TIMAH, Tbkmaka akan dikeluarkan surat perhitungan pembayaran biaya imbalusaha jasa operasi produksi dan berita acara penerimaan biji timahdari PT.

TIMAH, Tbk dari bidang produksi masingmasing wilayahyang menerima pasir timah tersebut;Bahwa surat perhitungan pembayaran biaya imbal usaha jasaoOperasi produksi dan berita acara penerimaan biji timah dari PT.TIMAH, Tbk tersebut ditujukan kepada CV / Mitra ( penanggungjawab oprasional) tambang yang melakukan kegiatan penjualanpasir timah tersebut sebagai bukti telah dilakukan pengiriman kePT.

TIMAH, Tbk sesuai yang tercantum didalam surat perhitungan pembayaran biaya imbal usaha jasaoperasi produksi dan berita acara penerimaan biji timah tersebut;Hal 28 dari 49 Putusan Pidana No.281/Pid.Sus/2017/PN.SglBahwa sistem pembayaran yang dilakukan PT. TIMAH, Tok kepadaMitra/CV atas pengiriman pasir timah yang dilakukan penjualan kePT. TIMAH, Tbk sebagaimana tercantum dalam 2 (dua) lembarcopy surat dari PT.

TIMAH, Tbk tentang perhitungan pembayaranbiaya imbal usaha jasa operasi produksi berdasarkan suratperjanjian No. 452.UTD/TBK/SPK0311/16s11.4 CV. DIRATAMAdan lembar kedua tentang berita acara penerimaan bijih timah No.125/Tbok/BAP/SPBT.0311.3/2017.5 tanggal 25 Januari 2017 dariPT. TIMAH, Tbk Ka. Bidang Produksi Bangka Selatan tersebutmelalui sistem transper rekening Bank dari PT.

DIRATAMA tersebut sesuaidengan surat perhitungan pembayaran biaya imbal usaha jasaoperasi produksi berdasarkan surat perjanjian No.452.UTD/TBK/SPK0311/16s11.4 CV. DIRATAMA danlembarkedua tentang berita acara penerimaan bijih timahn No.125/Tbok/BAP/SPBT.0311.3/2017.5 tanggal 25 Januari 2017 dariPT. TIMAH, Tok Ka. Bidang Produksi Bangka Selatan tersebutdengan menggunakan rekening Bank Mandiri an. CV.

Bahwa dasar penentuan ganti rugi sebesar Rp. 313.201.075 adalah tidaktepat dan tidak benar, alasannya : Angka Rp. 313.201.075. merupakan angka perhitungan pada tahun2002, sedang sekarang sudah tahun 2015, berarti sudah 13 tahun,atau setidaktidaknya dihitung sejak gugatan diajukan pada tahun2014, oleh karenanya sudah tidak sesuai dan relevan lagi ; Nilai uang pada tahun 2002 dan tahun 2015 sudah jelas dan terangtidak sama ; Tidak ada rasa keadilan, kepatutan, kewajaran bagi Penggugat, danterkesan

Perhitungan dan Pembayaran Ganti Kerugian / satuan atas tanah,tanam tumbuh, bangunan, dermaga, jembatan dan kuburan sertabendabenda yang ada diatasnya yang terkena lokasi Jalur Hijau diKelurahan Melayu dan Timbau Kec. Tenggarong Kabupaten KutaiKartanegara yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kab.

Perhitungan dan pembayaran ganti kerugian / satuan atas tanah, tanamtumbuh, bangunan, dermaga, jembatan dan kuburan serta bendabenda yang ada diatasnya yang terkena lokasi Jalur Hijau di KelurahanMelayu dan Timbau Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegarayang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara adalahmerupakan Pembeli yang baik yang harus dilindungi oleh hukum (videputusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/1980 tanggal : 29Maret 1982);b.

KutaiKartanegara.Bahwa terhadap prosedur perhitungan dan pembayaran gantikerugian/satuan atas tanah, tanam tumbuh, bangunan, dermaga,jembatan dan kuburan serta bendabenda yang ada diatasnya adalahsudah secara substansif telah sesuai dengan tahapan yang berlaku,jadi tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehPembanding / Tergugat terhadap perolehan objek perkara a quoterhadap pembayaran ganti rugi pembebasan lahan yangTerbanding/Penggugat maksudkan.d.

