saat ini Aliana binti Jusri sudah berusia 16 tahun 10 bulan dantelah haid; Bahwa Aliana binti Jusri dan Gunawan bin Saenong sudah kenalsangat dekat sejak 1 tahun, sudah sering bertemu dan bepergianbersama; Bahwa Aliana binti Jusri setuju agar hubungan dekatnya denganGunawan bin Saenong menjadi resmi agar keduanya terhindar dariperbuatan terlarang; Bahwa Aliana binti Jusri sendiri yang menyampaikan kepadaorangtuanya agar dinikahkan dengan Gunawan bin Saenong; Bahwa Aliana binti Jusri sudah memahami penjelasan

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempatkediaman di Minangatoa, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja,Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Aliana binti Jusri sudah mengerti maksud Pemohonmenghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginanGunawan bin Saenong menikah dengan Aliana binti Jusri; Bahwa Gunawan bin Saenong tahu bahwa Aliana binti Jusri saat inibaru berusia 16 tahun 10 bulan; Bahwa Gunawan bin Saenong sudah memahami penjelasan

Minangatoa,Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;, dan ataspertanyaan Hakim ayah dari calon suami anak Pemohon memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa Saenong bin Latamba sudah mengerti maksud Pemohonmenghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginananaknya, Gunawan bin Saenong, menikah dengan anak Pemohon, Alianabinti Jusri; Bahwa Saenong bin Latamba tahu bahwa Aliana binti Jusri saat ini baruberusia 16 tahun 10 bulan; Bahwa Saenong bin Latamba sudah memahami penjelasan

mencuci, membersihkan rumah danlainlainMenimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatuapapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaanperkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan

penghasilan ratarata setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah);12Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana telahdikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitumpermohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untukmenikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimanatersebut dalam ketentuan Pasal 7 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan;Menimbang, bahwa menurut Penjelasan

celanaHalaman 4 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN GstTerdakwa sehingga akhirnya kedua orang tersebut membawa Terdakwa kerumah saksi ;Bahwa pada saat Terdakwa sudah dibawa ke rumah saksi, saksi adamenanyakan kepada Terdakwa apa tujuan Terdakwa datang ke DesaTetehosi Ombolata karena perlu saksi jelaskan bahwa Terdakwa bukanlahwarga desa saksi, pada saat itu Terdakwa menerangkan tujuannya ke desasaksi adalah untuk bertemu dengan adik perempuan dari Rorogo Lase aliasAma Roi, sehingga setelah mendengar penjelasan

menanyakankepada Terdakwa apakah benar pisau tersebut miliknya, pada saat ituTerdakwa mengakui bahwa pisau tersebut miliknya dan pada saat KepalaDesa menanyakan apa tujuannya membawa pisau tersebut, Terdakwamenerangkan bahwa pisau tersebut digunakan untuk jaga diri kemudianKepala Desa menanyakan kepada Terdakwa apa tujuan Terdakwa datangke Desa Tetehosi Ombolata dan Terdakwa menerangkan tujuannya ke desakami adalah untuk bertemu dengan adik perempuan dari Rorogo Lase aliasAma Roi, sehingga setelah mendengar penjelasan

pada saat ituTerdakwa mengakui bahwa pisau tersebut miliknya dan pada saat KepalaDesa menanyakan apa tujuannya membawa pisau tersebut, Terdakwamenerangkan bahwa pisau tersebut digunakan untuk jaga diri kemudianKepala Desa menanyakan kepada Terdakwa apa tujuan Terdakwa datangke Desa Tetehosi Ombolata dan Terdakwa menerangkan tujuannya ke desaHalaman 8 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Gstkami adalah untuk bertemu dengan adik perempuan dari Rorogo Lase aliasAma Roi, sehingga setelah mendengar penjelasan

dilakukanpenggeledahan ditemukan pisau dibagian belakang celana Terdakwa sehinggaakhirnya kedua orang tersebut membawa Terdakwa ke rumah saksi, Bahwapada saat Terdakwa sudah dibawa ke rumah saksi, saksi ada menanyakankepada Terdakwa apa tujuan Terdakwa datang ke Desa Tetehosi Ombolatakarena perlu saksi jelaskan bahwa Terdakwa bukanlah warga desa saksi, padasaat itu Terdakwa menerangkan tujuannya ke desa saksi adalah untuk bertemudengan adik perempuan dari Rorogo Lase alias Ama Roi, sehingga setelahmendengar penjelasan

penggeledahan ditemukan pisau dibagian belakang celanaTerdakwa sehingga akhirnya kedua orang tersebut membawa Terdakwa kerumah saksi, Bahwa pada saat Terdakwa sudah dibawa ke rumah saksi, saksiada menanyakan kepada Terdakwa apa tujuan Terdakwa datang ke DesaTetehosi Ombolata karena perlu saksi jelaskan bahwa Terdakwa bukanlahwarga desa saksi, pada saat itu Terdakwa menerangkan tujuannya ke desasaksi adalah untuk bertemu dengan adik perempuan dari Rorogo Lase aliasAma Roi, sehingga setelah mendengar penjelasan

Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatanganiformulir penjelasan tentang mediasi".Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim Ketua tersebut, selanjutnya parapihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuhmediasi dengan beriktikad baik ;Menimbang, bahwa kemudian para pihak menandatangani formulir penjelasanmediasi yang memuat pernyataan bahwa para pihak telah mendapatkan penjelasantentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan

beriktikadbaik ;Menimbang, bahwa Hakim Ketua memberikan penjelasan kepada para pihaktentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada diPengadilan Agama maupun Mediator dari luar (Mediator non hakim bersertifikat)yang terdaftar di Pengadilan Agama Mojokerto, selanjutnya para pihak menyerahkansepenuhnya kepada Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim bermusyawarah, kemudian Hakim Ketuamenunjuk Drs.

keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain danterungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan permohonanPemohon, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara para pihak, olehkarena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktianbebas (vrij bewijs kracht) ;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil danalasan permohonan Pemohon dan penjelasan

Bahwa, dengan demikian merekmerek VANS milik Penggugattelah memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana diamanatkandalam penjelasan pasal 6 ayat (1) (b) dari Undang Undang Merek,yang berbunyi :Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknyaatau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan / atau jasayang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umummasyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yangbersangkutan.

kemeja, celana panjang dan celana pendek merek VANS telahterbukti bahwa merek VANS milik Penggugat telah memperolehreputasi karena promosi yang gencar;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti bahwa merek VANS milikPenggugat telah terdaftar diberbagai negara di dunia tersebutdihubungkan dengan buktibukti P 14, P 15, P 17 yaitu berupaprodukproduk dari merek VANS milik Penggugat serta promosi yanggencar, maka telah terbukti bahwa merek VANS milik Penggugatadalah merek terkenal sebagaimana dimaksud penjelasan

Di dalam salah satu bagianpertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa :Menimbang, bahwa sebagai patokan untuk menentukanapakah merek LAYS milik Penggugat termasuk merek terkenalatau tidak, maka dalam penjelasan pasal 6 (1) (b) UndangUndangMerek antara lain dikatakan bahwa merek terkenal dapat dilihatdengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenaimerek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan, disamping itudiperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karenapromosi yang gencar

IDM000135960 20 September 2007 25KS2 VANS IDM000135962 20 September 2007 25 (untuk selanjutnya disebut merekmerek VANS Tergugat);TENTANG PERSAMAAN12.13.14.Bahwa, Penggugat sebagai pemilik atas merekmerek VANS yangmerupakan merek terkenal, sangat berkeberatan dengan terdaftarnyamerekmerek VANS Tergugat, karena merekmerek VANS Tergugatmempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaktidaknyamempunyai persamaan pada pokoknya dengan merekmerek VANSmilik Penggugat yang notabene adalah merek terkenal ;Bahwa, penjelasan

pasal 6 ayat (1) (a) dari Undang Undang Merekmenyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persamaan padapokoknya adalah :"...kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsurunsur yang menonjolantara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapatmenimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, carapenempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsurunsur ataupersamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merekmerek tersebut";Bahwa dengan memperhatikan penjelasan pasal 6 ayat (1) (a)UndangUndang Merek

Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPNPemungut Masa/Tahun Pajak Januari Desember 2007 Nomor:00004/287/07/081/12 tanggal 28 Desember 2012;Bahwa adapun alasan dan penjelasan Pemohon Banding adalah sebagaiberikut:KETENTUAN FORMALBahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPN Pemungut Masa Pajak Januari Desember 2007 Nomor 00004/287/07/081/12 tanggal 28 Desember 2012sejumlah Rp 1.835.814.178,00 dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah menurut No.

Jumlah SKPKB PPN Pemungut Masa JanuariDesember2007 sebesar Rp 1.835.814.178 telah Pemohon Banding bayar lunas padatanggal 21 Januari 2013 sebelum mengajukan keberatan;PERMOHONAN BANDINGPOKOK SENGKETA BANDINGBahwa terdapat perbedaan pendapat antara Pemohon Banding dalam terdapatpembayaran ke vendor yang belum dipungut PPN sebesar Rp12.404.149.845,00;ALASAN BANDINGPembayaran ke Vendor sebesar Rp 12.404.149.845,00 bukan objek PPN yangdipungut pajaknya;Menurut TerbandingBahwa dalam penjelasan koreksi

Selain itu pula secara substansilistrik dan air termasuk barang strategis sehingga bukanlah barang yangtermasuk obyek PPN;Bahwa dengan demikian, tidak ada obyek pajak PPN Pemungut yang belumdilaporkan selama tahun 2007 oleh Pemohon Banding dan Pemohon Bandingtidak mempunyai kekurangan atas kewajiban Pemungutan atas PPN;KESIMPULAN DAN PERMOHONANBahwa berdasarkan penjelasan yang telah Pemohon Banding uraikan di atas,Pemohon Banding mohon agar koreksikoreksi tersebut diatas dibatalkansehingga perhitungan

Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S1047/PJ.32/2004tentang Penjelasan Pengertian Penggantian danReimbursement menegaskan bahwa "Dalam hal penggantianterdapat suatu jumlah yang ditagih oleh Pengusaha Jasa yangberasal dari tagihan pihak ke tiga yang dokumennya langsungatas nama penerima jasa, maka jumlah tersebut tidakmerupakan penggantian yang jadi dasar pengenaan pajak,karena dianggap sebagai reimbursement."

Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerjanjian Internasional jo. Article 27 Vienna Convention jo. KeputusanMenteri Keuangan Nomor 458/MK.012/1984;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapatputusan Pengadilan Pajak nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang.

