selama lebih 30 Tahun, karena tidakpernah ditingkatkan, dan hal sebenarnya Tergugat telah mengurus, danmenguasai obyek tanah sengketa sejak tahun 1983, dan secara sahTergugat adalah pemilik sah tanah obyek sengketa sejak tahun 2015,37berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1066, Tertanggal 06 Oktober2015, yang telah dialinkan pemilikannya
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Ny. Rd. Mutmainah Sri Haerani
2.Ny. Soeherna
3.Soeherni
4.Ny Soeherne alias Soeherne Maharani
5.Elly Suherly
6.Ny Etty Suherty
7.Evi Suhervi Sukotjo
85 — 38
Tanahtanah tersebut dalam ayat (1) ditata kembali penggunaannya,penguasaan, dan pemilikannya dengan memperhatikan : a....dSt ......
87 — 14
rapat musyawarahdesa seanjutnya ada pungutan resmi, disetorkan ke bendaharabedasarkan musyawarah desa ; Definisi memaksa dalam pidana adalah memaksa memberi tanda tidakada pilihan lain untuk berbuat sebagai pemaksa ; Syarat memaksa adalah kekuasaan yang dimiliki untuk menggunakan datauntuk mendapat untung dari yang memaksa ; Hubungan Tergugat sebagai perangkat desa berkaitan dengan programsertifikat massal adalah suatu bentuk pemilikan sebagai tanggung jawabsebagai Sek Des mendukung warga bukti pemilikannya
1.PANUS SOKUQ
2.LUKAS ALPIUS
3.LEDENIUS
4.MISRAN
Tergugat:
PT. CITRA PALMA PERTIWI
173 — 467
tersebut adalah milikHalaman 62 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdworang sambung, kemudian mengenai ladang buahbuahan tidak mungkinsatu pohon, kalau satu itu biasanya durian hutan, kKemudian ditunjukanSurat pernyataan Para Penggugat tanggal maret 2020, identitasnyaMISRAN itu orang RT1, kemudian menyatakan batas daerah itu adalahDasen Sambut bukan di Jelmu Sibak ; Bahwa saksi tidak mengetahul kepemilikan waris para Penggugat dilokasi, Bahwa dulu SUNDAN tahun 2009 berikan surat pemilikannya
273 — 904
Pelaksanaan pembelian tanah dilakukan di hadapan Pejabat PembuatAkte Tanah (PPAT) atau Notaris atau Camat, dan sebelumnya harusb.374dipastikan kembali bahwa suratsurat pemilikannya lengkap dan tidakmengandung masalah jika dibeli oleh Bank Maluku.a.3.4. Jenis hak tanah yang dapat dibeli olen Bank Maluku adalah Hak Milikdan Hak Guna Bangunan (HGB).
Pelaksanaan pembelian tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat AkteTanah (PPAT) atau Notaris atau Camat, dan sebelumnya harus dipastikankembali bahwa suratsurat pemilikannya lengkap dan tidak mengandungmasalah jika dibeli oleh Bank Maluku;a. Jenis hak tanah yang dapat dibeli oleh Bank Maluku adalah Hak Milik dan HakGuna Bangunan (HGB).
Pelaksanaan pembelian tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat AkteTanah (PPAT) atau Notaris atau Camat, dan sebelumnya harus dipastikankembali bahwa suratsurat pemilikannya lengkap dan tidak mengandungmasalah jika dibeli oleh Bank Maluku.Jenis hak tanah yang dapat dibeli oleh Bank Maluku adalah Hak Milik dan HakGuna Bangunan (HGB).
Pelaksanaan pembelian tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat AkteTanah (PPAT) atau Notaris atau Camat, dan sebelumnya harus dipastikankembali bahwa suratsurat pemilikannya lengkap dan tidak mengandungmasalah jika dibeli oleh Bank Maluku;a.3.4. Jenis hak tanah yang dapat dibeli oleh Bank Maluku adalah Hak Milik dan HakGuna Bangunan (HGB).
Lokasi tanah lainyang diusulkan oleh Kantor Cabang harus ditinjauoleh Tim Survey.Pelaksanaan pembelian tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat AkteTanah (PPAT) atau Notaris atau Camat, dan sebelumnya harus dipastikankembali bahwa suratsurat pemilikannya lengkap dan tidak mengandungmasalah jika dibeli oleh Bank Maluku.Jenis hak tanah yang dapat dibeli oleh Bank Maluku adalah Hak Milik dan HakGuna Bangunan (HGB).
108 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2070 K/Pdt/2012berstatus tanah negara, tidak memenuhi syarat objektif sehinggatindakan Tergugat menyewakan objek sengketa kepada Penggugattidak memenuhi syarat sebab yang halal;(Yurisprudensi MARI Nomor 613K/Pdt/1991 tanggal 26 Pebruari1994Adanya itikad tidak baik dari pihak pemberi sewa dimanapemberi sewa bukanlah pihak yang berwenang atas tanah tersebutkarena proses pemilikannya melalui hibah tidak memenuhi syaratobjektif, sehingga tindakan pemberi sewa menyewakan objekkepada pihak ketiga tidak
Pembanding/Tergugat II : MINTARYONO RATNOADJI Diwakili Oleh : Ana Husadani,SH
Pembanding/Tergugat III : TUNGGUL ARDIANTORO Diwakili Oleh : Ana Husadani,SH
Terbanding/Penggugat : SOEGIANTO alias ANDI SOEGIANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : MINTARYONO RATNOADJI
Turut Terbanding/Tergugat III : TUNGGUL ARDIANTORO
100 — 62
hukumterhitung sejak perbuatan hukum jual beli dan pelepasan hak tersebutterjadi (ex tunc) dan objek jual beli dan pelepasan tersebut kembalidalam keadaan semula (restitutio in integrum) sesuai denganYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung sebagai berikut :(1) Putusan MA No. 613 K/ Pdt/ 1991 tanggal 26 Februari 1994, yangtelah memberikan kaidah hukum pada pokoknya sebagai berikut :Adanya itikad tidak baik dari pihak pemberi Sewa di mana pemberisewa bukanlah pihak yang berwenang atas tanah tersebut karenaproses pemilikannya
88 — 37
Rekonvensi tidak lagi menguasai danmenikmati hasil tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut sehinggaPenggugat Rekonvensi menderita kerugian hasil tanah obyek sengketa yangdapat dinikmati setiap tahunnya sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah)terhitung sejak tahun 2012;Bahwa karena obyek sengketa rekonvensi telah berada dalam penguasaanTergugat Rekonvensi, maka menurut hukum kalau Tergugat Rekonvensimerasa berhak atas tanah obyek sengketa rekonvensi tersebut seharusnyadikembalikan penguasaan / pemilikannya
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tino (anak perempuan, bungsu);Dan semua harta/barang warisan itu tanpa kecualinya termasuk yangterdapat dalam Surat Pemberi (Surat Hibah) masih dalam budel dan samasekali belum pernah dibagi, dan penguasaan pemilikannya ketika itu adalahdi tangan Baso Opu Dg. Karaeng;8. Bahwa Baso Opu Dg. Karaeng meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1984,maka sejak itu segala harta/oarang yang sumbernya terdiri dari :1. Segala harta, barang hak milik Baso Opu Dg. Karaeng sendiri.
83 — 15
Diperkuat dengan Yurisridensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor3176 K/PDT/1988, tanggal 19 Aril 1990 dalam Kaidah Hukumnyamenyatakan Sebidang tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidakdapat diperjualbelikan begitu saja berdasarkan surat girik, melainkanharus didasarkan atas Sertifikat Tanah yang bersangkutan, yangmerupakan bukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya, sedang suratgirik hanya sebagai tanda untuk membayar ajak.c.
68 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam surat tersebut butir no. 3 disampaikan sebagaiberikut : bahwa terhadap beberapa bidang tanah yang saat ini dikuasai ataudiklaim pemilikannya oleh P.T.
391 — 314
AepSaepudin dan Hj Eka, karena mereka telah membelinya sebagaimanadalamAktaJual Beli No.004/PPAC/C/1991 dan Kenyataan dilapangan banyak yang sudah beralih pemilikannya namun dalambuku C Ipeda/PBB masih atas namapemilik asaldikutip darihalaman 25 Putusan No.131/Pdt/G/2000/PN.Bdq;c.
187 — 114
agar pemilikannya diserahkan kepadaPemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta dilaksanakan sesuaidengan ketentuan dan Perundangundangan yang berlaku berikut bangunan dankonstruksinya untuk dipergunakan bagi kepentingan umum, sambil menunggupelaksanaan tersebut agar pemohon wajib mengamankan aset dimaksud daripara penggarap maupun penghuni liar ; bahwa sesuai Keterangan Rencana Kota dari Kepala Suku Dinas Tata KotaJakarta Utara tanggal 19 Agustus 2004 Nomor 242/GSB/JU/1V/2004, bidangtanah yang
Terbanding/Tergugat I : PT. ASURANSI DJIWASRAJA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Terbanding/Tergugat III : J.N. SIREGAR, SH
Turut Terbanding/Penggugat II : NY. DRA. MED. LILIA IBRAHIM
Turut Terbanding/Penggugat III : NY. NATALIA IBRAHIM
74 — 53
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor : 32 Tahun 1979, Tertanggal 08 Agustus 1979menyatakan : Tanah tanah tersebut ayat (1), ditata kemballipenggunaannya, penguasaan dan pemilikannya denganmemperhatikan :a. Masalah tata guna tanahnya;b. Sumber daya alam dan lingkungan hidup;c. Keadaan kebun dan penduduknya;d. Rencana pembangunan di daerah;e. Kepentingan kepentingan bekas pemegang hak danpenggarap tanah / penghuni bangunan;Halaman 19 dari 96 hal.