Perhitungan dan Pembayaran Ganti Kerugian / satuan atas tanah,tanam tumbuh, bangunan, dermaga, jembatan dan kuburan sertabendabenda yang ada diatasnya yang terkena lokasi Jalur Hijau diKelurahan Melayu dan Timbau Kec. Tenggarong Kabupaten KutaiKartanegara yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kab. KutaiKartanegara adalah merupakan Pembeli yang baik yang harusdilindungi oleh hukum (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1230K/Sip/1980 tanggal: 29 Maret 1982);b.

soalkerugian keuangan negara;Bahwa frasa kata bebas berarti Badan Pemeriksa Keuangan diberikewenangan secara kontitusional untuk melakukan perhitunganperhitungansesuai dengan standar atau norma pemeriksaan keuangan negara untukmenentukan kerugian negara tanpa di pengaruhi oleh pihak lain;Bahwa frasa mandiri menunjukan bahwa Badan Keuangan Negara adalahsuatu Lembaga mandiri yang hubungannya sama dengan Presiden, samadengan DPR sehingga dalam proses perhitungan kerugian keuangan negaratidak mendapat

Adang Wahyu;Bahwa berkaitan dengan paket pengadaan tersebut dengan nilai kontraksebesar Rp. 2.091.703.500,, dari hasil perhitungan kami kerugian yangdilakukan oleh pihak pemohon dalam hal ini sekitar 600 juta lebih;Bahwa terhadap perhitungan kerugian negara dapat saksi lakukan sendiridengan mudah tanpa harus menggunakan rumus untuk perhitungantersebut;Bahwa dalam perhitungan ini saksi tidak menggunakan jasa ahli dantenaga teknis untuk menghitungnya, karena ini hanya paket pengadaansehingga kami hanya

melakukan perhitungan sendiri;Bahwa untuk pemohon Ir.

,M.Hum pada intinya ahli tersebut berpendapatbahwa secara konstitusional dalam UndangUndang Dasar Republik IndonesiaPasal 23 E ayat 1 hanya satu badan yang berwenang memeriksa pengelolaan dantanggung jawab tentang keuangan termasuk perhitungan kerugian negara yaituBadan Pemeriksa Keuangan yang bersifat mandiri dan bebas sehingga apabilaterdapat aparatur penyelenggara negara yang mendasarkan perhitungan kerugiannegara berdasarkan pada hasil rapat kerja nasional, simposium maupun seminarmaka hal tersebut

kerugian negara berdasarkan perhitungan sendiribukan berdasarkan pada perhitungan yang di lakukan oleh Badan PemeriksaKeuangan.Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat tentang ada tidaknyakerugian negara yang di timbulkan oleh tindakan Pemohon sebagai penyediaPutusan Nomor 3/Pid.Prap/2015/PN Kfm. 72 dari 74 halamanbarang hal tersebut sudah menjadi kewenangan Jaksa yang akan di buktikannyapada tahap pemeriksaan sidang pengadilan sehingga tidak tepat apabila dipersoalkan dalam persidangan praperadilan.Menimbang

gugatan Point No. 8 Yang menyatakanudangan Panpilkades Nomor: 141.1/21/03140/Panpilkades/2017 tentangPelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap TPS danPenetapan Calon Kepala Desa terpilih pada pemilihan kepala desa baampahKec Mentaya Hulu kab.

Kotawaringin Timur Tahun 2017...dst.... undangandimaksud juga tidak dihadiri Ketua BPD dan Ketua Panwaspilkades dan tidakdisampaikan undangan in casu adalah tidak benar dan tidak sesuai Faktayang ada, Karena Pada tanggal 04 November 2017, undangan tentangpelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara dari setiap TPS dan PenetapanCalon Kepala Desa Terpilih, Undangan tersebut dihadiri oleh Ketua BPDBaampah dan Ketua Panwaspilkades.

No. 40/G/2017/PTUN.PLK11.12.menggunakan perhitungan berdasarkan RT sebagamana diatur dalam pada ayat 2Pasal 174 Perda Nomor 4 Tahun 2016; Bahwa Pada Tanggal 23 Oktober 2017 Panitia Pemilihan Kepala Desa Baampahmelaksanakan Rapat Pleno di Gedung Olah Raga Desa Baampah, pada saat itu dihadiri oleh Kedua Calon Kepala Desa, Pj.

Bahwa dalil Penggugat tentang dalil gugatan Point No. 8 Yang menyatakanundangan Panpilkades Nomor: 141.1/21/03140/Panpilkades/2017 tentangPelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap TPS danPenetapan Calon Kepala Desa terpilih pada pemilihan kepala Desa BaampahKec. Mentaya Hulu Kab.

No. 40/G/2017/PTUN.PLK Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi tanggal 13 Maret 2018 Ketua BPDatas nama Mahmud memberikan keterangan bahwa saksi tersebut hadir pada rapattanggal 4 Nopember 2017 dan sampai sekarang saksi tidak pernah menandatanganiRekapitulasi Hasil Perolehan Perhitungan Suara dan Surat Keputusan Panitia Pilkadestentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Tergugat dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugatselalu perhitungan, sehingga Penggugat merasatertekan dengan keadaan ekonomi yang begitu ruwetdan serbaperhitungan; b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikanPenggugat beserta anaknya, yakni la lebihmementingkan diri sendiri daripada kepentinganPenggugat dan anaknyadan yang lebih mengecewakanPenggugat adalah sikap dan sfat Tergugat yang ringantangan pada Penggugat yang diakhiri dengan pukulandan makian pada Penggugat hampir setiap4.

No.9 tahun 1975, dipandang telah terpenuhi dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telahterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami sitriyang sah ;Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan padadalil yang pada pokoknya adalah Bahwa kurang lebih sejakbulan Januari tahun 2010 ketentraman rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis~ dansering terjadi pertengkaran serta percekcokan,disebabkan karena Tergugat dalam memberi nafkah wayjibkepada Penggugat selalu perhitungan

, sehingga Penggugatmerasa tertekan dengan keadaan ekonomi yang begitu ruwetdan serba perhitungan dan juga karena Tergugat samasekali tidak mau memperhatikan Penggugat besertaanaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiridaripada kepentingan Penggugat dan anaknya dan = yanglebih mengecewakan Penggugat adalah sikap dan sfatTergugat yang ringan tangan pada Penggugat yang diakhiridengan pukulan dan makian pada Penggugat hampir setiapMenimbang, bahwa sikap' Tergugat yang telah tidakhadir secara hukum

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasi ke Masa Pajak.....(karena 4. pembetulan) 1.092.8855. Cc. Jumlah (a + b)PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 524.585Sanksi Administrasi : a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 524.5856. f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 1.617.470g.

Impor BKP Perhitungan PPN Kurang Bayar: a. PPN yang harus dipungut / dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)3.490.133.118 b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan254.287.485 b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri3.234.752.748 b.5. Lainlain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)3.489.040.233 c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)3.489.040.233 e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)1.092.885 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b) PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c)1.092.885 Sanksi Administrasi: a.

S Parman Kavling 28, GrogolPetamburan, Jakarta Barat 11470, sehingga besarnya Pajak PertambahanNilai dihitung kembali dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor 0,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 24.859.503.593,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut Pemungut PPN 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 28.376.342.425,00a.5.

Penghitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri 2.485.950.360,00Dikurangi:Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 2.449.259.4511 ,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 36.690.909,003. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 0,004. Jumlah PPN yang kurang/(lebih )dibayar 36.690.909,00Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (2) UU KUP 17.611.636,006.

Penghitungan PPN Kurang Bayar:Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri 2.485.950.360,00Dikurangi:Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 2.449.259.4511 ,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 36.690.909,00 Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 937/B/PK/Pjk/2021 3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak... (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 0,004.

Mengabulkan selurunnya banding yang diajukan Pemohon Banding.Sehingga perhitungan PPh Badan yang terutang adalah sebagai berikut: No.

Putusan Nomor 4162 B/PK/Pjk/2020Maybank Indonesia Tbk, NPWP 01.309.323.2091.000, beralamat di SentralSenayan Ill Lt. 26, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Tanah Abang, JakartaPusat, DKI Jakarta 10270, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah RupiahPenghasilan Neto 1.932.915.254.594Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajibKompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak 1.932.915.254.594PPh terutang 483.228.813.648Kredit Pajak: 443.995.816.250Pajak yang tidak/kurang dibayar/(lebih

yang diucapkan tanggal 142019dimohonkan peninjauan kembali;November sepanjang mengenai pokok sengketa yangMengadili SendiriMembatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00030/KEB/WPJ. 19/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak = Penghasilan Tahun Pajak 201200006/206/12/091/16 tanggal 8 Desember 2016 dan menetapkankembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilantanggal 15 Januari 2018 mengenaiBadan Nomor:Badan Tahun Pajak 2012 sesuai dengan perhitungan

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak bulan Februari 2020 yang lalu, rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga yaitu dengan sikap Tergugat yang kurang memberi uang belanja kepadaPenggugat dikarenakan Tergugat terlalu perhitungan atau pelit dalam halkeungan, bahkan Tergugat marah hingga memukul Penggugat ketikaPenggugat

Salinan Putusan Nomor 5579/Pdt.G/2020/PA.Jrterlalu perhitungan atau pelit dalam hal keungan, bahkan Tergugat marahhingga memukul Penggugat ketika Penggugat meminta uang belanja kepadaPenggugat; Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan pamitkepada Penggugat dan sekarang berada dirumah orang tua Tergugat di DusunMandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember; Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknyasuami istri; Saksi sudah berusaha

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 1 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitudengan sikap Tergugat yang kurang memberi uang belanja kepada Penggugatdikarenakan Tergugat terlalu perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar 70.500.000,002. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 70.500.000,00b. Dikompensasikan ke masa pajak ... 0,00c. Jumlah 70.500.000,003. Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar 0,005. Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0,00g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo.

Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (47.479.448,00)Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 70.500.000,00Jumlah PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 23.020.552,00Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 23.020.552,00c.

Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (47.479.448,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 70.500.000,004. Jumlah PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 23.020.552,005. Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 23.020.552,00c.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 yang lalu, rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga yaitu dengan sikap Tergugat yang kurang memberi uang belanja kepadaPenggugat dikarenakan Tergugat terlalu perhitungan dalam hal keuangan,sehingga untuk mencukupi kebutuhan seharihari Penggugat masih dibantuorang

Salinan Putusan Nomor 4377/Pdt.G/2020/PA.Jr2 masingmasing bernama 1) ANAK I, perempuan, umur 9 tahun 2) ANAK Il,perempuan, umur 3 tahun, sekarang keduanya dalam asuhan Tergugat; Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis lagi dan penyebab percekcokan mereka itu karena Tergugat tidakbertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu dengan sikap Tergugatyang kurang memberi uang belanja kepada Penggugat dikarenakan Tergugatterlalu perhitungan dalam hal keuangan,

Salinan Putusan Nomor 4377/Pdt.G/2020/PA.JrPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitudengan sikap Tergugat yang kurang memberi uang belanja kepada Penggugatdikarenakan Tergugat terlalu perhitungan dalam hal keuangan, sehingga untukmencukupi kebutuhan seharihari Penggugat masih dibantu orang tua Penggugat;Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangandapat dipandang bahwa

Bahwa, adapun perhitungan Pesangon Para Pekerja adalah sebagaiberikut ;1. SAMSUL HUDA ;Pesangon Rp.21.600.000,Penghargaan Rp. 6.000.000,Penggantian hak Rp. 3.330.000,THR tahun 2010 Rp. 790.000,THR tahun 2011 Rp. 870.000,THR tahun 2012 Rp. 940.000,Upah Proses tahun 2013 Rp. 3.600.000,Upah Proses tahun 2012 Rp. 11.280.000,Upah Proses tahun 2011 Rp. 7.830.000.Total Rp.56.240.000.1. M. KHUSNUL ARIF ;Hal. 5 dari 39 hal. Put.

