Ditemukan 11334 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : harusman harisman harnilan hapusan harlan h.ruslan heruslan harislan hamuslan haruslah haruskan
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 27-05-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 321/Pid.B/2021/PN Blb
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SANDY SEPTI MURHANTA, SH
Terdakwa:
RANDI JULIAN Alias PANJUL Bin DIDIN GUMILAR
32 — 4
  • Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotikasebagaimana diatur dalam UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yangberkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslan mendapat izindari Menteri Kesehatan.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 07-10-2020 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Gns
Tanggal 17 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
167 — 78
  • Karenanya semua peralihnan tanah obyeksengketa mulai dari Tergugat V kepada Tergugat IV, Tergugat III, Tergugat IIdan Tergugat haruslan dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum serta batal demi hukum.5.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 10-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 141/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : EDWIN RICHARD JOHANES Diwakili Oleh : SUTRISNO, S.H., M.H
Terbanding/Tergugat I : TENTARA NEGARA INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : WALIKOTA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pertanahan Nasional Kota Samarinda
55 — 33
  • dengan Nomor : B188/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 dan Surat dengan Nomor :B/34/IV/2015 tanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata;Selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Selanjutnya disebut juga sebagai UU PeradilanMiliter), penyelesaian atas Sengketa yang timbul karena Penerbitan suatuKeputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata (Sengketa Tata Usaha AngkatanBersenjata) haruslan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 10-06-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 26/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Errye Sugyanto
2.Wiwi Kistorina
3.Filipus Riswansyah
4.Kornelius
Tergugat:
PJ PETINGGI KAMPUNG MUARA JAWAQ
215 — 74
  • ,Bahwa terutama mengenai tuntutan atas kerugian Penggugat sampaidengan Penggugat IV atas honor yang tidak dibayar sebagai akibatditerbitkannya Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat seperti yangdiuraikan pada point 1 diatas, adalah menjadi Kewenangan ( yurisdiksi )Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara, maka oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda haruslan menyatakan tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo ;ll.Eksepsi Obscuur Libel.Gugatan Penggugat
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Khusus
Putus : 16-01-2017 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN.Slw
Tanggal 16 Januari 2017 — SUPRIYONO Bin SUMARJO
29 — 17
  • putusan ini, maka segalasesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam proses pembuktiandipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan
Pengadilan PN Meureudu Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 26-02-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN Meureudu Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrn
Tanggal 15 Maret 2021 — Terdakwa
127 — 39
  • awalnya dari Saksi Mustafa Kamal Bin Syafii maka jelas ParaAnak bukanlah pelaku utama dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan,yang mana hal ini pula diakui di persidangan oleh Saksi Mustafa Kamal BinSyafii, serta Para Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya, namun demikian terkait dengan statuspendidikan Para Anak yang mana hanya Anak II yang masih berstatus sekolah,sedangkan yang lain tidak lagi berstatus sekolah maka penjatuhan pidanaterhadap Para Anak haruslan
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Umum Penipuan
Register : 12-09-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 79/Pid.B/2017/PN Kph
Tanggal 16 Nopember 2017 — RENO RIANSYAH Als RENO Bin SARJANI
70 — 35
  • Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipumuslihatataupunrangkaian kebohongan menggerakan orang lainuntukmenyerahkanbarang sesuatukepadanya atausupaya memberihutang maupun menghapus piutang;Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabilasalah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang selanjutnya tidak perludibuktikan lagi;Menimbang, bahwa nama palsu itu haruslan berupa nama orang, iadapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuahnama
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN SAMPIT Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Spt
Tanggal 30 Maret 2017 — YENNY THERESYA SANARYO Melawan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
160 — 55
  • Bahwa apakah perbuatan Tergugat dapat dikwalifikasikan suatu perbuatanyang melawan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena dalildalil gugatan Penggugat ditolakoleh Tergugat kecuali yang diakui secara tegas, maka sesuai dengan ketentuanpasal 283 RBG (163 HIR) yang menyatakan Barang siapa beranggapanmempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya ataumenyangkal hak orang lain haruslan membuktikan hak atau keadaan itu.Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakanbarang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-07-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 61/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
Supriyadi
Tergugat:
Kepala Desa Rowosari
1409 — 1334
  • AAUPB.(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakanKewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahamibahwa berdasarkan Asas Legalitas maka setiap penyelenggaraanpemerintahan, haruslan memiliki legitimasi berupa kewenangan, yaituHalaman 47 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMGkeseluruhan hak dan kewajiban (rechten en plichten) yang secara eksplisitdiberikan oleh peraturan perundangundangan
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Umum
Register : 08-04-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KALABAHI Nomor 31/Pid.B/2021/PN Klb
Tanggal 6 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ARIZ RIZKY RAMADHON, S.H.
Terdakwa:
1.Sakarias Kawangko Alias Porto
2.Imanuel Kawangko Alias Ima
3.Apsalom Petrus Mauko Alias Potas
74 — 15
  • Maksudnya adalah seseorang yangmelakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslan menghendaki(willens) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (wetens) apa yangia perbuat tersebut beserta akibatnya;Menimbang, bahwa dalam praktek tidak semua perbuatan yangdilakukan oleh seseorang itu dengan sendirinya dapat disebut sebagai telahdilakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau menimbulkanluka pada tubuh orang lain atau menjadi terganggu kesehatannya.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 17-01-2014 — Putus : 28-03-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 10-K/PM II-08/AD/I/2014
Tanggal 28 Maret 2014 — Kopda Jonroi Sinaga
30 — 11
  • "Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan denganlangsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baikditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslan ada maksud agar lawan bicaramembeli apa yang ditawarkan.
