Namun demikian dalam peraturanperaturan tersebuttidak ada yang mengatur lebih lanjut tentang apakah perubahan data pasporbiasa yang meliputi tanggal lahir harus melalui penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilandilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkarayang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang Jelas,melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya

Begitu juga dalam Pasal 5ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa dengan tidak diaturnya ketentuan tentangperubahan data paspor biasa yang meliputi tanggal lahir di dalam beberapaperaturan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam rangka menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan

dikabulkan,maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepadaPemohon;Memperhatikan, ketentuan Undangundang Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah Republik IndoensiaNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undangundang Nomor 6Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa danSurat Perjalanan Laksana Paspor, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan

Penetapan ini;TENTANG HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untukditetapkan izin jual untuk Angelia Callista Adams, Jenis Kelamin Perempuan,Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 241/Pat.P/2018/PN BgrLahir di Jakarta tanggal 22 November 2006, yangmana Pemohon sebagai orangtua menurut hukum menjadi Kuasa bagi anakanak Pemohon yang masihdibawah umur tersebut dan sebagai pemegang kekuasaan

724/Baranangsiang dengannomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.02.02.00092 yang terdaftaratas nama Ibu Deti Suharti (obukti P8);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pemohonmerupakan Ibu Kandung dari Angelia Callista Adams, Jenis KelaminPerempuan, Lahir di Jakarta tanggal 22 November 2006 yang belum dewasasebagaimana bukti P3 dan P5, sehingga sewajarnya Pemohon sebagai orangtua menurut hukum menjadi Kuasa bagi anakanak Pemohon yang masihdibawah umur tersebut dan sebagai pemegang kekuasaan

hukumdan tidak bertentangan dengan undangundang yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undangundang No. 1 Tahun1974 menyebutkan :Ayat (1):anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasan orang tuanyaselama mereka tidak dicabut kekuasaannya ;Ayat (2) :orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukumdidalam dan diluar pengadilan ;Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas ,Lembaga Kekuasaan

dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidangdi Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya PengadilanNegeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwatersebut (Pasal 84 ayat (2) KUHAP),Melakukan perekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorangdengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan

dan keluarga serta untuk negara bahwasaksi venska amalia pohan berpacaran (berteman) dengan terdakwa sudahlama sejak duduk di SMA sampai sekarang ini.Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi,Bahwa Putusan Pengadilan Negeri lubuk Pakam sangat berat bagi terdakwadengan pertimbangan majelis Hakim berpendapat melakukanPerekrutan,Pengangkutan, penampungan , Pengiriman , Pemindahanatau penerimaan, seseorang dengan Ancaman Kekerasan,Penggunaan,Kekerasan, Penculikan,Penyekapan,Pemalsuan,Penipuan,Penyalahgunaan kekuasaan

saat berakhir Persidangan ternyata tidak pernah Jaksa PenuntutUmum berusaha untuk menghadirkan saksi Devi Oktavia tersebut walaupunterdakwa sudah selalu memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkansaksi Devi Oktavia di Persidangan.Oleh karena ituPerekrutan,Pengangkutan,penampungan ,Pengiriman ,Pemindahan ataupenerimaan Seseorang dengan Ancaman Kekerasan, PenggunaanKekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan,Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 884/PID.SUS/2017/PT MDNPenyalahgunaan kekuasaan

gugatan kelalaian atas kewajibansuami dan isteri; (8). perceraian karena talak; (9). gugatan perceraian; (10).penyelesaian harta bersama; (11). penguasaan anakanak; (12). ibu dapatmemikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yangseharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; (13). penentuan kewajibanmemberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuansuatu kewajiban bagi bekas isteri; (14). putusan tentang sah tidaknya seoranganak; (15). putusan tentang pencabutan kekuasaan

orang tua; (16).pencabutan kekuasaan wali; (17). penunjukan orang lain sebagai wali olehpengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; (18). penunjukanseorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapanbelas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; (19). pembentukan kewajibanganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; (20).Penetapan asalusul seorang anak dan penetapan pengangkatan anakberdasarkan hukum Islam; (21). putusan tentang hal penolakan pemberianketerangan

Unsur Mengambil sesuatu barangBahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkansesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti jugamembawa barang dibawah kekuasaan yang nyata.

Adapun perbuatanmengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu beradadiluar kekuasaan pemiliknya yang sah sedangkan Barang adalahsesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis. as Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwaFebriansyah Bin Cikdin telah mengambil barang milik saksi RahmanBin Tatang yaitu berupa 1 (unit) HP Samsung Galaxy Nexus Model :GT19250 warna hitam Imei : 351565/05/378922/5 yang sedang dicas oleh saksi Rahman Bin Tatang di warung Es Capucino Cincau miliksaksi

Unsur Dengan maksud memilikinya secara melawan.hukumUnsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelakuuntuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatanmelawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpaadanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harussadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.Dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa tanpasepengetahuan atau tanpa seizin saksi Rahman Bin Tatang, terdakwatelah mengambil

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanyaselama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.2.

yang menjadi isu penting dalampermohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenalkekuasan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagianaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetapmempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut.Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat kesenjangan antaraapa yang diamanatkan dalam UndangUndang Perkawinan dengan tuntutandari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataan merupakan sesuatu diluar Kekuasaan

Sidrap.perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belumdicabut kekuasaan sebagai wali oleh Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006dan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada pemohon.Memperhatikan semua peraturan perundangundangan yang berlaku sertahukum syara yang berkaitan dengan perkara iniMENETAPKAN1.

Namun dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *Pengadilan dilarangmenolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yangdiajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkanwajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2)UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan hakim konstitusiwajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat.

13, Penetapan Nomor 28/Padt.P/2022/PA.CbnMenimbang bahwa berkaitan dengan permohonan penetapan wali yangdiajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuanperundangundangan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut : Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2020, menyatakan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adadi bawah kekuasaan

Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segalaperbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan; Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahunatau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wall;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undangundang tersebut,maka perwalian baru ada apabila

Bahwa Penggugat ( Terbanding ) mendudukkan SMPN 8 Tanbun selatansebagai Tergugat adalah salah alamat, hal ini kerena sesuai ketentuanperaturan per Undangundangan, Bupati bekasi selaku Kepala Daerahmerupakan pemegang kekuasaan pengelola barang milik Daerah danpemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBD dan menetapkan kebijpengelolaan barang Daerah, hal tersebut diaturPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola ngan Daerahjuncto Peraturan

Bdgsewajarnya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatPSST A ig etcetera te ce ecMengingat Pasal 188 sampai Pasal 194 HIR, Undangundang Nomor20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura juga Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sertaPeraturan Per Undangundangan yang bersangkutanMENGADILI Menerima permohonan banding dari Para SS idg semulaTergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II ; we oon n nn non nn nnn Menguatkan putusan Pengadilan tga prone

Namun dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *Pengadilan dilarangmenolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yangdiajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkanwajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2)UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan hakim konstitusiwajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat.

Perbuatan mengambil berarti perbuatan yangmengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Perbuatan mengambilsudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas bendadari pemiliknya;Menimbang bahwa pengertian barang adalah sesuatu yang mempunyai nilaididalam kehidupan ekonomi dari Seseorang;Menimbang, bahwa unsur barang harus seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;Menimbang, bahwa unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karenakejahatan merupakan penyerahan (levering) yang sah menurut hukum dalamkerangka hubungan bisnis

karena itu, setelah suami Pemohonmeninggal dunia, maka Pemohon dan anakanak Pemohon, mempunyai hakatas Tabungan Giro di BANK BRI Cabang Kutoarjo No Giro0136.01.000460.30.4 atas nama MUHADI senilai Rp 55.042.756,00 (limapuluh lima juta empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);Menimbang, bahwa salah satu syarat agar seseorang dapatmelakukan perbuatan hukum adalah orang tersebut haruslah sudah dewasaatau cakap, apabila seseorang dinyatakan belum dewasa, maka orangtersebut berada dalam kekuasaan

luarPengadilan;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P6 dan P7, anak Pemohonyang bernama YUSHINTA DEWI belum mencapai umur 18 (delapan belas)tahun sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknyaberbunyi :Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawnan ada di bawah kekuasaanorang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannyamaka anak Pemohon tersebut masih berada dibawah kekuasaan

atau cakap;Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernamaYUSHINTA DEWI yang mempunyai hak pula terhadap Tabungan GIRO diBANK BRI Cabang Kutoarjo No Giro 0136.01.000460.30.4 atas namaMUHADI senilai Rp 55.042.756,00 (lima puluh lima juta empat puluh duaribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), masih dibawah umur maka tidakdapat melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga perbuatan hukum yangharus dilakukan oleh YUSHINTA DEWI harus diwakilkan, oleh Pemohon,karena YUSHINTA DEWI masih dibawah kekuasaan

Muatan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, yang menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18tahun atau belum melangsungkan perkawinan, tetap berada di bawahkekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaan wali.3. Pasal 51 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjo.

Pasal 98 ayat (2) KHI yang menentukan bahwa Anak yangbelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau bellum pernahmelangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selamamereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Islamyang menentukan bahwa Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orangyang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur21 tahun atau telah menikah.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi HukumIslam yang menentukan bahwa Wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anaktersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur danberkelakuan baik.12Menimbang, bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannyamenjalankan kekuasaan

maka anaktersebut belumlah cakap untuk melakukan tindakan hukum maka untuk itu perluHalaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 207Padt.P/2020/PN Bitditunjuk seorang wali untuk mewakilinya di dalam melakukan tindakan hukumtersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 345 KUPerdata disebutkan bahwaapabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalianterhadap anakanak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku olehorang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecatdari kekuasaan

jujur dan berkelakuan baik;Menimbang, bahwa dari fakta hokum diatas telah membuktikan bahwapemohon adalah IBU KANDUNG dari anak yang dimintakan perwaliannya itu,dan sampai saat ini tinggal dibawah asuhan dan menjadi tanggungjawabPemohon sebagai orang tua (ibu) yang masih hidup, dan masih menjalankankekuasaan orang tua terhadap anakanak tersebut, maka menurut Pengadilantidak perlu memohon untuk ditetapkan sebagai wali, olen karena kekuasaanorang tua melekat secara biologis dan yuridis, sepanjang kekuasaan

orang tuatersebut tidak dicabut dengan suatu penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan hanya menegaskanbahwa Pemohon adalah sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tuauntuk anakanaknya tersebut, olen karena ayah dari anak tersebut atau suamidari Pemohon telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan sebagai wali atasanakanak yang bernama Gabrielle Pingkan Dahayu Theona Mangundap umur17 Tahun, maka Pemohon dapat mewakili anak tersebut dalam hal melakukanperbuatan

.162/PDT/2013/PTRmenyetujui kenaikan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank(Terlawan/Terbanding) apabila masih ingin melanjutkan/mendapatkanfasilitas kredit dari Bank (Terlawan/Terbanding) sebab apabilaPelawan/Pembanding tidak menyetujui kenaikan suku bunga makaharus segera melunasi seluruh kredit yang telah diterimanyaditambah dengan kewajibankewajiban yang lain ;Menimbang, bahwa Terlawan/terbanding jelas mempunyaikedudukan ekonomi yang demikian kuat atau bisa dikatakanTerlawan/terbanding mempunyai kekuasaan

Terbanding melaksanakan apa yang sudah diperjanjikanyaitu memberitahukan lebih dulu adanya kenaikan suku bunga dankapan mulai diberlakukannya kenaikan suku bunga tersebut ;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan kedua belahpihak tidak ada satupun yang membuktikan adanya pemberitahuankenaikan suku bunga kredit dan kapan mulai berlakunya sehinggatindakan dari terlawan/terbanding yang tidak memberitahukankenaikan suku bunga kredit kepada Pelawan/Pembanding dapatdikatakan sebagai penyalah gunaan kekuasaan

denganTerlawan/Terbanding , di mana Pelawan/Pembanding sebagai debiturmau tidak mau harus menyetujui kenaikan suku bunga yangditetapkan oleh Bank (Terlawan/Terbanding) apabila masih inginmelanjutkan /mendapatkan fasilitas kredit dari Bank(Terlawan/Terbanding) sebab apabila Pelawan/Pembanding tidakmenyetujui kenaikan suku bunga maka harus segera melunasi seluruhkredit yang telah diterimanya ditambah dengan kewajibankewajibanyang lain ;Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjadi adanyapenyalah gunaan kekuasaan

perbuatan hukum(rechtshandeling), maka untuk menentukan keabsahan perbuatan dimaksuddiperlukan syarat bahwa ahli waris yang bersangkutan harus mempunyaikecakapan hukum (bevoegheid) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.Dalam hal ahli waris tidak mempunyai kecakapan untuk melakukanperbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa, maka harusdiwakili orangtuanya apabila ahli waris tersebut masih di bawah kekuasaanorangtua atau diwakili seorang wali apabila ahliwaris tersebut tidak berada dibawah kekuasaan

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Kng.tersebut tidak lagi berada di bawah kekuasaan orangtua, melainkan harusditempatkan di bawah kekuasaan perwalian ;Menimbang, bahwa dari sebagaimana Bukti P.VII, P.VII,IX dan buktiP.X berupa Sertifikat Hak milik dimana sertifikat tersebut adalah diperolehdari pewarisan yang dilakukan oleh Almarhum SODIKIN dan bisadisimpulkan tanah dan rumah tersebut adalah berupa tanah warisan ;Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon masih dibawah umur,untuk menjual tanah tersebut

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari permohonanPemohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannyasebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai Kebelumdewasaan terdapat dalam Pasal330 KUHPerdata, yang menerangkan bahwa, Yang belum dewasa adalahmereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidakkawin sebelumnya, selanjutnya mengenai Perwalian (Voogdi/) terdapat dalamPasal 330 KUHPerdata, menerangkan bahwa, mereka yang belum dewasadan tidak berada dibawah kekuasaan

CkrAgung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yangmenyebutkan bahwa, Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaituorang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Perwalian oleh Bapak atau Ibuterdapat dalam Pasal 345 KUHPerdata, menerangkan bahwa, bila salah satudari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangkudemi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidakdibebaskan atau dipecat dari kekuasaan

Terhadap permasalahan ini KUHPerdata, Buku I, Bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua, Bagian KeduaTentang AkibatAkibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Kekayaan Anak,Pasal 309 KUH Perdata menyatakan, "ia tak boleh memindahtangankan hartakekayaan anakanaknya yang belum dewasa melainkan dengan memperhatikanaturanaturan yang tercantum dalam bab ke lima belas buku ke satu tentangmemindahtangankan barangbarang kepunyaan anak yang belum dewasa.Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 23/Padt.P/2022/PN CkrDengan

berdasarkan atas undangundang ini, maka dengan berlakunya undangundang ini ketentuanketentuanyang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie ChristenIndonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op degemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturanperaturan lain yangmengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undangundang ini,dinyatakan tidak berlaku;Menimbang, bahwa terkait dengan kekuasaan

orang tua, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab X Tentang Hak danKewajiban antara Orang Tua dan Anak, mengaturnya sebagai berikut: Pasal 47 ayat (1) menyatakan, "anak yang belum mencapai umur 18tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinanada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dar!

SOETARMIN (Alm), dibawah janji5memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangantersebut benar ;Bahwa pada saat ini, sebelum disita oleh Polisi, saksi memegang surat kuasaatas nama Harjo Suyatno, sertifikat tersebut berada dalam kekuasaan saksikarena terdakwa telah menjadikan sertifikat tersebut sebagai jaminanhutang ;Bahwa pada awalnya terdakwa mengakui sertifikat tersebut adalah milikkeluarga terdakwa, tetapi setelah itu saksi

Semarang ;Bahwa terhadap barang bukti tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 KUHAP maka bendasitaandikembalikan kepada siapa benda itu disita atau kepada yang berhak;Bahwa terhadap Barang bukti SHM No 499 atas nama Harjo Suyatno, diketahuibenda tersebut disita pada saat berada dalam kekuasaan Bernadheta Nani, namundemikian Harjo Suyatno adalah orang yang berhak terhadap barang buktitersebut sebagaimana tercantum dalam SHM No 499, Harjo Suyatno adalahpemegang

hak dari SHM No 499.Bahwa SHM No 499 berada dalam kekuasaan Bernadheta Nani pada saat disitakarena terdakwa telah menjadikan SHM No.499 sebagai jaminan pinjaman uangkepada Bernadheta Nani sebagai pengganti jaminan berupa cek yang telahdisepakati terlebih dahulu oleh Bernadheta nani, penggantian jaminan dari yangsemula cek senilai Rp.50.000.000,00 menjadi SHM No 499 atas nama HarjoHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2014/PN.

Suyatno ;Bahwa berdasarkan keterangan Bernadheta nani dan Herryanto setelah jatuhtempo pencairan cek tanggal 27 Juli 2013, Harryanto melakukan pengecekankepada Harjo Suyatno dan mengetahui bahwa SHM No 499 bukan milikterdakwa atau saudara terdakwa tetapi milik Harjo Suyatno dan Harjo Suyatnotidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjadikan SHM No 499sebagai jaminan hutang bagi kepentingan terdakwa ;Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui SHM No 499 atas SHM No499 berada dalam kekuasaan

Terdakwa karena dijadikan jaminan hutang olehRugini istri Harjo Suyatno sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapihingga saat ini terdakwa baru menyerahkan Rp.1.000.000,00 kepada Rugini, dankemudian menjadikan HM NO 499 yang berada dalam kekuasaan terdakwasebagai jaminan hutang terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,00 kepada BernadhetaNani dengan menggunakan surat kuasa palsu dari Harjo Suyatno, karenanyaMejelis berpendapat, menjadi kewaiban terdakwa untuk menyelesaikankewajibannya terhadap Bernadheta

Putusan Nomor : 107/PLVW/2016/PTUNJKT Bahwa oleh karenanya adalah sangat tidak beralasan secara hukum ataudengan kata lain Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai bahagiandari kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu menegakan hukum dankeadilan (vide pasal angka 1 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009)dengan membiarkan terjadinya pelanggaranpelanggaran administrasidalam penerbitan surat Keputusan Menteri dalam Negeri yang dasarnyabukan undangundang pemilukada akan tetapi UndangUndang Nomor 32Tahun

Donner yangmembagi kekuasaan negara menjadi dua bagian yaitu :a. Kekuasaan negara dalam bidang politik (Taak Stelling);b. Kekuasaan negara dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan politik(Taak Vervulling);.

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan Menteri DalamNegeri merupakan kewenangan kekuasaan negara dalam bidang politik (TaakStelling) sedangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untukmenguji keputusankeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalammenjalankan atau melaksanakan kebijakan politik (Taak Vervulling).

Putusan Nomor : 107/PLVW/2016/PTUNJKTsebagai bagian dari kewenangan kekuasaan negara dalam bidang politik (TaakStelling);7.

Janji bahwa pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiriobyek hak tanggungan~= apabila debitur cidera16.Bahwa berdasarkan pada ketentuanketentuan diatas, makadalam hal PELAWAN selaku Debitur ingkar janji/wanprestasi,maka TERLAWAN berhak untuk dengan seketika hakhak danwewenang yang timbul dari atau berdasarkan perjanjianjaminan ( akta pemberian hak tanggungan), TERMASUK NAMUNTIDAK TERBATAS PADA melakukan pelelangan dimuka umumterhadap barangbarang jaminan yang

Pasal 6 undangundang hak tanggungan No.4Tahun 1996);Pasal 6 UU hak Tanggungan :Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tangunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutang dari hasil penjualanterse but ; 22 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeBerdasarkan adanya klausul yang disepakati dalam aktaapemberian hak tanggungan halaman 8 yaitu janji . untukmenjual dihadapan umum secara lelang .... maka sesuai pasal11

BankTabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Regional Middle RangeManager dan Area Middle Range Manager Region Sumbagut NAD in casu Terlawan sebagai pemegang Hak Tanggungan,sebagaimana ditegaskan pada ketentuan pasal 6 Undangundang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakandengan tegas bahwa Apabila debitor cidera janji, pemegangHak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objekHak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualantersebut

(SHT) No.1615/2011 tertanggal 06Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLangkat dengan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.210 / 2011 tertanggal 24 Oktober 2011 dibuat dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) Suzi Handayani, SH sebagaimana dalamalat bukti Surat ( T .6 s/d TMenimbang, bahwa Pasal 11 ayat 2 Undang Undang HakTanggungan No. 4 Tahun 1996 (UU Hak Tanggungan) yang berbunyi jJanji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual atas kekuasaan

sendiri obyek hak tanggungan apabiladebitur cidera janji ;Menimbang, bahwa Pasal6 Undang Undang Hak TanggunganNo. 4 Tahun 1996 (UU Hak Tanggungan) yang berbunyi Apabiladebitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyaihak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang darihasil penjualantersebut ; 222 on nn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnnMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2huruf e Jo Pasal 6