Kalmi BinSaidi, Dkk (para terdakwa dalam berkas terpisah) beserta dengan beberapaanggota Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) datang ke PoskoPemenangan saksi Erwanto, SE, MA Bin Muhammad Kasyah di Kecamatanmanggeng Kabupaten Abdya, selanjutnya setelah berada di PoskoKemenangan tersebut kemudian terdakwa menerima perintah agar segeramenurunkan secara paksa Baliho beserta spanduk milik saksi Erwanto, SE, MABin Muhammad Kasyah tanpa meminta izin terlebih dahulu pada saksi Erwanto,SE, MA

Kalmi Bin Saidi,Dkk (para terdakwa dalam berkas terpisah) beserta dengan beberapa anggotaKomite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) juga menurunkan secarapaksa beberapa Spanduk milik saksi Erwanto, SE, Ma Bin Muhammad Kasyahyang terpasang di beberapa Kecamatan di Kab. Abdya ;Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN. TtnAkibat perouatan terdakwa bersamasama sdr. TR. Kamaluddin Als Tgk.Yong Bin T. Usman HS(terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr.

Kalmi BinSaidi, Dkk (para terdakwa dalam berkas terpisah) beserta dengan beberapaanggota Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) datang ke PoskoPemenangan saksi Erwanto, SE, MA Bin Muhammad Kasyah di Kecamatanmanggeng Kabupaten Abdya, selanjutnya terdakwa menurunkan secara paksaBalino beserta spanduk milik saksi Erwanto, SE, MA Bin Muhammad KasyahHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN.

SukriyahdiAls Yahdi Bin Alm Ishak, Dkk (para terdakwa dalam berkas terpisah) serta sdr.Kalmi Bin Saidi, Dkk (para terdakwa dalam berkas terpisah) beserta denganbeberapa anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) jugamenurunkan secara paksa beberapa Spanduk milik saksi Erwanto, SE, Ma BinMuhammad Kasyah yang terpasang di beberapa Kecamatan di Kab.

Nomor 2059 K/Pdt/2017melaksanakan proses lelang pada hari Selasa, 8 September 2015 terhadapobjek sengketa, sampai terjadinya penjualan objek sengketa dan terjadiproses peralihan hak oleh Turut Tergugat, maka proses lelang yangdemikian ini adalah cacat proses karena didasarkan atas dokumen yangtidak sah dan cacat hukum;8.

Bahwa Turut Tergugat menegaskan kembali bahwa tidak ada perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap obyek tanahyang hendak dijadikan proses pelelangan, karena berdasarkan data/dokumenyang ada belum terjadi peralinan hak atas obyek tanah dimaksud;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24/1997 pasal 41 ayat (1)dijelaskan : Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanyadapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat olehPejabat Lelang demikian

Kutipan risalah lelang yang bersangkutan; dst. ....Bahwa kenyataanya hingga saat ini kutipan risalah lelang sebagai dasarpemindahan hak belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan, sehingga KantorPertanahan (Turut Tergugat) belum dapat melakukan peralihan hakmenunggu proses pemenang lelangnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jermber telahmemberikan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Jmr., tanggal 15 Juni 2016dengan amar sebagai berikut:Dalam Provisi:Menguatkan putusan sela tentang Provisi

debitur lama kepadadebitur baru ditegaskan dalam suatu akta delegasi, namun debitur lamamasih terikat untuk menjamin pelunasan utang yang dialihkan kepadadebitur baru tersebut, sedangkan kreditur tidak secara tegas menyatakanmembebaskan pihak debitur lama dari kewajiban pembayaran hutang;Bahwa, dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti suratbertanda P1 sampai dengan P9b maupun bukti saksi, tidak satupunyang menerangkan atau menjelaskan atau menunjukkan adanyapembaharuan hutang atau peralihan

., almarhum berjanji dan menjamin kepada Penggugatuntuk menghidupkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 2235/Talise,tanggal 1472001, atas nama Para Penggugat dan menarik/membatalkanSertifikat Hak Milik Nomor 1923/Talise, tanggal 9 April 1998, atas nama Wayan Mertha (Tergugat II) yang telah mengalami beberapa kali peralihan,dan terakhir atas nama Tergugat .

Jassamendaftarkan peralihan dan perolehan serta kepemilikan hak atas tanahtersebut pada pada Kantor Pertanahan setempat in casu KantorPertanahan Kota Palu;Bahwa begitu pula dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Palu tersebut,untuk memenuhi azas publisitas peralihnan, perolehan dan kepemilikan hakatas tanah, maka Kantor Pertanahan Kota Palu mencatat dan membukukanperalihan hak atas tanah tersebut ke dalam daftar Buku Tanah, danselanjutnya membaliknamakan sertifikat kepemilikan hak atas tanahtersebut

ke atas nama pembeli;Bahwa oleh karena mulai dari proses jual beli tanah sampai denganpendaftaran peralihan, perolehan dan kepemilikan serta balik namaSertifikat Hak Milik Nomor 1923/Talise tersebut telah dilaksanakan sesuaiketantuan hukum yang berlaku, maka Sertifikat Hak Milik Nomor1923/Talise tersebut sebagai tanda bukti kepemilikan para pembeli tanah(in casu Mulyana dan Hi.

memperoleh hak atas dimaksudmelalui hibah yang dilakukan secara terangbenderang berdasarkan AktaHibah Nomor 8372/2005, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan dihadapan Farid, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Palu, padatanggal 25 Juli 2005;Bahwa dalam memperoleh hak atas tanah tersebut, Pemohon Kasasi telahpula memenuhi segala kewajiban hukum yang ada dan melekat padadirinya sebagai pihak yang memperoleh hak atas tanah sebagaimana telahdiuraikan di atas;Bahwa oleh karena mulai dari proses peralihan

Karena secara hukum yangmemiliki hak terhadap Tanah Obyek Sengketa adalah Penggugat,maka yang berhak untuk melakukan Konsensus/ Kesepakatanatas penjualan dan segala bentuk peralihan terhadap tanah obyeksengketa seharusnya adalah Penggugat (Sukirman), selaku pihakyang berhak, karena Penggugat telah membeli Bidang TanahObyek Sengketa secara sah dari Tergugat 1, sehingga Tergugat 1secara hukum sudah tidak berhak lagi terhadap Tanah ObyekSengketa ; Dengan ini pula Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat

Put.No.81/PDT/2018/PT.MTR.melakukan suatu prosedur hukum yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku tentang peralihan hak atas tanah.Menimbang, bahwa tentang tata cara peralinan ha katas tanah diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahyang dalam pasal 37 menegaskan Peralihnan ha katas tanah melalui jual beli ,bukan menukar dan seterusnya hanya dapat dibuktikan dengan akta yangdibuat oleh PPAT( Pejabat Pembuat Akta Tanah);Menimbang, bahwa meskipun

benar bahwa ketentuan tersebutterkait dengan pendaftaran tanah ,namun ketentuan tersebut mengandungsubstansi politik hukum Nasional yang menghendakiagar setiap peralihan hakatas tanah melalui jual beli,tukar menukar,hibah pemasukan dalam perusahaandan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya hatrus dilakukan dihadapanPPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah),sehingga Pengadilan sebagai lembagaYudikatif dalam menangani persoalan yang terkait dengan perbuatan hukumperaliah ha katas tanah akan mengikuti politik

Akta Tanah) guna menjamin kepastianhukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mealkukan peralihanHak atas tanah.Menimbang, bahwa dalam kasus ini Pembanding semula Penggugatdalam mendukung dalilnya bahwa telah membeli tanah sengketa dariTervbanding semula Tergugat ternyata pada pokoknya didasarkan ataspembuktian surat di bawah tangan berupa kwitansi(P,1,P2,P3 dan 2(dua) orangsaksi,dari bukti namun jelas bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapatmembuktikan telah menempuh prosedur hukum peralihan

P2,namun tidak berarti peralihan tersebut telah sah karenaperalihan hak atas tanah harus didaftarkan pada KantorPertanahan setempat, dalam hal ini Badan PertanahanNasional Kotamadya/Kabupaten Manado sesuai denganketentuan yang diatur dalam Pasal 19 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah jo. UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960.

Dengan demikian mengingat peralihan tanah objeksengketa dimaksud tidak pernah didaftarkan pada KantorPertanahan setempat, maka peralihan tanah objeksengketa tersebut dianggap tidak sah menurut hukum.Sehingga konsekuensinya bahwa tanah objek sengketatersebut secara yuridis formal tidak pernah beralin kepadaTermohon Kasasi sesuai dengan keputusan MahkamahAgung RI tanggal 5 April 1972 Nomor 1263 K/Sip/1971yang menyatakan bahwa :Peralihan Hak yang tidak dilaksanakan menurut ketentuandalam Pasal 19 Peraturan

Kusnipah.Menyatakan bahwa perubahan peralihan hak atas tanah sengketa yangyang asal mulanya dari C No.4735 atas nama; Kayin bin Semplo,padatanggal 19022004 terbitlah surat keterangan waris yang dijadikan dasaruntuk jual beli akta No.100/BAE/2004 sehingga terjadi peralinan sertifikatSHM No. 883 adalah tidak sah menurut hukum.Menyatakan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa yang dulunya letterC No.4735 atas nama : Kayin bin Semplo. menjadi SHM No. 883 atas namaSukati yang dikuasai oleh para tergugat

Menolak demi hukum perubahan peralihan hak atas tanah sengketa yangasal mula dari letter C no.4735 atas nama Kayin Bin Semplo, padatanggal 19022004, terbit surat keterangan waris yang dijadikan dasarjual beli Akta No.100/BAE/2004, sehingga terjadi peralihan sertifikat SHMNo.883 an. Sukati, adalah tidak sah menuruthukum;4.

Menyatakan bahwa perubahan peralihan hak atas tanah sengketa yangyang asal mulanya dari C nomor 665 atas nama: Kayin bin Semplo, padatanggal 19022004 terbitlah surat keterangan waris yang dijadikan dasaruntuk jual beli akta nomor 100/BAE/2004 sehingga terjadi peralihanSertipikat Hak Milik nomor 883 adalah tidak sah menuruthukum;4.

KPG Halaman 11 dari25 Halaman11.12.13.14.Bahwa pada akhir tahun 2014 penggugat Rekonvensi baru mengetahuikalau dokumen yang ditandatangani sebagaimana poin 9 di atas merupakandokumen jual beli yang sudah disiapkan oleh tergugat Rekonvensi dantergugat Konvensi guna memenuhi persyaratan balik nama sertifikat No.M157 atas tanah sengketa di BPN Kota Kupang;Bahwa tanggal 16 September 2013 terjadi jual beli tanah sengketa daritergugat Konvensi kepada tergugat Rekonvensi sebagaimana tercatatdalam daftar peralihan

M.157 tersebut sehingga sejakFebruari 2013 terjadi peralihan hak kepemilikan tanah sengketa kepadaDance Lay, hal inilah menurut kami terjadi penyelundupan Hukum karenaBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang telah mengeluarkansertifikat / balik nama dari Regaya Siden ke Dance Lay yang tidakprosedural, karena melanggar UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok Agrariadan menyalahi Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentangpendaftaran tanah.

Retno Dewanti,SHPutusan Nomor :55/Pdt/2016/PT KPG Halaman 17 dari25 HalamanMKN cacat hukum dan tidak dapat menjadi bukti sah peralihan hak tanahSengketa. == n= 222 ran nan nnn nn nnn nnn nn ne nnn cen ne en nec necBerdasarkan uraian di atas maka dengan ini kami mohon kepada PengadilanTinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskansebagai berikut: .

Bahwa keberatan Poin 11 sampai dengan Poin 14 dalam MemoriBandingnya Para Pembanding tidak dapat menunjukan Alat Bukti Suratbahwa Tanah Obyek Sengekta merupakan Harta Bawaan dari Ragaya Sidin(Alm), karena sesuai dengan Akta Jual No. 87/V/KK/TENG/1995, hariSelasa tanggal 30 Mei 1995 terjadi jual Beli Tanah Obyek Sengketa antaraPiter Adam dan Ragaya Sidin dengan harga Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah), dan sesuai dengan Riwayat Peralihan Hak Atas Tanah dalamSertifikat Hak Milik No. 157/1992 dari Pemilik

62 JIArtinya : Apabila salah seorang suami atau istri keluar dari Islam dan tidakmau kembali lagi ke dalam Islam maka ikatan perkawinannya putuskarena la pindah agamaMenimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, peralihan agamaPenggugat ke agama Kristen Protestan merupakan indikasi bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai jalan hidupsendirisendiri yang sudah sulit disatukan lagi dan berdasarkan pasal 116 huruf(h) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan bahwa perceraian

dapat terjadidengan alasan atau alasanalasan antara lain : Peralihan agama atau murtadyang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga dan hal inimerupakan alasan kuat terjadinya perceraian; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugatdengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidakdapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana

pernah ada yang keberatan atas pihanperkawinannya ;bahwa setelah meninkah, Pemohon dengan IMAM KAMPUNGpernah tinggal bersama sampai meninggal dunia ;bahwa Pemohon dengan IMAM KAMPUNG telah dikaruniai 7 (tujuh ) orang anak ;bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikahkarena pencatatan nikah waktu itu belum tertib ;bahwa tuju~an Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah padaPengadilan Agama Sinjai karena Pemohon memerlukanPenetapan Pengesahan Nikah untuk digunakan sebagaipengurusan uang duka peralihan

pernah ada yang keberatan atas pihanperkawinannya ;bahwa setelah meninkah, Pemohon dengan IMAM KAMPUNGpernah tinggal bersama sampai meninggal dunia ;bahwa Pemohon dengan IMAM KAMPUNG telah dikaruniai 7 (tujuh ) orang anak ;bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikahkarena pencatatan nikah waktu itu belum tertib ;bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah padaPengadilan Agama Sinjai karena Pemohon memerlukanPenetapan Pengesahan Nikah untuk digunakan sebagaipengurusan uang duka peralihan

Lhokseumawe;Bahwa pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan Almarhum SuamiPemohonyang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1975 telahmemenuhi syarat dan rukun nikah ;Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/MS.Lsm Bahwa Pemohon dengan Almarhum suaminya yang bernama SuamiPemohontidak pernah bercerai sehingga Suami Pemohonmeninggal duniakeduanya masih terikat hubungan suami isteri dan tetap beragama Islam; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan nikah guna untukkelengkapan syarat mengurus Peralihan

pasal 30 Kompilasi Hukum Islam,maka perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohonyang telahdilaksanakan pada tanggal tanggal 11 Agustus 1975 di Gampong HaguSelatan, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tersebut dapatdinyatakan sah;Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/MS.LsmMenimbang, oleh karena Buku Nikah Asli antara Pemohon denganAlmarhum suaminya Suami Pemohontelah hilang maka Pemohonmemerlukan Putusan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah yangakan dipergunakan untuk peralihan

Sepetak tanah, seluas 500 m, dan 60 % dari bangunan 1 unit rumah berlantai 2 di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 0000, tahun 2002 pendaftaran dan peralihan hak tanggal 21 Januari 2006, atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :- Utara berbatas dengan Gang Buntu, ukuran 20.70 m;- Timur berbatas dengan Jalan Tgk. ---, ukuran 25.95 m;- Selatan berbatas dengan ---, ukuran 19,65 m;- Barat berbatas dengan Kuburan, ukuran 25.95 m

, dan 60 % dari bangunan 1 unitrumah berlantai 2 di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 0000,tahun 2002 pendaftaran dan peralihan hak tanggal 21 Januari 2006,atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Banda Aceh, denganbatasbatas sebagai berikut:> Utara berbatas dengan gang buntu, ukuran 20.70 m;> Timur berbatas dengan Jalan Tgk. , ukuran 25.95 m;> Selatan berbatas dengan , ukuran 19,65 m;> Barat berbatas dengan kuburan, ukuran 25.95 m;3.

, dan 60 % dari bangunan 1 unitrumah berlantai 2 di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 0000,tahun 2002 pendaftaran dan peralihan hak tanggal 21 Januari 2006,atas nama TERBANDING yang terletak di Kota Banda Aceh,dengan batasbatas sebagai berikut :Utara berbatas dengan Gang Buntu, ukuran 20.70 m;Timur berbatas dengan Jalan Tgk. , ukuran 25.95 m;Selatan berbatas dengan , ukuran 19,65 m;Barat berbatas dengan Kuburan, ukuran 25.95 m;3.

JagalanNo. 531 membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak MilikNo. 154 atas nama BOESARI yang telah memberi kuasakepada BAMBANG SANTOSO pada tanggal 23 Mei 1997,melakukan jual beli dihadapan Notaris di Semarang HADIWIBISONO, SH. dengan Akta Jual Beli No. 6/6/V/1997;Bahwa jual beli tersebut telah dilaporkan ke Kantor PertanahanKota Semarang sehingga terjadi peralihan hak atas tanahSertifikat HM.

Jagalan No. 531 RT. 01RW.05, Kelurahan Gabahan, Kecamatan Semarang Tengah,Kota Semarang (Bukti P.2, P.4)e Bahwa Pemohon telah membeli sebidang tanah denganSertifikat Hak Milik No. 154 atas nama BOESARI yang telahmemberi kuasa kepada BAMBANG SANTOSO pada tanggal23 Mei 1997, melakukan jual beli dihadapan Notaris diSemarang HADI WIBISONO, SH. dengan Akta Jual Beli No.6/6/V/1997, (Bukti P.5);e Bahwa jual beli tersebut telah dilaporkan ke Kantor PertanahanKota Semarang sehingga terjadi peralihan hak atas

Anmad Duki(Tergugat II);Bahwa tanah yang disewa oleh Penggugat tersebut ditanami tebu yangmasa pengelolaannya mencapai waktu satu tahun, bertepatan denganlamanya waktu persewaan tanah bengkok Desa Wonosegoro tersebut;Bahwa pada waktu tanaman itu baru berumur lebih kurang 6 (enam) bulan,di Desa Wonosegoro terjadi peralihan kepemimpinan dengan adanyapemilinan Kepala Desa pada tanggal 9 Desember 2007, dan yang terpilihmenjadi Kepala Desa adalah Sdr.

Ahmad Duki, Tergugat II;Bahwa akibat dari peralihan kepemimpinan di Desa Wonosegoro tersebut,tanaman tebu yang berumur 6 (enam) bulan dan tinggal menunggupanennya tebu tersebut dibabati habis warga yang disuruh oleh Tergugat II(Sdr.

Dan bila semua ahli waris ada makayang berhak mendapatkan warisan hanyalah : anak, ayah, ibu, janda ataududa, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalahasas ijbari yang menentukan bahwa peralihan harta dari seorang yangmeninggal kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya menurutketetapan hukum, tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupunahli waris

No. 0070/Pdt.P/2016/PA.JPMenimbang, bahwa di samping itu di dalam hukum kewarisan Islamada beberapa ketentuan bahwa ahli waris wajib menerima kepindahanharta Pewaris kepadanya sesuai jumlah yang ditentukan, peralihan hartapasti terjadi dan setiap ahli waris sudah ditentukan jumlah harta yang akandiperolehnya dari harta waris serta siapasiapa yang berhak memperolehharta warisan tersebut, demikian pula ketentuan itu berlaku terhadap hartawaris dan ahli waris dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa untuk

Menurutpendapat Majelis Hakim Tingkat Banding denganpenggabuingan para Pengugat dalam satu gugatan dalamperkara ini dapat menyulitkan proses pemeriksaan dandapat menyulitkan dalam memutus perkara, karena alasansebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding yaitu dasarhukum peralihan hak dan subjek hukum yang mengalihkan hakatas tanah yang menjadi objek saling berbeda yaitu untukTerbanding /Penggugat adalah Jual beli dari OngkoAmiruddin, untuk Terbaning IIl/Penggugt II adalah jualbeli dan hibah dari

Dihawatirkanpada tingkat pemeriksaan materi pokok perkara diantarapara Penggugat ada gugatannya dapat dikabulkan dan adayang gugatannya ditolak karena adanya perbedaan dasarhukum peralihan hak dan perbedaan subjek hukum yangmengalihkan hak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangantersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa gugatan para Terbanding/para Penggugatdalam perkara ini harus diajukan gugatan masing masing1213tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan (lihat

Menetapkan Pemohon sah bertindak hukum untuk dan atas namaanakanak Pemohon (Luqman Rifky Subagya bin Soleh Arif Budiantadan Arka Rifky Baskara bin Soleh Arif Budianta) untuk peralihan hak atasobyek tanah Sertifikat Hak Miliki Nomor 05164 atas nama Soleh ArifBudianta;4.

yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan ini adalah Pemohon mohonditetapkan sebagai wali dari dua anak kandung Pemohon dan Almarhum SolehArif Budianta bin Birhani, BA yang masih belum dewasa, yaitu anak lakilakibernama Luqman Rifky Subagya, umur 17 Tahun. 7 Bulan dan Arka RifkyBaskara, umur 5 tahun 11 Bulan, Pemohon memerlukan penetapan perwaliankedua anak tersebut untuk mengurus proses peralihan

Kerugian materiil:Akibat Sertifikat Hak Milik Nomor 2086/Sumber yang telah beralihnama dan dikuasai sepihak oleh Para Tergugat, maka ParaPenggugat tidak dapat mengambil manfaat dari objek sengketa incasu, dalam hal peralihan hak, menyewakan, menjual dan ataumenjadikan agunan;Il.

Rugiman,; Sebelah barat sebagian dikuasai Para Tergugat:Menghukum kepada Para Tergugat membayar kerugian non materiil,berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yangdibayar secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat:Memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesiacq Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kota Surakarta,beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29, Kelurahan Jebres,Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan/atau Turut Tergugat 2,melakukan peralihan

Bahwa penerbitan objek gugatan telah bertentangan dengan ketentuanPasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan "Kepala KantorPertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan ataupembebanan hak, jika syarat dokumen yang diperlukan untukpendaftaran peralihan atau pembebasan hak yang bersangkutan tidaklengkap dan juga bertentangan dengan Pasal 136 ayat (2) angka 2Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional No

(dua belas ribudelapan ratus tujuh puluh meter persegi) ;Bahwa pemilik pertama kali adalah SALOMON ALEXANDERNAPOLEON, berdasarkan Akte No.2 tanggal 17 Oktober 1871 ;Kemudian terjadi beberapa kali peralihan kepemilikan sebagai berikut :Berdasarkan Akte No.334 tanggal 19 Agustus 1908, terdaftar atas nama :LIM KWEE TJOE ;Berdasarkan Akte No.612 tanggal 14 Agustus 1926 terdaftar atas nama :LIM TJIN PO dan LIM TJIN HIAN ;Berdasarkan Akte No.520 tanggal 9 Juni 1928 terdaftar atas nama : TANGOAN HOEY ;Hal

Muwardi), Kecamatan serta Kabupaten Cianjur ;e Bahwa objek perkara beralih kepemilikan yang dilakukan oleh TergugatI dan II tanpa dasar hukum dan melawan hukum;Peralihan adalah sebagai berikut:Hal. 13 dari 67 hal. Put.

Lab. 544/DF/1992 disimpulkan bahwa si Pembeli dalam Akta JualBeli a quo tidak ditanda tangani oleh Tan Hong Me (bukan tanda tangan Tan Hong Kie)akan tetapi tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Thung Tiong Houw (Tergugat I/Terbanding), hal ini terbukti bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah sengketa daritangan Tan Giok Eng Nio (anak angkat Tan Hong Kie, ibu Para Penggugat/Pembanding)kepada keturunan/ anak Thung Tiong Houw (Tergugat I/Terbanding), yaitu Tergugat II/Terbanding secara tidak

Elos I;Sebelah Barat : tanahtanah milik ;Menyatakan Para Tergugat serta Turut Tergugat II s/d XIII dan siapa saja yangmemperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan objekperkara tersebut kepada PenggugatPenggugat dalam keadaan kosong tanpabeban;Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Bandungtelah berpendapat sebagai berikut :Surat Jual Beli dengan Kuasa Di Bawah Tangan tertanggal 19 Desember 1937adalah menjadi satu satunya dasar peralihan hak atas tanah

, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 4 8 1908, No.220/1908, adalahmenjadi TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;Bahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali sendiri sebagai instansiPemerintah yang berwenang DI BIDANG PERTANAHAN masihmempertanyakan relevansi Surat Jual Beli dengan Kuasa Di Bawah Tangantertanggal 19 Desember 1937, KARENA TIDAK PERNAH TERCANTUMSEBAGAI BUKTI PERALIHAN HAK DI DALAM RIWAYAT TANAHSESUAI YANG TERCANTUM DALAM EIGENDOM VERPONDING No.18/JS.Bahwa berdasarkan bukti P5 yang

Nama : Iwan Ridwan; Jabatan : Staf Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat pada KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat di Jalan SelaparangBlok B15 Kav.8 Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat 10610,berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1025/1431.71600/IV/2015tanggal 20 April 2015, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Halaman 2dari 72 halaman. Putusan Nomor : 74/G/2015/PTUN.JKTPT. AYALIS LANGGENG WISESA, diwakili oleh Drs.