Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawnan yang tidak berada di bawah kekuasaanorang tua, berada di bawah kekuasaan vali ;2.

Pernalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartabendanya ;Pasal 51 ayat (2):Wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yangsudah devasa, berpikiran sehat, adil dan jujur dan berkelakuan baik ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdata yang berbunyiBila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anakbelum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup,sejauh orang tua itu tidak di bebaskan atau di pecat dari kekuasaan

HARIS HUSNUL KHULUQ belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan dan berada di bawah kekuasaan orang tua, dan juga keterangansaksisaksi tidak ada seorang pun yang menerangkan bahwa Pemohon sebagaiorang tua M. HARIS HUSNUL KHULUQ dan tidak ada satu suratpun yangmenyatakan bahwa Pemohon NUR KASAN orang yang sakit ingatan, orangyang di bawah Curatele atau Penetapan dari Pengadilan yang mencabutkekuasaan NUR KASAN sebagai orang tua dari M.

Bahwa anak Pemohon atas nama MUHAMMAD DI VIRZHA sejak ditinggalmeninggal dunia Suami Pemohon (Ayahnya) sampai saat ini masih tetapikut dalam kekuasaan pengasuhan dari Pemohon sebagai ibu kandungnya.Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohonmengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriPematangsiantar untuk memberi izin kepada Pemohon untuk ditetapkansebagai wali guna mengelola, menjual, menjaminkan, mengalihkanhak atau melakukan perbuatan hukum atas sertifikat Hak

serta keterangan Saksi Saksi yagdiajukan oleh Pemohon, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm.Muhammad Syahroni (Suami Pemohon) telah dikaruniai 1 (Satu) orang anakbernama :MUHAMMAD DI VIRZHA, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 7Maret 2014, Umur 5 tahun, Jenis Kelamin Lakilaki;Menimbang, bahwa menurut pasal 47 ayat (1) Undangundang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapaiumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinanada dibawah kekuasaan

Pemohon dan saksisaksi Sampai saatini Kenyataannya anakanak Pemohon tersebut masih dalam tanggungan danpengasuhan Pemohon, dan saksisaksi menerangkan bahwa Pemohon adalahorang yang baik, bertanggung jawab dapat dipercaya dan selalu mementingkananakanaknya, dan berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan olehketerangan SaksiSaksi tersebut di atas bahwa permohonan ini diajukan agarPemohon dapat mewakili anaknya Muhammad DI Virzha, untuk bertindak dalamhukum, dan terhadap Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaan

subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak dibawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalamUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas,Majelis Hakim terlebin dahulu akan mengemukakan ketentuan Pasal 47 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan ada di bawah kekuasaan

orang tuanya selama mereka tidakdicabut kekuasaannya dan Pasal 50, Anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yangtidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali,kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa dalammelakukan perbuatan hukum tertentu diwakili orang tua atau walinya;Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pat.P/2022/PA.

Namun demikiansesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untukmemeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalihbahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa danmengadilinya;Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diaturundangundang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali,mengikuti dan menghayati nilainilai hukum yang hidup dalam

masyarakat,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1Penjelasan Umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia padahakikatnyaberkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadappenentuan status pribadi dan status hukum setiap

atausopan santun yang berlaku didalam masyarakat Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka HakimPengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat berpendapat permohonan dariPemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makabiaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukandalam amar penetapan ini;Memperhatikan, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan

Berdasarkan alat bukti di atas juga diperoleh fakta bahwa kedua anaktersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun;Menimbang, Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan yang menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut darikekuasaannya dan Pasal 345 KUH Perdata yang menyebutkan Bila salahsatu dari orang tua meninggal dunia maka pewalian anak belum

dewasadipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua initidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua.Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 238/Padt.P/2019/PN SgnMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas dan dikaitkandengan ketentuanketentuan yang tersebut di atas, maka oleh karena anakanak Pemohon atas nama Evana Lanjar Wulansari dan Ichal AndhikaDriantama belum berusia 18 (delapan belas tahun) sehingga masih berada dibawah kekuasaan Pemohon sebagai orangtuanya, maka

maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbangmengenai permohonan Pemohon.Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permohonannyaPemohon memohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungPemohon.Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belummencapai umur 18 (delapan' belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan

UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tuaHalaman 5 dari 12 halaman Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Paremewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di muka padadasarnya orang tua secara hukum mewakili kepentingan anakanaknyatanpa harus ditunjuk sebagai wali karena pada dasarnya dalam peraturanperundangundangan perwalian terhadap anak hanya berlaku bagi anakyang tidak berada di bawah kekuasaan

perkaraperkara tertentu, demikian pula bahwa secara umum termasuk kewenanganabsolut Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan termasuk dalam haltersebut adalah perwalian, dengan demikian perkara ini menjadi wewenangPengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon diterima dan diperiksalebih lanjut.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepadaPemohon bahwa Anak Pemohon Ill adalah anak kandung Pemohonsehingga Pemohon sebagai ayah kandung menurut peraturan yang berlakuanak tersebut di bawah kekuasaan

apakah Surat Keputusan yang menjadiobjek sengketa merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negarayang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Palembang untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya ; 222 none nn nn ne reneeMenimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketatersebut merupakan kompetensi atau kewenangan mengadili Pengadilan TataUsaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) joPasal 27 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan

permohonan Banding ke Peradilan Pajak, maka Pengadilanberkesimpulan bahwa sengketa yang timbul dari terbitnya objek sengketaHalaman 9 dari 12 halaman, PenetapanNomor 4/G/2020/PTUN.PLGadalah dikualifikasikan sebagai Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 1 angka 5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, dan Pengadilan yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus Sengketa tersebut adalah PengadilanPajak sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan

berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa a quo, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidakGILGTIMNG 5 ~~~~~= nn nn nnn nnn nnn nnnnnn nnn nemennmnnnanannanamnannnnMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidakditerima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankankepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;Mengingat, ketentuan pasalpasal dalam UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

KabupatenBojonegoro;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebutdiatas apakah beralasan atau tidak bertentangan dengan hukum maka Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 21 /Padt.P/2019/PN Bjn(1) Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaanorang tua, berada di bawah kekuasaan

wali;(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupunharta bendanya;Menimbang , bahwa dalam KUHPerdata juga disebutkan pengertian dariPerwalian itu, yaitu pada pasal 330 ayat (3) yang menyatakan :Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua,berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalambagian ketiga,keempat, kelima dan keenam bab int.Menimbang , bahwa dalam pasal 51 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan, perwalian terjadi

Linawati telah meninggal dancucu Pemohon yang bernama Shandy Putraniar Budianto semenjak ditinggalkedua orang tuanya tersebut, sekarang diasuh dan tinggal bersama denganPemohon di Desa Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegorodan untuk semua kebutuhan seharihari maupun biaya sekolah Pemohonlahyang mencukupi, dari gaji Pensiunan PNS ;Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua Shandy PutraniarBudianto telah meninggal dunia, sehingga Shandy Putraniar Budianto sekarangini tidak dalam kekuasaan

No. 274/Pdt.P/2015/PA Clg.Menimbang, bahwa menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 47Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seoranganak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, beradadalam kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tua tidak dicabut.Lebih lanjut di dalam Pasal 47 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tersebut ditegaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segalaperbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;Menimbang,

bahwa incasu mengingat anak tersebut masih dibawahumur 18 tahun atau setidak tidaknya belum berusia 18 tahun dan belum pernahmelangsungkan perkawinan, dan senyatanya anak tersebut berada dalampenguasaan dan pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya sementaraayah kandungnya telah meninggal dunia, maka menurut hukum anak tersebutberada dalam kekuasaan Pemohon selaku ibu kandungnya.

Hakim tidak melihat adanyakemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelakutindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatasmaka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;Ad.2 : Mengambil sesuatu barang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambif adalah memindahkansesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, perbuatan mengambil berarti perbuatanyang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan

si pelaku atau yangmengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

di persidangan berdasarkanketerangan saksi saksi bahwa 20 (dua puluh) batang pohon pinus tersebut adalah miliksaksi Raidin simangungsong dan bukan milik terdakwa;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapatunsur ketiga telah terpenuhi;Ad.4 : Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum ; Menimbang, bahwa pengertian Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atasbarang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untukmelakukan kekuasaan

Juga dalam halhal yang masih dimungkinkan memperolehkembali barang itu seperti pinjammeminjam, menjual dengan hak membeli kembali,bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan ataumengingkari penerimaan barang itu;Dengan maksud berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannyasedangkan Melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpahak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik dan pelaku harussadar bahwa barang yang diambilnya

Kedudukan hukum (/ega/l standing) para pihak untuk mengajukanperkara a quo.Kewenangan AbsolutMenimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukanbahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanyaselama mereka tidak dicabut kekuasaannya, dan orang tua mewakili anaktersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.Terkait

DalamPasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35Tahun 2014, mengatur bahwa wali adalah orang atau badan dalamkenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.

Sejalan dengan ketentuan ini, dalam Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa anakyang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selamamereka tidak dicabut kekuasaannya.Menimbang, bahwa ulama fikih menentukan syarat seseorang untukmenjadi wali, yaitu baligh dan berakal, agama wali sama dengan agama orangyang di bawah perwaliannya, adil dalam arti istiqamah dalam agamanya,berakhlak

Olii binti Aswar Oli.Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah Ibu Kandung dari MarsyaDivya Olii binti Aswar Olii, maka hak perwalian pada Pemohon mencakupseluruh ranah perwalian, baik atas diri maupun atas harta anaknya, kecuallyang secara khusus telah diatur lain yaitu dalam urusan perkawinan yang telahditetapbkan kepada lakilaki dari keturunan ayahnya sesuai derajat yangditentukan dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kedudukan ibu,khususnya Pemohon dalam hal kekuasaan

Perbuatan mengambil berarti perbuatan yangmengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Perbuatan mengambilsudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas bendadari pemiliknya;Menimbang bahwa pengertian barang adalah sesuatu yang mempunyai nilaididalam kehidupan ekonomi dari Seseorang;Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN BhnMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambilbarang milik orang lain tersebut berupa mengambil 1 (Satu) unit HP OPPO merekAlk Tipe CPH1923 Warna Hitam, 1 (Satu) unit HP MAXTRON model P21 WarnaGren, 1 (Satu) pucuk

Perbuatan memiliki yangdikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.

Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Ngb Bahwa Ayah Kandung CUCU PEMOHON tidak keberatan/menyerahkanperwaliannya kepada Pemohon; Bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, bertanggung jawab,dan tidak boros serta sayang dan perhatian kepada cucunya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanyaselama

mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang nomor 23tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menekankan bahwa:1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan pernikahan yang tidak berada dibawah kekuasaanorang tua, berada dibawah kekuasaan

wali.2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartabendanya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut sangatlan jelas bahwaperwalian itu hanya diperuntukan bagi anak yang masih dibawah umur dan tidakberada dibawah kekuasaan orang tuanya.Menimbang, Majelis Hakim menyadari bahwa banyak pihak yangmenghendaki adanya penetapan Pengadilan tentang perwalian anak terhadapanak dibawah umur dalam kaitan melakukan perbuatan

serta di institusi tertentu yang dijalankanatas prinsip atau asas prudential (kehatihatian) dan kepastian hukum tetapmensyaratkan bukti tertulis (/ex scripa) atas suatu alas hak atau hubungan hukum,sehingga dalam keadaan demikian orang tua perlu mendapatkan penetapan daripengadilan atas keabsahannya sebagai wali atas anak kandungnya sendiri.Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi issu pentingdalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara peraturanperundangundangan mengenai kekuasaan

sebagai Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas makaMajelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampudimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat KesalahanSubjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurBarangsiapa telah terpenuhi;2 Unsur Mengambil sesuatu barang;Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua iniadalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan

seseorang yangberhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhaktersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujudmaupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganpada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekitar pukul 06.30 WIB di dekat pondok tambangbatu sungai di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwatelah mengambil 1 (satu)

Setelah mengendarai motor tersebut sejauh 100 (seratus) meter daritempat awal sepeda motor tersebut terparkir, tibatiba mesin motor mati sehingga sepedamotor tersebut berhenti selanjutnya Terdakwa meninggalkan motor tersebut dan lari kearah kebun karet;Menimbang, bahwa barang tersebut semula berada dibawah kekuasaan orangyang berhak yaitu Saksi Korban MUKTARIDI BIN ZAHARI, tetapi kemudian barangtersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Terdakwa serta barangtersebut termasuk dalam pengertian

manusia yang tidak dapat ditiadakan olehsuatu hukuman apapun yang dapat menghilangkan hak perdata seseorang,sedangkan kewenangan berbuat sangat ditentukan oleh batasanbatasansesuai ketentuan hukum yang berlaku seperti umur, kesehatan dan perilaku.Kewenangan berbuat itu sendiri mengandung dua makna, yakni pertama,cakap atau mampu berbuat karena syarat hukum terpenuhi, kKecakapan ataukemampuan berbuat menurut hukum, kedua, kuasa atau berhak karenadiakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarathukum, kekuasaan

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1), bahwa anak yangbelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selamamereka tidak dicabut dari kekuasaannya, maka menurut pendapat MajelisHakim bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dalam kaitannyadengan kedudukan /egal standing Pemohon mengajukan permohonan itsbahnikah terhadap Pemohon Il yang masih berusia 16 tahun, secara hukum usiaPemohon tersebut belum memenuhi

Hal ini menunjukkanbahwa meskipun seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga masihberada dalam kekuasaan wali, namun melakukan perbuatan hukum berupapernikahan, maka sejak saat itu ketidakdewasaan tidak dapat dimaknai lagi,atau ketika orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur,padahal perbuatan demikian adalah pelanggaran hukum, makasesungguhnya secara hukum dalam konteks hukum perdata haruslahdinyatakan bahwa orang tua tersebut telah melepaskan tanggung jawabnyasebagai wali atas

menyatakan sah pernikahanPemohon dan Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2016 di ,, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yangdiajukan oleh Pemohon Idan Pemohon Il adalah ditujukan untuk kepentingan, dihubungkan dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makamenurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sahperkawinan Pemohon dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusanakhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan

ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaktidaknyapada saat memulai perbuatan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalahperbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kKewenangan yang ditentukankanoleh hukum, atau perbuatan terdakwa dilakukan secara tidak berhak;Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atassesuatu barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untukmelakukan kekuasaan

Bin ISKANDAR telah menemui saksi EDYNATA SALEH denganmaksud meminjam uang kepada saksi EDYNATA SALEH sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah);Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) telahdiserahkan oleh saksi EDYNATA SALEH kepada terdakwa, sehingga uang tersebutberada dalam kekuasaan terdakwa, dan terdakwa menyerahkan kwitansi tanggal 14Agustus 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa kepada saksi EDYNATA SALEH;Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan secara lisan antara

/PN Smr.Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku harus menguasai barang tersebutdan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, sehingga barang itu adapada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan;Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah)tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa oleh karena terdakwa mendapatpinjaman uang dari saksi EDYNATA SALEH, dan uang tersebut diserahkan sendirioleh pemiliknya kepada terdakwa;Menimbang, bahwa sebagai alat bukti adanya penyerahan

uang kepada saksi EDYNATA SALEH sejumlahRp.100.000.000, (seratus juta rupiah), dan setelah uang diserahkan kepadaterdakwa ternyata tidak adanya itikad baik dari terdakwa untukmengembalikan uang tersebut tepat waktu serta tedakwa telah mengulurwaktu pengembalian hingga saat ini berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun,maka perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian dan telah memilkisifat melawan hukum;e Bahwa barang berupa uang sejumlah Rp.100.000.000, (Seratus jutarupiah) tersebut berada dalam kekuasaan

Nur belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin, serta kedua orang tuanya telahmeninggal dunia;Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Pengadilan memberikanbantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatandan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;Menimbang, bahwa pasal 330 KUHPerdata dijelaskan Yang belum dewasaadalah mereka yang belum mencapai umur

genap 21 (dua puluh satu) tahun dantidak kawin sebelumnya, sedangkan mereka yang belum dewasa dan tidakdibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Kakak kandung Nur Fadila, Safiradan Moh.

Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2019/PNDglMengingat Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Perundangan yangberkaitan dengan perkara iniMENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2.

tertulis dan terbaca PUPUT LISTIANI lahir pada tanggal 18Maret 1999 sebagaimana tercantum dalam bukti P3, P5, dan P7;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanmengenai hukumnya berdasarkan fakta hukum tersebut;Menimbang, bahwa PUPUT LISTIANI adalah benar anak dari Pemohondan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Anak yang belum mencapaiumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinanada dibawah kekuasaan

orang tuanya selama mereka tidak dicabut darikekuasaannya, dalam hal ini sekalipun Ila Karmila telah berumur 19 tahunnamun lla Karmila belum pernah melangsungkan perkawinan dan masihdibawah kekuasaan orang tuanya sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2)maka orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukumdidalam dan diluar Pengadilan;Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka Pemohonmemiliki kedudukan hukum yang benar dalam mengajukan Permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan

salinan Penetapan ini kepadaKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon denganmenunjukan salinan sah, Penetapan ini, untuk dicatat didalam buku Registerkelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanselurunnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslahdibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, UndangUndang Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan

keluarga atauorang yang menurut Undangundang sah untuk ditetapkan sebagai wali;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345354 KUHPerdata, perwalian dapat terjadi terhadap suami atau istri yang hidup lebihlama atau disebut pula perwalian menurut Undangundang (wettelijkevoogdij);Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa Anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan ada di bawah kekuasaan

permohonan Pemohonuntuk mewakili anakanaknya yang masih di bawah umur, untuk menjualHal 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor: 138/Pdt.P/2020/PN.Sgntanah pekarangan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor:1451/Desa Kroyo, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 50ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa Anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan

orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UndangundangNomor 30 Tahun 2004 jo.

MITTA WORO HAPSARI ( 03041994 ).Menimbang, bahwa karena anaanak Pemohon tersebutyang bernama : MITTA WORO HAPSAR pada saat sekarang sudahberumur : 18 tahun, maka sesuai Pasal 47 UndangUndang No.1Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu anak yang belum mencapaiumur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama merekatidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak terebutmengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan

Hapsari adalah pemegangHak Milik atas tanah tersebut yang terletak di Kelurahan Sumber,Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas + 214 M2 ;Menimbang, bahwa dengan melihat keadaankeadaandan fakta hukum seperti tersebut diatas, maka telah ternyata bahwausia anak Pemohon yaitu MITTA WORO HAPSARI saat sekarang iniberumur 18 tahun;Menimbang, bahwa meskipun anak bernama MITTAWORO HAPSARI baru mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun,maka menurut UndangUndang Perkawinan No.1 Tahun 1974 masihdibawah kekuasaan

Menetapkan bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dan sekaliguspemegang kekuasaan dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama :e MITTA WORO HAPSARI, lahir di Surakarta pada tanggal 3April 1994;3.