Ditemukan 16314 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-04-2015 — Putus : 04-05-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PA MAROS Nomor 154/Pdt.G/2015/PA Mrs. Tanggal 4 Mei 2015 — Penggugat
Tergugat
8 — 4
8 — 4
No. 154/Pat.G/2015/PA Mrs.Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, ProsedurMediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.
Register : 02-12-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 14-03-2014
Putusan PA MARTAPURA Nomor 864/Pdt.G/2013/PA.Mtp Tanggal 28 Januari 2014 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
7 — 0
7 — 0
persidangan,selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa saat dipersidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kepadapihak Penggugat agar krisis yang terjadi dalam rumah tangganya dapat diselesaikan secara baikbaik, namun tidak berhasil, maka terpenuhilah amanah Pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 65 Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01
Register : 15-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Pyb Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 5
21 — 5
Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor01 tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agarkembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga denganbaik, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan olehPeraturan Mahkamah Agung RI (PERMA
Register : 11-10-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 20-10-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Plh Tanggal 19 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 10
30 — 10
Peraturan Mahkamah Agung Nomor01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01Tahun 2016, serta Pasal 115 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 KompilasiHukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkanhubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal iniberdasarkan bukti surat (P) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai buktiautentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyainilai kekuatan
Register : 11-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Mrs Tanggal 11 Mei 2016 — Perdata
19 — 13
19 — 13
telahdinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugatharus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah,sehingga masingmasing memiliki /egal standing atau persona standi inJudicio untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat yangdiajukan Penggugat.Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkanpokok gugatan cerai Penggugat.Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, ProsedurMediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor01
Register : 24-02-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PA BADUNG Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Bdg Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 8
37 — 8
Oleh karenanya panggilan tersebutdipandang resmi dan patut;10 dari 17 halamanPutusan Nomor XX/Pat.G/2020/PA Bag.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohonagar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidakpernah hadir menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalildalilyang pada pokoknya adalah
Register : 27-03-2019 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Pyb Tanggal 18 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 4
13 — 4
;Halaman 3 dari 18 hal putusan nomor 137/Pat.G/2019/PA.PybBahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka mediasi terhadap perkara a quo tidak dapatdilaksanakan;Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan suratgugatan Penggugat Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Pyb tertanggal 27 Maret2019, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telahmengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor01
Register : 29-03-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 10-11-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 32/Pdt.Bth/2016/PN Ptk Tanggal 24 Nopember 2016 — ALI SABUDIN
lawan
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
96 — 25
96 — 25
Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara;Menimbang, bahwa kemudian atas jawaban Terlawan tersebut, Pelawanmenyatakan tidak mengajukan Replik, hanya menyatakan tetap pada SuratPerlawanannya dan Terlawan juga menyatakan tetap pada jawabannya;Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN PtkMenimbang, bahwa selanjutnya Pelawan untuk membuktikan dalilperlawanannya dipersidangan hanya mengajukan bukti surat berupa :1:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor01/Pdt.Eks.HT/2014/
Register : 14-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Pyb Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 7
37 — 7
Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor01 tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agarkembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga denganbaik, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan olehPeraturan Mahkamah Agung RI (PERMA
Register : 12-03-2015 — Putus : 10-04-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 46/Pdt.P/2015/PA.Mr Tanggal 10 April 2015 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
8 — 3
8 — 3
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati kepada paraPemohon secara maksimal agar untuk mempertimbangkan kembalipermohonannya, namun tidak behasil;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkarapermohonan dalam pengertian Vo/luntair (tanpa adanya pihak lawan) yangharus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualiansebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor01
Register : 27-11-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 09-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 165/PDT/2017/PT KPG Tanggal 16 Januari 2018 — -. MELKI NENOLIU, cs vs EJBENDS DOEKA, S,Sos.,M.Si., cs
40 — 11
40 — 11
., M.M. dalamjabatannya sebagai Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju,bukan pribadi YEFTA BENGU, sebagaimana alat bukti dalamputusan berupa surat bukti (kode T.P.1) adalah Surat Kuasa Nomor01/KBH/X/2007 yang dibuat di Kupang pada tanggal 30 Oktober 2007,yang memberi kuasa pihak pertama adalah: Ketua KPN Maju KotaKupang Cap KPN Maju dan tandatangan diatas meterai 6000 olehYEFTA BENGU, S.Sos., M.M. sedangkan yang menerima Kuasaadalah: 1). DOMINGGUS ELY BUNGA Manager; 2).
/Panitera PengadilanNegeri Kupang Kelas IA adalah sah dan harus tetapdipertahankan;Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IAdalam perkara ini didasarkan atas pertimbangan yang menyimpangdari pokok persoalan maka haruslah dibatalkan;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dalam mengadilidan memutus perkara perlawanan ini telah salah menerapkan hukumkarena sama sekali tidak mempertimbangkan buktibukti surat dariTerlawan Penyita dan Il yaitu bukti T.P.1 berupa Surat Kuasa Nomor01
Putus : 28-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/Pdt/2015 Tanggal 28 Mei 2015 — IR. ROBERT JAMES ROMPIES: Direktur Utama PT.
PETAKARSA
melawan
MAMAN SUPARMAN
dan
OLGA KARINA DENY SUPARDJAN, S.H., Notaris/PPAT, dkk
46 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarsegala biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor01/PDT.G/2010/PN.Sbg. tanggal 7 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:1s2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan
No. 96 PK/Pdt/2015 Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat danTergugat III tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 7 Juli 2010 Nomor01/Pdt.G/2010/PN.Sbg. yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Tergugat Ill untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkatbanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2896 K/Pdt/2011
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836 K/PID.SUS/2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Drs.EC.Gelar Tjahjo Noegroho
65 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 836 K/Pid.Sus/2009Fotocopy yang dilegalisir Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor01 Tahun 2005 tanggal 04 Maret 2005 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.Fotocopy yang dilegalisir Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor08 Tahun 2005 tanggal 04 Maret 2005 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.Uang Tunai sebesar Rp 660.000.000, (enam ratus enam puluh riburupiah).Barang bukti digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs.
No. 836 K/Pid.Sus/2009tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Triwulan III dan IV2005 ; Fotocopy yang dilegalisir Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor01 Tahun 2005 tanggal 04 Maret 2005 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ; Fotocopy yang dilegalisir Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor08 Tahun 2005 tanggal 04 Maret 2005 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ; Uang Tunai sebesar Rp 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh riburupiah
Putus : 21-11-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2593 K/Pdt/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 — MURTIHARI, MADE ROHADI, ZITO MULYABUDHI, vs. H. ALI EFFENDI, dkk.
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat antara Ramsi Anwar selaku penjualdengan Murtihari selaku pembeli, Penggugat Il, kepemilikan tanahberdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 1 Mei 2012 Nomor01 yang dibuat dan dihadapan Abdul Aziz, S.H., Notaris di Jakarta antara KamJeanne Nio selaku penjual dengan Made Rohadi selaku pembeli, Penggugat IIIadalah penerima hibah dari orang tuanya yang bernama Drs.
atas nama Kam Jeane Nio,dimana alas hak Penggugat II mendalilkan sebagai pemilik tanah a quoberdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 1 Mei 2012 Nomor01 yang dibuat dan dihadapan Abdul Aziz, S.H., Notaris di Jakarta denganKam Jeane Nio, sedangkan Penggugat Ill in casu Zito Mulyabudhi pemilikyang sah secara hukum terhadap sebidang tanah yang terletak diPerkavelingan Komplek Hankam, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan,Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1249/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SINOMAST MINING
66 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya perbedaan jenis kualitas batubara telahdisesuaikan dengan analisa kesebandingan melaluiformula harga patokan batubara selain harga pricemarker yang telah ditetapkan Ditjen Minerba.Berdasarkan Perjanjian Pembelian Batubara Nomor01/MSSM/I/2009 dan 02/MSSM/I/2009 antara WajibPajak dengan PT Mitrada Sinergy diketahui bahwapembelian batubara pada bulan Januari 2009dilakukan dengan harga USD 60/MT.
Atas dasar tersebut maka harga yangditetapkan oleh Ditjen Minerba sudah mendekatiharga wajar atas penyerahan batubara Wajib Pajak.Adanya perbedaan jenis kualitas batubara telahdisesuaikan dengan analisa kesebandingan melaluiformula harga patokan batubara selain harga pricemarker yang telah ditetapkan Ditjen Minerba.Berdasarkan perjanjian pembelian batubara nomor01/MSSM/I/2009 dan 02/MSSM/I/2009 antaraWajib Pajak dengan PT Mitrada Sinergy diketahuibahwa pembelian batubara pada bulan Januari2009 dilakukan
Putus : 28-04-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 K/PID.SUS/2011 Tanggal 28 April 2011 — H.MOHAMMAD HASAN ASY
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
April 2004 bertempatdi kantor DPRD Kababupaten Sampang atau setidak tidaknyapada suatu. tempat di Daerah hukum Pengadilan NegeriSampang, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya = diri sendiri atau. orang lain atau. suatukorporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atauperekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan carasebagai berikut Pada tanggal 08 Maret 2004 #=Rancangan AnggaranPendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sampangtahun 2004 dibahas dan disahkan menjadi Perda Nomor01
Kepala Perwakilan BPKRI diSurabaya, tertanggal 28 Pebruari 2006, Nomor01/R/XIV. 12/02/2006 ;4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten SampangNomor : 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Sampang TahunAnggaran 2004 yang dikeluarkan oleh BupatiSampang, tertanggal 8 Maret 2004 ;5. Foto copy Rencana Anggaran Satuan KerjaSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun2004 ;6.
Register : 19-08-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn Tanggal 24 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 12
16 — 12
Badrodin, namun upaya tersebut gagal sebagaimanalaporan mediator tersebut tertanggal 03 September 2020, karenanya beralasanproses pemeriksaan perkara a guo dilanjutkan karena maksud Perma Nomor01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah pula terpenuhiMenimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan olehPemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokokdalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi bermaksud memohon izin kepadaPengadilan Agama Kabupaten Madiun
Register : 12-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN Sibuhuan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Sbh Tanggal 30 April 2019 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk Kantor cabang Sibuhuan
Tergugat:
1.Jurkes Hasibuan
2.Idawati Harahap
21 — 14
PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk Kantor cabang Sibuhuan
Tergugat:
1.Jurkes Hasibuan
2.Idawati Harahap
21 — 14
Pekerjaan : Petani/Pekebun;selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2 Nama : Idawati Harahap;Tempat tanggal lahir : Gunung Tua, 27081976;Jenis kelamin : Perempuan;Alamat : Desa Mandian, Kecamatan Sosa, KabupatenPadang Lawas;Pekerjaan : Petani/Pekebunselanjutnya disebut sebagai Tergugat IIPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor10/Pdt.G.S/2019/PN Sbh, tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor01
Register : 22-09-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2211/Pdt.G/2015/PA.TA Tanggal 5 Januari 2016 — Penggugat
Tergugat
9 — 2
9 — 2
unsur kekhususan,dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Forum PengadilanAgama Tulungagung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isidari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tandatangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masihberlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan TinggiPutusan Cerai Gugat, nomor: 2211/Pdt.G/2015/PA.TA Halaman 6 dari 16setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor01
Register : 23-11-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 13-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0350/Pdt.G/2016/PA.Sgta Tanggal 18 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 5
11 — 5
No 0350/Pdt.G/2016/PA.Sgtajo.pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islamdan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01 Tahun 2008, telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah