Ditemukan 1872 data
CH MIKIN
Tergugat:
PT. PILAR WANAPERSADA
Turut Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN LAMANDAU
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMANDAU
126 — 100
Tidak terdapat tumpang tindin Hak Atas Tanahg. Data Yuridis atau data Fisik yang diperoleh adalah benar,atauh. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat hukumadministratif.5.
74 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Palmindo Industri, sehingga dengan demikian makagugatan Penggugat diajukan dengan subjek hukum yang tidak tepat(Error In Persona), karenanya haruslah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;Gugatan PrematureBahwa halhal yang berkaitan dengan perkara a quo saat ini juga masihsedang dilakukan proses oleh PPNS Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang, maka apabila pemeriksaanperkara dalam gugatan a quo tetap dilanjutkan dan diputus, maka kelakakan terjadi tumpang tindin
118 — 114
(ii) tidak jelasnya objeksengketa yang meliputi tidak disebutnya batasbatas objek sengketa secarajelas;Oleh karena batasbatas tanah harus jelas dan terang karena menyangkuteksekusi, maka sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.81/K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa oleh karena tanah obyek sengketayang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dalam uraian gugatanPenggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima; Dan untuktidak menimbulkan tumpang tindin dalam proses eksekusi, serta tidakmenimbulkan
73 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Inco atau denganperkataan lain telah terjadi tumpang tindin wilayah pertambanganantara PT. Inco dengan PT. Anugrah Harisma Barakah sebelumadanya pelepasan wilayah Kontrak Karya PT. Inco yakni tanggal 10Desember 2009;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsurkepentingan Penggugat/Terbanding/Kini Termohon Kasasi denganditerbitkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 Tahun2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan PencadanganWilayah Pertambangan PT.
76 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikian pula terbitnya objek sengketa ditahun 2000 yangsangat tumpang tindin dengan catatan (SKPT) pada tahun 2011 yangtercantum pada buku tanah milik Tergugat.
111 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Barat Tanah DaratSeb.Selatan Tanah DaratSeb.Timur Sauni Bosin Pengasinan Jumlah 141.903 M2 10.Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara atas 3 (tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo , luas seluruhnya 98.020 m2 yang objektanahnya terletak pada lokasi lain tetapi ditempatkan pada Persil D 77 Persilmiliknya Penggugat, sehingga mengakibatkan tumpang tindin dengan objektanah sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nomor: 205 D/VIII54/1964 tanggal 31 Desember 1964, (SK.
Terbanding/Penggugat : Pemerintah Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Klaten
95 — 54
Bahwa gugatan Penggugat terjadi tumpang tindin yangjustru mengakibatkan buyarnya atau tidak jelasnya gugatanyaitu digabungnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum danPembatalan Sertifikat.Hal ini mempunyai konsekwensi putusan pengadilan, sehinggagugatan yang demikian tersebut adalah kabur dan tidak Jjelas.apakah gugatan Penggugat adalah gugatan PerbuatanMelawan Hukum atau Pembatalan sertifikat?
78 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini menimbulkan kerancuan dantumpang tindin suatu obyek tanah yang ditetapkan dalam SK tersebut.
Terbanding/Penggugat : MUJIYONO
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny. Amini
Terbanding/Turut Tergugat II : Ny. Hindun
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Salatiga
Turut Terbanding/Tergugat I : NY JUMILAH
23 — 23
Dimana sertifikat baru tersebut akanbertumpang tindin dengan SHM No. 351 yang dikuasai olen ParaTergugat; Bahwa uraian tersebut telah cukup menjelaskanbahwa gugatan Penggugat kabur dan membingungkan, serta tidakdapat dilaksanakan.
Terbanding/Tergugat I : P.T. ANDALAN TEKNO KORINDO
Terbanding/Tergugat II : AGUS
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI
81 — 24
Bahwa selain itu Tergugat juga melakukan upaya konfirmasi, klarifikasikepada pihak terkait termasuk kepada pemerintah setempat dan juga instansiyang berkompeten dalam bidang pertanahan yaitu Kantor Pertanahan KotaKendari tentang beberapa hal seperti apakah bidang tanah tersebut tidaksedang dalam sengketa dengan pihak manapun, tidak sedang berada dalamstatus sitaan, tidak menjadi agunan baik pada lembaga perbankan maupunlembaga keuangan lainnya, serta tidak tumpang tindin dengan sertifikatlainnya.
103 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
justru menuntut ganti rugi materil dan immateriil sehinggasecara keseluruhan gugatan Perselisihan Hak yang diajukan Penggugat menjadisemakin tidak jelas/kabur, baik dasar hukum maupun tuntutan yang diajukan.Permintaan ganti rugi materil dan immateriil sebagaimana dimaksudkan olehPenggugat sama sekali tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan, melainkanmerupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dalam gugatan keperdataan dilingkungan peradilan umum, sehingga gugatan Penggugat menjadi sangat kaburdan tumpang tindin
88 — 38
Rama SalomoOverlap atau tumpang tindin dengan lahan PT.
20 — 7
Bahwa menanggapi dalil Penggugat No 6 yaitu Jawaban Tergugat telahsesuai dan struktural tidak ada timpang tindin dan sesuai hukum acara,bahkan jika dikoreksi dengan replik Penggugat dapat dilihat jelas replikPenggugat yang sebenarnya timpang tindih dan tidak sesuai hukumacara sehingga Tergugat merasa bingung dengan arahan Penggugat;3. Bahwa menanggapi point 9 yaitu anak kandung tetap pada asuhanTergugat karena sampai sekarang masih sering bersama Tergugat;4.
96 — 27
sekira pukul :22.00 WIB sampai kerumah , lalu terdakwa langsung mengajak ANAKKORBAN untuk masuk kedalam kamar milik terdakwa;Bahwa kemudian setelah ANAK KORBAN masuk kedalam kamarbersama terdakwa didalam kamar hanya berduaan, kemudian pintukamar terdakwa tutup dan terdakwa kunci, setelah itu sewaktu ANAK21KORBAN sedang duduk di kasur kemudian terdakwa mendekatiANAK KORBAN lalu langsung terdakwa peluk dan terdakwa ciumibibirnya kemudian badan ANAK KORBAN terdakwa rebahkan kekasur sambil terdakwa tindin
147 — 54
Menurut Pasal 107 ayat 9Tumpang tindin Hak atas tanah merupakan salah satu bentuk kecacadanhukum administrative yang dimaksud dalam bagian pertama. Atas klaimNomor : 17 dari 29 Perkara No. 758/Padt/2017/PT.DKItumpang tindih hak atas tanah ini, Pihak Ketiga berhak menuntut pembatalansurat kepemilikan tanah itu ke Badan Pertanahan Nasional maupun Pengadilan.Point 23.
109 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
areal milik Pemohon Kasasi, sehinggalahirlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor14/G.TUN/2009/PTUN.ABN, tertanggal 9 Desember 2009 yang telahmembatalkan ke4 (empat) sertifikat hak milik, milik dari TermohonKasasi/Terbanding/semula Penggugat asal, sehingga kalau saat ini JudexFacti Pengadilan Tinggi Maluku) mengabulkan gugatan TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat Asal (Feri Tanaya), maka jelas Judex FactiPengadilan Tinggi Maluku telah mengkesampingkan hukum yang berakibatterjadi tumpang tindin
H. ANWAR YUNUS, SH.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
111 — 67
Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGATpada halaman 10 dan 12 yang intinya :" eaeeaees bahwa PENGGUGAT merasa telah dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh TERGUGAT berupa SertipikatHak Milik Nomor 2170/Desa Sumi, Surat Ukur Nomor 01673/SUMI/2018tanggal 24 September 2018, Luas 32.008 M2 atas nama ILHAM yangditerbitkan pada tanggal 25 September 2018 dan PENGGUGAT jugamenyatakan bahwa telah tumpang tindin obyek sengketa dengan tanahPENGGUGAT serta PENGGUGAT menyatakan
124 — 124
disebutkan pada petitum bagian Primardan Subsidair, dimana Penggugat memohon lagi hal yang sama dengantuntutan provisi tersebut yaitu memohon agar supaya tergugat menghentikanpembangunan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di KawasanReklamasi Megamas Manado ;Menimbang, bahwa bila dikaji akan makna dan tujuan dari tuntutanprovisi Penggugat tersebut, ternyata tuntutan provisi tersebut telahmenyangkut pokok perkara, sehingga bila dipertimbangkan pada bagianeksepsi ini, akan terjadi tumpang tindin
MUHAMAD KARIYADI Bin TASRIPIN
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA RESOR LUMAJANG cq. KASAT RESKRIM POLRES LUMAJANG
162 — 24
M.H.Masa berlaku Surat Kuasa Substitusi :Surat Kuasa Substitusi ini berlaku untuk satu hari saja Karena Surat Kuasa Khusus maupun Surat Kuasa Substitsi yang dijadikandasar mengajukan permohonan dan pemeriksaan pra Peradilan initumpang tindin dan amburadul, sehingga tidak dapat dipastikan manaSurat Kuasa yang sah dan berlaku diantara 5 (lima ) Surat KuasaKhusus ditambah 1 ( satu ) Surat Kuasa Substitusi, makapermohonan pra Peradilan mohon dinyatakan tidak sah dan ditolakkarena penyusunan dan penanda
Terbanding/Tergugat I : MARTABUN Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat II : IYAM Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat III : ZURIATI Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat IV : SIHAL Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat V : MAHNE Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VI : RUSTAM Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VII : NIGA Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VIII : RAPUAH Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI
109 — 33
pada angka 10 yang pada pokoknyamenyatakan Penggugat ada mengajukan surat keberatan kepada TurutTergugat dan Turut Tergugat II karena telah mengeluarkan beberapa SKTdan 1 buah SHM diatas tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat adalahhal yang benar karena para Tergugat (Tergugat s/d Tergugat XIX) jugamengetahui tentang hal tersebut;Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 11 dan 12 yang pada pokoknyamenyatakan obyek tanah Penggugat yang telah bersertifikat SHM No.123/Setapuk Kecil/1990 tumpang tindin