adalah dikeluarkannya Internal Memo Direksi, sedangkanForm tanda terima barang dan nota timbang digunakan tanpa sepengetahuandan Izin Direksi yang mana hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 97 ayat(2) Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassehingga penggunaanform tanda terima dan nota timbang tanpa hak merupakan perbuatan melawanhukum sehingga tidak memiliki Kekuatan hukum.

PER03/MBU/2012 Tahun 2012tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota DewanKomisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan pada Pasal 1angka 2 PERMENEG BUMN 3/2012, di jelaskan bahwa Anak PerusahaanBUMN adalah Perseroan Terbatas..

yangmenyebutkan bahwa: Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milikswasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;dan Pada Penjelasan Pasal 25 UndangUndang No. 19 Tahun 2003, tentangBUMN yang menegaskan bahwa:Larangan perangkapan jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota Direksibenarbenar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatiansecara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian

KAKAO;Bahwa atas inisiatif Pihak Direksi Tergugat Rekonvensi, yakni lbu Siti Marwa,maka pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2014, ibu Siti Marwa MengundangPenggugat Rekonvensi untuk hadir pada Pertemuan di Hotel Aston Makassar,dimana dalam pertemuan tersebut juga di hadiri oleh Tergugat1 (PT. AgrictechGreen Industries), akan tetapi dalam pertemuan tersebut Penggugat RekonvensiHal 57 dari 102 hal. Putusan No.402/Pdt.G/2015/PN.

(Persero) Direksi PT. Berdikari Memutuskan Nama No.24BUDIARGO sebagaiDirektur Berdikari International PTE,Ltd tertanggal 1 September 2014, (copy dari copy) ;63. Bukti P 63 : Permohonan Pendampingan Pengacara di Persidanganoleh ENGKUSTAUFIK NURDIN kepada BAPAK AFRIZULDirektur Umum dan SDM PT.Berdikari (persero) tanggal22 Mei 2016, (copy dari copy) ;64.

S sebagai instalatir tidakresmi di PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tanpa terlebin dahulu melaluimekanisme rapat Direksi sebagaimana menyalahi ketentuan Pasal 15 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1962 tentangPerusahaan Daerah jo.

PDAM Tirta Dharma Kota Bengkuludalam memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM Kota Bengkuluharus atas keputursan direksi sebagaimana ketentuan Pasal 6 PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan PerusahaanDaerah Air Minum; Bahwa pekerjaan perbaikan pipa dan aksesoris PDAM Tirta Dharma KotaBengkulu tersebut berlokasi sebagai berikut : Jl.

Surabaya, Hibrida 4 dan JI.Parkit;Bahwa pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu telah memiliki instalatirresmi yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM TirtaDharma Kota Bengkulu Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penunjukan instalatirPerusahana Daerah Air Minum Resmi telah ditunjuk yakni Koperasi TirtaDharma dan perorangan an.

S sebagaiinstalatir tidak resmi di PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tanpa terlebihdahulu melalui mekanisme rapat Direksi sebagaimana ketentuan Pasal 15ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1962 tentangPerusahaan Daerah jo.

Sebagai Instalatir tanpa mekanisme rapat direksi bertentangandengan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1962 tentangPerusahaan Daerah jo.

Adalah wewenang KPK,Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untukmelakukan penindakan (Penyelidikan dan Penyidikan) kepada Tergugat , Il,Ill dan IV selaku Direksi dan komisaris PT.

Sehingga bisa mengeraskantanahn PCM yang sekarang ini masih bewujud rawa penuh dengansemak belukar.Bahwa berdasarkan penilaian Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah KotaCilegon, Walikota Cilegon selaku pemegang saham PCM menyatakanpersetujuan kepada Tergugat I, Il dan IIl selaku Direksi PCM untukmemberikan persetujuan kepada PT.

Bahwa Tergugat , II dan III menjabat sebagai Direksi PCM sudah sesuaidengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanHalaman 22 dari 115 PutusanNomor 50/PDT/2021/PT BTN.31.32.33.34.Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 Tentang BadanUsaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan danPemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris DanAnggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam hal ini, Tergugat danTergugat II sudah mengundurkan diri sebagai pengurus Partai Golkar sejakmenjabat Direksi PCM. Tidak ada benturan kepentingan pada Tergugat dan II sewaktu menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku direksi PCM.Bahwa adalah Walikota Cilegon yang mengangkat dan menetapkanTergugat I, Il dan Ill selaku Direksi PCM melalui Rapat Umum PemegangSaham PCM.

Karena Walikota Cilegon selaku pemegang saham 99 %PCM.Bahwa adalah tidak benar dan menyesatkan mengenai agenda pemilihanWalikota Cilegon 20202025 yang mempermasalahkan mengenai legalitasTergugat I,1l dan Ill selaku Direksi PCM.Bahwa keberadaan Tergugat I,Il dan Ill selaku Direksi PCM adalahprofesional sesuai dengan amanah Rapat Umum Pemegang Saham PCM.Terbukti sejak Tergugat ,Il dan III menjabat sebagai direksi PCM, PCMselaku Badan Usaha Pelabuhan mengalami profit yang menanjak secaratajam dan Menteri

.- Foto copy surat keputusan Direksi Bank Indonesia tentang kredit usaha tani No. 31/164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 tetap terlampir dalam berkas. Sedangkan Uang tunai sebesar 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dikembalikan kepada negara melalui BTU cabang Bitung;5. Membebaskan biaya perkara pada negara

.= Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kredit UsahaTani Nomor : 31/ 164/ Kep/ DIR tanggal 8 Desember 1998;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Uang Tunai sebesar Rp. 144.000.000, (seratus empat puluh empat juta rupiah) ;Dikembalikan kepada Negara melalui BRI Cabang Bitung;4.

.530/ 12/ 199821/SKB/MJXIII 1998tanggal 9 Desember 1998 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit UsahaTani untuk intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura.= Petunjuk bersama Direktur Jendral Bina Koperasi, DepartemenKoperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, dan SekretarisPengendali Bimas Departemen Pertanian :06/ SKB/ BK/ XII/ 1998103 KB/ SEK/ SPB XII/ 1998Tanggal 9 Desember 1998 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran KreditUsaha Tani untuk intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura.= Surat Keputusan Direksi

Foto copy surat keputusan Direksi Bank Indonesia tentang kredit usaha taniNo. 31/164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 tetap terlampir dalamberkas.

O6/SKB/BK/XII/1998103/cB/SEK/SPB/XII/1998 tanggal 9 Desember 1998 tentang petunjuk teknispenyaluran KUT untuk intensifikasi padi, palawija dan holtikultura.Foto copy surat keputusan Direksi Bank Indonesia tentang kredit usaha taniNo. 31/164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 tetap terlampir dalamberkas. Sedangkan Uang tunai sebesar 144.000.000, (seratus empat puluhempat juta rupiah) dikembalikan kepada negara melalui BTU cabangBitung;5.

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2014/PN Jkt.Brt56dibuatkan penegasan kembali atasAkta No. 15 tersebut dengan dibuatkanAkta No. 12;5 Akta No. 16: Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BangkitBerdikari Makmur, tertanggal 21 Februari 2014, yang isinya Rapat UmumPemegang Saham PT Bangkit Berdikari Makmur menyetujui penjualan 163saham milik HANDY GUNAWAN (Tergugat I) kepada VANIA CINDYWULANDARI (Penggugat I), merubah susunan Direksi (Penggugat II dansaudara RISEN YAN PITER menjadi anggota Direksi)

dan Komisaris(Penggugat I), serta merubah Pasal 12 (3) (a) Anggaran Dasar PT BangkitBerdikari Makmur menjadi Dua anggota Direksi berhak dan berwenangbertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;Akta No. 13: Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BangkitBerdikari Makmur, tertanggal 25 April 2014, yang isinya pernyataan kembali isidari Akta No. 16 di atas;Akta No. 13 ini merupakan penegasan kembali Akta No. 16, karenaberdasarkan Pasal 56 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, pemberitahuankepada

Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Direksi dalam hubungannya dengan tugas64pengurusan, Direksilah yang dipercayakan untuk menguruh Perseroan Terbatas (VidePasal 1 ayat (5), Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 97 ayat (1). Selain itu tugasyang kedua dari Direksi adalah tugas perwakilan, dalam hal ini adalah yang berwenangmewakili Perseroan sekiranya perlu dilakukan tindakantindakan untuk dan atas namaPerseroan.

Demikian pula menurutketentuan Anggaran Dasar Perseroan;Menimbang, bahwa menurut teori, dalam pengertian pengurusan yangdipercayakan kepada Direksi dapat dibedakan atas perbuatan beheren (pengurusandalam arti sempit) dan perbuatan beschikking (kepemilikan dalam arti luas).

Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan juga sebagaimana yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar Perseroan itusendiri, sehingga baru dapat diketahui, apakah Direksi memang sudah bertindak sesuaiketentuan yang berlaku, atau Direksi telah bertindak melampaui batas kewenangannyahingga telah menimbulkan kerugian pada pihak ketiga;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangandi atas, maka gugatan Penggugat kekurangan pihak dalam perkara ini, karena tidakmengikutsertakan (PT Bangkit

Usul/persetujuan Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B Plus)Propinsi Sumatera Utara dalam Risalahnya tanggal 28 Januari2002 Nomor 01/PPT/BP/2002, dengan terlebin dahulumelakukan = penelitian atas tuntutan/garapan rakyatsebagaimana disebutkan pada angka 11 alinea kedua darisurat Kepala Kantor Wilayan Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Direksi PTPNIl (Persero) tertanggal 21 April 2009 Nomor : 570 528 PerihaMohon Penjelasan: dan2.

Simalingkar A tanggal 07082009 atas nama Tergugat tersebut,adalah merupakan tanah yang bebas dan bersih dari garapan dan ataupenguasaan dan atau hak hak pihak lain (incasu para Penggugat) (lihat :surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Utara yang ditujukan kepada Direksi PTPN II (Persero) tertanggal21 April 2009 Nomor : 570528 Perihal Mohon Penjelasan).Bahwa berdasarkan fakta historis areal tanah perkebunan Tergugat , dandihubungkan dengan hasil penelitian Panitia B

diaturbahwa organ Perseroan terdiri dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.Pasal 13 UU BUMN:Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.Pasal 1 angka 2 UU PT:Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi, dan Dewan Komisaris.b.

Berdasarkan pengaturan mengenai pembagian wewenangdari setiap organ perseroan sebagaimana diatur dalamketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa RUPS memilikikewenangan terkait halhal yang bersifat strategis bagikelangsungan Perseroan yang diatur secara tegas dalamUU tersebut, sedangkan halhal yang menyangkut aspekoperasional/manajerial perusahaan merupakankewenangan Direksi, sedangkan aspek pengawasan danpemberian nasehat dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.d.

Mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangandi bidang perseroan terbatas, maka terdapat perbedaankedudukan antara Direksi PTPN II dengan Menteri BUMN,dimana masingmasing mempunyai tugas dan wewenangmasingmasing yang tidak dapat dicampurkan satu samalain.Bahwa berdasarkan uraian mengenai kedudukan dan tugas dariTergugat Iltersebut di atas, maka terdapat batasbatasmengenai tindakantindakan yang dilakukan oleh Direksi BUMNyang perlu menjadi perhatian dari Menteri BUMN dalamkedudukannya selaku

., Selaku Kuasa Direksi Direktur CV. BilaUtara, berdasarkan Surat Tugas/Kuasa tertanggal 26 Desember 2006, baikbertindak secara sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Ridwan,S.Pd., MM., dan Kaharuddin (diajukan dalam berkas lain) sebagai orang yangmelakukan, turut serta melakukan atau membujuk untuk melakukan, pada bulanJuli 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaktidaknya masih dalam2007, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab.

., selaku Kuasa Direksi CV. Bila Utara denganHal. 7 dari 81 hal. Put. No. 1364 K/Pid.Sus/2011Kaharuddin melalui perantara Kadir Fatwa untuk membicarakanpengadaan buku pengayaan, buku referensi, alat peraga, denganperhitungan panjar rabat (DP) sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah);e Bahwa setelah terjadi kKesepakatan antara Kaharuddin dan Jaka, SE.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa JAKA, SE., Selaku Kuasa Direksi Direktur CV.

., selaku Kuasa Direksi CV. Bila Utara denganKaharuddin melalui perantara Kadir Fatwa untuk membicarakanpengadaan buku pengayaan, buku referensi, alat peraga, denganperhitungan panjar rabat (DP) sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah);e Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Kaharuddin dan Jaka, SE.

Alsa Phinisi (KAHARUDDIN) tidaksanggup memenuhi permintaan untuk pengadaan buku dan alat peraga yangtelah dipesan oleh para Kepala Sekolah Penerima DAK 2007, KAHARUDDINkemudian meminta kepada JAKA, SE., untuk mengambil alih (take over) notapesanan 62 SD yang diawali dengan pertemuan Terdakwa JAKA, SE., selakuKuasa Direksi CV.

Fotocopy SPPK yang telah ditandatangani pihak Bank Bukopin yaituKepala Divisi Bisnis Hub Il selaku yang berwenang mewakili BankBukopin, berikut Surat Kuasa Direksi Bank Bukopin kepada 2 (dua) orangPejabat yang ditunjuk dan berwenang menandatangani aktaaktamewakili Bank Bukopin yang disertakan dengan Fotocopy KTP masingmasing Pejabat yang ditunjuk;b.

Fotocopy SPPK yang telah ditandatangani pihak Bank Bukopinyaitu Kepala Divisi Bisnis Il Jakarta selaku yang berwenang mewakiliBank Bukopin, berikut Surat Kuasa Direksi Bank Bukopin kepada Pejabatyang ditunjuk dan berwenang menandatangani aktaakta mewakili BankBukopin yang disertakan dengan fotocopy KTP Pejabat yang ditunjuk.b. Anggaran Dasar PT.

Fotocopy KIP Direksi dan Dewan Komisaris serta ParaPemegang Saham PT. Flora Fortuna, berdasarkan aktaakta hingga yangterakhir dengan Akta PT.

Fotokopi Pengakuan Hutang Nomor 20 atas nama Pieter ChundaTamara mewakili Direksi PT Flora Fortuna sebagai debitur dengan PTBank Bukopin Tbk sebagai kreditur dibuat oleh Notaris Nuraini Zachmantanggal 19 Desember 2007, diberi tandaT.1/3 ;Fotokopi Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 14 atasnama Pieter Chunda Tamara mewakili Direksi PT Flora Fortuna sebagaidebitur, Eko Basuki Trimurtiono mewakili PT Bank Bukopin Tbk sebagaiBank, Klaudia Catharina Anita Tamara dan Jennie Jeane SyanekeTumengkol

Fotokopi Pengakuan Hutang Nomor 15 atas nama Pieter ChundaTamara mewakili Direksi PT Flora Fortuna sebagai debitur dengan PTBank Bukopin Tbk sebagai kreditur dibuat oleh Notaris Haji RakhmatSyamsu Rizal tanggal 19 April 2010, diberi tanda T.1/5 ;.

Fadillah ;10. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan UmumPos dan Giro No. 362 / TUPEG2 / A.2 / 1992 tanggal 04 Januari 1992tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai PerusahaanAn. Helyadi Yusrif bin A. Fadillah ;11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia(Persero) No. SK541 / 2 /WILPOSIX / 1106 tanggal 13 Nopember 2006tentang Kenaikan Gaji Pokok An. Helyadi Yusrif bin A.

Fadillah ;10. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PerusahaanUmum Pos dan Giro No. 362 / TUPEG2 / A.2 / 1992 tanggal 04Januari 1992 tentang Pengangkatan Calon Pegawai MenjadiPegawai Perusahaan An. Helyadi Yusrif bin A. Fadillah ;11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PosIndonesia (Persero) No. SK.541 / 2 / WILPOSIX / 1106 tanggal 13Nopember 2006 tentang Kenaikan Gaji Pokok An. Helyadi Yusrifbin A.

Fadillah ;10.11.1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan UmumPos dan Giro No. 362 / TUPEG2 / A.2 / 1992 tanggal 04 Januari 1992tentang Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai PerusahaanAn. Helyadi Yusrif bin A. Fadillah ;1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia(Persero) No. SK.541 / 2 / WILPOSIX / 1106 tanggal 13 Nopember2006 tentang Kenaikan Gaji Pokok An. Helyadi Yusrif bin A. Fadillah ;Hal. 55 dari 56 hal. Put.

Tergugat tanpa dasar menyurati Penggugat denganSurat Nomor : O086/PEKOLA/VII/2020 tertanggal O06 Juli 2020 perihalperintah mengosongkan tempat;Bahwa Selanjutnya Tergugat mengadakan lelang terbuka untuk PengelolaanFasilitas Ekowisata Hutan Manggrove Kuala Langsa Kecamatan LangsaBarat pada tanggal 15 Juni 2020 yang terkesan mendadak dan terburuburudimana Tergugat menunjuk Turut Tergugat Il sebagai pemenang lelangPengelola Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa, berdasarkanSurat Keputusan Direksi

Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Kota Langsa No.014/PEKOLA/Y1/2020 tanggal 30 Juni 2020 tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;. Menghukum TERGUGAT untuk membayar :Kerugian Materiil sebesar Rp.1.300.710.265, (Satu milyar tiga ratus tujuhjuta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) denganrincian sebagai berikut : No.

Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat IIadalah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan KotaLangsa (PEKOLA) Nomor : 014/PEKOLA/VI/2020 tentang PenunjukanCv. Ayudhia Management sebagai Pengelola Fasilitas Ekowisata HutanMangrove Kuala Langsa tertanggal 30 Juni 2020 berikut PerjanjianBersama PT. Pelabuhan Kota Langsa (PEKOLA) dengan CV. AyudhiaManagement tertanggal 30 Juni 2020 yang menjadi lampiran takterpisahkan dari surat keputusan tersebut;b.

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada poin (12) dan (27), Penggugatmendalilkan Tergugat menunjuk Turut Tergugat II sebagai pemenang lelangPengelola Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa berdasarkanSurat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Kota Langsa Nomor014/PEKOLA/Y1/2020 tanggal 30 Juni 2020.

Bahwa selanjutnya, yang sebenarnya hubungan hukum antara Tergugatdengan Turut Tergugat II adalah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT.Pelabuhan Kota Langsa (PEKOLA) Nomor : 014/PEKOLA/VI/2020 tentangPenunjukan CV. Ayudhia Management sebagai Pengelola FasilitasEkowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa tertanggal 30 Juni 2020 berikutPerjanjian Bersama PT.

Ls 1,00 15.680.000,002 Pembersihan Lokasi (A) M2 10.394,00 4.981.220,563 Pengukuran Uitzet Km 6,07 8.085.240,004 Pembuatan Direksi Keet/Gudang M2 28,00 23.474.050,60Jumlah Pek. Persiapan D.I. Empiyang 52.220.511,16VII. JPEKERJAAN PEMBUATAN JALAN MI 2.124,001 Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3) M3 8.761,50 1.281.869.744,26JUMLAH D.I.

Pengukuran Uitzet 6.07 1,210,909.09 7,350,218.184, Pembuatan Direksi Keet/ Gudang 28.00 800,480.46 22,413,452.98Jumlah Pek. Persiapan D.I. Empiyang 93,795,784.35VII PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN 2,124.001.

Ls 1,00 15.680.000,002 Pembersihan Lokasi (A) M2 10.394,00 4.981.220,563 Pengukuran Uitzet Km 6,07 8.085.240,004 Pembuatan Direksi Keet/Gudang M2 28,00 23.474.050,60Jumlah Pek. Persiapan D.I. Empiyang 52.220.511,16VII. PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN M1 2.124,001 Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3) M3 8.761,50 1.281.869.744,26 JUMLAH D.I.

Pembuatan Direksi Keet/Gudang 28.00 800,480.46 22,413,452.98 Jumlah Pek. Persiapan D.I. Empiyang 93,795,784.35VI. PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN 2,124.001.

Pengukuran Uitzet 6.07 1,210,909.09 7,350,218.184, Pembuatan Direksi Keet/ Gudang 28.00 800,480.46 22,413,452.98Jumlah Pek. Persiapan D.I. Empiyang 93,795,784.35VIII PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN 2,124.001.

Matra UpayaTangguh, sehingga direksi Perseroan Terbatas memiliki kKewenangan untukmemperjuangkan kepentingan perusahaan dan di sisi lain, oleh karenapenguasaan Tergugat atas obyek sengketa kemungkinan didasarkan karenaTergugat merasa sebagai ahli waris dari almarhum Chandra, sehingga terdapathubungan yang erat dan hubungan hukum antara kualitas beberapa Penggugatsebagai direksi PT.

Untuk menentukan susunan Direksi dalam suatuperseroan terbatas, harus dilihat keputusan rapat para pemegang sahamperseroan terbatas yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12 berupasalinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Matra Upaya Tangguh Nomor 129tanggal 19 Juli 2014, dapat diketahui susunan Direksi dan Komisaris PT.

Para Penggugat berpendapat obyek tersebut merupakan aset PT.Matra Upaya Tangguh, sehingga direksi Perseroan Terbatas memilikikewenangan untuk memperjuangkan kepentingan perusahaan dan di sisi lain,oleh karena penguasaan Tergugat atas obyek sengketa kemungkinandidasarkan karena Tergugat merupakan ahli waris dari almarhum Chandra,sehingga terdapat hubungan yang erat dan hubungan hukum antara kualitasbeberapa Penggugat sebagai direksi PT.

Terlebih lagi, masuknya Penggugat maupunPenggugat Il yang memposisikan diri sebagai Para Penggugat bersamaPenggugat IIl dan Penggugat IV sebagaimana surat kuasa Nomor 21/SKJBJ/V/2018 bertanggal 02 Mei 2018, tentu atas sepengetahuan dari Direksi PT.Matra Upaya Tangguh ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat walaupun ada sebagian dari Para Penggugat yang bukanmerupakan Direksi dari PT.

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan tentang organ Perseroanyang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.Selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P.12 berupa salinan PernyataanKeputusan Rapat PT. Matra Upaya Tangguh Nomor 129 tanggal 19 Juli 2014,dapat diketahui Susunan Direksi dan Komisaris PT.

), DIAN SAVITRY (Direksi), HULDATIRTO HARTONO (Direksi), dan ditandatangani tiga orang Komisaris, yangmemberi catatan hanya Saksi Dian Savitry (Direksi), Tidak pernah dilakukanrapat komite kredit karena dimintakan tandatangan ke masing masing pejabattersebut ;Bahwa yang membuat dokumen Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No.067A/DKK/BYBI/III/15 tanggal 25 Maret 2015 adalah saksi atas perintahSaksi NINGSIH SUCIATI dan saksi membuat dokumen tersebut di ruangankerja Saksi HULDA TIRTO HARTONO dan yang

Kredit sebesar Rp.11.850.000.000, (Sebelas miliar delapan ratuslima puluh juta rupiah) tersebut dicairkan pada tanggal 23 April 2015, padasaat dilakukan pencairan masih ada beberapa dokumen yang belumHalaman 113 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SELdilengkapi namun pencairan tetap dilakukan atas perintah dan instruksi dariSaksi NINGSIH SUCIATI (Direksi).

Kredit sebesar Rp.12.632.000.000, (dua belas miliar enam ratustiga puluh dua juta rupiah) tersebut dicairkan pada tanggal 22 Mei 2015, padasaat dilakukan pencairan masih ada beberapa dokumen yang belumdilengkapi namun pencairan tetap dilakukan atas perintah dan instruksi dariSaksi NINGSIH SUCIATI (Direksi).

Tepatnya ketika saksi menjabatsebagai Direktur Operasi sekitar awal tahun 2015 dimana Saksi NINGSIHSUCIATI masih bekerja di Bank Yudha Bhakti, pada saat itu Saksi NINGSIHSUCIATI sedang berada di Bank Yudha Bhakti tepatnya berada di tempatruang kerja Direksi BYB.Halaman 115 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SELBahwa dokumen pedoman teknis kredit reguler modal kerja pembiayaantalangan (Bridging Financing) sesuai Surat Keputusan Direksi Bank YudhaBhakti Nomor : SKEP/O48A/SET/BYB/III/2015

Saksi menandatanganinyadikarenakan kredit tersebut, sudah disetujui oleh komite kredit (KepalaHalaman 123 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SELDepartemen, Kepala Divisi, Direksi, Komisaris).

., ternyatadiketahui kalau) yang mewakilli PENGGUGAT dalampenandatanganan aktaakta tersebut adalah ANTON SANTOSOdalam kapasitasnya selaku Komisaris perusahaan.e Bahwa sebagaimana ketentuan UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili perusahaan (PT.PROPERTINDO PERSADA) untuk menanda tangani aktaaktasebagaimana tersebut diatas seharusnya adalah Direksi (Direktur Utamaatau Direktur), Sesuai bunyi Pasal 1 angka 5 UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas

yakni : Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroanhal 15 dari 40 hal. put.

No.327/PDT/2016/PT.DKI1616serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuaidengan ketentuan anggaran dasar;Dan pasal 98 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, yakni Direksi mewakili Perseroan baik di dalammaupun di luar pengadilan;Bahwa oleh karena Akta Pengikatan Jual Beli No. 09, Akta Kuasa untukMenjual No. 10 maupun Akta Pengosongan Rumah No. 11 masingmasingtertanggal 02 Maret 2012 sebagaimana aktaakta yang dibuat oleh KantorNotaris / PPAT B.R.A.Y

Hal mana sebagaimana ketentuan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berhakmewakili perusahaan (TERGUGAT REKONVENSI) untuk menandatanganiaktaakta sebagaimana tersebut diatas seharusnya adalah Direksi (DirekturUtama atau Direktur), Sesuai bunyi Pasal 1 angka 5 UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni : "Direksi adalah OrganPerseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud

Novalin(Perusahaan yang kalah dalam pelelangan pekerjaan MCK Desa Nania) danPenerima Kuasa Kuasa Direksi Kuasa Usaha Nomor 89 tanggal 30 Juni 2012Direksi CV. Mercya yang melaksanakan pembangunan MCK Desa Galalabersama sama dengan Saksi Paulus Souhuwat selaku PPK pada KegiatanSanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAK Kota Ambon Tahun 2012(berkas perkara terpisah) antara bulan Pebruari 2012 s/d Desember 2012 atausetidaktidaknya sekitar tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Tata KotaAmbon Jl.

Dana APBD dialokasikan sebagai pendamping fisik DAK sertabantuan pendampingan pemberdayaan masyarakat (termasuk gajiTFL) dan pelatihan KSM, Mandor, Bendahara, tukang dan pengelolaserta masyarakat pengguna ; Bahwa seluruh dana tersebut telah 100 % diterima oleh Terdakwa JacobWaas melalui Direksi CV Englie yaitu saksi Englie Waas, dengan caraTerdakwa Jacob Waas dengan sengaja dan melawan hukum membuatdokumen progress report / kemajuan fisik seolah olah telah sesuai denganvolume kontrak dan disetujui

Mercya dengan DirekturWellem Lasamahu, selanjutnya saksi Paulus Saouhuwat (berkas perkaratepisah) selaku PPK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat/PihakPertama dengan sengaja dan melawan hukum telah membuat danmenandatangani kontrak Kegiatan Sanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat DAK Tahun 2012 untuk Pembangunan MCK di Desa Galaladengan Saksi Wellem Lasamahu/pihak kedua, selanjutnya setelahpenandatanganan pekerjaan diserahkan selurunnya kepada TerdakwaJacob Waas berdasarkan Kuasa Direksi Kuasa

Novalin(Perusahaan yang kalah dalam pelelangan pekerjaan MCK Desa Nania) danPenerima Kuasa Kuasa Direksi Kuasa Usaha Nomor 89 tanggal 30 Juni 2012Direksi CV. Mercya yang melaksanakan pembangunan MCK Desa Galalabersama sama dengan Saksi Paulus Souhuwat (berkas perkara terpisah)selaku PPK pada Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat DAKKota Ambon Tahun 2012, antara bulan Pebruari 2012 s/d Desember 2012atau setidaktidaknya sekitar tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Tata KotaAmbon Jl.

Pos Indonesia (Persero)(Edisi 2000) dengan Keputusan Direksi PTI. PosIndonesia (Persero) Nomor : 68A/KUG/Dirut/199844Bandung 24 April 1998 dan Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor107/KUG/Dirut/2000 Bandung 29 Agustus 2000 ;349. Copy Surat Permohonan No. 172/POSLOG/Pemsar2/1207 tanggal O05 Desember 2007 ;350.

Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia46(Persero) Nomor : KD.67/DIRUT/1007 tanggal 29Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata KerjaSBU Pos Logistik ;367. Copy surat Nomor : 4054/SBUPoslog/0408 tanggal25 April 2008 perihal KD 67/Dirut/1007 tentangOrganisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik ;368. Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluhlima juta rupiah) ;369.

Daftar Pengantar Kiriman, dikirim tanggal 5 Mei2008 kepada :Saudara Putu KarsanaSaudara Amir Radjab RambeNomor : 1442/Dir SDM/ 0508Jenis Kiriman SK Direksi PT. Pos Indonesia (Persero)Hal. 47 dari 166 hal. Put. No. 358K/PID.SUS/2010Nomor : SK. 749/Dirut/0408 tentang Tim PenyelamatanAsset Perusahaan dalam kasus Proyek LogistikBatubara di Kalimantan ;378.

PosIndonesia (Persero) (Edisi2000) dengan Keputusan DireksiPIs Pos Indonesia (Persero)Nomor : 68A/KUG/Dirut/1998Bandung 24 April 1998 danKeputusan Direksi PT. PosIndonesia (Persero) Nomor107/KUG/Dirut/2000 Bandung 29Agustus 2000 ;349. Copy Surat Permohonan No.172/POSLOG/Pemsar 2/1207tanggal O05 Desember 2007 ;350. Copy Surat Permohonan No.154/POSLOG/Bistrans 2/1107tanggal 20 November 2007 ;351.

Pos Indonesia (Persero), diwakili Amir RadjabRambe, selaku Kuasa Direksi PT. Pos Indonesia(Persero) sebagai Pengangkut batu bara ;Isi Perjanjian Kerjasama antara lain mensepakatimengenaiPasal 3Biaya Angkut1. Penjual sepakat dan setuju biaya angkut batu barayang dimaksud dalam Surat Kontrak Perjanjian iniadalah sebesar biaya yang berlaku ditambah margin10% ;2.

Imbal Jasa Penjaminan menjadibeban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dihitung dari NilaiPenjaminan yang diperjanjikan, dan Penjaminan KUR diperuntukan untukmeningkatkan usaha mikro masyarakat yang syarat dan ketentuan kreditusaha rakyat tersebut diatur sesuai surat edaran direksi PT Bank RakyatIndonesia (persero) Tok.

NOSE : S.21DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus2015 Angka Ill.Bahwa pedoman pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) mikropada Bank BRI, diatur dalam beberapa aturan antara lain :a) Surat Edaran Direksi NOSE : S.21DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;b) Surat Edaran Direksi NOSE : S.21aDIR/ADK/08/2015 tanggal 20November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)Mikro;c) Surat Edaran Direksi NOSE : S.21bDIR/ADK/08/2015 tanggal 18 Februari2016

tentang Revisi Kedua Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)Mikro.Bahwa ketentuan / proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yangberlaku di Bank BRI Unit Botton Cabang Magelang sesuai dengan SuratEdaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tok NOSE : S.21DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Angka Ill syarat dan ketentuankredit adalah sebagai berikut :1.

Imbal Jasa Penjaminan menjadibeban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dihitung dari NilaiPenjaminan yang diperjanjikan, dan Penjaminan KUR diperuntukan untukmeningkatkan usaha mikro masyarakat yang syarat dan ketentuan kreditusaha rakyat tersebut diatur sesuai Surat edaran direksi PT Bank RakyatIndonesia (persero) Tok.

NOSE : S.21DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus2015 Angka Ill.Bahwa pedoman pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) mikropada Bank BRI, diatur dalam beberapa aturan antara lain :a) Surat Edaran Direksi NOSE : S.21DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;b) Surat Edaran Direksi NOSE : S.21aDIR/ADK/08/2015 tanggal 20November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat(KUR) Mikro;c) Surat Edaran Direksi NOSE : S.21bDIR/ADK/08/2015 tanggal 18Februari

Dari Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan RakyatHambangun Artha Selaras, karenanya untuk dan atas nama serta sahmewakili Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Hambangun ArthaSelaras yang berkedudukan di Jalan Pahlawan no 4A Desa Kedungwaru,Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnyadalam naskah Perjanjian Kesepakatan Perdamaian disebut PIHAKPENGGUGAT.Il.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cinta Kasih, Yang beralamatdi Jalan Raya Muara EnimPendopo PALI Kabupaten Muara Enim dalam hal inimemberikan kuasa kepada Budiman Darmasasmita selaku kepala unitmewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.109/KCIV/MKR/02/2021tanggal 08 Februarii 2021 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yangmerupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, olehkarena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT.