Petunjuk Tekhnis Kredit Mikro Nagari tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, pada bulan Maret 2009.Hal 3 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdgb. Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007, tanggal 7 September 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari.Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl.

Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha dan Kelayakan Tekhnis Usulan Kegiatan Usahadalam Musyawarah Nagari (bersama Serjana Pendamping dan Petugas Keuangan)b. Melakukan verifikasi kelapangan tentang kelayakan Kelompok Usaha / Individu CalonPenerima tersebut diberikan Kredit Mikro Nagari tahun 2009 (bersama SerjanaPendamping)c. Dan Menyetujui atau menolak suatu usulan.Bahwa yang menjadi pengurus untuk mengelola dana kredit mikro di Nagari Koto kaciaktersebut adalah:1. Ketua : BUJANG SURYADI2.

Petunjuk Tekhnis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Maret 2009.b. Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007, tanggal 7 September 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari.Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl.

Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha dan Kelayakan Tekhnis Usulan Kegiatan Usahadalam Musyawarah Nagari (bersama Serjana Pendamping dan Petugas Keuangan)b. Melakukan verifikasi kelapangan tentang kelayakan Kelompok Usaha / Individu CalonPenerima tersebut diberikan Kredit Mikro Nagari tahun 2009 (bersama SerjanaPendamping)c. Dan Menyetujui atau menolak suatu usulanBahwa yang menjadi pengurus untuk mengelola dana kredit mikro di nagari Koto kaciaktersebut adalah1. Ketua : BUJANG SURYADI2.

Nagari, Perangkat Nagari dan tokohMasyarakat lainnya.c) Pasal 4 ayat (1), Kelompok Calon Penerima Bantuan adalah kelompok Usaha yangsudah ada dan belum Pernah Mendapatkan Bantuan Kredit.d) Pasal 6 ayat (1), Kelompok Rumah tangga Miskin mengajukan permohonan kepadaPokja Nagari yang di ketahui oleh Ninik Mamak dan Kepala Jorong.Hal 18 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg4)5)6)7)e) Pasal 6 ayat (3), Pembahasan Permohonan dilakukan oleh Pokja Nagari untukmenilai kelayakan usaha dan kelayakan Tekhnis

Petunjuk Tekhnis Kredit Mikro Nagari tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, pada bulan Maret 2009.Hal 3 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdgb. Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007, tanggal 7 September 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari.Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl.

Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha dan Kelayakan Tekhnis Usulan Kegiatan Usahadalam Musyawarah Nagari (bersama Serjana Pendamping dan Petugas Keuangan)b. Melakukan verifikasi kelapangan tentang kelayakan Kelompok Usaha / Individu CalonPenerima tersebut diberikan Kredit Mikro Nagari tahun 2009 (bersama SerjanaPendamping)c. Dan Menyetujui atau menolak suatu usulan.Bahwa yang menjadi pengurus untuk mengelola dana kredit mikro di Nagari Koto kaciaktersebut adalah:1. Ketua : BUJANG SURYADI2.

Petunjuk Tekhnis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Maret 2009.b. Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007, tanggal 7 September 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari.Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl.

Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha dan Kelayakan Tekhnis Usulan Kegiatan Usahadalam Musyawarah Nagari (bersama Serjana Pendamping dan Petugas Keuangan)b. Melakukan verifikasi kelapangan tentang kelayakan Kelompok Usaha / Individu CalonPenerima tersebut diberikan Kredit Mikro Nagari tahun 2009 (bersama SerjanaPendamping)c. Dan Menyetujui atau menolak suatu usulanBahwa yang menjadi pengurus untuk mengelola dana kredit mikro di nagari Koto kaciaktersebut adalah1. Ketua : BUJANG SURYADI2.

Masyarakat Nagari, Perangkat Nagari dan tokohMasyarakat lainnya.c) Pasal 4 ayat (1), Kelompok Calon Penerima Bantuan adalah kelompok Usaha yangsudah ada dan belum Pernah Mendapatkan Bantuan Kredit.d) Pasal 6 ayat (1), Kelompok Rumah tangga Miskin mengajukan permohonan kepadaPokja Nagari yang di ketahui oleh Ninik Mamak dan Kepala Jorong.Hal 18 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdge) Pasal 6 ayat (3), Pembahasan Permohonan dilakukan oleh Pokja Nagari untuk menilaikelayakan usaha dan kelayakan Tekhnis

Serka Ismail NRP. 3920532451270 yang ditanda tangani oleh Manager tekhnis laboratorium kimia kesehatan lingkungan Sdri. Tuti Rustina NIP 195901141981022001dengan hasil pemeriksaan narkoba bahwa Terdakwa urinenya positif mengandung Methamphetamine (Ectasy) dan Amphetamine (Shabu-shabu) termasuk Narkotika Golongan I. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Bahwa atas pengakuan tersebut selanjutnya Terdakwadan Saksi3 di bawa ke kantor Polrestabes untukdilakukan penyidikan yang didahului pemeriksaan urineawal di Unit Pelaksana Tekhnis Balai kesehatanPemerintah Provinsi Jawa Barat baik Terdakwa danSaksi3 positip mengandung Amphetamine.10. Bahwa oleh karena Terdakwa anggota Militer makaTerdakwa dan barang bukti diserahkan ke Denpom III/5Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.14keterangannya.Menimbang :Saksilll11.

Serka IsmailNRP. 39205324 52270 yang ditanda tangani olehManager tekhnis laboratorium kimia kesehatanlingkungan Sdri.

tidak dapat digunakan dalam terapi,serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkanketergantungan.Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukandipersidangan maka terungkap faktafakta hukum sebagaiberikut :Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan dari UnitPelaksana Teknis Balai Kesehatan Pemerintah Provinsi JawaBarat, Nomor: 02/Lap.NP/IX/ Il tanggal 9 September 2011yang ditandatangani oleh Tuti Rustina NIP 1959011419810220001 selaku Manager Tekhnis

Serka IsmailNRP.3920532452270 yang ditanda tangani olehManager tekhnis laboratorium kimia kesehatanlingkungan......lingkungan Sdri. Tuti Rustina NIP 195901141981022001dengan hasil pemeriksaan narkoba bahwa Terdakwaurinnya positip mengandung Methamphetamine(Ecstasy) dan Amphetamine (Shabushabu) termasuknarkotika Gol.

Serka Ismail NRP. 3920532451270 yang ditanda tanganioleh Manager tekhnis laboratorium kimia kesehatan lingkunganSdri. Tuti Rustina NIP 195901141981022001ldengan hasilpemeriksaan narkoba bahwa Terdakwa urinenya positifmengandung Methamphetamine (Ectasy) dan Amphetamine(Shabushabu) termasuk Narkotika Golongan I.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.426. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,(lima belas ribu rupiah).7.

Karena itu meskipun Pengadilan dapat memahami kemungkinanadanya berbagi kesulitan Tekhnis bagi Penggugat yang tidak berlatar pendidikanatau pekerjaan di bidang hukum untuk memperbaiki gugatannya dalam satukesempatan perbaikan, namun Pengadilan juga tidak dapat membiarkanpemeriksaan perkara ini menjadi berlarutlarut, Karena itu dalam perkara ini,Pengadilan tidak dapat lagi memberi kesempatan lain kepada Penggugat untukmemperbaiki gugatannya.Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat mengandungcacat

., dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) yaitu SRI ERRITA HARYANTI, SS. M.Par.

Rp.6.593.500.000, sedangkan untuk kegiatanpembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton nilaikontraknya yaitu : Rp. 5.887.700.000.Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan HPS dan spek Tekhniskarena HPS dan Spesifikasi Tekhnis , Rancanganh kontrak kewenangandari PPKom;Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) terkait jasa rekanan pelaksanapembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton KecamatanTengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 yaitu Rp.6.000.000.000,;Bahwa spesifikasi

Rp.6.593.500.000, sedangkan untuk kegiatanpembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton nilaikontraknya yaitu Rp. 5.887.700.000.Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan HPS dan spek Tekhniskarena HPS dan Spesifikasi Tekhnis , Rancanganh kontrak kewenangandari PPKom;Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) terkait jasa rekanan pelaksanapembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton KecamatanTengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 yaitu Rp.6.000.000.000,;Bahwa spesifikasi tekhnis

GHOFARISMAIL, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yaitu ADE FAJARWIRADNATI, ST. dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaituSRI ERRITA HARYANTI, SS. M.Par.; 115 Bahwa mekanisme pelelangan kegiatan pengadaan jasakonsultanperencana (DED) pembangunan lintasan pacuan kuda dan pembangunanfasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton menggunakan metodeseleksi sederhna karena menggunakan PAGU Anggaran dibawah Rp.200.000.000.

Rp.6.593.500.000, sedangkan untuk kegiatanpembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton nilaikontraknya yaitu : Rp.5.887.700.000,Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan HPS dan spek Tekhniskarena HPS dan Spesifikasi Tekhnis , Rancanganh kontrak kewenangandari PPKom;Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) terkait jasa rekanan pelaksanapembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton KecamatanTengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 yaitu Rp.6.000.000.000,;Bahwa spesifikasi

selanjutnya dalam petitum 4 gugatan Penggugat,maka menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat atasdasar hak yang tidak sah ;Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa telah dinyatakan milikPenggugat, maka penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat harus dinyatakan tidak sah sehingga petitum 4 gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan petitum 5gugatan Penggugat, oleh karena tanah sengketa milik Penggugat hal tersebutadalah masalah tekhnis

MTRkepada Penggugat, sedangkan tanah bangunan GONOREJO alias Pak Lekadalah masalah terhadap tekhnis Penggugat, maka hal tersebut di serahkankepada kebijaksanaan Penggugat dan tidak perlu di cantumkan dalam amarputusan ini, sehingga dengan demikian petitum 7 gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan di perbaiki Amar petitumnya ;Menimbang, bahwa mempertimbangkan petitum 8 gugatan Penggugat,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Dwangsom atau Astereinte hanyamungkin terhadap perbuatan yang harus di lakukan

Bahwa Penggugat di diskualifikasi dan atau di nyatakan tidak lulus dalamEvaluasi Administrasi dan tekhnis dengan alasan, kualifikasi tidak sesuaiPutusan Perkara Nomor: 10/G/2016/PTUN.ABN Halaman 11 dari 75 Halaman15.16.dengan yang di isyaratkan dalam dokumen Lelang, yang di isyaratkankualifikasi usaha menengah sub kualifikasi M2; Bahwa alasan Tergugat menggugurkan Penggugat sangat bertentangandengan ketentuan Pasal 56 ayat ( 1 ) Peraturan Persiden RepublikIndonesia Nomor : 54 tahun 2010 Jo Pasal

dan penyalahgunaan wewenang ( Vide Pasal 81 ayat ( 1 ) huruf bdan c ) yang telah menimbulkan pemberlakuan kriteria yang diskriminatifdan / atau pertimbangan yang tidak Objektif; Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberitahukan dan atau mengundangPenggugat untuk mengikuti tahapan Pembuktian Kualifikasi sebagai ruanguntuk melakukan Evaluasi terhadap kelengkapan Administrasi, kewajaranharga, dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian / uraian analisa hargasatuan pekerjaan utama terhadap syarat tekhnis

Bahwa tekhnis pemeriksaan Test Urine terhadapTerdakwa dan anggota TNI AU Lanud Raja HajiFisabilillah dilaksanakan oleh anggota BNN Prov.Kepri yaitu setelan Apel Pagi seluruh anggotaLanud Raja Haji Fisabilillah dikumpulkan diLapangan Apel, selanjutnya Terdakwa dananggota Lanud Raja Haji Fisabilillah satu persatumemasuki ruang rapat Kantor Lanud Raja HajiFisabilillah untuk mengisi Form pengambilanpemeriksaan Urine Sekrening dengan caramengisi kolom nomor, nama lengkap, kode Pot,Nomor Handphone dan

Km. 12 TanjungpinangKepri seluruh anggota TNI AU Lanud Raja HajiFisabililah termasuk Terdakwa melaksanakanpemeriksaan yang dilakukan oleh anggota BNN Prov.Kepri.Bahwa benar pelaksanaan pemeriksaan Urineterhadap anggota Lanud Raja Haji Fisabilillan adalahatas permintaan dari Saksi1 selaku KomandanLanud Raja Haji Fisabilillah berdasarkan Surat NomorB/301/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentangpermohonan bantuan untuk pelaksanaan tes Narkobaterhadap anggota Lanud Raja Haji Fisabilillah.Bahwa benar tekhnis

olehTergugat 1 dengan SK sebagai Humas Yarsi dan sampai sekarang tidak ada beritaatau suatu kepastian, toh sukasuka mereka saja melaksanakannya/sehingga..............2006sehingga akibatnya merugikan dan merusak nama baik Penggugat, seperti adapenilaian dari masyarakat bahwa Penggugat berada di dalam, akan tetapi paraTergugat menganggap Penggugat berada di luar Yarsi Sumbar, padahalPenggugat telah bekerja dengan baik sebagai amanah dalam menjalankan tugas.Namun Tergugat 1 tidak pernah membuat petunjuk tekhnis

ini kami mohon kepadaPengadilan Negeri Bukittinggi untuk menentukan hari persidangan danmemanggil para pihak, selanjutnya memeriksa perkara ini dengan menjatuhkanputusan dalam pokok perkara yang amarnya sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan No: 23/ KPTS/YARSI/ 03/ 1987 tertanggal 28 oktober 1987 tersebut.Menyatakan Tergugat 1 tidak bertanggung jawab, telah lalai dan tidakmenjalankan tugasnya membuat petunjuk tekhnis

Bahwa dikarenakan sesuai tekhnis pengajuan penetapan permohonanperubahan nama di Pengadilan Negeri Denpasar yaitu 1 (satu)permohonan untuk 1 (satu) nama, maka diajukanlah permohonan secaraterpisah untuk 2 (dua) orang anak Para Pemohon ;5. Bahwa adapun permohonan penetapan perubahan nama yang diajukanPara Pemohon untuk anak pertama adalah yaitu dari ABBY SATRIOKENAYAHalaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pat.P/2014/PN Dpsmenjadi bernama GEDE ABBY SATRIO KENAYA ; 6.

Spesifikasi tekhnis barang dan jasa;b. Harga perkiraan sendiri (HPS);c. Rencana Kontrak.

Peserta yang menyampaikanlebih dari 1 (Satu) penawaran yang digugurkan;Bahwa Spesifikasi Tekhnis serta jumlah barang (volume) yang PT.MAYINDO tawarkan beserta harga penawaran dalam Pengadaan Alat UjiKendaraan bermotor STATIS dan alat uji Kendaraan bermotor MOBILE / kelilingdi Dinas Perhubungan, Komunikasi , dan Informatika Kota Tanggerang SelatanTahun Anggaran 2011 yaitu, sebagai berikut:Untuk Alat Uji Kendaraan Bermotor Statis: HARGASATUANNO SPESIFAKASI TEKHNIS VOLUME PENAWARAN(Rp)I.

TEKHNIS VOLUME PENAW ARAN(Rp) I. PENGADAAN ALAT UJI PKBA. ALAT UTAMA UJI KENDARAAN BERMOTOR :1.

Spesifikasi Tekhnis Barang/Jasa;b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);danC. Rancangan Kontrak;Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;Menanda tangani Kontrak;Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;a fe &Melaporkan Pelaksanaan/ Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasakepada PA;7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepadaPA dengan Berita Acara Penyerahan;8.

Terdakwa.Bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt,menyatakan pendapatnya bahwaterhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merkLuffman adalah produk tembakau dan berdasarkan UURI Nomor : 36 Tahun2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Tembakau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiKesehatan yang secara tekhnis

Terdakwa.Bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt, menyatakan pendapatnya bahwaterhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merkLuffman adalah produk tembakau dan berdasarkan UURI Nomor : 36 Tahun2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Tembakau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiKesehatan yang secara tekhnis

Berita Acara serah terima Pekerjaan di tanda tangani olehSaudari Megawati selanjutnya Terdakwa menemui Bendaharauntuk pengajuan pembayaran biaya Proyek 100 %, kemudian padatanggal 18 Desember 2008 terdakwa menerima pembayaranpekerjaan sebesar 100%;Bahwa 5 (lima) ekor Ternak Kerbau Pejantan yang telahdiserahkan oleh Terdakwa kepada Kelompok Tani di Desa BangunPurba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten RokanHulu tidak sesuai dengan Spesifikasi sebagaimana yang telahditetapkan didalam Petunjuk Tekhnis

No. 39/PID.SUS/2012/PTRBahwa 5 (lima) ekor Ternak Kerbau Pejantan yang telahdiserahkan oleh Terdakwa kepada Kelompok Tani di Desa BangunPurba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten RokanHulu tidak sesuai dengan Spesifikasi sebagaimana yang telahditetapkan didalam Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan PenyaluranBantuan Ternak Kerbau dan didalam Dokumen Kontrak PerjanjianPekerjaan;Bahwa hingga sekarang ini, Terdakwa tidak ada memberikan 25(dua puluh lima) ekor ternak kerbau kepada Kelompok Tani di DesaBangun

No. 39/PID.SUS/2012/PTRPurba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten RokanHulu tidak sesuai dengan Spesifikasi sebagaimana yang telahditetapkan didalam Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan PenyaluranBantuan Ternak Kerbau dan didalam Dokumen Kontrak PerjanjianPekerjaan;Bahwa hingga sekarang ini, Terdakwa tidak ada memberikan 25(dua puluh lima) ekor Ternak kerbau kepada Kelompok Tani diDesa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun PurbaKabupaten Rokan Hulu;Bahwa yang diberikan kepada Kelompok Tani di

Syariyah Bireuen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perihalhutangpiutang antara Pemohon Rekonvensi dengan pihak Termohon Rekonvensi ataupihakpihak lain yang terkait dengan masalah dimaksud;Bahwa sejauh ini Termohon Rekonvensi tidak memiliki hutang dengan pihak manapuntermasuk hutang mahar dengan Pemohon Rekonvensi;Bahwa Mahkamah Syariyah Bireuen juga tidak berwenang menetapkan pembagian gajiTermohon Rekonvensi setelah perceraian, oleh karena hal tersebut telah diatur UndangUndang dan peraturan tekhnis

Termohon Rekonvensi dalam kesimpulan akhirnya dipersidangan telah samasama menyetujui terkait hutangpiutang akan diselesaikan padaKepala Bagian Administrasi Polres Bireuen, dan Pemohon Rekonvensi menyatakan tidakmenuntut lagi melalui Mahkamah Syariyah Bireuen;e Bahwa terhadap eksepsi Termohon Rekonvensi yang menyatakan bahwa MahkamahSyariyah Bireuen tidak berwenang menetapkan pembagian gaji Termohon Rekonvensisetelah perceraian, oleh karena hal tersebut telah diatur dalam UndangUndang danPeraturan Tekhnis

dua) orang anak tersebut dari 1/3 (sepertiga) gaji Termohon Rekonvensikarena hal tesebut telah diatur secara tersendiri sebagaimana Pasal 8 Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan TermohonRekonvensi adalah anggota Polri yang setatusnya dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yangsecara tidak langsung terikat dengan ketentuan tersebut dan peraturanperaturan tekhnis

No. 203/Pdt.G/2011/MSBirNomor 45 Tahun 1990, dan Termohon Rekonvensi adalah anggota Polri yang setatusnyadipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yang secara tidak langsung terikat dengan ketentuantersebut dan peraturanperaturan tekhnis anggota Polri lainnya, maka Majelis Hakim menilaibahwa Majelis Hakim tidak dapat menerima atau N.O (Niet Ontvankelijke verklaard), karenaMajelis Hakim tidak berwenang menetapkan hal tersebut;Menimbang, bahwa terkait hutangpiutang baik hutang mahar sebanyak 22 (duapuluh

Konsel =;2 (dua) lembar Laporan Pemeriksaan PengadaanSapi Bali yang dibuat oleh Sarfin Yusuf,S.St selaku tim tekhnis Panitia PemeriksaBarang ;1 (satu) lembar Photo Copy Surat PerintahTugas No. 027/115/2008 tanggal 30 Nopember2008 yang telah dilegalisir ;3 (tiga) lembar Photo Copy Surat KeputusanGubernur Sultra No. 89 tahun 2008 tanggal 25Pebruari 2008 yang telah dilegalisir besertalampirannya ;3 (tiga) lembar Photo Copy Surat KeputusanKepala Dinas Pertanian Prov.

Sultrapernah mempunyai Proyek Pengadaan Bibit Sapi Bali ;Bahwa jabatan saksi pada Proyek Pengadaan Bibit SapiBali adalah sebagai Tim Tekhnis Pemeriksa Barang ;Bahwa setahu saksi rekanan pada Proyek Pengadaan BibitSapi itu adalah Hj.

Nuriatin, dan jumlah Bibit Sapiyang harus diadakan sebanyak 120 (seratus dua puluh)ekor, sedangkan jumlah dananya saksi tidak tahu ;Bahwa setahu saksi sebagai Tim Tekhnis PemeriksaBarang, bibit sapi yang diadakan oleh rekanan tersebuthanya 98 (sembilan puluh delapan) ekor dan masihkurang 22 (ekor) sehingga saksi melaporkan kepadaKepala Bidang Peternakan atasan saksi bahwa terdapatkekurangan sapi tersebut lalu atasan saksi KepalaBidang Peternakan segera melaporkan kepada terdakwa ;Bahwa saksi melaporkan

oleh saksiSARFIN YUSUF, S.St, tetap menyetujui untuk mencairkanseluruh anggaran pengadaan sapi tersebut sebesar Rp.429.000.000, (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah)yang masuk ke rekening NURLIATIN, SH tetap terdapatkekurangan sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor sapi Balidengan total harga Rp. 104.400.000, (seratus empat jutaempat ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan~ fakta di persidangandimana keterangan saksi Sarfin Yusuf, S.St yang menerangkanbahwa setahu saksi sebagai Tim Tekhnis

dan TERDAKWA WALDI ALIASWALDI BIN ARBAIN dibawa ke Mapolres Tanjab Barat gunadilakukan Penyelidikan lebih lanjut.Bahwa 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis shabu shabu denganberat 0,21 gram bruto yang disisihkan dengan berat 0,03 gramHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.KLTberdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat danMakanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.18.638 Tanggal 02maret 2018 disita dari TERDAKWA WALDI ALIAS WALDI BINARBAIN yang ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis

Bahwa 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis shabu shabu denganberat 0,21 gram bruto yang disisihkan dengan berat 0,03 gramberdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat danMakanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.18.638 Tanggal 02maret 2018 disita dari TERDAKWA WALDI ALIAS WALDI BINARBAIN yang ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis yaitu Dra.Lenggo Vivirianty, Apt berkesimpulan bahwa contoh yang diterima dilaboratorium yaitu 1 (Satu) klip plastic berisi serobuk Kristal putihbening seberat

alatKesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Sejak Tahun 2009 sampaidengan sekarang ;e Bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan,termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapandiagnosis pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi untuk manusia ;e Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaanfarmasi adalah Apoteker dan dibantu oleh tenaga tekhnis

kefarmasiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 PP No.51 Tahun 2009 ,Tentang Pekerjaan Kefarmasian ;e Bahwa Apoteker dan tenaga tekhnis kefarmasian mempunyai keahlian dankewenangnan dalam hal pembuatan , penyediaan, penyimpana,pendistribuasian, atau penyaluran, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat , dan pengamanan sediaan farmasi ;e Bahwa pada kasus posisi perkara An.

Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentudalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan UmumKota Bengkulu Jalan Semarak Ill Kelurahan Bentiring Kecamatan MuaraBangkahulu Kota Bengkulu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai orang yang melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu dengan saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUMselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

2009sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan UmumKota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor : 07/DPPKA/2009 tanggal 19Februari 2009 mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modalpengadaan konstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan JalanDalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp. 1.501.339.000, (satumilyar lima ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).e Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk saksiIDFIL, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

bulanDesember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurunwaktu tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota BengkuluJalan Semarak III Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu KotaBengkulu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanperbuatan itu dengan saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM selaku PejabatPelaksana Tekhnis

Pekerjaan UmumKota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor : 07/DPPKA/2009 tanggal 19Hal 13 dari 35 halaman No.22/Pid.Tipikor/ 2012/PT.Bkl.1414Februari 2009 mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modalpengadaan konstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan JalanDalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp. 1.501.339.000, (satumilyar lima ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk saksiIDFIL, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

AlorAgama : Kristen ProtestanPekerjaan : Petani/ Pekebun Bendahara Pelaksanaan Tekhnis PengelolaanKeuangan Desa (PTPKD) Desa Motongbang Tahun2015 dan 2016Pendidikan : SMPPENAHANAN :Terdakwa di tahan dalam jenis tahanan Rutan oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, di tahan sejak tanggal 1 Maret 2018 s/d 20 Maret 2018; Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

atas pembelaanPenasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, sertatanggapan Penasihat hukum Terdakwa/Duplik atas Jawaban Penuntut Umum,yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan;Menimbang, bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR diajukankepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaansebagai berikut :Putusan No: 8/Pid.SUSTPK/2018/PN.KPG Halaman 4 dari 110PRIMAIRwonnnn Bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR Alias SAUL ABOR selakubendahara Pelaksanaan Tekhnis

Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang diangkatberdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015Tentang Penunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkanKeputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 TentangPenunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2016, bersamasama dengan saksi ARWILEMHINADANG selaku

SUBSIDIAIR : Bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR Alias SAUL ABOR selakubendahara Pelaksanaan Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang diangkatPutusan No: 8/Pid.SUSTPK/2018/PN.KPG Halaman 19 dari 110berdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015Tentang Penunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkanKeputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 TentangPenunjukan

Bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR berdasarkanKeputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015 TentangPenunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan KeputusanKepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang PenunjukanPelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2016, diangkat sebagai bendahara PTPKD,yang oleh ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang, secaraLisan diangkat

mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuansiapa yang menjadi ahli waris,pbenentuan bagian masingmasing ahli waris;Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis tersebut harus difahami sesuaikeperluan hukum oleh para ahli waris sepanjang permohonan tersebut tidakPenetapan Nomor : 0399/Padt.P/2016/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 8berlawanan dan beralasan hukum, mengingat tekhnis