Ditemukan 10641 data
97 — 29
l, dan berdasarkan keterangan saksisaksi sebelum Penggugat membeli tanah tersebut terlebih dahulu pihakPenggugat telah menanyakan kebenaran hak kepemilikan Tergugat atas tanahterperkara dan tidak dibantah oleh Tergugatll, dan setelah terjadinya jualbeliatas tanah tersebut pihak Penggugat tidak dapat menguasai tanah sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan Ilmu Hukum Perdata yakni setelahadanya Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 antara Lindenbaummelawan Cohen, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan
53 — 14
, yang sependapat dengan putusan MahkamahAgung RI tersebut diatas mengenai pengertian perbuatan melawan hukum ini dan lebihjauh menyebutkan : .... bahwa melawan hukum dalam delik korupsi berlaku ajaranmelawan hukum dalam perkara perdata (onrechtmatig)sesuai dengan pasal 1365 BW.Dengan demikian berlaku pengertian melawan hukum yang luas, seperti terkenal dalamArrest CohenLidenbaum 1919;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum, didalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun
107 — 55
Mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan : merusak hak subyektif seseorang menurut undangundang danmelakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlakudalam masyarakat.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalahsebagai berikut: Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum siPelaku menurut undangundang; atau Melakukan
SAHARUDIN ILYAS, S.H
Tergugat:
1.JAMALUDIN ABAS
2.NURSIAH
3.BUPATI MUKOMUKO Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
91 — 90
Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, kehatihatianyang harus diperhatikan oleh seseorang di dalam pergaulan hiduppada masyarakat terhadap keselamatan jiwa dan harta benda oranglain;Paham yang luas luas ini diwujudkan di dalam putusan HogeRaadtanggal 31 januari 1919 yang dikenal dengan Arrest Lindenbaumversus Cohen;Dalam putusan HogeRaad yang dikenal dengan ArrestDokter Gigi (HogeRaad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan,bahwa suatu perbuatan melawan hokum apabila norma yang dilanggaroleh
JULIUS LOBIUA, SH., MH
Tergugat:
1.Ir. HAMIDJAJA SUTIKNYA
2.Ir. CHRISTANTO
3.ADI CHANDRA. S
129 — 354
masih sebagai Terlapor / saksididalam laporan polisi tersebut, namun karena laporan / tuduhan Tergugat dan Tergugat II tidak mempunyai dasar bukti yang benar maka patut kiranyaatas perbuatan laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II danTergugat Ill selaku kuasa hukum dapat dinyatakan sebagai PerbuatanMelawan Hukum dengan segala akibatnya yang menimbulkan kerugian bagiPenggugat sesuai Pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum jika mengacu pada putusan Arrest HogeRaad Tahun 1919
264 — 152
Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibathukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.Perumusan perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUHPdt dan perbuatannegatif dalam Pasal 1366 KUHPdt hanya mempunyai arti setelah adaPutusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919, karena sebelumdikeluarkannya Putusan tersebut pengertian melawan hukum masih sempit.Setelah ada Putusan Mahkamah Agung tersebut, pengertian melawanhukum menjadi lebin luas, mencakup juga perbuatan negatif.
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
137 — 52
PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUMSejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yangseluas luasnya, yakni meliputi :a. Perbuatan yang melanggar Undangundang yang berlaku;b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakatHal. 38dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN. Jkt.
183 — 89
Bahwa Penggugat tidak dapat berdalil bahwa prinsip ganti kerugian31.32.33.berdasarkan pasal pasal ini berlaku hanya kepada perbuatan wanprestasisaja bukan untuk Perbuatan Melawan Hukum, karena berdasarkan doktrindan yurisprudensi tentang Perbuatan Melawan Hukum jelas ternyata gantikerugian yang dilindungi Undangundang adalah ganti kerugian yang dapatdiduga dan berakibat langsung.e Arrest Lindenbaum Cohen tehun 1919 menyatakan:Kerugian yang bisa dimintakan ganti rugi haruslah kerugian yangtimbul sebagai
86 — 11
Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian;Menimbang, bahwa istilah perbuatan melanggar hukum sama dengan istilahperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa menurut putusan H.R 31 Januari 1919, merupakan suatuperbuatan melawan hukum jika:a. Melanggar hak orang lain;b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si Pembuat;c. Bertentangan dengan kesusilaan;d.
271 — 246
Bahwa Atas Perbuatan Para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagaiperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam pengertian luas sesuaidengan Arrest Hoge Raad 1919, karena pelaksanaan lelang dilakukan denganharga yang terlalu rendah,serta kesalahan/kelalaian sehubungan denganpelaksanaan lelang dan akibat dari lelang meliputi perbuatan pelelangan, hargatidak wajar, pengosongan. sehingga bertentangan dengan kepatutan danmelanggar hak pemilik barang agunan (Penggugat) serta bertentangan denganHalaman
59 — 6
yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhakuntuk berbuat demikian.Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melawan hak (wederrechtelijk)dalam KUHP tidak dijelaskan secara pasti, sehingga jika diambil dari para ahli hukumsebagai berikut: Simons mengartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya;Noyon, mengartikan bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk UU; vanHamel mengartikan tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendir1.Menimbang, bahwa sehubungan wederrechtelijk Arrest Hoge Raad,tanggal 31 Januari 1919
Irsan Fahdin Isfany Kaimuddin Salle, SE. SH Bin Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH. MH
Tergugat:
1.Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si.,MH., Bin H. Muh. Yasin Limpo
2.H. Muhammad Hatta, S.STP
3.Ir. Hj. Fitri MP
4.Ir. H. Suaib, MP
341 — 21
Selanjutnya,sejak adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara LindenbaumCohen, konsep perbuatan melawan hukum telah mengalami perluasan maknadimana dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawanhukum diperlukan 4 (empat) syarat, antara lain bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangandengan kesusilaan serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatian;Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan
120 — 39
tanaman beratnya 5 (Lima)gram, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa terhadapdiri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaanatau kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan,dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurut Yurisprudensi(Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919
1.BUDIYANINGSIH, SH.
2.RIZAL SIMANJUNTAK, SH.
3.GABRIEL F.S MAINAKE, SH
4.ERWIN INDRAPUTRA, SH., MH.
5.SANTOSO, SH.
Terdakwa:
YUSPIADIN
780 — 487
Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa Pengertian secara tanpa hak dan melawan hukumatau wederect elijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengankepatuhan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati hati yangsepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain(Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919.
1.ARIE PRATAMA ,SH
2.YOGI PURNOMO, SH
Terdakwa:
ISKANDAR,.Amkl Bin ALI NATAMARGA
107 — 17
Laporan Hasil Pengujian Nomor 1735/EV/IX/2016 tanggal 30 September2016 dari Laboratorium Pengujian Balai Tekstil Badan Penelitian danPengembangan Industri untuk jenis bahan original American USA drill#1919 yang ditujukan kepada Manjadda Wajada Sejahtera;10. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil CV. Manjadda WajadaSejahtera yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan TerpaduPemkot Bandung tanggal 9 Mei 2012 berlaku 3 tahun;11. Kartu heregistrasi CV. Manjadda Wajada Sejahtera;12.
Manjadda Wajada Sejahtera;Laporan Hasil Pengujian Nomor 1735/EV/IX/2016 tanggal 30 September2016 dari Laboratorium Pengujian Balai Tekstil Badan Penelitian danPengembangan Industri untuk jenis bahan original American USA drill#1919 yang ditujukan kepada Manjadda Wajada Sejahtera;Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil CV. Manjadda WajadaSejahtera yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan TerpaduPemkot Bandung tanggal 9 Mei 2012 berlaku 3 tahun;Kartu heregistrasi CV.
85 — 41
Ada perbuatan melawan hukum.Sebelum tahun 1919 pengertian melawan hukum. itu hanyalahmenyangkut perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain ataubertentangan dengan kewajiban si pembuat sendiri. (R. Setiawan1976:76). Atau dengan kata lain melawan hukum ditafsirkan sebagaimelawan undangundang saja. Pandangan ini dipengaruhi oleh ajaranlegisme yang berpendapat: tidak ada hukum di luar undangundang;b.
97 — 24
Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus perdata, Lindenbaum danCohen berpendapat :Onrechtmatige tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak oranglain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan jugaapa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalammasyarakat.b. Prof. Dr. R.
131 — 8
Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian;Menimbang, bahwa dalam dalam BW, tidak diuraikan secara rincimengenai unsurunsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 tersebut,namun berdasarkan Yurisprudensi Putusan dalam perkara Lindenbaum Cohendi negeri Belanda pada tahun 1919 telah ditentukan 4 ( empat ) macam kriteriaperbuatan melawan hukum yakni:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tata susila;4.
366 — 179
Tanpa hak jugamengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yangdiberikan.Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919, inti dari tindakan yangtidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang menurutUndangundang ataupun melakukan suatu tindakan tercela, melakukansesuatu. yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yangbertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.Menyebarkan informasi.
Terbanding/Penggugat : PT. ASURANSI FPG INDONESIA
179 — 95
Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luasdengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkaraLindebaum lawan Cohen.