yangtelah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casumemiliki keterkaitan hubungan hukum dengan putusan badan peradilanpajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dalam registerperkara Nomor Put081686.15/2010/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 7Februari 2018, yang dalam pertimbangan hukum membatalkan atasperedaran usaha pada PPh Badan dan melakukan perhitungan

kembaliatas Penjualan cfm Arus Piutang Dagang dan atas Pembelian cfm ArusHutang Dagang + tingkat Margin 421% menjadi sebesarRp3.451.943.697,00, sehingga perhitungan DPP PPN untukmasingmasing Masa Pajak dibagi 12 bulan yang tidak dilakukan UjiBukti atas koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalidan juga tidak dapat membuktikannya dan olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan

bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113502.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar permohonan Banding inidikabulkan dan perhitungan

Putusan Nomor 1319/B/PK/Pjk/2019Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pasal 16D Nomor0001 1/207/14/054/16, tanggal 21 Januari 2016 Masa Pajak November 2014atas nama Pemohon Banding, yang diterbitkan oleh Terbanding, dapatdiubah menjadi Rp Nihil sesuai dengan perhitungan Pemohon Bandingsebagai berikut: Deskripsi Jumlah RpPenyerahan yang PPNnya harus dipungut dengan Nihiltarif unumJumlah Penyerahan NihilPajak Keluaran NihilPPN yang kurang dibayar NihilBunga Pasal 13 ayat (2) KUP NihilKenaikan

perundinganterlebih dahulu dengan Penggugat dan tidak lagi memberikan upah kepadaPenggugat sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang adalah merupakanPemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Uang PenggantiHak sebesar 15 % sesuaiPasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan

x 9 x Rp. 3.325.000,00 =Rp59.850.000,00 Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp3.325.0000, =Rp13.300.000,00 Uang penggantian hak 15% x Rp. 73.150.000,00 =Rp10.972.000,00Jumlah = Rp84.122.500,00(terbilang: delapan puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu limaratus rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama prosespenyelesaian perselisinan hubungan industrial ini kepada Penggugatselama selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalan terhitung mulaibulan Juli 2017 sampai Juni 2018, dengan perhitungan

Perjanjian Pinjam Meminjam antara Pemohon Banding dengan PT BKapur Reksa, PT Multimas Nabati Asahan dan PT Sinar Alam Permai dilakukan pinmeminjam terkait kegiatan pembiayaan (financing) atau cash flow Perusahaan dan tidakhubungannya dengan kegiatan investasi yang dilakukan setelah Tahun 2006, dan hal tersdidukung dengan pencatatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding berupa penerimuang dari tanggal 22 Januari 2007 sampai dengan 24 Desember 2007 terkait denganpenerimaan pinjaman dilakukan dan juga perhitungan

Pajak Penghassebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding Penghasilan Netto berupa Koreksi Beban dari Luar Usaha atas Biaya Bunga Pinjaisebesar Rp 7.237.858.912,00 tidak dapat dipertahankan;bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untukmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Sengketa PPh TahPajak 2008, dengan perincian sebagai berikut :Untuk itu Perhitungan

untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat membayar upah lembur lebihrendah/kurang dari besaran upah lembur yang seharusnya diterima olehPenggugat selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat tersebutadalah perbuatan melanggar hukum;Menyatakan penerbitan Nota Pemeriksaan II Tanggal: 14 November2018, Nomor: 560/5108/Nakertrans/2018, serta Penetapan PegawaiPengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumatera SelatanNomor: 566/5107/VI/Nakertrans/2018 Tanggal: 14 November 2018,tentang Revisi Perhitungan

tersebut telah diselesaikan olehPegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan berdasarkan pada Bukti P4sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti berupa Surat Nomor560/5108/NAKERTRANS/2018 tanggal 14 November 2018 perihal NotaPemeriksaan Il beserta Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaandan Revisi Jumlah Seluruh Kekurangan Upah Lembur Karyawan PTEKAJAYA MULTIPERKASA pada Lampiran 1 (satu) membuktikan kelebihanwaktu kerja Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 danberdasarkan tabel perhitungan

Putusan Nomor 1613 B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon kiranya agar Rugi Fiskal di Tahun 2008sesuai Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58590/PP/M.VIB/15/2014sebesar Rp. 163.743.825.731 ,00 dapat diperhitungkan ke dalam perhitunganPajak Tahun 2009, sehingga perhitungan jumlah pajak yang masihharus/(lebih) dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut:Uraian Tahun Pajak 2009 Ph Yang

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk memberikanPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas nama PemohonPeninjauan Kembali dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Tahun Pajak 2009Penghasilan Netto/(Rugi) Rp 80.901.113.988Kompensasi Kerugian Rp 80.901.113.988Penghasilan Kena Pajak Rp 0PPh Terutang Rp 0Kredit Pajak Rp 3.958.918.837PPh Kurang/(lebih) Bayar Rp (3.958.918.837)Sanksi Administrasi Rp 0PPh Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Rp (3.958.918.837) Halaman 3 dari 8 halaman.

demikian karena Pemohon Banding dalamperhitungan SPT menghitung penerimaan Bank BCA sebesarRp 2.291.900.578.397,00, mengingat bahwa tidak dilakukanpembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Pasal8 ayat (1) UU KUP yang berbunyi:"Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SuratPemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikanpernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belummelakukan tindakan pemeriksaan," maka penerimaan Bank BCAsesual dengan yang dijadikan perhitungan

Pemohon Bandingdalam SPT/Surat Banding yaitu Rp2.291.900.578.397,00;Dengan demikian penjualan dihitung kembali sebagaimana tabelberikut: (tabel 2).Berdasarkan pertimbanganpertimbangan serta perhitungan diatas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesarRp1.541.934.822,00 harus dibatalkan karena telah dibuktikanoleh Pemohon Banding dokumen pendukungnya, sedangkansisanya sebesar Rp4.085.447.105,00 tetap dipertahankan."

Sehingga pelunasan iniseharusnya dikeluarkan dari perhitungan Arus Piutang.3) Pemohon PK tidak menambahkan penerimaan ataspelunasan piutang yang Termohon PK catat dalam akunCash on Hand sebesar Rp93.537.613.859,00Dalam putusannya, Majelis berpendapat sebagaimanapendapat Majelis untuk sengketa omzet pada sengketabanding PPh Badan yang telah diputus dengan PutusanNomor Put52240/PP/ M.XIB/15/2014.

sebagaiberikut:Bank Sumitomo So Rp 24.418.146.447Accrued biaya (marketing) Rp 1.857.425.145Account Receivable Rp 26.275.571.592 Dari jurnal tersebut terlihat bahwa penerimaantersebut mengurangi piutang dagang (AR) sebesarRp 26.575.571.592,00, sehingga transaksi tersebutberhubungan dengan penjualan; Dengan demikian pencatatan akun accrued biayamarketing sebesar Rp 1.857.425.145,00 harusdiperhitungkan sebagai unsur penambah pelunasanpiutang untuk mencerminkan jumlah pelunasanpiutang;> Atas selisih perhitungan

26.275.571.592)Penerimaan Kas net 93.529.692.290Accrued market 1.857.425.145Penerimaan BankSumitomo So 995.806.302.657Penerimaan BankBCA 2.291 .900.578.397Penerimaan BankBOT Penerimaan BankHSBC 7Penjualan inlclude PPN 2.577 .304.339.310Dikurangi:Piutang Usaha awal 140.055.512.065PPN dipungut sendiri cfm SPT PPN 221.912.324.351Discount dan rabat (sesuai audir) 47.960.299.168Penjualan Cfm Pemeriksa 2.167 .376.203.726Penjualan cfm SPT/WP 2.163.290.756.621Selisih Penjualan 4.085.447.105 Sesuai dengan perhitungan

yang dimaksud pada ayat (3) di atas mengatur sebagaiberikut:Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yangdisampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundanganBahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) UU KUP, koreksi Terbandingterhadap jumlah pajak yang terhutang harus didasarkan pada buktiadanya kesalahan jumlah pajak yang terutang dalam SuratPemberitahuan ("SPT") yang telah disampaikan Pemohon Bandingkepada Terbanding dan/atau perhitungan