PemohonBanding telah dilakukan pemeriksaan pajak tahun 2001 s.d. 2005, dimana pihakpemeriksa pajak telah mengakui adanya pinjaman tersebut;Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 864 B/PK/PJK/2016Bahwa untuk koreksi peredaran usaha lainnya sebesar Rp.3.876.277.580,00(Rp.5.953.885.910 Rp.2.077.608.330 (Desember), Pemohon Banding tidaktahu pada pos mana koreksi dari Terbanding tersebut;Bahwa dengan demikian, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding harusdibatalkan;KesimpulanBahwa berdasarkan uraian dan penjelasan

Bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU PengadilanPajak), antara lain menyebutkan :Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bebanpembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnyapembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 864 B/PK/PJK/20162 2sMemori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukankebenaran

dengan asas yang dianut dalamUndangundang perpajakan.Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yangharus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagipara pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalampersidangan, tidak terbatas pada fakta dan halhal yangdiajukan oleh para pihak.Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanHakim.Memori penjelasan

yangsudah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), dan Majelis Hakim tidakmempertahankan koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding).Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkanbahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Peredaran Usaha sebesarRp31.048.173.672,00,00 telah dilakukan berdasarkanbukti dan faktafakta yang kuat dan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku.Bahwa berdasarkan penjelasan

terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo memiliki keterkaitan dan hubungan hukum(innerlijke samenhang) terdapat sengketa SKPKB PPh Badan tahun 2006Nomor Put150691222006 yang telah membatalkan koreksi atas peredaranusaha, sehingga perkara a quo juga harus dibatalkan dan oleh karenanyakoreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan

Pasal 17:e Ayat (1) menyatakan bahwa, Direktur Jenderal dapat menetapkankembali tariff dan nilai pabean untuk penghitungan bea masukdalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggalpemberitahuan pabean;Penjelasan Pasal 17;Halaman 9 dari 24 halaman.

Pasal 1 menyatakan, Menetapkan Sistem Klasifikasi Barang Impordengan mengacu pada Amandemen Keempat Harmonized Systemdan revisi ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) yangmeliputi:(1) Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi Harmonized System(KUMHS) sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini;(2) Sistem Klasifikasi Barang sebagaimana ditetapbkan dalamLampiran Il Peraturan Menteri Keuangan ini;(3) Catatan Penjelasan Tambahan (Supplementary ExplanatoryNotes) AHTN.b.

teknis kendaraan;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993tentang Kendaraan dan Pengemudi Pasal 1 angka 16menjelaskan, Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkanadalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikutmuatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;Penjelasan: Besarnya jumlah berat kombinasi yangdiperbolehkan merupakan penjumlahan dari jumlah berat yangdiperbolehkan kendaraan bermotor penarik dengan jumlah beratyang diperbolehkan kendaraan yang ditarik.

Putusan Nomor 201/B/PK/PJK/2015(19)(20)mengatur tentang batasan minimal daya motor setiap 1 Ton JBByaitu Pasal 9 Ayat (1) PP 44/1993 ;Berdasarkan penjelasan tersebut di atas secara jelas disebutkanbahwa bahwa GVW ditentukan oleh pembuat kendaraanbermotor bukan atas hasil verifikasi Surveyor dalam hal ini adalahSucofindo;Bahwa klasifikasi atas kendaraan Used (bekas) Mitsubishi CargoTruck; Chasis No: FT510VX510043, Engine No: 6D40287255,Tahun: 2006 dan Used (bekas) Mitsubishi Cargo Trucks; ChasisNo

Putusan Nomor 201/B/PK/PJK/2015 Massa total melebihi 6 t tapi tidak melebihi 10 t8704.22.29.11 CKD8704.22.29.19 Lainlain Massa total melebihi 10 t tapi tidak melebihi 20 t8704.22.31.00 Van pendingin8704.22.39.00 LainlainLainlain8704.22.41.00 Van pendingin8704.22.42.00 Kendaraan pengumpul sampah mempunyaialatuntuk memadatkan sampah8704.22.43.00 Kendaraan tangki8704.22.49.0 Lainlain(21) Berdasarkan penjelasan tersebut, maka klasifikasi terhadap 4(empat) truk bekas merk Mitsubishi yang terdapat dalam

Memori penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b dari UU PPN menyatakanbahwa yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungandengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatankegiatanproduksi, distribusi, pemasaran dan managemen. Ketentuan ini berlakuuntuk semua bidang usaha;3.

Pada setiapproduk wajib tertera penjelasan sebagai berikut:"This product is produced and sold under license from, and with thetechnical assistance of NOK Corporation""This product is produced and sold under license from, and with thetechnical assistance of Synztec Co, Ltd."2. bahwa Pemohon Banding wajib membayar 3% royalti kepada Synztec danNOK Corporation atas pemberian Technical Assistance, Hak Paten danTrademark;bahwa sudah selayaknya Pemohon Banding membayarkan royalti sebesar3% tersebut dihitung

Putusan Nomor 888/B/PK/PJK/20152011 pada halaman 67, tertulis bahwa penjelasan koreksiadalah: Koreksi positif atas biaya royalty yang dibayarkankepada related party, dan tidak terdapat penjelasan terkaitdengan dasar hukum yang digunakan dan apa yang dimaksudsebagai related party oleh Pemohon Peninjauan Kembali;Pernyataan majelis yang menyatakan bahwa tidak terdapatpenjelasan terkait dengan dasar hukum yang digunakan dan apayang dimaksud sebagai related party oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut

bahwa proses pemeriksaan dan koreksi PemohonPeninjauan Kembali terkait dengan transaksi hubungan istimewayang didasari oleh KEP01/PJ.7/I993 tanggal 9 Maret 1993berkenaan dengan transaksi antara perusahaan yang memilikihubungan istimewa (transaksi afiliasi);Atas fakta persidangan ini maka atas pertimbangan majelis yangmenyatakan bahwa: bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Pajaktertanggal 15 April 2010 pada halaman 9 dan Laporan PenelitianKeberatan tertanggal 2 Mei 2011 pada halaman 67, tertulisbahwa penjelasan

Atas suratmenyurat dalam ruang lingkup permintaan data ini juga telahdicocokkan dalam persidangan kedua pada tanggal 07 Desember2011 oleh majelis Hakim Pengadilan Pajak.Bahwa berdasarkan semua penjelasan di atas, Pemohon PeninjauanKembali berpendapat bahwa Koreksi Pajak Masukan PajakPertambahan Nilai JLN atas Royalti sebesar Rp347.633.865,00 telahsesuai dengan data fakta serta ketentuan yang berlakuterkaittransaksi dalam mata uang asing, dengan demikian pendapat danputusan Majelis Hakim Pengadilan

kepada Penggugat, menjelaskankeuntungan yang akan didapat Penggugat dengan cara adanyapemberian sewa atas Unit ke Tergugat untuk disewakan kembalioleh Tergugat kepada wisatawan baik asing maupun lokal, wakilTergugat pun terus menyakinkan Penggugat bahwa tingkat hunianBest Western Kuta Beach sangat tinggi dan diminati oleh parawisatawan, dan hasil dari pemberian sewa akan didapat Penggugatuntuk setiap 6 (enam) bulan ;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat percayadengan informasi dan penjelasan

mendapatkan haknya untuk periodebulan JuliDesember 2014 sebagaimana dijelaskan di atas,Penggugat mendapatkan haknya kembali berupa ROI padatanggal 22 Juni 2016 untuk periode Januari Desember 2015(periode tahunan) dengan tanpa adanya laporan keuangan hasilaudit yang merupakan dasar dari pemberian ROI kepadaHal 6 dari 28 Putusan Nomor 552/Padt.G/2018/PN Dps17.18.19,20.Penggugat, maka patut untuk dipertanyakan itikad baik Tergugatatas kebenaran Nilai ROI yang diberikan kepada Penggugat ;Bahwa berdasarkan penjelasan

yaitu sejak Juni 2011 sampai Gugatanini dibuat, Penggugat secara hukum (masih) dinyatakan bukansebagai pemilik/oemegang hak atas Unit a quo ;Hal 13 dari 28 Putusan Nomor 552/Padt.G/2018/PN Dps46.47.48.49.Bahwa kerugian imateriil bagi Penggugat tidak dapat dinilai dengansejumlanh uang dari Tergugat, akan tetapi sudah sepatutnyaTergugat memberikan kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.000, (Satumilyar Rupiah) sebagai aremarem bagi Penggugat ;Bahwa dengan belum dialihkannya hak atas Unit a quosebagaimana penjelasan

atas Unit a quo dan Pengugat sudah tidak memiliki keinginanyang kuat untuk memiliki hak atas Unit a quo yang diakui secarahukum, oleh karenanya Penggugat memiliki cukup alasan yangdapat diterima oleh hukum untuk membatalkan PPJB a quo danTergugat mengembalikan seluruh uang pembelian dari Penggugatyang telah diterima oleh Tergugat, yaitu sejumlah US$ 80.510(delapan puluh ribu lima ratus sepuluh Dollar Amerka Serikat) danseluruh pajakpajak pengembalian ditanggung oleh Tergugat ;Bahwa berdasarkan penjelasan

dari Butir 41 sampai dengan Bultir47 Gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakanbahwa Tergugat telah memiliki itikad buruk dan wanprestasiatas Pasal 6 Ayat (1) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibawahtangan No. 016/CUNASHIII/11 tanggal 17 Februari 2011 yangdibuat dibawah tangan oleh Para Pihak dengan materai cukup(PPJB) ;Bahwa berdasarkan penjelasan dari Butir 41 sampai dengan Bultir47 Gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada Yang

terdakwa kepada saksi Adapun caramelakukan atau memasang angka tebakan yaitu pemain memasangangka 0 sampai dengan angka 9 (dipasang pasangkan atau dibolakbalik) setelah mendapat angka pasti, baru pemain memasang angkatebakan di 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (angka) terserah kepadapemainBahwa menurut penjelasan terdakwa kepada saksi yaitu Awalnyaterdakwa masuk kesitus judi online bernama TOGEL 118 kemudianterdakwa masuk ketahap pertama yaitu mengisi data yang sudahdisediakan oleh situs tersebut

Namun sebelum memulai permainan judi onlineHalaman 7 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Pilidi situs tersebut pemain harus mentransferkan sejumlah uang ke nomorrekening yang sudah tercantum di dalam situs tersebut (uang deposit).Bahwa penjelasan terdakwa kepada saksi yaitu Adapun cara temanteman terdakwa memasang angka tebakan kepada terdakwa yaitutemanteman terdakwa datang kerumah dengan membawa catatanangka sendiri yang dicatatnya diatas kertas putih dan juga ada pemainyang mengirimkan angka

Selanjutnya angka tebakan tersebut di masukkan ke situs judionline yaitu TOGEL 118.Bahwa menurut penjelasan terdakwa terdakwa telah melakukanperjudian on line tersebut sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulanlamanya;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;2. Ariawan, S.Sos bin H.

saudara ISHAK kepada saksi Adapun caramelakukan atau memasang angka tebakan yaitu pemain memasangangka 0 sampai dengan angka 9 (dipasang pasangkan atau dibolakbalik) setelah mendapat angka pasti, baru pemain memasang angkatebakan di 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (angka) terserah kepadapemainBahwa Yang saksi ketahui menurut penjelasan saudara ISHAK kepadasaksi yaitu Awalnya saudara ISHAK masuk kesitus judi online bernamaTOGEL 118 kemudian saudara ISHAK masuk ketahap pertama yaitumengisi data

Bahwa Menurut penjelasan saudara ISHAK kepada saksi yaitu Adapuncara temanteman saudara ISHAK memasang angka tebakan kepadasaudara ISHAK yaitu temanteman saudara ISHAK datang kerumahdengan membawa catatan angka sendiri yang dicatatnya diatas kertasputin dan juga ada pemain yang mengirimkan angka tebakan kepadasaudara ISHAK melalui telpon genggam (HP), Kemudian angka tebakandari para pemain tersebut saudara ISHAK catat kembali atau saudaraISHAK rekap di kertas lain yang sudah saudara ISHAK siapkan

Putusan Nomor 790/B/PK/PJK/2017berdasarkan hasil eqiialisasi jumlah objek PPh Pasal 23, antaralaporan keuangan dengan SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak Oktober2008, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam berkas sengketaserta penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding serta hasil ujibukti, Majelis mempertimbangkan halhal sebagai berikut:Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, untuk akun 506.01.03Sewa Alat dan Kendaraan terdapat biayabiaya sewakendaraan, instalasi

jasa otomasi;Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Alat Bukti AntaraPemohon Banding dan Terbanding tanggal 14 Maret 2014 atassisa biaya sebesar Rp249.879.357,00 Pemohon Banding tidakdapat menunjukkan bukti serta tidak memberikan penjelasanatas biaya tersebut.Bahwa Terbanding mempertahankan koreksi tersebut karenaberpendapat bukan jasa telekomunikasi akan tetapimerupakan sewa alat sehingga terutang PPh Pasal 23, namunTerbanding tidak menjelaskan alat apa yang disewa olehPemohon Banding;Bahwa dalam Penjelasan

badanpemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggarakegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luarnegeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentukusaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilanneto atas:2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen,jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasayang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21;Penjelasan

tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukanpemotongan pajak adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasakonstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah dipotong PajakPenghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;Pasal 23 ayat (2):Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lainsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapbkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak;Penjelasan

Dari beberapa uraian penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkanbahwa Majelis Hakim Pengadilan nyatanyata telah melakukankesalahan dalam mengambil kesimpulan dan putusan:1) Tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 23 BiayaSewa Alat dan Kendaraan sebesar Rp199.117.766,00;2) Tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 23 BiayaPemelihnaraan dan Perbaikan Kendaraan Bermotor sebesarRp9.065.000,00

yangdilakukan oleh pembuat Undangundang khususnya Penjelasan Pasal 4Ayat (2) Huruf B UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 TentangPerubahan Ketiga Atas UndangUndang No.8 Tahun 1983 TentangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah;Bahwa Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf B UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, telah dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kKekuatanhukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui PutusanNo.39/PUUXIV/2016 karena disamping bertentangan denganUndangUndang

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN,kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan olehrakyat banyak meliputi:a. beras;b. gabah;Cc. jagung;d. sagu;e. kedelai;Halaman 27 dari 56 halaman.

Putusan Nomor. 32 P/HUM/201810.11.termasuk dalam kriteria Barang Kena Pajak (BKP) atau Non BKPsehingga kriteria dan/atau rincian jenis barang kebutuhan pokokyang sangat dibutuhkan rakyat banyak diatur secara rinci danjelas, serta cakupannya jenis barang kebutuhan pokok tidakdimaknai terbatas pada 11 (sebelas) jenis barang sebagaimanatercantum dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN;Bahwa sebagai gambaran, dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2)huruf 6 UU PPN, jenis barang kebutuhan pokok yang

Namun, Penjelasan Pasal 4Aayat (2) huruf b UU PPN tidak menjelaskan definisi, jenis, kriteria,dan/atau rincian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkanoleh rakyat banyak.

Perlakuan PPN atas Komoditi KacangKacangan;5) Sesuai dengan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UUPPN, kelompok barang kebutuhan pokok yang sangatHalaman 37 dari 56 halaman.

ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2)diperhitungkan kembali dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan padasuatu Masa Pajak paling lambat pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahunbuku;Bahwa Pasal 16B Ayat (8) dari UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai,secara lengkap berbunyi sebagai berikut:Pajak Masukan yang dibayar untuk Perolehan Barang Kena Pajak dan atauperolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Bahwa cuplikan Memori Penjelasan

Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d:Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentinganpengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barangproduksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.

;Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yangharus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi parapihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalampersidangan, tidak terbatas pada fakta dan halhal yang diajukanoleh para pihak;Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanHakim;Penjelasan Pasal 78:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian

Putusan Nomor 746/B/PK/PJK/2016Cuplikan Memori Penjelasan Pasal 9 Ayat (5) dari UU PPN,menyatakan :"Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yangterutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yangsesuai dengan ketentuan undangundang ini, dikenakan PajakPertambahan Nilai.""

Bahwa salah satu pokok perubahan yang dilakukan padaUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan Barang Mewah, sebagaimanatercantum pada Memori Penjelasan, Bagian Umum, hurufc adalah:Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajakbelum berproduksi atau belum melakukan penyerahanBarang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan atauekspor Barang Kena Pajak, maka Pajak Masukan yangdapat

Dasar Penjelasan Material1. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak November 2010 Nomor: 00149/207/10/007/12 tanggal 24April 2012 sebesar Rp162.818.189 diterbitkan oleh Kantor PelayananPajak Madya Jakarta Timur. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: UraianMenurutPemohonBanding(Rp)MenurutTerbanding(Rp)PembahasanAkhir(Rp) .

tertulis disertai buktibukti pendukungnya.Namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali tidakmemberikan penjelasan tertulis disertai buktibukti pendukungnyatersebut;Bahwa dalam penjelasan tertulis persidangan, TermohonPeninjauan Kembali akhirnya menyatakan setuju dengan pihakPemohon Peninjauan Kembali, yaitu jumlah Saldo Akhir UangMuka Penjualan (akun pendapatan diterima dimuka) adalahsebesar Rp. 21.154.301.00 sesuai dengan yang tercatat diLaporan Keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publikterdaftar

Majelis menerima perhitungan rincian jurnal balikmenurut Termohon Peninjauan Kembali tersebut, namun tidakdiberikan penjelasan apakah atas rincian tersebut memang benarterdapat dokumen pembuktiannya.

Majelis menerima perhitungan rincian kurangangkut menurut Termohon Peninjauan Kembali tersebut, namuntidak diberikan penjelasan apakah atas rincian tersebut memangbenar terdapat dokumen pembuktiannya. Karena hal itu tidakdinyatakan dalam Pendapat Majelis dalam Putusan Pengadilanini;Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapatbahwa terbukti Pendapat Majelis untuk menerima sanggahanTermohon Peninjauan Kembali adalah hanya berdasarkankeyakinan sendiri.

tertulis disertai buktibukti pendukungnya.Namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali tidakmemberikan penjelasan tertulis disertai buktibukti pendukungnyatersebut;Bahwa dalam penjelasan tertulis persidangan, TermohonPeninjauan Kembali akhirnya menyatakan setuju dengan pihakPemohon Peninjauan Kembali, yaitu jumlah saldo awal uangmuka penjualan sebesar Rp10.074.987.000,sesuai dengan yangtercatat di Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh kantorakuntan publik terdaftar;Bahwa namun demikian Termohon

Atas alasan Tim Pemeriksa tersebut, makaPemohon Banding memberikan penjelasan lebih lanjut mengenaifaktorfaktor yang dapat dikuantifikasi dan tidak dapat dikuantifikasikepada Tim Penelaah;Bahwa lebih lanjut penerapan metode perbandingan harga yangdilakukan oleh Tim Pemeriksa juga tidaklah tepat, sebagaimanatelah Pemohon Banding jelaskan pada butir di atas bahwaperbandingan harga harus dilakukan dengan harga jual ke pihakyang tidak mempunyai hubungan istimewa (dengan syarat transaksiyang diperbandingkan

harus sebanding);Bahwa berdasarkan dokumendokumen pendukung yang telahPemohon Banding serahkan, dapat diketahui bahwa alasan TimPenelaah yang menyatakan bahwa penjelasan Pemohon Bandingtidak dapat diyakini karena tidak disertai dokumen pendukungtidaklah tepat;Bahwa hal ini dikarenakan selama proses keberatan, PemohonBanding telah menyampaikan beberapa surat penjelasan padatanggal 23 Februari 2011 dan 14 April 2011 beserta buktibuktitambahan untuk mendukung argumen ketidaksetujuan PemohonBanding

Jika ada dokumen yang menurut TimPenelaah tidak diberikan, mohon diinformasikan secara spesifikmengenai jenis dokumen yang harus diberikan;Bahwa dari penjelasan di atas, Pemohon Banding tidak mempunyai niatuntuk melakukan praktek Transfer Pricing. Perbedaan harga tersebutmurni merefleksikan unsur strategi bisnis dan faktor perbedaan lainnya,sebagaimana industri sejenis.

Kesimpulan;Bahwa sesuai dengan penjelasan dan alasan yang Pemohon Bandinguraikan di atas, maka perhitungan PPN Masa Pajak Mei 2008 atas nama PTSuryaraya Rubberindo Industries adalah sebagai berikut; Keterangan Wajib PajakDasar Pengenaan Pajake Ekspor e Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 64.216.350.042Jumlah seluruh penyerahan 64.216.350.042Perhitungan PPN Kurang BayarPajak keluaran yang harus dipungut sendiri 6.421.634.980Dikurangi:e PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama

Pengetahuan Hakim;Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianbeserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktianHalaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 1042/B/PK/PJK/201 72s 2s2. 3.2. 4.2.5.2. 6.diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksuddalam Pasal 69 ayat (1);Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaranmateriil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undangundangperpajakan;Oleh karena itu,

DASAR PENJELASAN MATERIAL1.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor :00140/207/10/007/12 tanggal 24 April 2012 Masa Pajak Februari 2010sebesar Rp. 250.215.334, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PajakMadya Jakarta Timur. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 864/B/PK/PJK/2017 Jumiah Rupiah menurutNo Uraian KoreksiPemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajakla. Atlas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1.

Pemeriksa sebesar Rp 21.154.301.000, tersebutsudah sesuai dengan laporan keuangan audited, dimanasesuai dengan PSAK Nomor 8 (Revisi 2003) maka jumlahtersebut sudah final yang berarti tidak ada lagi koreksi ataupenyesuaian setelah tanggal laporan auditor (18 Februari2011);Bahwa dalam proses keberatan, terkait perbedaan (selisih)angka tersebut Termohon Peninjauan Kembali telahdiminta untuk memberikan penjelasan tertulis disertaibuktibukti pendukungnya.

Namun demikian, TermohonPeninjauan Kembali tidak memberikan penjelasan tertulisdisertai buktibukti pendukungnya tersebut;Bahwa dalam penjelasan tertulis persidangan, TermohonPeninjauan Kembali akhirnya menyatakan setuju denganpihak Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu jumlah SaldoAkhir Uang Muka Penjualan (akun pendapatan diterimadimuka) adalah sebesar Rp. 21.154.301.00 sesuai denganyang tercatat di Laporan Keuangan yang telah diaudit olehkantor akuntan publik terdaftar;Bahwa namun demikian Termohon

Majelis menerima perhitungan rincian jurnalbalik menurut Termohon Peninjauan Kembali tersebut,namun tidak diberikan penjelasan apakah atas rinciantersebut memang benar terdapat dokumenpembuktiannya. Karena hal itu tidak dinyatakan dalamPendapat Majelis dalam Putusan Pengadilan ini;Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa terbukti Pendapat Majelis untukmenerima sanggahan Termohon Peninjauan Kembaliadalah hanya berdasarkan keyakinan sendiri.

Namun demikian, TermohonPeninjauan Kembali tidak memberikan penjelasan tertulisdisertai buktibukti pendukungnya tersebut;Bahwa dalam penjelasan tertulis persidangan, TermohonPeninjauan Kembali akhirnya menyatakan setuju denganpihak Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu jumlah saldoawal uang muka penjualan sebesar Rp 10.074.987.000,sesuai dengan yang tercatat di Laporan Keuangan yangtelah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar;Bahwa namun demikian Termohon Peninjauan Kembalimenyatakan bahwa terdapat

Putusan Nomor 444 /B/PK/PJK/2014diterima atau tidak, maka hal tersebut telah menyangkut masalah materisengketa, dengan demikian, maka seharusnya surat keberatan PemohonBanding tersebut sudah memenuhi persyaratan formal dan layak untukdipertimbangkan, seandainya alasanalasan yang telah dikemukakan olehPemohon Banding tidak tepat, maka seharusnya isi dan Keputusan ataskeberatan Pemohon banding adalah bukan tidak dipertimbangkan, melainkanditolak;Bahwa oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas

di atas, pengenaan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Banding;Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar Menurut PemohonBanding;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Banding berpendapatbahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan BermotorHalaman 16 dari 46 halaman.

Sedangkan Fatwa atau SuratSurat MahkamahAgung adalah hanya mengikat pihak/pihak yangmeminta fatwa atau penjelasan/perlindungan hukumtersebut. Para hakim di Indonesia sebagai hakim yangmerdeka dalam melaksanakan kekuasaannya sesuaiUndangUndang Dasar 1945 dapat berbeda pendapatdan tidak terikat dengan fatwa/surat Mahkamah Agungdalam memberikan putusannya, sesuai dengan situasidan kondisi kasus/sengketa hukum yang sedangditanganinya..

Salah satu rujukan menurut Penjelasan PeraturanHalaman 39 dari 46 halaman. Putusan Nomor 444 /B/PK/PJK/201 4Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) No. 8 tahun 1959tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakanbahwa:...Pada wakiu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi denganharga kendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggapsudah tiba waktunya untuk mengubah tarip Pajak KendaraanBermotor.

Dalam hal ini, maka semuanya mobilyang belum mempunyai nomor polisi yang diperdagangkan, dandengan demikian tidak dapat dipakai dijalan umum, dibebaskan daripengenaan Pajak Kendaraan Bermotor....Berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwapajak kendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalanraya dimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakantanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas:a. Hukum Indonesia tidak mengenal jabatan Executive Vice PresidentBusiness Support & Corporate Affairs, karena organ perseroan yangberwenang dan bertanggung jawab penuh dalam kepengurusanadalah Direksi.b. Jabatan Executive Vice President Business Support & CorporateAffairs adalah sekedar istilah/pengganti bagi Direktur Strategi danUmum.c.

Penjelasan pasal 15Ayat 1 : "Cukup jelas"Ayat 2: "Dalam kedudukannya selaku RUPS, pengangkatan danpemberhentian cukup dilakukan dengan keputusan meniteriKeputusan menteri tersebut mempunyai kekuatan hukumyang sama dengan keputusan yang diambil secara sahdalam RUPS"4. Bahwa masalah pengangkatan direksi pada PP No. 45 Tahun 2005,disebutkan pada:a.

Penjelasan pasal 14Ayat 1: "Bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara,pengangkatan dan pemberhentian Direksi dapat dilakukanmelalui keputusan menteri selaku RUPS"Ayat 2: " Masukan dari Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknisdapat dimintakan oleh menteri sehubungan dengan adanyapelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public serviceobligation) oleh BUMN"5.

Berdasarkan penjelasan di atas, posisi Direktur Strategi dan Umum yangsebelumnya dijabat oleh Wiradharma B Oka, pada hari serah terimamenjadikosong. Karena Keputusan Menteri ini tidak secara eksplisit menunjuk namaseseorang sebagai kandidat bagi Direktur Strategi dan Umum.Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 8 PK/PDT.SUS/2013.Posisi tersebut akan tetap kosong hingga ada Keputusan Menteri BUMNberikutnya, mencalonkan seseorang untuk menduduki jabatan ini..4.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Achirina menjabat sebagai DirekturHal. 16 dari 22 hal. Put. No. 8 PK/PDT.SUS/2013.pada bulan Agustus 2005, bukan berdasarkan Keputusan Menteri atauKeputusan RUPS sesuai Undang Undang No. 19 Tahun 2003 dan PP No.45 Tahun 2005 tetapi hanya dilandasi oleh Surat Keputusan Direktur UtamaTermohon PK. TERMOHON PK MENYATAKAN BAHWA ACHIRINA MENJADI DIREKTURSEJAK TAHUN 2007..

Saksi NURASIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelum ikut sekuritas karenaterdakwa sering kekantor di Kanwil Bea Cukai sekitar tahun 20102011; Bahwa awalnya pada bulan Januari 2012 terdakwa menawarkan InvestasiSekuritas Mandiri dengan mengumpulkan dana minimal Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) dengan profit 10 % selanjutnya naik menjadi 15 %,mendengar penjelasan dari terdakwa, saksi menjadi tertarik untuk ikutInvestasi sekuritas mandiri

WAHYU INDAH yang diterima oleh Sdri.RIZA NUR HIDAYAH, tertanggal 11 Mei 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta sebagai berikut:Bahwa awalnya pada bulan Januari 2012 terdakwa menawarkan InvestasiSekuritas Mandiri dengan mengumpulkan dana minimal Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) dengan profit 10 % selanjutnya naik menjadi 15 %,mendengar penjelasan dari terdakwa, saksi Nurasiah dan saksi WahyuIndah Hari Astuti menjadi tertarik untuk ikut

Migselanjutnya naik menjadi 15% (lima belas persen), mendengar penjelasan dariTerdakwa tersebut serta Terdakwa yang selalu memakai pakaian Mandiri saatbertemu dengan saksi membuat saksi Nurasiah dan saksi Wahyu Indah HariAstuti menjadi tertarik untuk ikut Investasi sekuritas mandiri, kemudian parasaksi menyetor sejumlah uang secara bertahap yaitu saksi Nurasiah menyetoruang sebesar Rp 57.000.000, (lima puluh tujuh juta rupiah) dan saksi WahyuIndah Hari Astuti menyetor uang sebesar Rp 35.000.000,

Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendirimaupun bagi orang lain dengan melawan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, alat bukti danfaktafakta dipersidangan telah terungkap bahwa awalnya pada bulan Januari2012 #Terdakwa menawarkan Investasi Sekuritas Mandiri denganmengumpulkan dana minimal Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) denganprofit 10% (sepuluh persen) selanjutnya naik menjadi 15 % (lima belas persen),mendengar penjelasan dari Terdakwa, saksi Nurasiah dan saksi Wahyu

Dimana saksitidak mengetahui bagaimana cara kerjanya, hanya saja Terdakwa sempatmemberitahukan kepada saksi bahwa yang bisa ikut investasi sekuritas hanyaorang dalam atau pegawainya saja yang bisa masuk, orang pribadi tidak bisaikut, sehingga apabila saksi ikut maka harus memakai nama Terdakwa ;Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, saksiNurasiah menyetor Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), diserahkan dengan caraditransfer ke rekening mandiri atas nama Terdakwa.

Dalam penjelasan tersebut diterangkan pula tentang pengertian danmanfaat Mediasi, kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuanMediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam prosesMediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator Non Hakimdan bukan pegawai pengadilan, pilinan untuk menindaklanjuti kesepakatanperdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan permohonan dankewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi;Bahwa Pemohon

Sedangkan biayakebutuhan anak sekitar 1 juta rupiah perbulan, di luar Pendidikan dankesehatan; Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,namun tidak berhasil;Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya yang disampaikan secaralisan pada intinya menyatakan tetap mempertahankan semua isi permohonanberikut tambahan penjelasan di muka persidangan dan repliknya, serta mohonagar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

kepadakedua belah pihak yang berperkara tentang pengertian dan manfaat Mediasi,kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikutakibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi, biayayang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator Non Hakim dan bukanpegawai pengadilan, pilihan untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaianmelalui akta perdamaian atau pencabutan permohonan dan kewajiban ParaPihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi;Menimbang,

bahwa Pemohon dan Termohon telah menandatanganiformulir penjelasan Mediasi sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (8) dan (9)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan tertanggal 24 Januari 2019 yang isi pokoknyamenerangkan bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah memperolehpenjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara,telah memahami dengan baik prosedur Mediasi dan bersedia menempuhMediasi dengan iktikad baik yang

Lule le prio swlaoll 50Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkankemaslahatan.Hal. 17 dari 25 Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA.TbnanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan permohonan pemohon telah cukup alasanuntuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 19Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang PelaksanaanUndangUndang