Ditemukan 10641 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-09-2014 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 420/Pdt.G/2014/PN.Bks
Tanggal 3 Juni 2015 — M U L Y O sebagai Penggugat Melawan 1. MUGIONO sebagai Tergugat I 2. H.ROHMAT Bin NAMING sebagai Tergugat II 3. SOPIAH Binti H.ROHMAT sebagai Tergugat III 4. DEDI ISKANDAR Bin H ROHMAT sebagai Tergugat IV 5. NURASIH CANDRA Binti H ROHMAT sebagai Tergugat V
9729
  • l, dan berdasarkan keterangan saksisaksi sebelum Penggugat membeli tanah tersebut terlebih dahulu pihakPenggugat telah menanyakan kebenaran hak kepemilikan Tergugat atas tanahterperkara dan tidak dibantah oleh Tergugatll, dan setelah terjadinya jualbeliatas tanah tersebut pihak Penggugat tidak dapat menguasai tanah sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan Ilmu Hukum Perdata yakni setelahadanya Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 antara Lindenbaummelawan Cohen, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan
Putus : 27-06-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN SIGLI Nomor 212/Pid.B/2010/PN-SGI
Tanggal 27 Juni 2011 — DRS. SYARIFUDDIN BIN NYAK PUTEH, DKK
5314
  • , yang sependapat dengan putusan MahkamahAgung RI tersebut diatas mengenai pengertian perbuatan melawan hukum ini dan lebihjauh menyebutkan : .... bahwa melawan hukum dalam delik korupsi berlaku ajaranmelawan hukum dalam perkara perdata (onrechtmatig)sesuai dengan pasal 1365 BW.Dengan demikian berlaku pengertian melawan hukum yang luas, seperti terkenal dalamArrest CohenLidenbaum 1919;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum, didalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun
Register : 13-09-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 23-01-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor : 148–K / PM.III-12 / AL / IX / 2017
Tanggal 14 Desember 2017 — LILIK BUDIHARTO Kopka Mes NRP 80803;
10755
  • Mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan : merusak hak subyektif seseorang menurut undangundang danmelakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlakudalam masyarakat.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalahsebagai berikut: Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum siPelaku menurut undangundang; atau Melakukan
Register : 15-09-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Mukomuko Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat:
SAHARUDIN ILYAS, S.H
Tergugat:
1.JAMALUDIN ABAS
2.NURSIAH
3.BUPATI MUKOMUKO Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
9190
  • Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, kehatihatianyang harus diperhatikan oleh seseorang di dalam pergaulan hiduppada masyarakat terhadap keselamatan jiwa dan harta benda oranglain;Paham yang luas luas ini diwujudkan di dalam putusan HogeRaadtanggal 31 januari 1919 yang dikenal dengan Arrest Lindenbaumversus Cohen;Dalam putusan HogeRaad yang dikenal dengan ArrestDokter Gigi (HogeRaad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan,bahwa suatu perbuatan melawan hokum apabila norma yang dilanggaroleh
Register : 02-08-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 353/Pdt.G/2016/PN .JKT.UTR
Tanggal 6 April 2017 — Penggugat:
JULIUS LOBIUA, SH., MH
Tergugat:
1.Ir. HAMIDJAJA SUTIKNYA
2.Ir. CHRISTANTO
3.ADI CHANDRA. S
129354
  • masih sebagai Terlapor / saksididalam laporan polisi tersebut, namun karena laporan / tuduhan Tergugat dan Tergugat II tidak mempunyai dasar bukti yang benar maka patut kiranyaatas perbuatan laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II danTergugat Ill selaku kuasa hukum dapat dinyatakan sebagai PerbuatanMelawan Hukum dengan segala akibatnya yang menimbulkan kerugian bagiPenggugat sesuai Pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum jika mengacu pada putusan Arrest HogeRaad Tahun 1919
Register : 05-03-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN MENGGALA Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Menggala
Tanggal 27 Nopember 2018 — . Perdata - Sapriadi, Dkk Melawan - PT Perkebunan Nusantara VII, Dk
264152
  • Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibathukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.Perumusan perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUHPdt dan perbuatannegatif dalam Pasal 1366 KUHPdt hanya mempunyai arti setelah adaPutusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919, karena sebelumdikeluarkannya Putusan tersebut pengertian melawan hukum masih sempit.Setelah ada Putusan Mahkamah Agung tersebut, pengertian melawanhukum menjadi lebin luas, mencakup juga perbuatan negatif.
Register : 22-03-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 173/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
13752
  • PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUMSejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yangseluas luasnya, yakni meliputi :a. Perbuatan yang melanggar Undangundang yang berlaku;b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakatHal. 38dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN. Jkt.
Register : 08-11-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 624/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18389
  • Bahwa Penggugat tidak dapat berdalil bahwa prinsip ganti kerugian31.32.33.berdasarkan pasal pasal ini berlaku hanya kepada perbuatan wanprestasisaja bukan untuk Perbuatan Melawan Hukum, karena berdasarkan doktrindan yurisprudensi tentang Perbuatan Melawan Hukum jelas ternyata gantikerugian yang dilindungi Undangundang adalah ganti kerugian yang dapatdiduga dan berakibat langsung.e Arrest Lindenbaum Cohen tehun 1919 menyatakan:Kerugian yang bisa dimintakan ganti rugi haruslah kerugian yangtimbul sebagai
Register : 18-07-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor - 48 / Pdt.G / 2014 / PN.Mrb.
Tanggal 23 April 2015 — -H. SYAMSUDIN IBRAHIM - 1. M. AMIN BIN ALM. HASAN - 2. ABDUL WAHAB BIN ALM RAMLI - 3. RASIMIN BIN SANWAIDI - 4. EFRI WIRA PUTRA - 5. YUNI EKA WATI binti RASIMIN - 6. AMIN SUBEKTI - 7. RUDI HARTONO BIN SADIRI - 8. PARIJO BIN KODIRIN - 9. SUKIRNO BIN JUMARI - 10. SUPRATONO BIN PARDI, - 11. MULUD BIN SUKIJAN - 12. TEGUH RIYANTO BIN SADIRI - 13. NGADINO BIN JARMAN - 14. KEPALA KELURAHAN PASIR PUTIH KEC.BUNGO SEKARANG KEC.RIMBO TENGAH KABUPATEN BUNGO
8611
  • Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian;Menimbang, bahwa istilah perbuatan melanggar hukum sama dengan istilahperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa menurut putusan H.R 31 Januari 1919, merupakan suatuperbuatan melawan hukum jika:a. Melanggar hak orang lain;b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si Pembuat;c. Bertentangan dengan kesusilaan;d.
Register : 04-09-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN MALILI Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Mll
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
271246
  • Bahwa Atas Perbuatan Para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagaiperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam pengertian luas sesuaidengan Arrest Hoge Raad 1919, karena pelaksanaan lelang dilakukan denganharga yang terlalu rendah,serta kesalahan/kelalaian sehubungan denganpelaksanaan lelang dan akibat dari lelang meliputi perbuatan pelelangan, hargatidak wajar, pengosongan. sehingga bertentangan dengan kepatutan danmelanggar hak pemilik barang agunan (Penggugat) serta bertentangan denganHalaman
Register : 18-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 29-10-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bna
Tanggal 13 Maret 2017 — MIRZA ANDRIANBIN KHAIRIL
596
  • yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhakuntuk berbuat demikian.Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melawan hak (wederrechtelijk)dalam KUHP tidak dijelaskan secara pasti, sehingga jika diambil dari para ahli hukumsebagai berikut: Simons mengartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya;Noyon, mengartikan bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk UU; vanHamel mengartikan tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendir1.Menimbang, bahwa sehubungan wederrechtelijk Arrest Hoge Raad,tanggal 31 Januari 1919
Register : 14-02-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 03-02-2020
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Sgm
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
Irsan Fahdin Isfany Kaimuddin Salle, SE. SH Bin Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH. MH
Tergugat:
1.Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si.,MH., Bin H. Muh. Yasin Limpo
2.H. Muhammad Hatta, S.STP
3.Ir. Hj. Fitri MP
4.Ir. H. Suaib, MP
34121
  • Selanjutnya,sejak adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara LindenbaumCohen, konsep perbuatan melawan hukum telah mengalami perluasan maknadimana dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawanhukum diperlukan 4 (empat) syarat, antara lain bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangandengan kesusilaan serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatian;Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan
Register : 01-04-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 42-K/PM III-18/AD/IV/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — Boy Lelelulya VS Oditur Militer
12039
  • tanaman beratnya 5 (Lima)gram, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa terhadapdiri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaanatau kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan,dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurut Yurisprudensi(Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919
Register : 05-07-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.BUDIYANINGSIH, SH.
2.RIZAL SIMANJUNTAK, SH.
3.GABRIEL F.S MAINAKE, SH
4.ERWIN INDRAPUTRA, SH., MH.
5.SANTOSO, SH.
Terdakwa:
YUSPIADIN
780487
  • Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa Pengertian secara tanpa hak dan melawan hukumatau wederect elijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengankepatuhan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati hati yangsepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain(Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919.
Register : 08-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
1.ARIE PRATAMA ,SH
2.YOGI PURNOMO, SH
Terdakwa:
ISKANDAR,.Amkl Bin ALI NATAMARGA
10717
  • Laporan Hasil Pengujian Nomor 1735/EV/IX/2016 tanggal 30 September2016 dari Laboratorium Pengujian Balai Tekstil Badan Penelitian danPengembangan Industri untuk jenis bahan original American USA drill#1919 yang ditujukan kepada Manjadda Wajada Sejahtera;10. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil CV. Manjadda WajadaSejahtera yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan TerpaduPemkot Bandung tanggal 9 Mei 2012 berlaku 3 tahun;11. Kartu heregistrasi CV. Manjadda Wajada Sejahtera;12.
    Manjadda Wajada Sejahtera;Laporan Hasil Pengujian Nomor 1735/EV/IX/2016 tanggal 30 September2016 dari Laboratorium Pengujian Balai Tekstil Badan Penelitian danPengembangan Industri untuk jenis bahan original American USA drill#1919 yang ditujukan kepada Manjadda Wajada Sejahtera;Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil CV. Manjadda WajadaSejahtera yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan TerpaduPemkot Bandung tanggal 9 Mei 2012 berlaku 3 tahun;Kartu heregistrasi CV.
Register : 18-01-2011 — Putus : 06-09-2011 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 24/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM
Tanggal 6 September 2011 — PT. PERTAMINA VS FAUZI BOWO, Cs
8541
  • Ada perbuatan melawan hukum.Sebelum tahun 1919 pengertian melawan hukum. itu hanyalahmenyangkut perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain ataubertentangan dengan kewajiban si pembuat sendiri. (R. Setiawan1976:76). Atau dengan kata lain melawan hukum ditafsirkan sebagaimelawan undangundang saja. Pandangan ini dipengaruhi oleh ajaranlegisme yang berpendapat: tidak ada hukum di luar undangundang;b.
Register : 25-04-2011 — Putus : 05-01-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 13/ Pdt.G/2011/PN.Sungg.
Tanggal 5 Januari 2012 — 1. H. ANDI MAPPABANGKA 2. H. ANDI MUCHTAR LUTFI LAWAN 1. KEPALA DESA BONTOALA 2. HANONG BIN BUNDU 3. HAMANSIA BINTI BUNDU 4. SUDDING BIN DAKO 5. SATTU BIN DAKO 6. MUDDIN BIN DAKO 7. BACCE BINTI DAKO 8. BATE BIN DAKO 9. MULIATI BINTI DAKO 10. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN BANTAENG dahulu KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI BANGUNAN MAKASSAR, 11. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
9724
  • Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus perdata, Lindenbaum danCohen berpendapat :Onrechtmatige tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak oranglain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan jugaapa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalammasyarakat.b. Prof. Dr. R.
Putus : 21-11-2013 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 5/PDT.G/2013/PN.TTN
Tanggal 21 Nopember 2013 — Ny. CUT NUR KAMARIAH BINTI T. AKBAR, sebagai Pembanding / Semula Penggugat ; Lawan RAMANI Binti T. RAMLI, DKK, sebagai Terbanding / Semula Para Tergugat ;
1318
  • Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian;Menimbang, bahwa dalam dalam BW, tidak diuraikan secara rincimengenai unsurunsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 tersebut,namun berdasarkan Yurisprudensi Putusan dalam perkara Lindenbaum Cohendi negeri Belanda pada tahun 1919 telah ditentukan 4 ( empat ) macam kriteriaperbuatan melawan hukum yakni:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tata susila;4.
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 12-K/PMT-II /AU/I/2019
Tanggal 14 Mei 2019 — Herry Syam Sectio, A.Md. Mayor Tek
366179
  • Tanpa hak jugamengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yangdiberikan.Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919, inti dari tindakan yangtidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang menurutUndangundang ataupun melakukan suatu tindakan tercela, melakukansesuatu. yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yangbertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.Menyebarkan informasi.
Register : 24-11-2020 — Putus : 29-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 531/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 29 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat : CV.BENUA SWADAYA MAKMUR
Terbanding/Penggugat : PT. ASURANSI FPG INDONESIA
17995
  • Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luasdengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkaraLindebaum lawan Cohen.