Hal inisesuai dengan prinsip se/f assessment yang dituangkan dalam ayat (2),yakni bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT adalah jumlahpajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundangundangan atauHalaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 108/B/PK/PJK/2017jumlah pajak yang benar;Bahwa dengan demikian, kecuali Terbanding mempunyai bukti yangsebaliknya, Terbanding harus menerima jumlah pajak dalam SPTsebagai jumlah pajak yang benar dan/atau perhitungan yangmendasarinya sebagai perhitungan yang

benar dan oleh karena itu tidakmelakukan koreksi;Bahwa koreksi Terbanding sama sekali tidak didasarkan pada buktikesalahan jumlah pajak yang terutang dan/atau terjadinya kesalahandalam perhitungan pajaknya, melainkan didasarkan pada pendapatnyabahwa skema yang diterapkan antara Pemohon Banding dan PemegangSaham/Pemberi Pinjaman adalah skema pembebasan utang.

Menetapkan PPh terutang Pemohon Banding untuk tahun pajak 2010menjadi NIHIL sebagaimana terlihat pada perhitungan sebagai berikut: Nomor Uraian Jumlah (USD)1 Peredaran Usaha c2 Harga Pokok Penjualan3 Laba Bruto (12)4 Biaya Usaha 16,729.915 Penghasilan neto dalam negeri (34) (16,729.91)6 Penghasilan neto dalam negeri lainnya 799,900.847 Fasilitas penanaman modal berupa pengurang penghasilan neto .8 Penyesuaian Fiskala, Penyesuaian Fiskal Positif 36.46b. Penyesuaian Fiskal Negatif 800,157.59c.

Putusan Nomor 108/B/PK/PJK/2017Koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sama sekali tidakdidasarkan pada bukti kesalahan jumlah pajak yang terutang dan/atauterjadinya kesalahan dalam perhitungan pajaknya, melainkan didasarkan padapendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa skemayang diterapbkan antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dan Pemegang Saham/Pemberi Pinjaman adalah skema pembebasanutang.

Adapun rincianupah yang seharusnya diterima Penggugat dari Tergugat adalah sebagaiberikut: Upah Pokok (sebesar USD8.000) + lembur (tanggal 26, 29, 30, 31, bulanJuni, dan tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bulan Juli tahun2014 = 17 hari x USD 500 = USD 8.500); Total (USD8.000 + USD8.500) = USD16.500;Berdasarkan perhitungan Penggugat di atas terbukti didapati kKekuranganpembayaran upah Penggugat oleh Tergugat untuk tanggal 25 Juli 2014sebesar (USD16.500 USD10.000) = USD6.500;14.Bahwa

Adapun rincian upah yangseharusnya diterima Penggugat dari Tergugat adalah sebagai berikut: Upah Pokok (sebesar USD8.000) + lembur (tanggal 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, bulanAgustus, tahun 2014 = 20 hari x USD500 = USD10.000); Total (USD8.000 + USD10.000) = USD18.000;Berdasarkan perhitungan Penggugat di atas terbukti didapati kekuranganpembayaran upah Penggugat oleh Tergugat untuk tanggal 26 Agustus 2014sebesar (USD18.000 USD16.000) = USD 2.000

USD6.500;c) Kekurangan pembayaran upah Penggugat oleh Tergugat untuk tanggal28 Agustus 2014 adalah sebesar USD2.000;d) Kelebihan pembayaran upah Penggugat oleh Tergugat untuk tanggal 26September 2014 adalah sebesar USD6.000;e) Kekurangan pembayaran upah Penggugat oleh Tergugat untuk bulanOktober dan 15 November 2014 adalah sebesar USD760;Total (KekuranganKelebihan);(USD1.774 + 6.500 + 2.000 + 760) (USD6.000);USD11. 0346.000;USD5.034;Hal. 5 dari 28 hal.Put.Nomor 860 K/Pdt.SusPHI/2017Berdasarkan perhitungan

Kekurangan pembayaran upah Penggugat oleh Tergugat untukbulan Oktober dan 15 November 2014 adalah sebesar USD760; Total (Kekurangan Kelebihan); (USD1.774 + 6.500 + 2.000 + 760) (USD6.000); USD11. 0346.000; USD5.034;Berdasarkan perhitungan Penggugat di atas terbukti didapati totalkekurangan pembayaran upah Penggugat oleh Tergugat untuk bulan Junisampai dengan 15 November 2014 sebesar USD5.034;.