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 17-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mkd
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
1.PUJI ARIYANTO
2.DINAG RAMANDHA
3.DAYU HAPSARI
Tergugat:
1.LESTARI PUDJI HASTUTI
2.NANANG SUSANTO, S.H.,M.Kn
3.SUPRIYONO
Turut Tergugat:
1.BRI SYARIAH MAGELANG
2.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN Magelang
3.KANTOR PELAYAANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
80 — 18
  • Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mkdmengenai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan pengadilankhusus, maka Majelis Hakim pemeriksa perkara haruslan memberikeputusan sela terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkaranya.h.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus
Register : 11-12-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Sdw
Tanggal 8 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
ABDUL FANNA bin ZAINUDIN
84 — 41
  • 105 Literplastik kapasitas 35liter yang berisikanbahan bakar minyak0, 742SG Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalamPutusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebegaimanatermuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat bagian yangtak terpisahkan, serta dianggap turut termuat dipertimbangkan putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagiHakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalammenjatuhkan Putusan haruslan
Pengadilan PN IDI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-06-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN IDI Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Idi
Tanggal 22 September 2020 — Penuntut Umum:
HARRY ARFHAN, S.H
Terdakwa:
SARKAWI ALIAS KAWI BIN SAMIN
29 — 7
  • Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijualadalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya oranglain membeli, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsungkepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saranatelekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yangpenting proses menawarkan ini haruslan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2018
Tanggal 18 Oktober 2018 — PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;
186 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERDIRJAMPELKES NOMOR 3 TAHUN 2018 TIDAKBERTENTANGAN DENGAN PASAL 2 UNDANGUNDANGNOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARABahwa Pemohon mendalilkan: Pada prinsipnya BPJS Kesehatanharusnya merujuk dan mengacu pada ketentuan Pasal 2UndangUndang SJSN dan Pasal 2 UndangUndang BPJS, sebelumkemudian membuat suatu aturan karena pada dasarnya RUHdaripada penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesiaseyogyanya haruslan merujuk atau mempedomani padapertimbangan dari pembentukan undangundang itu sendiri.Atas
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Register : 08-04-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 19-K/PM.I-05/AD/IV/2021
Tanggal 11 Mei 2021 — Oditur:
Hanggonotomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Mahruji
118 — 27
  • .: Bahwa dengan terbuktinya seluruh dakwaan Oditur Militer makapendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakandakwaan Oditur Militer baik dalam dalam kesatu maupundakwaan kedua tidak terbukti, haruslan ditolak dandikesampingkan.: Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yangmerupakan faktafakta yang diperoleh dalam persidanganMajelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secarasah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindakpidana:Kesatu: Menelantarkan orang dalam lingkup
Pengadilan PN Mukomuko Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Mukomuko Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm
Tanggal 4 Maret 2021 — Penuntut Umum:
LISDA HARYANTI, SH
Terdakwa:
YAHADI Als YAHADI Bin ABU NAZAM
59 — 28
  • Narkotika kepadapasien berdasarkan resep dokterMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke1 UndangUndang No. 35tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yangberasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnyarasa, Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkanketergantungan;Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki in casu dalam perkaranarkotika menurut Majelis Hakim haruslan
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-03-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN NUNUKAN Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Nnk
Tanggal 25 April 2018 — Penuntut Umum:
ALI MUSTOFA, S.H.
Terdakwa:
RUSLIADI ISKANDAR Alias RUSLI Bin ISKANDAR
24 — 18
  • sehingga sesuai dengan nomor urut 61Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika, sabusabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan bukantanaman;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;33Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 08-03-2018 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 25-04-2018
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 13-K/PM.III-13/AD/III/2018
Tanggal 16 April 2018 — Oditur:
Sutrisno,SH
Terdakwa:
Suparman
55 — 14
  • Putusan Nomor : 13K/PM.III13/AD/II/2018Menimbang :keterangan Saksi, Hakim haruslan dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain danalasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta carahidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnyadapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpahdipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti Suratsurattersebut diatas
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 18-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 2/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 5 Mei 2020 — Penggugat:
1.YAP LING LI
2.UMAR
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
2.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU
3.INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
238 — 544
  • dan Tata Ruang sesuai denganketentuan peraturan perundangundanganBahwa oleh karena tindakan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Illdalam menerbitkan ketiga sengketa a quo telah bertentangan dengandengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta bertentanganHalaman 17 dari 108 halaman Putusan Nomor: 2/G/2020/PTUN.PBR23.24.dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya AsasKecermatan Formal ;Asas Kecermatan Formal Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saatmempersiapkan keputusan haruslan
    perhitungantenggang waktu dalam mengajukan Gugatan, dan oleh karena tidak dibantah olehTergugat , Tergugat Il, maupun Tergugat III maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Tergugat telah mengakui kebenarannya;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yangmenyatakan baru mengetahui adanya obyek sengketa in casu pada tanggal 1Pebruari 2020 tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat Il, maupun Tergugat III danterhadap keadaan hukum sejak kapan Para Penggugat mengetahui tentangtenggang waktu in /itis haruslan