Lingkungan taman Baru, Kelurahan PagesanganTimur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram,Nusa TenggaraBarat, sesuai dengan Surat Keterangan DonmiisiliNomor1235/PGS.T/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021, dalamhal ini memberkan Kuasa Kepada Muhammad Fakih,SH &PATNER Penasehat Hukum pada Kantor Advokat MF LawOffis,beralamat di Jalan Gotong Royong Gang Dahlia 1RT/RW 001/034 Lingkungan Kebun Bawak Tengah,KelurahanKebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota mataram, NusaTenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01

Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor01 tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agarkembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga denganbaik, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan olehPeraturan Mahkamah Agung RI (PERMA

Advokat yangberalamatkan di JIl.Pandan No.25 Kertosono Kabupaten Nganjuk berdasarkanSurat Kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2014 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk nomor 403/kuasa/VIII/2014 tanggal21 Agustus 2014;Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkankeabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukanPenerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor01 Tahun 197, tanggal

., sesuai Perma Nomor01 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator tangal 08 September2020 tersebut usaha damai tidak berhasil:Haamanl. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor,. 1408/Pdt.G/2020/PA.BtmMenimbang, bahwa dalam tahap pemeriksaan perkara iniPenggugat secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap dengangugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalamjawabannya dan dalam dupliknya yang intinya menyatakan tidak maumempertahankan rumah tangganya;Menimbang, bahwa berdasarkan

menyatakanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 9 Januari2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 01/Akta.Pid/2012dan permintaan banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2012 ; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telahmenyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh padatanggal 9 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor01

Bahwa terh adap permohonan dari Terlawan tersebut maka PengadilanNegeri Tebing Tinggi telah menindak lanjutinya hingga akhirnya terbitlahsebuah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor01/Eks/2012/12/Pdt.G/2001/PN.Ttd. tanggal 21 Agustus 2014 TentangPerintah Melaksanakan Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan NegeriPerkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2001/PN.Ttd tanggal 23 Agustus 2001juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 458/PDT/2001/PT.Mdn.tanggal 12 Maret 2002, juncto Putusan Kasasi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;SUBSIDAR :Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilInya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapokan Pemohon dan Termohondatangmenghadap dipersidangan, selanjutnya Hakim Ketua Maajelismenasehati keduanya terutama tentang akibat dan tanggung jawab bagiseorang suami yang berpoligami;Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan SEMA RI Nomor01 Tahun 2016 Pengadilan Agama telah memerintahkan Pemohon danTermohon melakukan mediasi

Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor01 tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agarkembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga denganbaik, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan olehPeraturan Mahkamah Agung RI (PERMA

Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor01 tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agarkembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga denganbaik, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan olehPeraturan Mahkamah Agung RI (PERMA

adalah sebagaimanatelah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraianantara orangorang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa perkara ini telah diupayakan penyelesaian melalui prosesmediasi dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 PERMA Nomor01

yang diwakili oleh suaminyayaitu Bapak Simon Sulean telah membicarakan terkait kelangsungan atasPerjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 1 Desember 2014 yangtelah dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, yang mana Penggugatmeminta kejelasan apakah masih mau diteruskan Perjanjian PengikatanJual Beli Nomor 01 tanggal 1 Desember 2014 A quo atau Tergugat sudahtidak lagi mau meneruskan Jual Beli A quo, serta melihat jangka waktuterhitung sejak di tandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor01

disertai buktibukti yang sah makaPENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupunada verzet, banding, atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).Berdasarkan dalildalil yuridis dan buktibukti yuridis diatas, PENGGUGATmemohon Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksaserta memutus perkara a quo untuk memutus Perkara ini dengan amarPutusan sebagai berikut:Ls2.Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;Menyatakan Batal dan tidak berlaku Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor01

Bahwa pelaksanaan ketentuanketentuan yang dimuat dalam PerikatanJual Beli antara Penggugat dan Tergugat diluar pengetahuan TergugatIl, namun Kewajiban Tergugat berdasarkan Perikatan Jual Beli Nomor01, tertanggal 01 Desember 2014 dibuat dihadapan Tergugat II, untukpembayaran sebagian harga pembelian tanah tersebut adalah setelahIMTN (ljin Membuka dan/Memanfaatkan Tanah Negara) belumditerbitkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.7.

Pada tanggal 18 Januari 2003 dibuat Surat Perjanjian Kerja Nomor01/SKPS/2003 antara Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin &Rekan (ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM), denganPemerintah Kabupaten Langkat (yang diparaf olen Drs. Surya Djahisa,M.Si sebagai Kepala Bagian Keuangan dan ditandatangani oleh BupatiLangkat H. Syamsul Arifin, SE), dimana di dalam surat perjanjian kerjatersebut antara lain memuat mengenai :a. Tugas / pekerjaan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.

Yasin & Rekan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor01/SPKS/2003 yang menyatakan Terdakwa Drs. H. HASNIL. MM dariKantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.

Pada tanggal 18 Januari 2003 dibuat Surat Perjanjian Kerja Nomor01/SKPS/2003 antara Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM dari KantorAkuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan (ditandatangani olehDrs. H. Hasnil, MM), dengan Pemerintah Kabupaten Langkat (yangdiparaf oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si sebagai Kepala Bagian Keuanganditandatangani oleh Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE), dimana didalam surat perjanjian kerja tersebut antara lain memuat mengenai :a.

Hotama Medipharditunjuk sebagai penyedia barang dan jasa obatobatan dan alatalatkesehatan tersebut dan selanjutnya dibuatkan kontrak Nomor01/017/PL.OBT/V/2007 tanggal 01 Mei 2007 antara SYAMSUL FUAD BIN H.BERLIAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kab. OKUSelatan Tahun Anggaran 2007 dengan HALIM BAIJURI BIN H. JUPRIselaku kuasa direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR yang mengatur :a.

Berita Acara Pertemuan Pemberian Penjelasan (Aanwizing) Nomor01/06/PL.OBT/IV/2007 tanggal 2 April 2007.e. Daftar hadir panitia Aanwizing tanggal 2 April 2007.f. Daftar Hadir rekanan Aanwizing tanggal 2 April 2007.g. Evaluasi tekhnis pengadaan obatobatan.Hal. 10 dari 90 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2010 h. Evaluasi administrasi pengadaan obatobatan.i. Pengumumanpemenang lelang Nomor : 01/012/PL.OBT/IV/2007 tanggal18 April 2007.j.

No. 1121 K/Pid.Sus/2010kesehatan tersebut dan selanjutnya dibuatkan kontrak Nomor01/017/PL.OBT/V/2007 tanggal 01 Mei 2007 antara SYAMSUL FUAD BIN H.BERLIAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kab. OKUSelatan Tahun Anggaran 2007 dengan HALIM BAINJURI BIN H. JUPRIselaku kuasa direktur PT.

Berita Acara Pertemuan Pemberian Penjelasan (Aanwizing) Nomor01/06/PL.OBT/IV/2007 tanggal 2 April 2007.Daftar hadir panitia Aanwizing tanggal 2 April 2007.Daftar Hadir rekanan Aanwizing tanggal 2 April 2007.Evaluasi tekhnis pengadaan obatobatan..

terdapat BeritaAcara Serah Terima Barang yang sematamata dibuat hanya untukmelengkapi administrasi pencairan saja.Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkanbahwa : Panitia Pengadaan Wajib Dibentuk Untuk Semua PengadaanDengan Nilai Di Atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Kemudian Panitia Pelelangan yang dibentuk berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen Nomor01

SumurPandanwangi kepada Menteri Kehutanan Nomor01/DIRUT/SPW/JKT/IV2008 tanggal 4 April 2008 perihalpermohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan ; 1 (Satu) lembar asli surat Kepala Badan Planologi Kehutanankepada Direktur Utama PT. Sumur Pandanwangi NomorS.350/VIIKP/2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal tanggapan ataspermohonan ijin pelepasan kawasan hutan ;Masingmasing dikembalikan kepada Sdr.

SumurPandanwangi kepada Menteri Kehutanan Nomor01/DIRUT/SPW/JKT/IV2008 tanggal 4 April 2008 perihalpermohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan; 1 (Satu) lembar asli surat Kepala Badan Planologi Kehutanankepada Direktur Utama PT. Sumur Pandanwangi NomorS.350/VIIKP/2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal tanggapan ataspermohonan jjin pelepasan kawasan hutan;Dikembalikan kepada Sdr.

kelapa sawit yang telahdirusak 1 (satu) lembar peta lahan seluruh lahan plasma kelapa sawit milikkoperasi karya mandiri Pt.Candi Arta 1 (satu) lembar foto kopy surat sporadic PP.Nomor 24/1997Jo.PMNA/KABPN nomor 03 tahun 1997 tanggal 6 April 2010 ataspembebasan tanah dari sdr M.Mustofa. 1 (satu) lembar fotocopy surat sporadic PP.NOMOR 24/1997Jo.PMNA/KABPN nomor 03 tahun 1997 tanggal 6 April 2010 ataspembebasan tanah dari sdr Fuady Akhyad 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kepemilikan tanah nomor01

kelapa sawit yang telahdirusak. 1(satu) lembar peta lahan seluruh lahan plasma kelapa sawit milikkoperasi karya mandiri PT.Candi Arta. 1(satu) lembar foto kopy surat sporadic PP.Nomor 24/1997Jo.PMNA/KABPN nomor 03 tahun 1997 tanggal 6 April 2010 ataspembebasan tanah dari sdr M.Mustofa. 1(satu) lembar fotocopy surat sporadic PP.NOMOR 24/1997Jo.PMNA/KABPN nomor 03 tahun 1997 tanggal 6 April 2010 ataspembebasan tanah dari sdr Fuady Akhyad 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kepemilikan tanah nomor01

. ;4 (Empat) lembar Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna AnggaranNo. 25/Ktps/OT.160/B/KPA/02/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentangPerubahan atas Keputusan Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor01/Kpts/OT.160/B/KPA/01/ 2014 tentang penunjukan Pejabat PembuatKomitmen pada satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun Anggaran 2014 ;2 (Dua) lembar Foto Copy Surat

TOTOSUBANDRIYO, MM. ;4 (Empat) lembar Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna AnggaranNo. 25/Ktps/OT.160/B/KPA/02/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentangPerubahan atas Keputusan Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor01/Kpts/OT.160/B/ KPA/01/ 2014 tentang penunjukan Pejabat PembuatKomitmen pada satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun Anggaran 2014 ;2 (dua) lembar

No. 881K/PDT/2011, tanggal 23 Agustus 2011;bahwa, sebagai pembayaran dan pelunasan atas hutang sejumlah Rp.111.770.633. telah yang dikonsignasikan oleh Tergugat di PengadilanNegeri Jember, tertera dalam kwitansi konsignasi konsignasi Nomor01/Pdt.Kon/ 2012/ PN. Jr. tanggal 14 Agustus 2012;: Bahwa, terhadap kedua konsignasi diatas yaitu : 1. Konsignasi Nomor :10/C. Pdt/2010/PN.Jr. tanggal 22 Juni 2010 dan 2.

Menyatakan bahwa, Kwintasi konsignasi Nomor 01/C.Pdt/2010/PN.Jr.tanggal 22 Juni 2010 dan Berita Acara Penyimpanan /Konsignasi Nomor01/Pdt.Kon/2012/PN. Jr. Tanggal 14 Agustus 2012, berlaku dan dapatditerima sebagai dasar Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Jemberuntuk melakukan roya atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/ Jember Kidulyang dibebani Hak Tanggugan Nomor 79/1996 tanggal 20 Juni 1996,sepanjang diajukan bersamasama dengan penetapan atau putusanHakim;4.

AlokasiDana Desa dan Dana Desa yang berupa pembangunan fisik harusmelibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) tetapi Terdakwa NURHASLI Bin HADJOLLAH (Alm) selaku Kepala Desa melakukanpekerjaan sendiri tanpa menggunakan peran TPK dan Terdakwa IIARSYAD HAFID Bin HAFID selaku Bendahara menyerahkananggaran yang telah cair kepada Terdakwa NUR HASLI BinHADJOLLAH (Alm) tanpa adanya permintaan pembayaran dariTPK, sedangkan Kepala Desa telah menunjuk dan menetapkanTPK melalui Surat Keputusan Kepala Desa Harapan Nomor01

AlokasiDana Desa dan Dana Desa yang berupa pembangunan fisik harusmelibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) tetapi Terdakwa NURHASLI Bin HADJOLLAH (Alm)selaku Kepala Desa melakukanpekerjaan sendiri tanpa menggunakan peran TPK dan Terdakwa IIARSYAD HAFID Bin HAFID selaku Bendahara menyerahkananggaran yang telah cair kepada Terdakwa NUR HASLI BinHADJOLLAH (Alm) tanpa adanya permintaan pembayaran dariTPK, sedangkan Kepala Desa telah menunjuk dan menetapkanTPK melalui Surat Keputusan Kepala Desa Harapan Nomor01

faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang PerubahanUndangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang,Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor01

Tidak ditemukanspermatozoa.Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN SktBerdasarkan uraian diatas maka unsur kedua dalam dakwaan tunggalPenuntut Umum telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo Pasal82 Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentangPerubahan Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang,Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor01