Ditemukan 256479 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Penyalahgunaan kekuasaan
Menyalahgunakan kekuasaan;
Penyalahgunaan kekuasaan.
Menyalahgunakan kekuasaan
Register : 12-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PA Sungai Raya Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Sry Tanggal 2 Februari 2022 — Pemohon
107 — 64
107 — 64
subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak dibawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalamUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, MajelisHakim terlebin dahulu akan mengemukakan ketentuan Pasal 47 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan ada di bawah kekuasaan
orang tuanya selama mereka tidakdicabut kekuasaannya dan Pasal 50, Anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yangtidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wall,kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa dalammelakukan perbuatan hukum tertentu diwakili orang tua atau walinya;Bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan dan buktibukti yangdiajukan oleh Pemohon maka terbukti: Bahwa antara Pemohon dengan
Register : 08-01-2019 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 16 Januari 2019 — Pemohon:
Ny.SUMARTINI
26 — 2
Ny.SUMARTINI
26 — 2
Pembantu Tomang yang beralamat di Ruko Tomang Raya Blok B IINomor 10A, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat dengan cara menjaminkansertipikat Hak Milik Nomor 680/Makasar tersebut, dimana pada saatpengurusan Administrasi pihak Bank DKI meminta penetapan jinmenjaminkan dari Pengadilan Negeri;Bahwa oleh karena tererdapat anak Pemohon yang masih dibwah umurbernama SUSENO sehingga Pemohon sebagai orang tua menurut hukummenjadi kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut dansebagai pemegang kekuasaan
Jkt.PstMenimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Perkawinan Pasal 47Ayat (1) dan (2) bahwa anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan ) tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanyaselama mereka tidak dicabut dari kKekuasaannya serta orang tua mewakili anaktersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil permohonannya
Register : 18-06-2019 — Putus : 05-07-2019 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Psb Tanggal 5 Juli 2019 — Pemohon:
BERNARDUS SOZANOLO LAOLI
18 — 9
BERNARDUS SOZANOLO LAOLI
18 — 9
anakanakkakak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama : Mei Sarman,Tempat/Tanggal Lahir Lubuk Juangan 30 Mei 2003, Ernawati, Tempat/Tanggal LahirLubuk Juangan 09 Juni 2004 dan Dewimar, Tempat/Tanggal Lahir Silawai Timur 30Desember 2008;Menimbang, bahwa batas kedewasaan seseorang ditentukan dalam Pasal 47ayat (1) Undangundang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwaanak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinannya ada dibawah kekuasaan
09 Juni 2004; Dewimar, Tempat/Tanggal Lahir Silawai Timur 30 Desember 2008;Menimbang bahwa anakanak kakak kandung Pemohon tersebut masihberumur 15 (lima belas), 14 (empat belas) dan 11 (sebelas) tahun belum dewasamaka untuk melakukan perbuatan hukum pengurusan dana Asuransi kakak kandungPemohon haruslah diwakili orang yang sudah dewasa;Menimbang, bahwa Pemohon cakap dan mampu untuk melakukan perbuatanhukum sedangkan pada diri Pemohon juga tidak terdapat halhal yang dapatmengakibatkan dicabutnya kekuasaan
tersebut diatas masih belum cakap untuk melakukan perbuatan Hukum ;Menimbang, bahwa semua anakanak pemohon selaku ahli waris danaasuransi tersebut telah menyepakati untuk diwakili oleh Pemohon pengurusannya dantujuan Pemohon mewakili kepentingan anakanak kakak kandung pemohon untukkebutuhan hidup anakanak dan pendidikan anakanak tersebut;Menimbang, bahwa Pemohon cakap dan mampu untuk melakukan perbuatanhukum sedangkan pada diri Pemohon juga tidak terdapat halhal yang dapatmengakibatkan dicabutnya kekuasaan
Putus : 27-01-2015 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 614/Pid.B/2014/PN.PSP Tanggal 27 Januari 2015 — AWALUDDIN ARITONANG Als. ACONG
31 — 7
31 — 7
Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan suatu barang pada tempatlain sehingga berada dalam kekuasaan yang memindahkannya.
Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain wo Yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain, adalah bahwa barang tersebut bukan merupakan kepunyaan terdakwa tetapimerupakan kepunyaan atau sebagian nya atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain,sehingga atas barang tersebut bukan merupakan dalam kekuasaan penuh terdakwa sebagaipemilik yang sah ; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksisaksi danketerangan terdalwa
, maka sepeda motor Revo tersebut adalah milik saksi HASANUDDINHARAHAP dan terdakwa tidak mempunyai kekuasaan sebagai pemilik yang sah terhadapsepeda motor tersebut ;n Berdasarkan analisis Yudiris dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan, makasecara sah dan meyakinkan unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaanorang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;ad. 4.
Register : 04-02-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Pdp Tanggal 4 Februari 2021 — Pemohon:
DOMAS HANI PUTRA
70 — 16
DOMAS HANI PUTRA
70 — 16
peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatanhukum seperti penjualan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 655, maka yangbersangkutan harus mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukumtersebut;Menimbang, bahwa Pasal 47 Undangundang Republik Indonesia Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: (7) Anak yang belum mencapai umur18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adadibawah kekuasaan
2014 tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pat.P/2021/PN PdpNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: Anak adalahseseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masihdalam kandungan;Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdata menyatakan: Bi/a salah satudari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa demi hukumoleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecatdari kekuasaan
Farhanul Huda dan Habil Syauqi dapatmelakukan perbuatan hukum sendiri;Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Naufal Athaillah masihberumur 12 tahun sehingga dinyatakan belum dewasa berdasarkan ketentuansebagaimana terdapat dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan Undangundang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga untukmelakukan perbuatan hukum harus diwakili orangtuanya karena anak tersebutmasih dibawah kekuasaan
Register : 01-04-2021 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Sidrap Tanggal 12 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
11 — 4
11 — 4
atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawahkekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasannya.Sedangkan dalam Pasal (2) dinyatakan bahwa orangtua mewakili anak tersebutmengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.Menimbang, bahwa demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimanadalam pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Wali adalah orang atau badanyang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan
orangtuaterhadap anak.Menimbang, bahwa dari definisi serta ketentuanketentuan di atas, dapatditarik kesimpulan bahwa perwalian merupakan kewenangan yang diberikankepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakiluntuk kepentingan dan atas nama anak yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun yang tidak mempunyai kedua orangtua, meskipun orangtua anak tersebutsudah bercerai atau salah satu telah meninggal dunia maka orang tua yanghidup tetap dapat bertindak langsung sebab memangku kekuasaan
Halaman 11 dari 13 hal.Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.SidrapMenimbang, bahwa meskipun demikian, telah terbukti bahwasenyatanya Pemohon selaku orangtua kandung dari anak yang bernama AdeAbdi, telah merawat dan memelihara anak tersebut dengan baik, lagipulapengajuan permohonan ini guna kepentingan modal usaha dan atau untukkepentingan dan demi masa depan anak itu sendiri lagipula Pemohon dinilaidapat dan mampu menjalankan kekuasaan orangtua dalam bertindak hukumuntuk mewakili kepentingan anak Pemohon
Register : 30-12-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 438/Pdt.P/2019/PN Ckr Tanggal 14 Januari 2020 — Pemohon:
Ramli Manik
25 — 16
Ramli Manik
25 — 16
YOVANKA MANIK jika usia dari anak Pemohontersebut saat ini berusia 3 (tiga) tahun dan berdasarkan bukti P5 berupa aktakelahiran atas nama BENEDICT ABA YOMI MANIK jika usia dari anak Pemohontersebut saat ini berusia 11 (Sebelas) bulan dimana berdasarkan ketentuan Pasal47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Anak yangbelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan
berdasarkan bukti P3, P5, dan P6 ternyata jikaPemohon adalah ayah kandung dari RICHELLYN ALONA YOVANKA MANIK danBENEDICT ABA YOMI MANIK dan menurut keterangan saksi LOFSER TIMBULHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 438/Padt.P/2019/PN CkrSAHAT DONGAN MANIK dan saksi DERMAWAN TORUS PANE dibawahSumpah menyatakan bahwa setelah istri Pemohon yaitu REDIANA LUMBANGAOL meninggal maka Pemohon yang mengurus dan merawat anakanakPemohon dengan baik sampai sekarang serta tidak pernah terbukti jikaPemohon pernah dicabut kekuasaan
anaknya namun untuk memproses jual beli rumah tersebutdimintakan syarat agar Pemohon mendapatkan jjin dari Pengadilan untukbertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjualtanah tersebut;Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menjual tanah dan rumahpeninggalan istri Pemohon adalah untuk kepentingan bersama abhli waristermasuk kepentingan kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur danPemohon adalah orang yang cakap secara hukum untuk mengurus kepentingankedua anaknya tersebut, maka kekuasaan
Register : 14-11-2011 — Putus : 22-11-2011 — Upload : 14-08-2013
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 106 /Pdt.P / 2011 / PN.Mkt Tanggal 22 Nopember 2011 — ALFAN KHUSNI FATAH
39 — 6
39 — 6
Bahwa sehubungan adik pemohon tersebut pada saat ini belum mencapai umur21 tahun dan belum pemah melangsungkan pernikahan sehingga belum mampumelakukan perbuatan hukum, dan masih ada dibawah kekuasaan dan tanggung jawabPemohon;6.
RIDHA WAHYU ANGGRAINI, umur 12 tahun ;e Bahwa pemohon dan adik pemohon merupakan ahli waris sah dari Haji SYAMSUNalmarhum dan hajjah MU AFIYAH karena adik pemohon tersebut pada saat ini belummencapai umur 21 tahun dan belum pemah melangsungkan pemikahan sehingga belummampu melakukan perbuatan hukum, dan masih ada dibawah kekuasaan dan tanggungjawab Pemohon;e Bahwa Haji SYAMSUN almarhum memiliki sebidang tanah perumahan yangdiatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu dengan bukti kepemilikan berupa
Kewarisan tertanggal 20 Oktober 2011yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang diketahui Kepala Desa Kenantendan PLH Camat Puri dibawah Register Nomor 13/X/2011 tanggal 21/10/2011 ;w Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan pemohondi persidangan yang dikuatkan dengan surat bukti P5 bahwa sehubungan adikpemohon tersebut pada saat ini belum mencapai umur 21 tahun dan belum pemahmelangsungkan pemikahan sehingga belum mampu melakukan perbuatan hukum, danmasih ada dibawah kekuasaan
Register : 15-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 01-01-2017
Putusan PA SLEMAN Nomor 110/Pdt.P/2016/PA.Smn Tanggal 21 September 2016 — PEMOHON
36 — 1
36 — 1
Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan hartakekayaannya.Muatan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa anak yang belummencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, tetapberada di bawah kekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaanwali.Pasal 51 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo.
Pasal 98 ayat (2) KHI yang menentukan bahwaAnak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawnan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
HukumIslam yang menentukan bahwa Wali berkewajiban menyerahkan seluruh hartaorang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telahmencapai umur 21 tahun atau telah menikah.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (4) KompilasiHukum Islam yang menentukan bahwa Wali sedapatdapatnya diambil darikeluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat,adil, jujur dan berkelakuan baik.Menimbang, bahwa wali adalah orang atau badan yang dalamkenyataannya menjalankan kekuasaan
Register : 10-07-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-10-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 198/Pdt.P/2017/PA.Ckr Tanggal 27 Juli 2017 — Pemohon melawan Termohon
22 — 18
22 — 18
/No.198/Pdt.P/2017/PA CkrMenimbang, bahwa ayah kandung dari kedua anak tersebut (almarhumAgus Haritono) telah meninggal dunia (Bukti P.6);Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukanperbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorangdan atau badan hukum, karena dengan membiaran anak tersebut tidak beradadalam kekuasaan perwalian seseorang atau badan hukum, maka berarti samasaja telah berbuat dholim karena telah menelantarkan diri pribadi anak yangbelum dewasa
oleh Pemohon dalam suratpermohonannya adalah selain ia meminta agar ditetapbkan sebagai hakperwalian atas 2 (dua) orang anaknya yang bernama: Rasha Shalum Prakhas,Lakilaki, Lahir di Bekasi 9 Oktober 2001 dan Athallah Vaughn Rievendra, Lakilaki, Lahir di Bekasi 20 Juni 2007 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa kewenangan diberikan oleh Undang Undangkepada Pengadilan mengenai perwalian adalah mengenai perwalian adalahhanya meliputi : 1) penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalamhal kekuasaan
Register : 14-02-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA SAROLANGUN Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Srl Tanggal 13 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 11
17 — 11
Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanyaselama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.(2).
Sri Maryati (janda almarhum Sariyadi);Menimbang, bahwa berkenaan dengan anak Pemohon bernamaPemohon Ill (15 tahun) yang masih di bawah kekuasaan Pemohon selakuorang tua yang masih hidup , Majelis perlu memberikan pertimbangan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaanorang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya
Mandiri Sarolangun Nomor 1100003073639, namun secara hukum anak almarhum tersebut tidak memilikikekuasaan atas harta peninggalan tersebut;Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua yang telah dicabut kekuasaannya atas anakanaknya,karena setelah meninggalnya suami Pemohon I, anak tersebut diasuh dandirawat oleh Pemohon I, sehingga secara hukum anak bernama Pemohon Illyang belum dewasa serta belum pernah melangsungkan perkawinan tersebutberada di bawah kekuasaan
Putus : 21-03-2013 — Upload : 23-10-2013
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 73/Pdt.P/2013/PN.LSM Tanggal 21 Maret 2013 — HAJJAH ROSDA
169 — 38
169 — 38
Bahwa, Pemohon selaku Ibu kandung yang sedang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua dari anaknya yang bernama RIRIN MAYA HARDINA SIREGAR, lahir diLhokseumawe, tanggal, 05 Mei 1996;2.
Bahwa, sebidang tanah dimaksud diatas akan dijual oleh pemohon guna untukmembiayai hidup serta membiayai pendidikan anaknya yang masih belum dewasayaitu RIRIN MAYA HARDINA SIREGAR ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 UU No.1/1974 menyebutkan bahwa anakyang belum mencapai usia 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut darikekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam
SIREGAR, lahir di Lhokseumawe, tanggal,05 Mei 1996, dan belum pernah melangsungkan perkawinan hal ini di dukung oleh buktisurat P.3 ;Menimbang, bahwa pada saat permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Lhokseumawe, tanggal 28 Pebruari 2013, usianya belum genap 17 tahun atau dengankata lain usianya masih dibawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawianan ;Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari RIRIN MAYA HARDINASIREGAR dan hingga saat ini tidak pernah dicabut kekuasaan
Putus : 30-09-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 804 K/PID/2013 Tanggal 30 September 2014 — JULIUS PESIRERON Alias ULIS
69 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 804 K/PID/20131 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang salah satu alasanpengajuan kasasi adalah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkantidak sebagaimana mestinya;Dalam perkara ini kami berpendapat bahwa peraturan yang tidak diterapkan dalampengambilan putusan adalah Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan;Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilaihukum dan rasa keadilan
Hal ini disebabkankarena lingkup kekuasaan dalam masyarakat Maluku yang terpecahpecah dimanaseorang raja hanya menguasai luas wilayah setingkat desa yang dikenal Maluku dengansebutan Negeri (Yanuarti S, Lan T.J, Marieta J.R. Tryatmoko M.W, 2007,Kelembagaan Pemerintah Lokal, Jakarta: LIPI, hal: 83).
Desa Kamarian itu padamulanya adalah Negeri Kamarian karena pada kekuasaan rezim orde baru yang secarasistematis memberlakukan penyeragaman sistem pemerintahan lokal sebagaimana yangada pada masyarakat di Pulau Jawa melalui UndangUndang Nomor 5 tahun 1979tentang Pemerintahan Desa. Sebutan negeri yang menunjukkan suatu kesatuanmasyarakat adat pada suatu daerah di Maluku ini kembali diakui pada masa reformasisetelah rezim orde baru berakhir.
Register : 13-08-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Mpw Tanggal 28 Agustus 2018 — Pemohon:
KIT MOI
27 — 3
KIT MOI
27 — 3
keempat luar kawin dari LIU KIT MOI, dimana anak Pemohonmerupakan anak ke4 Pemohon dan berdasarkan Bab Ke Lima Belas Tentangkebelumdewasaan dan perwalian dalam Pasal 303 Kitab Undangundang HukumPerdata menyebutkan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umurgenap dua puluh satu tahun, dan tidak lebin dahulu telah kawin, sehinggaberdasarkan bukti P 4 menerangkan bila anak Pemohon masih dibawah umurkarena belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun mereka yang yang belumdewasa berada dibawah kekuasaan
persegi atasnama KIT MOI (pemohon) dan keempat anaknya yakni ALIMIN, HENDRISETIADI, TRI APRIYANTI, dan AGUS HERMAWAN, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, sesuai dengan bukti P6;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undangundang HukumPerdata menyebutkan apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia,maka perwalian terhadap anakanak yang belum dewasa demi hukum dipangkuoleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan ataudipecat dari kekuasaan
orang tuanya ;Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Mpw.Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi saksiTJIU PIT FO dan AMINUDDIN menerangkan bahwa Pemohon tidak dicabutkekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya yang masih dibawah umurtersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 355 Kitab Undangundang HukumPerdata dikatakan Masingmasing orang tua yang melakukan kekuasaan orangtua, atau wali bagi seorang atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagianakanaknya
Register : 10-05-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Tjs Tanggal 15 Mei 2019 — Pemohon:
Hasnah
25 — 20
Hasnah
25 — 20
memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonannya,Memberikanijinkepadapemohontersebutdiatasuntukmenjadiwalibagianakpemohonyang bernamaSyamsul Alam (LakiLaki), Umur 9 Tahun, tempat tanggal lahirTanjung Selor, 6 Mei 2010;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawnan, yang tidak berada dibawah kekuasaan
berkelakuan baik;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, makadapat disimpulkan jika yang dimaksud dengan wali adalah orang lain selain orang tuadari seorang anak yang berkewajiban mengurus anak di bawah penguasaannya danharta bendanya dengan sebaikbaiknya, dimana wali tersebut dapat ditunjuk apabilaanak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan tidak di bawah kekuasaan
tidak dikemukakanoleh para pihak, sehingga dalam hal ini Hakim akan meluruskan petitum keduapermohonan Pemohon yang meminta agar diberikan ijin untuk menjadi wali bagi anakPemohon yang bernama Syamsul Alam (LakiLaki), Umur 9 Tahun, tempat tanggallahir Tanjung Selor, 6 Mei 2010;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawnan ada dibawah kekuasaan
Register : 20-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA SELONG Nomor 1072/Pdt.G/2016/PA.SEL Tanggal 23 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 2
9 — 2
Surat Penunjukan Panitera/Panitera PenggantiSURAT PENUNJUKAN PANITERANomor 1072/Pdt.G/2016/PA.SELPanitera Pengadilan Agama Selong telah membaca Penetapan KetuaPengadilan Agama Selong Nomor 1072/Pdt.G/2016/PA.SEL Tanggal 20Oktober 2016 Tentang Penetapan Majelis Hakim;Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalammemeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera/PaniteraPengganti;Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo
Register : 30-10-2012 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 763/PDT.P/2012/PN.Ska Tanggal 12 Nopember 2012 — INA KOESDJATSARI
50 — 11
50 — 11
Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yangtimbul dalam permohonan ini ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakandipersidangan, dan atas hal itu pemohon menyatakan memperbaikipermohonannya dari semula permohonan perwalian menjadi permohonanmenjalankan kekuasaan orang tua dan selanjutnya pemohon menyatakantetap dengan dalildalil permohonannya tersebut ;Menimbang, bahwa
No.477/K/Sip/ 1976, tanggal 2 November 1976 dan Pasal 39 ayat1 UU No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, anak pemohon bernamaAditya Tino Sejati telah cakap melakukan segala perbuatan hukum didalamdan diluar pengadilan, dengan demikian permohonan pemohon untukmenjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak pemohon tersebut tidaklahberdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohondinyatakan ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan iniharuslah
Register : 16-03-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 126/Pdt.P/2020/PN Smr Tanggal 19 Maret 2020 — Pemohon:
Riduan
23 — 7
Riduan
23 — 7
Pemohonadalah sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai halhal yangmenjadi pokok dalam permohonan ini maka akan dipertimbangkan terlebihdahulu mengenai apakah permohonan ini termasuk dalam kewenanganPengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang bahwa landasan hukum kewenangan Pengadilanmenyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepadaketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor 14Tahun 1970 Tentang Kekuasaan
Kehakiman;Menimbang bahwa Pasal 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 danpenjelasannya kemudian tidak diatur secara tegas lagi dalam UndangundangNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapiberdasar Pasal 10 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009, mengatur bahwaPengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili dan memutus perkaraHalaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 126/Padt.P/2020/PN Smr.dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajibmemeriksa dan mengadilinya dengan
Register : 03-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 K/TUN/2020 Tanggal 14 April 2020 — PT. LATERSIA PRIMA LESTARI VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI;
240 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
240 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
a quo merupakan keputusan yangditerbitkan dalam bidang perpajakan yang pengaturannya telah diaturdalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sehinggasengketa yang timbul dari terbitnya kedua objek sengketa dikualifikasikansebagai sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1angka 5 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak; Bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus segketapajak adalah Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan yangmelaksanakan kekuasaan
Mahkamah Agung sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, karenanya permohonan kasasi tersebut harusditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan
Register : 14-12-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 201/Pdt.P/2018/PA.Sidrap Tanggal 27 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
65 — 21
65 — 21
permohonan Pemohon dan penjelasanPemohon dalam pembacaan permohonan tersebut Majelis menemukan faktapersidangan bahwa Ibu kandung dari anak yang akan diambil perwalianyatersebut masih hidup dan tinggal dikabupaten Sinjai;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 345 KUH Perdata menyatakanbahwa Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, makaperwalian terhadap anakanak kawin yang belum dewasa, demi hukumdipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskanatau dipecat dari kekuasaan
orang tuanya;Menimbang, bahwa dalam pasa 47 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahunatau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanyaselama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang tersebutdiatas, maka Pemohon dalam hal ini yang bermohon untuk ditetapkan sebagaiwali dari anak yang bernama M.Rafly Haedar bin P.