Penggugat di atas terbukti didapati totalkekurangan pembayaran upah Penggugat oleh Tergugat untuk tanggal 15November 2014 sampai dengan 31 Mei 2015 adalah sebesar USD48.000.Dengan demikian, Berdasarkan perhitungan Penggugat di atas terbuktididapati total kKekurangan pembayaran upah Penggugat oleh Tergugat untuktanggal 15 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2015 sebesar (USD5.034 +USD48.000) = USD53.034;25.Dan Bahwa setelah Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepadaPengguat seharusnya Tergugat

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dengan dasar perhitungan upah terakhir Penggugat sebesar Rp. 36.000.0000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 703.800.000,- (tujuh ratus tiga juta delapan ratus ribu

>ONVENSI

Dalam Provisi

• Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum Tergugat I melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum TERGUGAT I untuk mengganti kerugian kepada PENGGUGAT dengan perhitungan

Menghukum Tergugat membayar Penggugat sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 1 (satu) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejumlah Rp 131.724.450,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah ), dengan perincian

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunai kepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan sebagai berikut: - Masa Kerja Penggugat 6 tahun ke atas (mulai tahun 2005); - Uang Pisah sebesar: 2 bulan x Rp2.705.000,00 = Rp5.410.000,00 (lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah); sehingga jumlah secara keseluruhan hak-hak Penggugat Konvensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Konvensi secara tunai kepada Penggugat Konvensi berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunaikepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan sebagaiberikut: Masa kerja Penggugat Konvensi 6 tahun ke atas (mulai Tahun 2005); Uang PisahSebesar : 2 bulan x Rp2.705.000,00 = Rp5.410.000,00Hal. 17 dari 26 hal. Put.

maka Tergugatselaku pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPenggugat selaku Pekerja karena keadaan mendesak tanpa pesangon;Haruslah dibatalkan, karena tidak cukup dasar hukumnya dan salah dalampenerapan hukumnya;Oleh karenanya diktum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 50/G/2015/PHI.Sby. tanggal 2lSeptember 2015, yang menyatakan:Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunaikepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunaikepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan sebagai berikut: Masa Kerja Penggugat 6 tahun ke atas (mulai tahun 2005); Uang Pisah sebesar: 2 bulan x Rp2.705.000,00 = Rp5.410.000,00(lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);sehingga jumlah secara keseluruhan hakhak Penggugat Konvensi yangharus dibayarkan oleh Tergugat Konvensi secara tunai kepada PenggugatKonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 97 UndangUndang Nomor 2 Tahun2004

Bahwa penentuan perhitungan RAB tersebut diketahuipara Fasilitator Teknik lainnya.

Sehingga saksi dan tementemen FTtinggal mencontoh dan menggunakan perhitungan RAB dan gambaryang di berikan Pa Nokia tersebut untuk di jadikan RAB dan gambarpengadaan solar cell untuk tahun 2011.

PERHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PANEL SURYAa. Asumsi bahwa dalam satu hari, waktu efektifpenyinaran matahari adalah 5 jam;b.

Berdasarkan perhitungan uang muka kompensasi PHK PegawaiPerusahaan Umum (Perum) Pegadaian Nomor : 355/SDM.309003/2009 tanggal 26 Mei 2009, Penggugat telah menerima uang muka PHK sebesar Rp. 42.570.156, (empat puluh dua juta lima ratus lima tujuh puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah). c.

Keputusan Direksi Perum PegadaianNomor 15A/SDM.300323/2009 tanggal O05 Januari 2009 tentangKompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 6.Bahwa perhitungan uang kompensasi PHK dan pemberian uangmanfaat pensiun sebagaimana diuraikan diatas telah diterima denganbaik oleh Penggugat.

Bahkan dalam surat Penggugat tertanggal 10 April 2015 dantertanggal 12 Agustus 2015 yang dikirimkan kepada Tergugat,Penggugat tidak pernah mempermasalahkan perhitungan uang kompensai PHK yang dilakukan Tergugat atau menyebutkan Pengqugat belum menerima uang kompensasi PHK dari Tergugat.

Berdasarkan perhitungan Uang Muka kompensasi PHK Perum PegadaianNomor :081/Kp3.09.003/2003, tanggal 01 April 2003, sebesarRp.17.557.500, dimana hal tersebut telah diakui oleh Penggugat dalamHal. 66 dari 72 hal. Put. No.55/G/2016/PHI.Sby.67posita gugatan Penggugat poin 14e (hal.7) dan replik Penggugat poin 13c(hal.20) serta bukti T13B;2. Berdasarkan perhitungan uang muka kompensasi PHK nomor355/SDM.309003/2009 tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp.42.570.156,(vide bukti T12A dan T13B);3.

, Penggugat juga mendapatkan uang pensiun sebesar Rp.3.463.800,per bulan (vide bukti T7 dan T8);Menimbang, bahwa masa kerja penggugat seperti yang telah didalilkanPenggugat sesuai bukti P2 adalah 34 tahun 7 bulan, dengan upah sebesarRp.14.581.350, (vide bukti P10) yang dijadikan dasar perhitungan uangkompensasi PHK nya; Dan atas dalil Penggugat tersebut, tergugatmembantahnya bahwa sebagai dasar perhitungan uang kompensasi PHKadalah bukan Rp.14.581.350, melainkan sebesar Rp.11.419.400, (UpahPokok

Nomor 578 K/Pdt.SusPHI/2016kelangsungan bekerja serta jaminan perhitungan masa kerja dariTergugat kepada Penggugat , termasuk hakhak yang lainsebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan MenteriTenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syaratsyaratpenyerahan sebagian pelaksana pekerjaan kepada perusahaan lain,yang berbunyi: Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidakmemuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal29, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasapekerja

Jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantianperusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan Upah;7.2.

Bahwa Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat II dan Tergugat untukjangka waktu 1(satu) tahun terhitung dari tanggal 01 Maret 2014sampai dengan 28 Pebruari 2015 tidak memuat jaminan hakkelangsungan bekerja serta jaminan perhitungan masa kerja dariTergugat kepada Penggugat II sebagaimana diatur di dalam PeraturanMenteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 Syaratsyaratpenyerahan sebagian pelaksana pekerjaan kepada perusahaan lain:Pasal 28, Setiap perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh wajibmemuat

Jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantianperusahaan penyedia jasa pekerja/oburuh untuk menetapkan Upah;Bahwa selain Penggugat Ill tidak mendapat jaminan kelangsunganbekerja maupun jaminan perhitungan masa kerja dalam kontrak kerjaPKWT tahun 2013 dan tahun 2014, sejak mulai bulan Februari 2015sampai dengan saat ini Penggugat III tetap bekerja pada Tergugat danmemerima Upah setuiap bulan tanpa adanya Perjanjian Kerja PKWTantara Penggugat dan Tergugat, sehingga hubungan kerja antaraPenggugat

Perselisihnan antara Pemohon Kasasi II/Penggugatl dengan TermohonKasasi/Tergugat dalam perkara a quo timbul saat berlangsungnyahubungan kerja berdasarkan Surat PKWT untuk periode 01 Maret 2014sampai dengan 28 Pebruari 2015 (bukti P33=bukti T8) yang telah bataldemi hukum karena tidak memuat jaminan kelangsungan bekerja danjaminan perhitungan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 juncto Putusan MahkamahKonstitusi R.I.

