Ditemukan 256682 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekaayaan kekeayaan kejkasaan kebiasaan kekayaan
Penelusuran terkait : Penyalahgunaan kekuasaan Penyalahgunaan kekuasaan.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 17-10-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Sak
Tanggal 13 Desember 2017 — Penuntut Umum:
NELLY KRISTINA, SH.
Terdakwa:
ABDUL HADI SIMATUPANG Als HADI
81 — 36
  • Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie,melancholie, dan bermacammacam penyakit jiwa lainnya ; Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa olehsesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwakata Terpaksa harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahtr,rohani maupun jasmani, sedangkan :Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkanialah suatu kekuasaan yang berlebih, Kekuasaan yang pada umumnya tidakdapat dilawan atau suatu overmacht
    Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatanyang memaksa pelaku/Terdakwa tidak mutlak atau tidakj penuh, artinya18orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilin akan berbuatyang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat danmelakukannya ;c.
    Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwaberada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;20Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkanTerdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukandalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umumdan akan ditentukan sebagaimana amar Putusan;Mengingat dan memperhatikan Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 31-08-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 850/Pdt.P/2021/PA.Cbn
Tanggal 14 September 2021 — Pemohon melawan Termohon
13 — 9
  • Bahwa anak tersebut masih di bawah umur (belum cakapmelakukan perbuatan hukum) termasuk mewakili Kepengurusan AhiWaris yang merupakan kedua anaknya dalam melakukan PerbuatanHukum, maka PEMOHON memandang perlu mengajukan PermohonanPerwalian (Kekuasaan terhadap Anak) atas anak tersebut.8.
    Bahwa pada dasarnya Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islamadalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anakyang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingandan kebaikan si anak sematamata keduanya masih dibawah pengampuanPEMOHON selaku Ibu Kandung.11.
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 27-04-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN BITUNG Nomor 99/Pdt.P/2018/PN Bit
Tanggal 30 April 2018 — Pemohon:
BAHARUDDIN
20 — 10
  • mengajukanPermohonan ini yaitu agar Pengadilan Negeri Bitung dapat menetapkan Pemohon sebagai Walidari MUHAMMAD DJIBRAN FAHREZY guna mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD Tahun2018, dimana akan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti seleksipenerimaan calon TNI AD tahun 2018;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undangundang Nomor: 1 Tahun 1974:Ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan
    orang tua,berada dibawah kekuasaan wali.
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 22-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PA MEDAN Nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Mdn
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
9 — 2
  • Syahrin) sebagai WallPengasuh / Pemelihara yang sah, yang menjalankan kekuasaan orang tuaatas anaknya yang masih di bawah umur atau belum pernahmelangsungkan pernikahan, yang bernama Farel Irfiansyah yang berhakmewakili kKepentingan anak Pemohon tersebut di atas hingga dewasa;3.
    Pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 29 tahun 2019 tentang perwalian yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 47(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanyaselama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukumdidalam dan diluar Pengadilan;Pasal 3(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tuatidak diketahui keberadaannya
Pengadilan PN STABAT Perdata Permohonan
Putus : 25-07-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN STABAT Nomor 80/Pdt.P/2017/PN STB
Tanggal 25 Juli 2017 — Emmi Yasha
89 — 20
  • maka patut menurut hukum bagiPengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut ; Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan PenetapanPengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan,yang diantara ketiga tujuan hukum dapat tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadipertentangan , maka keadilan yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkaraHakim juga berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan
    Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang Undang No.23 tahun 2006 serta PeraturanPeraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ; MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; . Menyatakan secara hukum Ibu Pemohon bernama Rosnani telah meninggal duniapada tanggal 05 Juli 2008 di Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat disebabkankarena Sakit;.
Pengadilan PTA MEDAN Perdata Agama Harta Bersama
Register : 26-02-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PTA MEDAN Nomor 33/Pdt.G/2014/PTA.Mdn
Tanggal 10 April 2014 — PEMBANDING V TERBANDING
42 — 18
  • Pasal 7 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding aquo telah ditujukan kePengadilan Tinggi Agama Medan sesuai dengan syarat dan tata cara menurut peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
    Bahwa menurut hukum acara perdata, permohonan sita jaminan terhadap hartabersama berdasarkan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam adalah perkarapermohonan (voluntair), sedangkan Perkara pembatalan wakaf dan lainnyaadalah perkara gugatan (contentiusa), sehingga tidak bisa dikomulasikan(digabung) dalam satu perkara;Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas dan dihubungkan dengan asascepat, sederhana dan biaya ringan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 30-03-1977 — Upload : 16-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68K/Kr/1973
Tanggal 30 Maret 1977 — Koesnin Faqih B.A
185 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • April 1973 dari penuntut kasasi risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeridi Jakarta UtaraTimur pada tanggal 13 April 1973;Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 20 Oktober 1973 No. 243/1973 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapatbata kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan Kasasi tersebut;Melihat Suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, terlebih dahulu bahwa dengan berlaxunya Undangundang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan
    Kehakiman, yang telahmencabut Undangundang No.19 tahua 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkandalam pasal 49 (4) Undangundang No,13 tahun 1965 sampai kini belum ada,maka Mahxamah Agung menganggap periu untuk meneguskan lagi hukum acarakasasi yang harus dipergunaxan;:bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang undang No.14 tahun1970, maka pasal 70 Undangundang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, schingga yang
Pengadilan PA PAMEKASAN Perdata Agama
Register : 18-03-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 27-10-2021
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Pmk
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 4
  • Ronggosukowati No. 65 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas sebagai berikut :

    • - Sebelah Utara : Jalan Agus Salim

    - Sebelah Timur : Tanah Ismail

    - Sebelah Selatan : Tanah Surati

    ada dalam kekuasaan

    Lihan

ada dalam kekuasaan para Penggugat;

  1. Harta Bergerak berupa :
    1. Perhiasan berupa :
      1. 1 (satu) gelang polos harga taksiran Rp. 38.580.000,-
      2. 1 (satu) gelang polos seberat 24,890 gram, dan
      3. 1 (satu) gelang puntiran seberat 49,890 gram;

ada dalam kekuasaan

para Tergugat;

  1. 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy Stylish warna abu-abu tahun 2017 Nopol M 4309 PR;
  2. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih tahun 2019;
  3. 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam tahun 2016 Nopol M 6987 CP;
  4. 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam tahun 2008 Nopol M. 2083;
  5. 1 (satu) unit Mobil Panther warna abu-abu Nopol M. 1910 F;

ada dalam kekuasaan

Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 12-03-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS JULIANTO. P SH
Terdakwa:
KOKO KOMARUDIN als KOKO als ABU WAHID BIN LILIK CALIK
184 — 114
  • Tujuan jangka panjangnya yaitu : inisiatif dan persiapan dimana diIndonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulahislamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI,karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yangditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan),dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dankelompok khatibah AlMubarog pimpinan ABI MUBAROQmempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudahtidak ada lagi
    JAD mengikuti programprogram baik melaluidakwah maupun melalui kegiatan pelatihan militer untuk mempersiapkandiri melawan setiap orang yang menjolimi umat muslim dan untukmelawan siah serta PKI yang tidak perpedoman pada hukum islam danDEDI ISKANDAR SANTOSO als WANTO als ABI MUBAROQmenyerukan kepada seluruh pimpimpin wilayah dan perwakilan wilayahmenyampaikan agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad(pelatinan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan danauntuk membuat wilayah kekuasaan
    ALI,LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidaktetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasaikomuniskomunis Cina yang kerja Sama dengan syiah.e Tujuan jangka panjangnya yaitu : inisiatif dan persiapan dimana diIndonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulahislamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI,karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yangditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan),
Pengadilan PN STABAT Perdata
Putus : 09-06-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN STABAT Nomor 12/PDT/2013/PN.STB
Tanggal 9 Juni 2014 — SUTRISNO M E L A W A N PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK CABANG STABAT KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN
32 — 20
  • Janji bahwa pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiriobyek hak tanggungan~= apabila debitur cidera16.Bahwa berdasarkan pada ketentuanketentuan diatas, makadalam hal PELAWAN selaku Debitur ingkar janji/wanprestasi,maka TERLAWAN berhak untuk dengan seketika hakhak danwewenang yang timbul dari atau berdasarkan perjanjianjaminan ( akta pemberian hak tanggungan), TERMASUK NAMUNTIDAK TERBATAS PADA melakukan pelelangan dimuka umumterhadap barangbarang jaminan yang
    Pasal 6 undangundang hak tanggungan No.4Tahun 1996);Pasal 6 UU hak Tanggungan :Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tangunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutang dari hasil penjualanterse but ; 22 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeBerdasarkan adanya klausul yang disepakati dalam aktaapemberian hak tanggungan halaman 8 yaitu janji . untukmenjual dihadapan umum secara lelang .... maka sesuai pasal11
    BankTabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Regional Middle RangeManager dan Area Middle Range Manager Region Sumbagut NAD in casu Terlawan sebagai pemegang Hak Tanggungan,sebagaimana ditegaskan pada ketentuan pasal 6 Undangundang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakandengan tegas bahwa Apabila debitor cidera janji, pemegangHak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objekHak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualantersebut
    (SHT) No.1615/2011 tertanggal 06Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLangkat dengan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.210 / 2011 tertanggal 24 Oktober 2011 dibuat dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) Suzi Handayani, SH sebagaimana dalamalat bukti Surat ( T .6 s/d TMenimbang, bahwa Pasal 11 ayat 2 Undang Undang HakTanggungan No. 4 Tahun 1996 (UU Hak Tanggungan) yang berbunyi jJanji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual atas kekuasaan
    sendiri obyek hak tanggungan apabiladebitur cidera janji ;Menimbang, bahwa Pasal6 Undang Undang Hak TanggunganNo. 4 Tahun 1996 (UU Hak Tanggungan) yang berbunyi Apabiladebitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyaihak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang darihasil penjualantersebut ; 222 on nn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnnMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2huruf e Jo Pasal 6
Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama
Register : 29-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PA BANGIL Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Bgl
Tanggal 5 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 5
  • Bahwa berdasarkan pasal 47 (1) dan (2) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Anak yng belum mencapaiumur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adadibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut darikekuasaannya, Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segalaperbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan,9.
    Rafli Nofa Ferdinan Zakaria danFatikah Nofa Nada Nabila; Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik, dan bertanggung jawab;Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukanperbuatan hukum, harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang danatau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak beradadalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, makaberarti Sama saja dengan telah berbuat dholim kerena telah menelantarkandiri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 148/Pdt.P/2019/PN Tsm
Tanggal 10 Oktober 2019 — Pemohon:
MEMON PODY DAELING
31 — 6
  • inginmengajukan sebagai wali seorang anak yang bernama RENDIANA SAPUTRARAMADHAN PODY DAELING dan JOVITA PUTRI AUREL PODY DAELING;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata, yangdimaksud Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genapdua puluh satu tahun dan belum menikah;Halaman. 8 dari 12 halaman Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2019/PN.Tsm.Menimbang, bahwa pengertian dari Perwalian itu, yaitu pada Pasal 330ayat (3) KUHPerdata menyatakan: Mereka yang belum dewasa dan tidakberada dibawah kekuasaan
    orang tua, berada dibawah perwalian atas dasardan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dankeenam bab inv;Menimbang, bahwa Perwalian yang diangkat oleh Hakim menurut Pasal359 KUHPerdata menentukan: Semua mindenarige yang tidak beradadibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akanditunjuk seorang wali oleh Pengadilan;Menimbang, bahwa RENDIANA SAPUTRA RAMADHAN PODYDAELING dan JOVITA PUTRI AUREL PODY DAELING masih di bawah umur(minderjarige), yaitu:
    RENDIANA SAPUTRA RAMADHAN PODY DAELING,lahir 22092008, sehingga masih berumur 11 tahun dan JOVITA PUTRI AURELPODY DAELING,, lahir 13062012, sehingga masih berumur 7 tahun.Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah dari kedua anak Pemohontersebut, yaitu RENDIANA SAPUTRA RAMADHAN PODY DAELING danJOVITA PUTRI AUREL PODY DAELING yang belum dewasa, sehingga dalammelakukan perbuatan hukum membutuh seorang wali dari anak tersebut;Menimbang, bahwa anakanak Pemohon tersebut adalah masih dibawah kekuasaan orang
Pengadilan PA SOLOK Perdata Agama
Register : 01-08-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA SOLOK Nomor 21/Pdt.P/2016/PA.Slk
Tanggal 29 Agustus 2016 — Pemohon melawan Termohon
21 — 4
  • dan anak tersebut samasama beragama Islamsehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenangmenetapkan perwalian bagi anak tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 33 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun2002, anak yang belum berusia 18 tahun dan tidak berada dalam kekuasaan
    orang tua,maka berada dalam kekuasaan wali;Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan anak yang bernama KhairatulSyakira.
    A maka Pemohon dapat mewakili tindakan/perbuatan hukum terhadap anak tersebut dan perwalian ini akan berakhir apabila anakyang berada dalam perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atausepanjang belum dicabut kekuasaan sebagai wali oleh Pengadilan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun
Pengadilan PN BATURAJA Perdata
Register : 09-11-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PN BATURAJA Nomor 78/Pdt.P/2016/PN.BTA
Tanggal 1 Desember 2016 — DEKI SAPUTRA
34 — 13
  • Namun demikianperaturanperaturan tersebut tidak ada yang mengatur lebih lanjut tentangapakah perubahan nama yang diinginkan seseorang, termasuk namanamayang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh seseorang;Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolakuntuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengandalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untukmemeriksa
    Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilanmembantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan danrintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biayaringan.
    merupakan perkara yangbersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwaberperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara aquo Pemohon tidakmengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena ituPemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akandisebutkan dalam amar Penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;Memperhatikan : UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 23-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan PN SURAKARTA Nomor 251/Pdt.P/2018/PN Skt
Tanggal 7 Agustus 2018 — Pemohon:
BENI GUNAWAN
26 — 12
  • Robin Wiryawan 23052008;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkanbahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaanorang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
    Robin Wiryawan 23052008;Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum mencapai umur 18(delapan belas ) tahun dan belum melangsungkan perkawinan, sedangkankedua orang tuanya sudah meninggal dunia, maka dengan telah meninggalnyakedua orang tuanya, menjadikan anak tersebut tidak dalam kekuasaan orangtua, Karena itu menurut ketentuan Pasal 50 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak tersebut dalam kekuasaanwali;Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 251/Pat.P/2018/PN
    Skt.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, karena anak tersebut tidakdalam kekuasaan orang tua seharusnya dalam permohonan ini Pemohonmengajukan perwalian terhadap anak bernama Robin Wiryawan tersebut, agardapat mewakili Kepentingan anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam permohonan iniPemohon akan melakukan tindakan hukum mewakili anak tersebut, namun iabertindak
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 28-06-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 535/Pdt.P/2019/PN Dps
Tanggal 17 Juli 2019 — Pemohon:
ERNI Y
16 — 8
  • Pemohon bermaksud menjuali ke 2 bidang tanahtersebut ;Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama NI MADEAGUSTINA WAHYU UTARI, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 27072001 dan NYOMAN DHARMAJA WIRA YUDHA, lakilaki, lahir di Denpasar,tanggal 192 2015, masih dibawah umur ( belum berusia 21 tahun ) sehinggabelum bisa melakukan tindakan hukum, maka oleh Notaris disarankan agarPemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkanPemohon sebagai wali ibu yang menjalankan kekuasaan
    sebagai orang tuauntuk dapat bertindak mewakili ke dua orang anak Pemohon yang masihdibawah umur tersebut untuk melakukan perwalian dan ijin menjual ;Bahwa untuk kepentingan perwalian dan ijjin menjual, maka Pemohonmengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar, mohon kiranyadapat ditetapkan Pemohon sebagai ibu kandungnya untuk bertindak sebagaiwali ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua bertindak danmewakili 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama NI MADE AGUSTINAWAHYU UTARI, dan
    Wahyu Utari, perempuan, lahir di Denpasar,tanggal 27 Juli 2001, dan Nyoman Dharmaja Wira Yudha, lakilaki, lahir diDenpasar, tanggal 19 Februari 2005, sehingga belum dipandang cakap menuruthukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum (jual beli) atas harta yang menjadihak anak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang belum mencapai umur18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adadibawah kekuasaan
Pengadilan PN BANJARNEGARA Perdata
Register : 20-04-2017 — Putus : 28-04-2017 — Upload : 10-05-2017
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 57/Pdt.P/2017/PN Bnr
Tanggal 28 April 2017 — YUNI WIDIARTI
25 — 4
  • ayat(1) UndangUndang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; danb. cakap melakukan perbuatan hukum.Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka anakPemohon yaitu RIFQl ARNIO PUTRA belum dapat menghadap notaris untukmelakukan jual beli atas tanah pekarangan tersebut;Menimbang, bahwa sebagai pemegang kekuasaan
    antara lain berupa hak milik yang disebut dalamSertifikat Hak Milik No : 01476 tersebut;Menimbang, bahwa menurut hukum, perbuatan hukum untuk dankepentingan anak yang belum dewasa dan belum cakap melakukanperbuatan hukum dapat diwakili oleh orang tuanya;Menimbang, bahwa karena RIFQI ARNIO PUTRA tersebut adalahanak yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukummaka untuk itu menurut hukum haruslah diwakili olen Pemohon selaku orangtua kandungnya dan secara yuridis merupakan pemegang kekuasaan
    orangMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU No.1 Tahun1974 tentang Perkawinan, pemegang kekuasaan orang tua hanya dapatmengalihnkan harta kekayaan anaknya yang belum dewasa atas dasarapabila kepentingan anak tersebut menghendakinya;Menimbang, bahwa karena menurut hukum orang tua berhakbertindak melakukan perbuatan hukum mewakili anak yang belum dewasadan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka permohonan Pemohonsecara formal adalah tidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama
Register : 17-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PA JOMBANG Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Jbg
Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 9
  • subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak dibawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalamUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas,Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan ketentuan Pasal 47 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan ada di bawah kekuasaan
    orang tuanya selama mereka tidakdicabut kekuasaannya dan Pasal 50, Anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yangtidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali,kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa dalammelakukan perbuatan hukum tertentu diwakili orang tua atau walinya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas denganbersandar pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) UndangUndang Nomor
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 22-10-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 269/Pdt.P/2021/PN Ckr
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pemohon:
Feira FajarKariena
35 — 16
  • Rezqgiano Muazzam ,Jenis Kelamin Laki laki , lahir tanggal 1292016 , yang dikeluarkan oleh KantorPencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi , tertanggal 22122016 , yangmenerangkan usia dari anak anak Pemohon = masih dibawah umur dimanaberdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 joPasal 1 angka 1 UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan
    tersebut mengharuskan bahwa seseorangdinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebin dahulu berusia21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor :269/Pat.P/2021/PN CkrMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUHPerdata menyatakanapabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadapanakanak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidupterlama, sekedar tidak/telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan
    dimaksudpada Pasal 309 , 330 dan Pasal 393 KUHPerdata jo Pasal 48 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan saksi saksi di persidanganternyata benar Pemohon adalah Ibu kandung dari Naura Athaya Salsabila danArrasya Rezqiano Muazzam yang menurut keterangan saksisaksi dibawahsumpah menyatakan bahwa setelah Ayahnya meninggal maka Pemohon yangmengurus dan merawat anakanak Pemohon dengan baik sampai sekarang sertatidak pernah terbukti jika Pemohon pernah dicabut kekuasaan
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 159/Pdt.P/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Pemohon:
ENDANG SRI RAHAYU ,Spd
98 — 43
  • M.Tegar Sabastianto, 5.Moh Ragil BachtiarSabastian, 6.M.Abhychandra S, maka dapat dibuktikan bahwa PemohonHalaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 159/Pdt.P/2020/PN Skt.tersebut memiliki tanah yang terletak di kelurahan Pandeyan, KecamatanNgemplak, Kabupaten Bayolali seluas 500m2;Menimbang, bahwa Pemohon selaku pemegang kekuasaan orangtua dari anakanak Pemohon tersebut bermaksud untuk menjaminkansebidang Tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1044 seluas 500m?
    M.Tegar Sabastianto, 5.Moh RagilBachtiar Sabastian, 6.M.Abhychandra S, anak Pemohon tersebut denganalasan untuk biaya Pendidikan anak anaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa anakyang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selamamereka tidak dicabut dari kekuasaanya, dan orang tua mewakili anaktersebut mengenai segala perbuatan hukum
    ABHYCHANDRA S lahir di Surakartapada tanggal 5 Agustus 2016 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka permohonan Pemohon selaku pemegang kekuasaan orang tua darianakanak Pemohon untuk menjaminkan sebidang Tanah yaitu SertifikatHak Milik Nomor 1044 seluas 500m? yang terletak di kelurahan Pandeyan,Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Bayolali atas nama 1.Endang Sri Rahayu,sarjana Pendidikan,2.