• Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar (28.789.512.239) (28.782.018.977)7. Jumlah yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 228.789.512.239 28.789.512.2398. PPN yang kurang dibayar 7.493.2629. Sanksi kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP 7.493.26210.

  istimewa, berdasarkan pengujian atasdokumendokumen yang didapatkannya, Terbanding menemukan adanyaperbedaan antara harga transfer tersebut dan harga jual yang dikenakanPERTAMINA atas penjualan produk yang sama kepada SK Group (Harga JualPERTAMINA);Bahwa berdasarkan Pasal 18 (3) UndangUndang Pajak Penghasilan (UU PPh),Terbanding menentukan kembali nilai penjualan ekspor Pemohon Bandingkepada SK Group dengan memakai Harga Jual PERTAMINA sehinggaditemukan koreksi tersebut di atas, sejalan dengan koreksi perhitungan

  PPhtersebut, Terbanding juga menghitung kembali Dasar Pengenaan PajakPenjualan Ekspor kepada SKEI menggunakan Harga Jual PERTAMINAdikalikan dengan kurs valuta asing yang berlaku untuk perhitungan kewajibanpajak;Alasan Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut di atas denganalasan sebagai berikut:Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 267 B/PK/PJK/2017a.

  Bahwa berdasarkan Pasal 12 (8) UU KUP, DJP seharusnya hanyamelakukan koreksi dan menghitung kembali pajak terutang yang tercantumHalaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 267 B/PK/PJK/2017dalam Surat Pemberitahuan Pemohon Banding apabila Terbandingmenemukan bukti bahwa perhitungan pajak terutang dalam SuratPemberitahuan tersebut tidak benar, sebagaimana Pemohon Bandinguraikan dalam butir (a) sampai dengan (e) di atas, Terbanding (DUP) tidakdapat menunjukkan bukti bahwa harga transfer atas penjualan

  Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar: (4) (5) (28.782.018.977)Ls Jumlah yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya og 7e5 Sie 'ess(Sesuai dengan SPT Masa PPN Pemohon Banding)8. PPN Kurang Bayar 7.493.2629. Sanksi kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP 7.493.26210.

• Mengenai penyerahan yang belum dilaporkan menurut perhitungan PemohonBanding adalah sebagai berikut Harga Jual seluruhnya/Penyerahan menurut Terbanding 45.715.456.751Penyerahan menurut SPT masa PPN tahun 2007 Pemohon 31.049.954.432Penyerahan yang tidak dilaporkan menurut Terbanding 14.665.502.319Persedian Akhir confm PB 2007 11.761.111.041Penyerahan yang tidak dilaporkan menurut WP 2.904.391.278PPN Yang Terhutang 290.439.128 Halaman 2 dari 20 halaman.

  Putusan Nomor 571/B/PK/PJK/2014 Denda Bunga 139.410.781 Total PPN yang masih harus dibayar 429.849.909 Bahwa mengingat kesulitan untuk menentukan masamasa penyerahan atasBKP yang belum dilaporkan seperti yang alami Terbanding sehingga PemohonBanding setuju atas perhitungan Terbanding untuk membagi jumlah PPN yangmasih harus dibayar selama tahun 2007 menurut Pemohon Banding sebesarRp290.439.128,00 dibagi 12 bulan atau Rp24.203.261,00 ditambah dengandenda kenaikan Rp24.203.261 ,00;Bahwa perhitungan

  Jumla enurutPemohon Banding 1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 11.537.723.834Jumlah seluruh Penyerahan 11.537.723.834Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean 28.651.741Kegiatan Membangun Sendiri 17.593.879Jumlah 46.245.6202 Penghitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut /dibayar sendiri 1.157.341.313Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 2.103.699.298Jumlah Pajak Masukan 2.103.699.298Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 2.103.699.298Jumlah perhitungan

  Rasuna Said Blok X1, Kav.89, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, sehingga perhitungan Pajak PertambahanNilai, menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis Rp295,373,758.00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp29,537,375.00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp1 ,446,876,881.00PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp1,417,339,506.00)Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp1 ,446,876,881.00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp29,537,375.00Sanksi Administrasi, berupa: Kenaikan

  Berdasarkan data pembelian dan data penyerahan yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)berbedabeda pada pemeriksaan, keberatan dan banding sebagaiberikut: Pembelian tahap pemeriksaan, Rp26.165.866.879,00 datapenyerahan/penjualan Rp30.823.159.901,00 sedangkan penyerahan/penjualan yang dilaporkan dalam SPT PPN Rp 30.796.774.898,00.

• Putusan Nomor 113/B/PK/PJK/2016dimungkinkan perusahaan dapat melakukan penjualan Scrap sedemikian besarsebagaimana yang diperkirakan Pemeriksa Pajak;Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, berikut perhitungan PajakPertambahan Nilai terutang menurut Pemohon Banding:DPP Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 16.933.454.433Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar Rp 1.693.345.443Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.557.740.816Lainlain Rp 21.166.124Penghitungan PPN Kurang

  Mekar Armada Jaya, NPWP: 01.107.593.4431.001, beralamat diJalan Diponegoro Km. 38, Nomor 107, Jati Mulya, Tambun Selatan, Bekasi,dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: No URAIAN Rp1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 0a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 16.933.454.433a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6.

  JKP dari Luar Daerah Pabean/PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak/ Kegiatan MembangunSendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap Yang Menurut Tujuan SemulaTidak Untuk Diperjualbelikan:d.1 Impord.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabeand.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeand.4 Pemungutan Pajak olen Pemungut PPNd.5 Kegiatan Membangun Sendirid.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula TidakUntuk Diperjualbelikand.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)Perhitungan

  Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 114.438.503Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 8.253.497b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan) 0c. Jumlah (a+b) 8.253.497PPN yang kurang bayar (2.e + 3.c) 122.692.000Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 54.930.482b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 8.253.497c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0g.

  Mekar Armada Jaya, NPWP:01.107.593.4431.001, alamat: Jalan Diponegoro Km. 38, Nomor 107, JatiMulya, Tambun Selatan, Bekasi, dengan perhitungan menjadi sebagaimanatersebut di atas; adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 18 dari 21 halaman.

• Pajak Rokokmenurut pasal 29 adalah dengan mengkalikan tarif efektif (10%)dengan nilai cukai rokok, maka perhitungan Pajak Rokok adalahsebagaiberikut:Sehi Total NilaiC ukaiYang SeharusnysDibaryar1248,000bi/Bks(B tg): , . woe a: PF ajakNo M erek J enis Total NilaiC ukai Flokok 1 JSATU TUWJIU SET GOL Ill i Rp PD 480,000 D% Rp ngga pungutan Pajak Rokok yang seharusnya dibayar adalah sebesarRP1.248.000,00 (Satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);(3) Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana

  Besarnya Harga Jual Eceran terendah untuk jenis SigaretKretek Tangan berdasarkan 146/PMK.010/2017 tentang Tarif CukalHasil Tembakau adalah Rp.400,00 (tujuh ratus rupiah) per batang.Maka perhitungan pungutan PPN HT adalah sebagai berikut:Hal. 6 dari 19 halaman, Pts.Perk. No.84/Pid.Sus/2019/PTBGL.

  tarif terendahtersebut, maka potensi kerugian negara berupa cukai atas BarangKena Cukai adalah NaoM erek enisBi/Bks(B tg)Tan CukaiSpesifk perBatangJ umlah(B ksJ umlahBatangTotal NilaiC ukaiYang Sehans maDibayar 1 SATU TUL SET GOL Ill Bb Ap bo 7800 B4s800 Rp 2B 480,000 Sehingga pungutan cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesarRp12.480.000,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Riburupiah);(2).Berdasarkan UndangUndang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak(3).Daerah dan Retribusi Daerah, adapun perhitungan

  Pajak Rokokmenurut pasal 29 adalah dengan mengkalikan tarif efektif (10%)dengan nilai cukai rokok, maka perhitungan Pajak Rokok adalahsebagai berikut: Total NilaiC ukaiYang SehanmusnyaDibayarbi/Bks(B tg) ae PajakNao M erek enis Total NilaiC ukai Rokok 1 SATU TUJIU SET GOL Ill 5B Rp 2,480,000 D% Rp 1246,000 ehingga pungutan Pajak Rokok yang seharusnya dibayar adalahsebesar Rp.1.248.000,00 (Satu juta dua ratus empat puluh delapanribu rupiah);Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur

  Maka perhitungan pungutan PPN HT adalah sebagai berikut:Hal. 11 dari 19 halaman, Pts.Perk. No.84/Pid.Sus/2019/PTBGL.

• komputerperusahaan;File dari General Ledger perusahaan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007,berikut Trial Balance;3 ordner copy dari file pembelian Naphtha selama tahun 2007, dimana berisikan :PO pembelian Naphta, dan dilampirkan detailed shipment and price calculation, dandilampirkan MOPJ;L/C kalau pembelian menggunakan LC;Commercial Invoice;Letter of Indemnity (kalau ada);Bill of Lading;Laporan dari Surveyor;PIB; General Ledger dari perkiraan Naphtha dari Januari Desember 2007; Rekapitulasi perhitungan

  komputerperusahaan; File dari General Ledger perusahaan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007,berikut Trial Balance; 3 ordner copy dari file pembelian Naphtha selama tahun 2007, dimana berisikan : PO pembelian Naphta, dan dilampirkan detailed shipment and price calculation, dandilampirkan MOPJ;L/C kalau pembelian menggunakan LC;Commercial Invoice;Letter of Indemnity (kalau ada);Bill of Lading;Laporan dari Surveyor; PIB;General Ledger dari perkiraan Naphtha dari Januari Desember 2007;Rekapitulasi perhitungan

  timing different, Loss Ethylene, danterus kebawah (lihat lampiran Uraian Sengketa) adalah sebesar USD. 1,110,664,942.31;Padahal perkiraan Pembelian ini hanya sampai pada BP Others dan oleh karena itu jumlahpembelian menurut Pemeriksa seharusnya adalah USD. 1,093,822,896.08;Jadi jumlah sebesar USD.16.842.46.23 dan koreksi sebesar USD.9,496.00 tidak termasukdalam pembelian, dan jumlahnya yang harus dikeluarkan dari pembelian sebesar USD.16,851,542.23;Sedangkan jumlah koreksi atas pembelian menurut perhitungan

  dikurangi denganUSD.651,468.00 yaitu sebesar USD.31,381,523.00 dan yang tercantum sebesar USD.31,400,515.34 sehingga terjadi selisih USD.18,991.00 yang tidak dapat diterangkan ;Penjelasan dari masingmasing koreksi diatas adalah :Naphtha :Nilai Naphtha di Laporan MRR adalah nilai yang diperoleh dari harga yang dicantumkandidalam PO (dimana ini menurut MOPJ/MOPS yang disepakati berdasarkan perjanjian atautidak ada perjanjian) dan dikalikan dengan kuantitas barang/Naphtha yang diterimaberdasarkan perhitungan

  Pokok Penjualan Pembelian sebesar USD. 31.391.019,00bahwa terdapat 2 (dua) sistem pencatatan atas pembelian yang dilakukan olehPemohon Banding yaitu sistem Material Receipt Report (MRR) dan GeneralLedger;Nilai yang tercatat dalam MRR adalah hasil dari hasil perkalian antarakuantitas aktual yang diterima oleh Perusahaan dengan Harga yang diambildari PO (Purchase Order) atau Nilai yang tercatat di dalam MRR = KuantitasAktual yang diterima Perusahaan x Harga menurut PO;Nilai yang terdapat di dalam perhitungan

• Nomor 16 Tahun2009 (selanjutnya disebut UndangUndang KUP) dan Pasal 35 UndangUndangPemohon1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;LATAR BELAKANGBahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima (KPP PMA V)telah menerbitkan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2009 Nomor 00010/207/09/058/13 tertanggal 28 Maret 2013(SKPKB 00010) yang Pemohon Banding terima pada tanggal 4 April 2013dengan perincian koreksi dan perhitungan

  Jumlah (d.1 s.d. d.6) Perhitungan PPN Kurang Bayar: a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.761.641.429 4.761.641.429 4.761.641.429b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka 0 0 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 994.102.633 70.278.035 (923.824.598)b.3. STP (pokok kurang bayar) 0 0 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 3.764.407.200 3.764.407.200 0b.5. Lainlain 0 0 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 4.758.509.833 3.834.685.235 (923.824.598)c. Diperhitungkan:c.1.

  Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)) 3.131.596 926.956.194 923.824.598Kelebinan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena 0 0 0pembetulan)c.

  Jumlah (d.1 s.d. d.6) 0 Perhitungan PPN Kurang Bayar: a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)4.761.641.429 b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 994.102.633b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 3.764.407.200b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 4.758.509.833c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 4.758.509.833e.

  Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)) 3.131.596Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan) 0 Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 83/B/PK/PJK/2017 c.

• Apalagi jika kita bandingkan dengan pekerjaan yangserupa yaitu proyek pembangunan tanggul yang dibiayai dari dana APBAyang dilaksanakan pada waktu yang sama dan lokasi yang sama denganpenyedia yang berbeda dapat selesai dengan tepat waktu.Bahwa telah dilakukan perhitungan progres pekerjaan Penggugatsebagaimana dinyatakan pada point 5 adalah benar.

  Perhitungan pekerjaanatau opname dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas TeknisDinas Sumber Daya Air, Konsultan Pengawas yaitu Kront Karya denganhasil realisasi fisik/orestasi kerja baru mencapai 65.757 % dan realisasikeuangan 20 %.

  oleh Tergugat dengan tidak bayarkannya hasil progress pekerjaantersebut sebesar 65,757% atau menurut perhitungan dari Tergugat,Penggugatlayak untuk dibayarkan hanya sejumlah Rp. 1.796.664.000 (satumilyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta, enamratus enam puluh empatribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyangkal gugatanPenggugatdengan alasan sebagai berikut:Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2018/PN.

  Perhitungan pekerjaanatau opname dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas TeknisDinas Sumber Daya Air, Konsultan Pengawas yaitu Kront Karya denganhasil realisasi fisik/orestasi kerja baru mencapai 65.757 % dan realisasiHalaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2018/PN. Ttnkeuangan 20 %.

• Tergugat terlalu perhitungan dan kurang terbuka dalam halkeuangan kepada Penggugat;c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkahlahirPenggugat'8. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2020 Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat ke Kalimantan Timur sampai dengan sekarangHal. 2 dari 14 Put. No. 780/Pdt.G/2021/PA.

  Penggugat dan Tergugat tidak adahubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undangundang untukmenikah ; saksi mengetahui status Penggugat pada waktu nikah adalahgadis dan Tergugat berstatus perjaka; saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurangharmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejakSeptember 2017; saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkanKeluarga tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tanggapenggugat dengan tergugat, Tergugat terlalu perhitungan

  perkarasetelah meneliti dalildalil gugatan Penggugat maka yang menjadipermasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menuruthukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat denganalasan : rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyahdan terus menerus terjadi perselisihnan dan pertengkaran sejak September2017; perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karenaKeluarga tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tanggapenggugat dengan tergugat, Tergugat terlalu perhitungan

• Penggugat selaku Ketua Serikat Buruhmengecek lagi realisasi dari janji Tergugat dan ternyata Tergugat tidakmelaksanakan pembayaran hak normatif sesuai ketentuan termasukpembayaran upah kerja lembur dimana upah kerja lembur jam kedua danseterusnya dibayar sama dengan upah lembur jam pertama hal manabertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor Kep102/Men/V1/2004 tentang Waktu KerjaLembur dan Upah Kerja Lembur Pasal 11 huruf a, selengkapnya berbunyi:Cara Perhitungan

  Penggugat dengan tetapmembayar upah serta hakhak lainnya yang biasa diterima Penggugatsebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal 155 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengenai upah proses telahada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU1X/2011 karenanya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar upahproses Penggugat sebesar Rp1.900.000,00/bulan terhitung sejak bulanMaret 2014 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atasperkara ini dan untuk perhitungan

  seluruhnya;Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukanTergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukanTergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan UndangUndangNomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat diPerusahaan Tergugat dengan jabatan sebagai Leader Canning 202;Menyatakan bahwa Perhitungan

  Upah Kerja Lembur di PerusahaanTergugat bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep102/Men/VI/2004 tentangWaktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran upah kerja lemburberdasarkan perhitungan upah kerja lembur sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor Kep102/Men/V1/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah KerjaLembur;Halaman 4 dari 11 hal.

• sesuai dengan PP Nomor 138 Tahun 2000sebagai berikut :1 Proporsional Biaya :Total Joint Cost Rp% Biaya yang tidak dapat dikurangkanBiaya yang tidak dapat dikurangkanBiaya yang tidak dapat dikurangkan cfm SPHP RpKoreksi yang dibatalkan2 Koreksi atas penghapusan piutang tak tertagih Rp31.616.637.20653,98 %Rp = 17.067.570.41226.263.58 1.866Rp 9.196.011.454153.220.604 bahwa Terbanding berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP1261/WPJ.07/2012tanggal 16 Juli 2012 melakukan penghitungan ulang atas perhitungan

  perusahaan adalah dengan melihat nilai transaksi jual beli saham; bahwa persentase biaya proporsional yang tidak dapat dikurangkan dalam menghitungpenghasilan kena pajak (nondeductible expense) adalah nilai transaksi portfolio sahamperusahaan (yang menghasilkan pendapatan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifatfinal) dibandingkan dengan total nilai transaksi keseluruhan (transaksi portfolio sahamperusahaan ditambah transaksi portfolio nasabah); bahwa dengan menggunakan metode tersebut di atas, perhitungan