Prasyarat Pembayaran 50% Banding;Bahwa atas Pajak yang terhutang atas Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP50/WPJ.08/2014 tanggal 24 Januari 2014, PPN Masa April 2009 atasSKPKB Nomor: 00042/207/09/402/12 tanggal 30 Oktober 2012, PemohonBanding telah membayar 50% atas hutang pajak tersebut, sebagaiPrasyarat Formal Banding;Aspek Material;Bahwa adapun perhitungan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama TangerangBarat adalah sebagai berikut:Jumlah Penyerahan yang kena PPN Rp 12.818.726.186,00PPN yang harus

Jumlah perhitungan PPN Kurang / Lebih Bayar (Rp 292.888.690,00)d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 292.888.690,00e. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00f. Sanksi administrasi Rp 0,00g.

Penerimaan Uang Muka (downpayment):> Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Mio: Uang Muka (down payment) Rp 2,000,000.00Nota Kredit Diskon Channel!

Rp 600,000.00 Diskon Kredit Leasing Rp 200 000.00R 300,000.00)Terima Kas Rp 1,200,000.00 > Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Vixion: Uang Muka (down payment) Rp 9,000,000.00Nota Kredit Diskon Channel!

Kas Masuk Saat Penagihan Ke PerusahaanPembiayaan/Leasing;+ Perhitungan penagihan kepada perusahaanpembiayaan/leasing atas pembelian sepeda motor Yamaha Mio:Harga Motor Off The Road Rp 10,638,500.00Biaya Pengurusan SuratSurat Rp 1,646,500.00Harga Motor On The Road Rp 12,285,000.00Uang Muka (down payment) Ri 2,000,000.00)Rp 10,285,000.00Ditambah Leasing Member Insetive Rp 450,000.00 Pengganti Diskon Kredit Leasing Rp 200. 000.00Penerimaan Kas Bank Transfer Dari Leasing Rp 10,935,000.00 + = Perhitungan

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pengasuhan,pendidikan, keperluan seharihari, jajan, ongkos, pakaian dan obatobatan dengan perhitungan sebagai berikut:4.1. Tingkat taman kanakkanak/ Raudatul Adfal diperhitungkansebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) sampai dengantamat/ selesai;4.2. Tingkat Sekolah Dasar/ Ibtidaiah diperhitungkan sebesarRp35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) sampai denga tamat/selesai;4.3.

Tingkat Pendidikan Strata Satu (S1) Penggugat Rekonvensiberkeinginan agar anak Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi menjadi seorang dokter untuk biaya pendidikandiperhitungkan sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah)sampai dengan tamat/ selesai;Sehingga dari perincian tersebut diperhitungkan untuk biayapengasuhan, pendidikan, keperluan seharihari, jajan, ongkos, pakaiandan obatobatan dengan perhitungan sebesar Rp680.000.000, (enamratus delapan puluh juta rupiah), diserahkan/ dibayar

Maskan berupa tempat tinggal yang layak yakni berupa: sewarumah selama3 Tahun dengan perhitungan 3 Tahun XRp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)= Rp60.000.000, (enampuluh juta rupiah);3. Kiswah berupa pakaian dan perhiasan sebesar Rp20.000.000,(dua puluh juta rupiah);4. Mutah berupa uang kasih sayang sebesar Rp50.000.000, (Seratusjuta rupiah);5.

yang tidak jelas, disamping perhitungan tersebut berupaharapan yang belum tentu akan dilalui anak yang saat ini masih berusia 2tahun dan belum tentu juga Tergugat Rekonvensi masih hidup di masa yangdituntut oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu saat anak masuk TK, SD, SLTP,SLTA, Perguruan Tinggi bahkan masuk fakultas kedokteran sehingga menjadikewajibannya.

Oleh karena itu perhitungan tersebut tidak terbukti berdasarkanfakta, sehingga besarnya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikannafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akandipertimbangkan sendiri oleh majelis hakim;Menimbang, bahwa untuk nafkah anak sebesar anak PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini sudah cukup ditentukansebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) satu bulan di luar keperluankesehatan dan biaya insidental lainnya dan jumlah tersebut tidak

Agustus 2014 Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 19Agustus 2014 Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 258/SPMLS/BM/DPU/2014 tanggal 19 Agustus 2014 Satu lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERAKab.Sarolangun tanggal 19 Agustus 2014 Satu lembar Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kuasa PenggunaAnggaran tanggal 19 Agustus 2014 Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen LS (uang muka)tanggal 19 Agustus 2014 Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan

/1.03.01.04/LSBJ/2014 tanggal 11 Nopember 2014 sebesar Rp.928.051.016,00, denganperincian sbb :Satu. lembar Surat permintaan penerbitan SP2DLS nomor:900/1046/BM/2014 tanggal 10 Nopember 2014Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 672/SPMLS/BM/DPU/2014 tanggal 10 Nopember 2014Satu. lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERAKab.Sarolangun tanggal 10 Nopember 2014Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 10November 2014Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan

Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 19Desember 2014 Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan PungutanPajak 3 % tanggal 19 Desember 2014 Satu lembar Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kuasa PenggunaAnggaran tanggal 19 Desember 2014 Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen LS (Termijn)tanggal 19 Desember 2014; Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) Dinas PU dan PERA tanggal 19 Desember 2014 Satu lembar Surat Nota Dinas

JMBSatu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 974/SPMLS/BM/DPU/2014 tanggal 19 desember 2014Satu. lembar Surat Ringkasan Kontrak Dinas PU dan PERAKab.Sarolangun tanggal 19 Desember 2014Dua lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal 19Desember 2014Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan PungutanPajak 3 % tanggal 19 Desember 2014Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa PenggunaAnggaran tanggal 19 Desember 2014Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen

Satu lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perhitungan PungutanPajak 3 % tanggal 19 Desember 2014. Satu lembar Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kuasa PenggunaAnggaran tanggal 19 Desember 2014. Satu lembar Surat Pernyataan Kelengkapan DokumenLS (JaminanPemeliharaan) tanggal 19 Desember 2014. Satu lembar Surat Pernyataan Pengesahan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) Dinas PU dan PERA tanggal 19 Desember 2014.

Asia KimindoPrima, NPWP: 01.769.920.8072.000, Jenis Usaha: Perdagangan BahanKimia, beralamat di Jalan Teluk Betung Nomor 36, Kebon Melati, JakartaPusat, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto Rp.1.068.735.126,00Penghasilan Kena Pajak Rp.1.068.735.126,00Pajak Penghasilan Terutang :10% x Rp.50.000.000,00 =Rp. 5.000.000,0015% x Rp.50.000.000,00 =Rp. 7.500.000,0030% x Rp.968.735.000,00 = Rp.290.620.500,00Jumlah Pajak Penghasilan terutang

Harga PokokPenjualan yang disampaikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),perhitungan Harga Pokok Penjualan atas barang yangdikirim tidak mengikuti metode FIFO tetapiberdasarkan harga beli riil berdasarkan lokasi gudangterdekat dengan lokasi pengiriman.f.

Putusan Nomor 724/B/PK/PJK/2016General Ledger Persediaan tidak menunjukkan jumlahkuantitas barang keluar; metode pencatatan persediaan berdasarkan auditreport adalah FIFO, di mana pembebanan HargaPokok Penjualan berdasarkan urutan barang diterima.Namun menurut data perhitungan Harga PokokPenjualan yang disampaikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding),perhitungan Harga Pokok Penjualan atas barang yangdikirim tidak mengikuti metode FIFO tetapiberdasarkan harga beli riil berdasarkan

Bahwa untuk perhitungan Harga Pokok Penjualanmenurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksiHalaman 20 dari 49 halaman. Putusan Nomor 724/B/PK/PJK/2016Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)adalah sudah tepat, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan laporan auditor independen,pengakuan pendapatan dan beban diakui pada saatterjadinya (accrual basis).

Dengan demikian, atas barang yang telah dikirimdi tahun 2008 dan diakui oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) sebagaipendapatan tahun 2008, telah diperhitungkan HargaPokok Penjualannya dalam perhitungan Harga PokokPenjualan di tahun 2008 karena persediaan akhir per31 Desember 2008 sudah memperhitungkan barangyang dikirim tahun 2008;Bahwa menurut keterangan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding), saldo persediaanakhir yang tercantum dalam neraca per 31 Desember2008