Bahwa, Perhitungan Upah2. SAMSUL HUDA ;Pesangon21.600.000,PenghargaanPenggantian hakTHR tahun 2010THR tahun 2011THR tahun 2012Upah Proses tahun 2013Upah Proses tahun 2012Upah Proses tahun 2011Total56.240.000,1. M.

Bahwa, perhitungan THR Keagamaan Para Penggugat yang harus dibayar olehTergugat adalah sebagai Derikut ; =

16/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP104/WPJ.11/2011 tanggal 14 Januari2011 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Nomor 00019/207/08/631/09 tanggal 23 Oktober 2009Masa Pajak Februari 2008 atas nama: PT Tata Bumi Raya, NPWP:01.941.849.0631.000, alamat: Jalan Pandegiling, Nomor 223, Surabaya,sehingga perhitungan

Putusan Nomor 43/B/PK/PJK/2015Kas Harian, Rekap Rekening BNI, bukti setoran bank dan rekap utangpiutang Pak Jamhadi;Bahwa untuk koreksi yang berasal dari saldo piutang awal, koreksi initerkait dengan koreksi saldo piutang tahun sebelumnya, pada tahun 2007Majelis meyakini saldo piutang menurut perhitungan Pemohon banding;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka koreksi Terbanding atasDPP PPN yang harus dipungut sendiri Masa Pajak Februari 2008 sebesarRp1.343.940.905,00, tidak dapat dipertahankan

Putusan Nomor 43/B/PK/PJK/2015koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dengan perhitungan sebagai berikut:5.5.1. Uji arus piutang tahun 2008 (Januari s.d.

dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.40960/PP/M. 1/16/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang menyatakan:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP104/WPJ.11/2011 tanggal 14 Januari2011 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Nomor 00019/207/08/631/09 tanggal 23 Oktober 2009Masa Pajak Februari 2008 atas nama: PT Tata Bumi Raya, NPWP:01.941.849.0631.000, alamat: Jalan Pandegiling, Nomor 223, Surabaya,sehingga perhitungan

PPN Masa Pajak Februari 2008 yang masih harus(lebih) dibayar menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas;adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian

pajak (PPN Masukan)dimana Terbanding lakukan atas dasar Confirm dari PORTALDJP menemukanfaktu pajak yang Pemohon Banding kreditkan adalah Banda dengan hanyamenbandingkan 8 Digit dari total digit nomor faktur pajak, kemudian penelitilakukan penelitian ulang menyampaikan kesimpulan bahwa faktur pajak yangPemohon Banding kreditkan tidak ctiterbitkan oieh lawan transaksi, tetapi datafisik faktur pajak yang Pemohon Banding kreditkan sudah Pemohon Bandingberikan;Bahwa Berikut Pemohon Banding lampirkan perhitungan

Pendapatan Managemen fee Batam (73.470.731)7 Pendapatan Operasional Marketing 673.896.7178 LJR PenjuaLan Aktiva Tetap 78.572.9179 Total DPP Pajak Pertambahan Nilai139.744.138.435 PPN Keluaran13.974.413.843 PPN Masukan12.120.217.178 PPN Kurang / (Lebih) Bayar1.854.196.665 Setoran SSP1.824.477.826 Setoran SSP Hasil pemeriksaan116.120.564 Kompensasi bulan Lalu180.896.745 PPN Kurang / (Lebih) Dibayar(267.298.469) Sanksi Kenaikan Jumlah Pajak yang masih harus / (Lebih dibayar) (267.298.469) Bahwa dengan perhitungan

Putusan Nomor 767/B/PK/PJK/2017September 2010 Nomor 00490/207/10/431/12 tanggal 27 April 2012, atas namaPT Sinar Niaga Sejahtera, NPWP 01.673.042.6431.000, beralamat di Jl.Wahab Affan Nomor 135, RT/RW 002/002 Medan Satria Bekasi 17132,sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak : Dasar Pengenaan Pajak yang dipungut sendiri Rp143.377.440.277,00 Dasar Pengenaan Pajak yang tidak dipungut Rp 73.470.730,00Jumlah Rp143.450.911.007,00Pajak Keluaran terutang Rp 14.337.744.028,00Kredit

Wahab Affan Nomor 135, RT/RW 002/002Medan Satria, Bekasi 17132, sehingga perhitungan pajak menjadisebagaimana perhitungan tersebut di atas (halaman 2);adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan

Idrus Atang yang terdiridari utang Pokok sebesar Rp375.225.000, (dua ratus tujuh puluh limajuta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga pinjamansesuai dengan perhitungan bunga bank sebagaimana diatur didalamSurat Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Nomor01/SPHP/HR!A/BTG/III/2000 tanggal 15 Maret 2000 denganperhitungan bunga sebagai berikut:Halaman 2 dari 37 hal.Put.

Kerugian MaterilBahwa oleh karena gabungan tanah milik kKedua orang tua Penggugatyaitu. telah diduduki oleh Tergugat Rekonvensi dengan mendirikanbengkel motor dan penimbunan pasir dan batu coral selama Tahun19962015 perwatasan milik Para Penggugat dikuasai dan diduduki olehTergugat Rekonvensi selama 19 tahun, hal ini jelas merugikan ParaPenggugat Rekonvensi menurut perhitungan sewa;Rp1.000/m (seribu meter perkubik) per bulan pasir dan batu coral dariPalu X 3.000 kubik (1 ponton), setiap bulannya

Nomor 953 K/Pdt/2018Atang yang terdiri dari utang pokok sebesar Rp. 375.225.000, (duarastus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)ditambah bunga pinjaman sesuai dengan perhitungan bunga banksebagaimana diatur didalam Surat Perjanjian Hutang Piutang denganJaminan Nomor 01/SPHP/HR1A/BTG/III/2000 tanggal 15 Maret 2000dengan perhitungan bunga sebagai berikut;Perhitungan Hutang Menurut Bunga BankTahun 1999 2016Pokok 90,000,000No.(16071999)30,000,000(24121999)BulanTahun 1999Jul99Aug99Sep99Okt99Nov99Des99BulanTahun

Putusan Nomor 1772/B/PK/PJK/2016Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam (PMA VI)telah menerbitkan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2004 tanggal 11 Desember 2009 dengankoreksi objek PPh Pasal 23 berupa jasa maklon sebesar Rp1.304.754.080,00dengan perhitungan sebagai berikut: Jura Harga ratarata Jumlah JasaBulan Binvduksi recording fee Maklontahun 2003 (Rp)Januari 196.840 580) 114.167.200Februari 191.154) 580) 110.869.320Maret 178.272 580

580) 93.410.160Mei 155.797 580) 90.362.260Juni 198.267 580) 114.994.860Juli 163.732 580) 94.964.560Agustus 148.759 580) 86.280.220September 205.217 580) 119.025.860Oktober 220.126 580) 127.673.080November 192.317 580) 111.543.860Desember 238.043 580) 138.064.940Jumlah 2.249.576 1.304.754.080 Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, Pemohon10 Maret 2010 dimanaPemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan Pemohon Banding atasBanding telah mengajukan keberatan tanggalSKPKB tersebut dan perhitungan

pajak yang seharusnya adalah sebagaiberikut: Sanksi administrasi :Sunga Pasal 13 (2) KUP Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajakPajak yang kurang/(Lebih) dibayarKeterangan Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 2.923.692.041Pajak Penghasilan yang terhutang 383.378.495)Kredit Pajak 383.378.495 Bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut di atas, Terbanding telahmengeluarkan keputusan NomorKEP1396/WPJ.07/2010 tanggal6Desember 2010 dengan hasil menolak keberatan Pemohon Banding denganrincian perhitungan

Putusan Nomor 1772/B/PK/PJK/2016Kesimpulan:Bahwa dengan mempertimbangkan alasanalasan Pemohon Banding di atas,maka Pemohon Banding mohon agar kewajiban perpajakan PajakPenghasilan Pasal 23 Pemohon Banding dapat dihitung kembali sesuaidengan perhitungan di bawah ini: Keteranaan Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 2.923.692.041Pajak Penghasilan yang terhutang 383.378.495Kredit Pajak 383.378.495 Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajakSanksi administrasi :Bunga Pasal 13 (2) KUPPajak yang kurang/(Lebih)

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.39424/PP/M.XV/12/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang menyatakan: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1396/WPJ.07/2010tanggal 6 Desember 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2004 Nomor 00130/203/04/059/09 tanggal 11Desember 2009, atas nama: PT Universal Music Indonesia, NPWP01.869.835.7059.000, dengan perhitungan

Bahwa angsuran PPh Pasal 25 Masa Juli 2008 sebesar Rp199.062.190,00 diatas tidak jadi Penggugat setorkan karena menurut perhitungan Penggugatpada akhir tahun 2008 akan mengalami kerugian, mengingat semua kegiatanoperasionalnya pada tahun 2008 telah dialihkan ke induk perusahaan;Bahwa kondisi ini bisa dilakukan menurut UndangUndang Perpajakan yangmenganut "Sistem Se/fAssesment, dimana wajib pajak diberi kewenanganuntuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannyasesuai dengan data yang

Bahwa Penggugat telah menerima STP PPh Pasal 25 Masa Agustus 2008melalui Surat Nomor 00100/106/08/007/08 tertanggal 17 Oktober 2008sebesar Rp199.062.190,00;Bahwa Penggugat juga telah menanggapi surat tersebut pada tanggal 19Februari 2009 melalui Surat Nomor 006/ACCPJK/TAS/09, yang isinyamenyatakan bahwa angsuran PPh Pasal 25 Masa Agustus 2008 seharusnyaadalah nihil karena menurut perhitungan Penggugat sudah tidakmendapatkan keuntungan di tahun 2008;5.

Bahwa mengenai pokok sengketa Materi dapat dibahas sebagai berikut:Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauankembali adalah mengenai penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak (Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP1148/WPJ.20/2011tanggal 15 Desember 2011 dengan perhitungan sebagai berikut:Pokok Pajak yang harus dibayar Rp195.060.971,00;Telah dibayar Rp 0,00;Kurang dibayar Rp195.060.971 ,00;Sanksi administrasi:a. Denda Pasal 7 KUP Rp 100.000,00;b.

semua persediaan (stock) serta aktivatetap mesin dan kendaraan dari Pemohon Peninjauan Kembali kepadaPemilik Perusahaan;Bahwa keterlambatan laporan audit tahun 2007 dari Kantor AkuntanPublik menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan LaporanSPT Tahunan PPh Pasal 29 Badan lewat jatuh tempo pelaporan sesuaibukti penerimaan surat tanggal 12 Agustus 2008;Bahwa angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2008 sebesarRp199.062.19000 di atas tidak jadi Pemohon Peninjauan Kembalisetorkan karena menurut perhitungan

Pada SPT Tahunan BadanTahun 2007 terdapat perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Badan untukTahun 2008 sebesar Rp195.060.971,00 yang mana perhitungantersebut adalah rumus perhitungan pada SPT Tahunan tahun 2007tanpa menyesuaikan kondisi laporan keuangan tahun 2008, seharusnyaangsuran PPh Pasal 25 Badan Tahun 2008 adalah nihil. Karena mulaibulan Januari 2008 semua kegiatan operasional perusahaan dialihkankepada Induk Perusahaan termasuk karyawan dan semua asetperusahaan.

untukmenyatukan butiranbutiran emas ; Bahwa cara para terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebutadalah memasukkan spiral dan paralon kedalam lobang yang berisi air,kemudian mesin dompeng dihidupkan guna untuk menarik keongandan mesin robin untuk menyedot air adapun pasir kalam tersebutdimasukkan kedalam ember yang berisi air raksa guna untukmemisahkan antara pasir dengan butiran emas dan butiran emastersebut akan menyatu dalam bentuk pentolan emas ; Bahwa para terdakwa mendapat upah dengan perhitungan

Rgtmemisahkan antara pasir dengan butiran emas dan butiran emastersebut akan menyatu dalam bentuk pentolan emas ; Bahwa para terdakwa mendapat upah dengan perhitungan 70 % (tujuhpuluh persen) untuk Sdr.

cara terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebutadalah memasukkan spiral dan paralon kedalam lobang yang berisi air,kemudian mesin dompeng dihidupkan guna untuk menarik keongan danmesin robin untuk menyedot air adapun pasir kalam tersebutdimasukkan kedalam ember yang berisi air raksa guna untukmemisahkan antara pasir dengan butiran emas dan butiran emastersebut akan menyatu dalam bentuk pentolan emas ; Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Wito Hadi dan TerdakwaMusliadi mendapat upah dengan perhitungan

cara terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebutadalah memasukkan spiral dan paralon kedalam lobang yang berisi air,kemudian mesin dompeng dihidupkan guna untuk menarik keongan danmesin robin untuk menyedot air adapun pasir kalam tersebutdimasukkan kedalam ember yang berisi air raksa guna untukmemisahkan antara pasir dengan butiran emas dan butiran emastersebut akan menyatu dalam bentuk pentolan emas ; Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Musliadi dan TerdakwaMusliadi mendapat upah dengan perhitungan

Rot Bahwa benar Para terdakwa mendapat upah dengan perhitungan 70 %(tujuh puluh persen) untuk Sdr.

Penggugat membuat Surat Pengunduran Diri tanggal 31 Desember 2018dan mengakui perhitungan dan lainlain telah selesai dan dilakukan denganbaik.2. Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2018 yang berisi pengakuan . Penggugat telah menerima uang pengantian hak sesuai UU No. 13 tahun2016 tentang Ketenagakerjaan. Tidak ada lagi Hutang Piutang dengan PT. Agro Rubberindo Industry. Semua persoalan telah diselesaikan dengan baik.

atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolaksecara tegas dan menerangkan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugatberdasarkan perjanjian kerja tertaanggal 30 Desember 2016 untuk jangka waktuselama 2 tahun yaitu terhitung mulai 2 januari 2017 sampai dengan 31Desember 2018 pada bagian kebersihnan, sesuai dengan surat lamarantertanggal 29 Desember 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat menyatakan bahwaPenggugat telah membuat surat pengunduran diri tanggal 31 Desember 2018dan mengakui perhitungan

Agro Ruberindo industrysebagai karyawan kontrak;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3, berupa surat pengundurandiri a.n Penggugat yang pada intinya surat pengunduran diri tersebut Penggugatmenyatakan segala perhitungan dan lainlain telah selesai dilakukan denganbaik;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4 berupa surat pernyataan a.nAdi Pranoto tertanggal 31 Desember 2018, dimana pada surat pernyataantersebut pada intinya Penggugat telah menerima uang pergantian hak sesuaidengan UUK No.13 tahun 2003

yaitu uang pergantian hak sebesar 3 bulan x @Halaman 12 dari 16PutusanNomor132/Pdt.SusPHI/2019/PN MdnRp. 2.461.202,00 x 15 % = 1.107.541,00 (satu juta seratus tujuh ribu lima ratusempat puluh satu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T5 berupa surat pernyataan a.nAdi Pranoto i.c Penggugat tertanggal 31 Desember 2018, yang pada intinyamenyatakan bahwa segala perhitungan gaji dan lainlain telah selesaidiperhitungkan sebagaimana mestinya dan tidak ada tuntut menuntutdikemudian hari;Menimbang,

Dari buktibukti Pemohon Kasasi telahmembuktikan tidak adanya wanprestasi yang Pemohon Kasasi lakukan karenasampai saat sekarang belum adanya penyelesaian perhitungan kewajiban yangPemohon Kasasi harus serahkan, karena perhitungan Jumlah kewajibanPemohon Kasasi sampai saat ini tidaklah akurat perhitungannya, hanyamenurut perhitungan Pemohon Kasasi saja.

dan putusan Pengadilan Tinggi Padangdalam putusannya telah tidak mempertimbangkan secara lengkap alatalat buktidari Tergugat/Pembanding sehingga memberikan pertimbangan hukum danputusan yang salah dan keliru ;Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat/Pmbanding kemukakan dalamjawaban, duplik dan buktibukti surat, besarnya jumlah kewajiban PemohonKasasi yang harus diserahkan pada Terbanding dari hasil penjualan rokoktidaklah sebanyak yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannyatersebut, karena ada perhitungan