  persentase proporsionalmenjadi sebagai berikut:Transaksi portofolio saham perusahaan Rp 150.535.456.800,00Total transaksi keseluruhan Rp = 28.231.079.751.720,00Perhitungan persentasenya adalah sebagai berikut:Transaksi portfolio saham perusahaan x 100%Total transaksi keseluruhan=Rp 150.535.456.800,00 x 100%Rp28.23 1.079.751.720,00= 0.5332 % bahwa dengan demikian, perhitungan biaya proporsional nondeductible adalah 0.5332% xRp3 1.616.637.206,00 = Rp168.579.909,00 dan bukan Rp17.067.570.412,00 sepertiperhitungan

  menolak banding Pemohon Banding atas penyesuaian Fiskal negative sebesar(Rp121.292.784,00);Terhadap pajak atas deviden tersebut agar dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari PajakPenghasilan Badan, Majelis berpendapat bahwa agar Pemohon Banding mengajukan hakdimaksud kepada Terbanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku;bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan untukmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding;bahwa berdasarkanhalhal tersebut di atas, maka perhitungan

• perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

• Mutah dan Nafkah iddah sebesar Rp 355.000,- (tiga ratus lima pulu lima ribu rupiah);
• Nafkah lampau sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per harinya selama 143 hari sehingga berjumlah sebesar Rp, 2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
• Nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap harinyanya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan perhitungan

  Nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 15.000, (limabelas ribu rupiah) setiapa harinya diluar biaya pendidikan dankesehatan dengan perhitungan inflasi sebesar 10% pertahunnya;3.

• Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tunai dan sekaligus dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut :--------------------------------------------------------- 1.

• 1 ( satu ) lembar surat perhitungan bagi hasil tertanggal 25 Oktober 2016.
• 2 ( dua ) lembar rekening koran nomor rekening 0372299884 atas nama Sdr WASIS UTOMO periode Oktober 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

• Yermia M.Sen, M.Kes. supaya untukkegiatan Pengadaan Genset Otomatic, Pemasangan, Uji Fungsi dan RumahGenset RSUD Jayapura dilibatkan tenaga ahli dan konsultan teknik untukmembantu PPK dalam menyiapkan perhitungan dasar pembuatan HargaPerkiraan Sendiri (owner estimate)/HPS, namun atas usulan tersebut tidakada tanggapan dari Pengguna Anggaran ;Bahwa selanjutnya AGUSTINUS THIMOTIUS RAPRAP, Am.KI. selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kKemudian mengambil alih tugasdari PPK tanpa adanya pelimpahan

  Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana(engineer's estimate) ;h. Norma indeks dan/ataui.

  BPKP Perwakilan ProvinsiPapua menyimpulkan terdapat kerugian Negara sebesarRp1.521.835.740,00 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratustiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sebagaimana tercantumdalam Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara PerwakilanBPKP Provinsi Papua sesuai lampiran Surat Kepala BPKP PerwakilanProvinsi Papua Nomor SR2272/PW26/5/2014 tanggal 17 November 2014atau setidaktidaknya sebesar itu ;Hal. 7 dari 61 hal.

  Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh Konsultan Perencana(engineer's estimate) ;h. Norma indeks dan/ataui.

  BPKP Perwakilan ProvinsiPapua menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesarRp1.521.835.740,00 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratustiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sebagaimana tercantumdalam Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara PerwakilanBPKP Propinsi Papua sesuai lampiran Surat Kepala BPKP PerwakilanProvinsi Papua Nomor SR2272/PW26/5/2014 tanggal 17 November 2014atau setidaktidaknya sebesar itu ;Hal. 13 dari 61 hal.

• Harga Perhitungan Sendiri (HPS) pemeliharaan priodik Jalan LingkarKabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter TA 2006 (asli 1(satu) set) ;7. Surat Bupati Karo Nomor : 903/2436/PUD/2006, tanggal 12 Oktober 2006perihal Pemberitahuan Perubahan Judul Kegiatan pada APBD TA. 2006Kabupaten Karo, ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Karo (fotoCopy) ;8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Nomor: 188.4/840/PUD/2006, tanggal 1 Juni 2006 beserta lampirannya (fotoCopy) ;9.

  Harga Perhitungan Sendiri (HPS) pemeliharaan priodik Jalan LingkarKabanjahe sepanjang 5.050 meter x 5 meter TA 2006 (asli 1(satu)set) ;7. Surat Bupati Karo Nomor : 903/2436/PUD/2006, tanggal 12 Oktober2006 perihal Pemberitahuan Perubahan Judul Kegiatan pada APBDTA. 2006 Kabupaten Karo, ditujukan kepada Ketua DPRD KabupatenKaro (foto copy) ;8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten KaroNomor : 188.4/840/PUD/2006, tanggal 1 Juni 2006 besertalampirannya (foto copy) ;9.

  Sebabdasar perhitungan yang dikemukakan oleh saksi ahli tersebut dalamberita acara yang dibuat oleh Pemohon Kasasi adalah tidak mempunyaiHal. 54 dari 64 hal. Put. Nomor : 2445 K/Pid.Sus/2009standar pengukuran yang lazim khususnya untuk kontruksi jalan raya.Begitu juga angka perhitungan materiil yang dikemukakan oleh TermohonKasasi (Jaksa Penuntut Umum) yang mempunyai perbedaan di dalam isiperjanjian kontrak dan menurut hasil laporan harian juga terdapat halyang tidak dapat diterima akal sehat.

  Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidakterbukti.Bahwa dasar perhitungan yang dikemukakan oleh saksi ahli adalah tidakmempunyai standar pengukuran yang lazim khususnya untuk kontruksi jalanraya.

  Dengan adanyaKeterangan saksi ahli tersebut yang menyatakan standar pengukuran telahmemenuhi ketentuan Bina Marga adalah pendapat yang keliru dan salah ;Bahwa begitu juga keterangan saksi dari perwakilan BPKP Propinsi SumateraUtara yang hanya mempedomani perhitungan laporan harian dari JaksaPenuntut Umum dan juga berdasarkan hasil perhitungan yang dibuat oleh saksiahli Yusandy Aswat, S.T., M.T. dan Ir.

• Menyatakan sah akta Perjanjian Kerjasama No.122, tanggal 26 Juni2007 yang dibuat dihadapan BENEDIKTUS BOSU, SH selaku Notaris diMalang beserta lampiran Rekapitulasi Perhitungan Hasi! Kontrak EIB108G yang telah diperjanjikan antara Tergugat Rekonpensi denganTergugat IT Konpensi;5.

  Berikut lampiranRekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil adaiah dilaksanakanantara Sdr. Stefanus Budi Santoso selaku Direktur yangbertindak atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT HI.5. Bahwa dengan tidak digugatnya Sdr.

  Bahwa adapun pembagian keuntungan bekaitanAkta Perjanjian Kerjasama No. 122, tanggal 26 juni2007 telah disepakati / diperjanjikan antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT II syaituberdasarkan Rekapitulasi Perhitungan PembagianHasil Kontrak EIB108G, adalah sebagai berikut : Nilai Kontrak Rp. 17.985.602.316,00PPN Rp. 1.635.054.756,00 Rp. 16.350.547.560,00PPH Rp. 327.010,.951,20 Nilal seteiah dipotong Pajak Rp. 16.023.536.608,80 Keuntungan untuk Pihak RP. 2.403.530.491,32Pertama (PT.

  Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, TERGUGATREKONPENSI mengalihkan seluruh pekerjaan kepada PENGGUGATIT REKONPENSI sebagaimana terurai dalam Akta PerjanjianKerjasama No.122, tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat dihadapanBENEDIKTUS BOSU,SH., selaku Notaris di Malang berikut lampiranRekapitulasi Perhitungan Pembagian Hasil.4.

  Bahwa mengingat Akta Perjanjian Kerjasama No.122 tanggal 26 Juni 2007 berikut lampiran Rekapitulasi Perhitungan PembagianHasil Kontrak EIB108G, yang telah disepakati antara PENGGUGATII REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI adalah dibuatsecara SAH dan MENGIKAT PARA PIHAK serta berlaku sebagaiUndangUndang vide pasal 1338 KUHPerdata, karenanyaPENGGUGAT II REKONPENSI dengan itikad baik melaksanakanpekerjaan proyek yang diperjanjikan hingga selesai 100%.

• sejumlahRp.5.080.528.352, (Lima Milyar Delapan Puluh Juta LimaRatus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh DuaRupiah):Bahwa, mengacu pada perhitungan jumlah pembayaransebagaimana perhitungan pada posita poin 3, maka sisa utangPENGGUGAT adalah sebagai berikut : Rp.6.070.020.000, ()Rp.5.080.528.352, = Rp.989.491.648, (Sembilan Ratus DelapanPuluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu RibuEnam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);Selaku demikian dalam kesempatan ini mohon kiranya Yang MuliaMajelis

  Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT agar melakukanpenjadwalan ulang hutang PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) perbulan dengan jangka waktu disesuaikanHal 14 dari 73 PUTUSAN Nomor 478/Pdt.G/E.Court/2018/PN.Bdgsampai dengan lunasnya kewajiban PENGGUGAT kepadaTERGUGAT dan menghentikan perhitungan bunga;5, Menyatakan TERGUGAT dan TERGUGAT II telah melakukanperbuatan melawan hukum;6.

  kewajiban dari Debitur kepadaKreditur dalam suatu perjanjian pembiayaan adalah pembukuanyang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selaku Kreditur,selain itu perhitungan secara sepihak tersebut dilakukan tanpamemperhitungkan sama sekali imbalan jasa (bunga), dan dendaketerlambatan pembayaran angsuran sewa guna usaha yang telahdisepakati oleh Penggugat dengan Tergugat , sebagaimana telahdiatur den diperjanjikan dalam Perjanjianperjanjian Sewa GunaUsaha.Berdasarkan perhitungan Tergugat , jumlah angsuran

  sewa gunausaha yang telah dibayarkan oleh Penggugat hingga saat ini adalahtotal sebesar Rp.5.057.673.732, (lima milyar lima puluh tujuh jutaenam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah).Adapun perhitungan kewajiban sewa guna usaha yang telahjatuh tempo dan tertunggak, yang harus dibayar olehPenggugat kepada Tergugat berdasarkan perhitungan tanggal 19Februari 2019 adalah total sebesar Rp.1.658.985.749, (satumilyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratusdelapan puluh

  tanggal 19Februari 2019, diberi tanda T.I6;Foto copy Installment Schedule Perjanjian Sewa Guna Usaha No.F037910 serta Prepayment berdasarkan perhitungan tanggal 19Februari 2019, diberi tanda T.I7;Foto copy Installment Schedule Perjanjian Sewa Guna Usaha No.F038139 serta Prepayment berdasarkan perhitungan tanggal 19Februari 2019, diberi tanda T.I8;Foto copy Perjanjian Penjadwalan Kembali Hutang Sewa GunaUsaha Nomor : 006/ReshLGL/17 tanggal 31 Maret 2017 yangdibuat oleh dan antara Tergugat dan Penggugat

• Tergugat yang menuntut/ menagih Penggugat untukmembayar Rp 17.016.441.852,66 (tujuh belas milyar enam belas juta empatratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua koma enam puluhenam rupiah) dan mengembalian uang pinjaman dan bunga sehubungandengan pelaksanaan kegiatan pertambangan Koperasi Prima Mandirisebesar US$ 670,656.00 (enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus limapuluh enam dollar amerika serikat) adalah sama sekali tidak berdasar.Tergugat juga tidak pernah menunjukan rincian perhitungan

  Atas jumlah 60.000 MT (enam puluh ribu metric ton) produksi awalBatubara dengan perhitungan US$ 5. (lima dollar Amerika Serikat) permetric tonnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 AktaPengakuan Hutang;b. Kemudian setelah produksi Batubara dari Penggugat mencapai jumlahminimum 2.000.000 MT (dua juta metric ton) maka untuk selanjutnyaTergugat akan mendapatkan fee tambahan (dapat diartikan hanyasebagai bonus) sejumlah US$ 1.

  KERUGIAN MATERIL TIDAK BERDASAR HUKUM DANTIDAK DISERTAI BUKTI5.Bahwa Pembanding merasa tidak adil karena pertimbangan JudexFactie tingkat pertama pada halaman (68) sampai dengan halaman (72)sepanjang terkait perhitungan Hutang Pokok, Perhitungan KerugianMateril yang adalah sangat tidak berdasar, tendesius tanpamempertimbangkan buktibukti dan latar belakang kegagalanPembanding memenuhi kewajibannya berdasarkan Akta PerjanjianPengakuan Hutang Nomor 14 tanggal 7 Februari 2011, yang diuraikanPembanding

  Bahwa perhitungan ganti rugi materiil melalui hasil keuntungandari penjualan batubara sesuai pasal 5 Akta Perjanjian PengakuanHutang Nomor 14 tanggal 7 Februari 2011 juga adalah tidakrelevan karena tidak ada hasil produksi dan keuntungan yangdiperoleh Pembanding dalam pelaksanaan Akta PerjanjianPengakuan Hutang Nomor 14 tanggal 7 Februari 2011 sehinggahanya kewajiban bunga saja yang disanggupi oleh Pembanding.PENGENAAN SITA JAMINAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL6.

  Hal tersebut merupakan bukti yang tidak terbantahkanbahwa Pembanding telah melakukan suatu perbuatan melawan hukumsesuai Pasal 1365 KUHPerdata joarrest HR;TANGGAPAN TERBANDING TERHADAP ALASAN KEBERATANPEMBANDING PERHITUNGAN KERUGIAN MATERIL TIDAK BERDASARHUKUM DAN TIDAK DISERTAI BUKTI5.

• Bahwa aturan yang menjadi pedoman dalam perhitungan kerugian negaraadalah :e PP No. 12 Tahun 2014 Tentang Jenisdan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajakyang berlaku pada Kementrian Kehutanan,tanggal 14 Februari 2014.e Permendag Np. 22/MDAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 TentangPerubahan atas Permendag No. 09/MDAG/PER/2/2012 Tentang Tata Cara PenetapanHarga Patokan Hasil Hutan untuk penghitunganPSDH.e Surat Edaran Menteri Kehutanan No.SE.3/MenhutVI/BIKPHH/2014 tanggal 28April 2014 Tentang Penetapan

  Abli JONNI SIMAMORA :Bahwa ahli melakukan pengukuran, perhitungan dan pengujian kayugergajian dalam perkara ini di Mapolda Jambi pada hari senintanggal 26 Mei 2014 bersama dengan NURBAKIN yang dalampelaksanaan tugas disaksikan oleh penyidik subdit IV ditreskrimusPolda Jambi an.

  Brigadir Hendro Gusfian, SH dan Bribda AnugrahHandika.Bahwa ahli melakukan tugas perhitungan, pengukuran dan pengujiankayu gergajian tersebut dilengkapi dengan surat perintah tugas dariDinas Kehutanan Propinsi Jambi dengan nomor : 3491/SPT/Dishut3.1/2014, tanggal 22 Mei 2014.Bahwa ahli mempunyai sertifikast PPKGRI dengan Nomor Register :0018404/WasPKGR/VI/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 denganmasa berlaku mulai 12 Pebruari 2013 s/d 11 Pebruari 2016.Bahwa tugas dan jabatan ahli di Dinas Kehutan Propinsi

  Jambiadalah sebagai pelaksana pada subdinas bina usaha dan produksi.Bahwa dasar atau acuan ahli dalam pelaksanaan tugas tersebut yaituperaturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor P.02 / VI /BPPHH / 2005 tentang metode pengujian kayu gergajian rimbaIndonesia tanggal 7 Maret 2005.Bahwa setelah ahli melakukan pengukuran, perhitungan danpengujian kayu gergajian di lapangan hitam yang diangkut truckmitsubishi center Ps 125 warna kuning No.

  BE9164 EV yang mengangkut kayu gergajian.e Bahwa benar setelah ahli melakukan pengukuran, perhitungan danpengujian kayu gergajian di lapangan hitam yang diangkut truckmitsubishi center Ps 125 warna kuning No.

• Insentif : Rpt.212.516,00;Total : Rp4.076.716,00;Komponen upah ini tidak benar dan melanggar peraturan perundanganyang berlaku, khususnya Pasal 157 ayat (1) Undang Undang Nomor13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 157 ayat (1):Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yangseharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:a) Upah pokok;b) Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang

  Nomor 387 K/Padt.SusPHI/201610.11.12.6,4 % dari Penggugat Rekonvensi terhadap upah Tergugat Rekonvensisebulan maka tentulah berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) UndangUndang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan maka segala hakpesangon Tergugat Rekonvensi wajib diperhitungkan dengan tabunganPenggugat Rekonvensi di Dana Pensiun Astra Tergugat Rekonvensi;Bahwa rincian perhitungan iuran Dana Pensiun Astra berdasarkan informasidari Dana Pensiun Astra sampai saat ini adalah sebagai berikut:a.

  Judex Facti salah menerapkan hukum khususnya tentang ketentuanperhitungan pesangon sesuai Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun2003;a) Bahwa perhitungan pesangon yang dibuat oleh Judex Facti telahmelanggar ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003dimana perhitungan pesangon sebanyak 2 kali dari ketentuan normatifadalah keliru dalam menerapkan perhitungan kewajiban yang harusdibayar oleh Pemohon Untuk Kasasi (PUK) kepada Termohon UntukKasasi (TUK) karena tidak sesuai dengan fakta yang

  ada sesuai denganbukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon Untuk Kasasi(PUK) selama persidangan berlangsung;b) Bahwa perhitungan pesangon yang disampaikan oleh Judex Factiadalah tanpa dasar sehingga dapat dikategorikan batal demi hukum;Mohon dalam sidang kasasi ini, yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agungyang menyidangkan perkara ini dapat membantu meluruskan pemahaman yangsalah dari Judex Facti terhadap konsep pemutusan hubungan kerja ini agartidak membawa dampak negatif di masa mendatang