Majelis Hakim Judex Facti keliru dan tidak lengkap mempertimbangkaneksepsi Pemohon Kasasi tentang gugatan kabur karena terdapatpertentangan antara posita dan petitum gugatan;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam mempertimbangkan eksepsi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi tentang gugatan kabur karena terdapatpertentangan antara posita dan petitum gugatan mengandung kekeliruandalam penerapan hukum dan tidak lengkap pertimbangan hukumnya,dengan alasan:Halaman 7 dari 12 hal.Put.

Namun dalam dictum putusan angka 2 di atas,Majelis Hakim Judex Facti secara keliru telah memasukan peristiwa tidakdikembalikannya uang pinjaman sebagai perbuatan melawan hukum;6) Bahwa berdasarkan alasanalasan yuridis sebagaimana diuraikandi atas, maka melalui memori banding ini, Pemohon Kasasi memohonagar Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan/atauMajelis Hakim Agung yang ditetapbkan memeriksa dan mengadili perkaraini agar berkenan menjatuhkan putusan membatalkan Putusan JudexFacti

Majelis Hakim Judex Facti keliru menerapkan hukum pembuktianterutama bukti T1 dan T2 yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi;1) Bahwa bukti T1 yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasiadalah berupa Surat Keterangan Permintaan Peninjauan Kembali Nomor01/Akta.Pid/PK/2015/PN.KPG dan bukti T2 berupa Tanda Terima MemoriPeninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid/PK/2015/PN.KPG. bukti T1 danT2 a quo merupakan alat bukti yang membuktikan bahwa PutusanPengadilan Negeri Kupang Nomor 184/PID.B/2014/PN.KPG yangdikuatkan

Nomor 3724 K/Pdt/2016dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sebab gugatan Penggugatdalam perkara perdata ini akan dijadikan bukti baru (novum) bagiTergugat untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agungterhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan TinggiKupang dimaksud;3) Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya, Majelis HakimJudex Facti secara keliru menyatakan mengesampingkan bukti Surat T1dan 12 yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi denganpertimbangan bahwa

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie telah keliru dan salahdalam menilai buktibukti yang diajukan Pembanding mengenai bukti bertandaP4, P5 dan bukti P6 yang menyebutkan bahwa bukti tersebut tidak dapatdijadikan bukti yang meyakinkan dan haruslah dikesampingkan dengan alasanyang sematamata hanya tidak bisa menunjukkan aslinya dan kondisi foto copyyang tidak dapat lagi jelas dibaca materinya. menurut Pembanding buktibertanda P4, P5 dan P6 dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sahdipersidangan

Bahwa Judex Factie juga keliru dalam menilai bukti bertanda P13 sampaidengan P25 yang merupakan bukti sertifikatsertifikat hak milk (Sertifikat pronatahun 1988) yang berada di jalan Sukamaju, tidak mempunyai pembuktianmengikat dan tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, padahal senyatanyabuktibukti surat yang Pembanding ajukan tersebut jelas relevan dan terkaitdengan perkara a quo;. Bahwa Judex Factie keliru menyatakan bukti P29 tidak ada kaitannya denganobyek sengketa;.

Bahwa dengan demikian Judex Factie telah keliru dalam menilai buktibuktiyang diajukan Pembanding, apalagi faktanya dalam persidangan buktibuktiyang diajukan Pembanding telah membuktikan kebenarannya bahwaTerbanding dan Turut Terbanding Il melakukan perbuatan melawan hukumberkaitan dengan tumpang tindih kepemilikan antara Sertifikat Hak Milik No.1584 milik Terbanding dengan tanah milik Pembanding.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan TinggiBanjarmasin Cq.

begitusaja seluruh memori banding tersebut ; Bahwa demikian juga Majelis Hakim Judex Factie (Pengadilan Tinggi) tidakmengambil dan tidak memberikan pertimbangan hukum secara cermat danteliti pada putusan perkara a quo yang diambilnya, namun hanya denganbegitu gampangnya mengambil alin pertimbangan hukum dan putusanyang diambil Majelis Hakim Judex Factie (Pengadilan Negeri), padahal baikpertimbangan hukum maupun keputusan yang diambil oleh Majelis HakimJudex Factie (Pengadilan Negeri) telah salah dan keliru

, oleh karena itubaik pertimbangan hukum maupun keputusan Majelis Hakim pada keduatingkat Pengadilan tersebut (Judex Factie) adalah sangat keliru dan telahsalah penerapan hukumnya ; Bahwa Majelis Hakim at quem telah keliru dan salah memberikan putusanmaupun pertimbangan hukumnya antara lain ; Bahwa Majelis Hakim at quem pada putusannya halaman 3 menyebutkan,pada tanggal 22 Nopember 2006 kuasa Tergugat telah mengajukanpermohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriJakarta Timur..

Mawikere, dan sebagai Tergugat II yaitu H.Bustaman yang saat ini sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding ; Bahwa sepengetahuan Pemohon Kasasi bahwa Tergugat yang saat inisebagai Turut Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan banding atasperkara a quo, dan karena tidak pernah mengajukan permohonan bandingotomatis tidak ada mengajukan memori banding, demikian jugalah bahwatelah nyatanyata Majelis Hakim at quem telah keliru dan salah baikmemberikan pertimbangkan hukum maupun keputusan yang diambilnya ;Hal

Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat kecualiterhadap halhal yang diakui secara tegas kebenarannya;Eksepsi Kompetensi Relatif;2.22.32.42.5Bahwa gugatan a quo telah secara keliru diajukan Penggugat padaPengadilan Negeri Kabupaten Madiun;Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo

Eksepsi Persona Standi Non Yudisio;3.1.3.2.Bahwa penyebutan identitas Tergugat II olen Penggugat dalam suratgugatannya sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima , sebabpenyebutan person Tergugat Il di dalam surat gugatan Penggugatkurang tepat dan keliru, karena tidak menyebutkan hierarki secarabenar;Tergugat Il bukanlah merupakan suatu badan hukum yang berdirisendiri , melainkan badan hukum yang merupakan bagian dari badanhukum yang disebut Negara dan dalam melaksanakan tugas danwewenangnya

Oleh karena itu Tergugat II tidakberkualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di mukaPeradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan Badan Hukum induknyaatau instansi atasannya;Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II diatas, makapenyebutan identitas Tergugat Il dalam gugatan Penggugat yangditujukan kepada Tergugat Il tanpa dikaitkan dengan badan hukuminduk dan instansi atasannya tersebut adalah keliru dan kurang atapyang mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung kesalahanformil

Bahwa dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) putusan Judex Facti/Pengadilan tingkat banding dengan Nomor 121/PDT/2015/PT.Sby junctotingkat pertama sangat keliru menafsirkannya dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2014/PN.Mjy, yang dipermasalahkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat perihal Perjanjian Kredit Nomor 0002/PK/03337/1500/081 1tanggal 23 Agustus 2011 yang dilakukan Pembanding/Penggugat denganTergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi 1;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat

sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yangmembebankan uang mutah kepada Terbanding hanya dalam jumlahRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), padahal faktanya Terbanding telahmelukai hati Pembanding dengan berselingkuh bahkan sudah kawin lagitanpa izin Pembanding dan tanpa izin pengadilan, maka guna memenuhirasa keadilan bagi Pembanding, Terbanding harus dibebankan mutah dalamjJumlah yang layak yakni sejumlah Rop10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Bahwa pertimbangan majelis tingkat banding sungguh keliru

Selama pisah ranjang tersebut Termohon Kasasi/Termohontidak juga berubah perangainya menjadi lebih baik, sehingga PemohonKasasi/Pemohon memutuskan untuk menikah lagi dengan wanita lain, itupun atas sepengetahuan Termohon Kasasi/Termohon, meskipun prosesperceraian secara resmi belum diajukan ke Pengadilan Agama, namun talaksecara agama sudah Pemohon Kasasi/Pemohon jatuhkan kepadaTermohon Kasasi/Termohon;Bahwa adalah keliru pertimbangan majelis tingkat banding yangmemutuskan bahwa besaran kelayakan

Tentunya hal ini merupakan sebuah kezholiman, dan PemohonKasasi/Pemohon menolak keputusan yang menzholimi Pemohon Kasasi/Pemohon;Bahwa majelis hakim tingkat banding telah keliru dalam pertimbangannyamengenai status rumah warisan orang tua Pemohon Kasasi/Pemohon yangdijadikan harta bersama antara Pemohon Kasasi/Pemohon denganTermohon Kasasi/Termohon.

Oleh karena rumah tersebut warisan dari orang tuaPemohon Kasasi/Pemohon, maka judex facti telah melakukan sebuahkekeliruan yang nyata memutuskan rumah tersebut sebagai hartabersama/gono gini antara Pemohon Kasasi/Pemohon dan TermohonKasasi/Termohon;Bahwa oleh karena judex facti tingkat banding telah keliru menetapkanbahwa rumah tersebut sebagai harta bersama antara Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon, kiranya putusan yangmengharuskan rumah tersebut di bagi menjadi masingmasing 2 seperduauntuk

Peninjauan Kembali Putusan tersebut, kamiberpendapat bahwa putusan dalam perkara ini:a Terdapat keadaan yang menimbulkan dugaan kuat,jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung,hasilnya akan berupa putusan yang menerimaPemohon Kasasi dan menolak Gugatan Penggugat,setidaktidaknya lain dari putusan yang ada sekarangini;b Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatukekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;Bahwa putusan Judex Facti telah keliru

dan salah dan keliru menerapkanhukum, karena tidak mempertimbangkan masalah keadaan pabrik milik PemohonPeninjauan Kembali yang sudah tidak beroperasi, dikarenakan mesinmesin berikutkendaraan operasional dikuasai oleh pars pekerja yang note bene sebagai TermohonPeninjauan Kembali, sehingga bagaimana mungkin Termohon Kasasi dapatmenghitung harta kekayaan perusahaan yang sudah tidak ada lagi secara fisik;Bahwa pabrik tnilik Pemohon Peninjauan Kembali telah tutup, seluruh assetyang seharusnya dapat

dijual untuk melakukan penghitungan guna pembayaran danpemberesan kewajibankewajiban perusahaan kepada karyawan, sudah dikuasai dandijual tanpa sepengetahuan pihak Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dengan tidak mempertimbangkankeberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang mendalilkan antara Pemohon PeninjauanKembali dengan Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah ada perjanjian kerja,sehingga bagaimana mungkin Termohon Peninjauan Kembali dapat memperhitungkanmasa kerjanya

Nomor 43 PK/Pdt.SusPHI/2013Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, menolak pertimbangan hukum JudexFacti yang hanya mengiyakan atau membenarkan pertimbangan hukum yudex factiepengadilan Hubungan Industrial yang hanya mempertimbangkan bukti P2, P3, P4,P12 = T5, P13=T4, T3,T6, T7 dan T8 mengenai Akta Pendirian Perusahaantetapi yudex factie tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Kasasiffergugat yaitu T1 dan T2;Pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang salah dan keliru

No. 791 K/Pdt/20131010Pengadilan Tinggi Mataram No. 151/Pdt.G/2011/PT.MTR tanggal16 Oktober 2012 adalah putusan yang batal demi hukum karenadidasari pertimbangan hukum yang keliru dan tidak cermat dengantelah mengambil alin pertimbangan hukum Pengadilan NegeriPraya dengan tanpa mempertimbangkan tentang pengakuanlangsung dari Penggugat 2 (Manuh) yang secara langsungmelakukan hubungan hukum gadai menggadai terhadap tanahsengketa dengan Amaq Najamudin, kemudian Penggugat 2mengakui telah disuruh mencap

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dantidak cermat dalam pertimbangan hukumnya tentang bukti suratyang diajukan Para Penggugat/Pemohon Kasasi berupa suratketetapan iuran pembangunan daerah dan bukti silsilah keturunanAmaq Rumaji dianggap tidak ada relevansinya dengan statuskepemilikan maupun peristiwa hukum dan pertimbangan hukumsemacam ini adalah pertimbangan hukum yang benarbenar salahdan keliru, padahal kedua bukti surat tersebut merupakan buktiawal tentang asal muasal tanah

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 151/Pdt.G/2011/PT.MTR tanggal 16 Oktober 2012 adalah putusanyang batal demi hukum karena didasari pertimbangan hukum yangsalah dan keliru dimana Pengadilan Tinggi Mataram mengambilalih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Praya yang telahdengan sangat proaktif dan berpihak kepada pihak Tergugatsampaisampai menjadikan orang yang sama sekali tidak pernahhadir di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi11yaitu orang yang bernama Haji Amaq Said

No. 791 K/Pdt/201312nyata melanggar undangundang, pertimbangan hukumnya salahdan keliru ini dianggap benar oleh Pengadilan Tinggi Mataram No.151/Pdt/2012/PT.MTR tanggal 16 Oktober 2012 adalah Putusanyang harus batal demi hukum;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan kasasi: Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena PutusanJudex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusanPengadilan Negeri

TCUP yaitu sejak April tahun 2010.Sehingga tindakan Penggugat menarik Tergugat selaku pribadi dalam perkara aquo adalah keliru dan salah dikarenakan tidak adanya hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat selaku pribadi.Dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah salah tuju atau errorin persona. Oleh karenanya sangat bedasarkan hukum bagi Majelis Hakim untukmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Hal ini bersesuaian pula dengan: Putusan Mahkamah Agung R.I.

PemohonKasasi dan Termohon Kasasi menyadari dan menyetujui bahwa gugatan kurangpihak;Namun, Pengadilan Negeri Tangerang telah keliru dalam menafsirkan danmenerapkan hukum dengan mengabaikan dalildalil Pemohon Kasasi dan tetapmempertimbangkan serta menjatuhkan putusan atas gugatan di dalam pokokperkara. Pengadilan Tinggi Banten secara picik kemudian memperkuat putusanPengadilan Negeri Tangerang, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Banten juga telahkeliru dalam menafsirkan dan menerapkan hukum;9.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan TinggiBanten telah keliru dalam mengadili gugatan mengenai pokok perkaranya.Seharusnya Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Bantenmenyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak;Latar Belakang:10.Pemohon Kasasi dengan ini meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia yangTerhormat untuk merujuk kembali ke latar belakang dan fakta terkait yang telahdiuraikan dalam paragraf 12 sampai dengan 31 dari memori banding.

Pengadilan Tinggi Banten dalam Putusan PengadilanTinggi Nomor 37 lebih lanjut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 376atas pokok perkara;AlasanAlasan Pengajuan Memori Kasasi Ini:14.Menurut pendapat Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum dan amar putusan dalamPutusan Pengadilan Tinggi Nomor 37 dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 376adalah tidak tepat karena kedua pengadilan tersebut telah keliru dalam menafsirkanhukum dan mengabaikan faktafakta penting yang ada.

Pemohon Kasasi berharapbahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang akan menyatakan gugatan tidakdapat diterima karena baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi sepakatbahwa para pihak dalam gugatan adalah tidak lengkap;Dengan menolak gugatan di dalam pokok perkara, baik Pengadilan Tinggi Bantendan Pengadilan Negeri Tangerang telah keliru dalam menafsirkan dan menerapkanhukum dan mengabaikan faktafakta penting yang terkait;17.

Majelis Hakim keliru dalam pertimbangan hukumnya yang tertuang di halaman 35 paragrafke9 dan ke10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kontrak Karya antara PemohonPeninjauan Kembali dengan Pemerintah adalah merupakan ranah hukum privat sedangkanpungutan pajak, termasuk pajak daerah yang dikenakan oleh Termohon Peninjauan Kembali,adalah ranah hukum publik, sehingga apabila terjadi pertentangan maka hukum publik selaludimenangkan.Majelis Hakim jelasjelas sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya tersebut

"Sangat jelas dan nyata bahwasanya Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbanganhukumnya tersebut, karenanya Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis HakimHal 13 dari 25 hal. Put. No. 21/B/PK/Pjk/2012Agung yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put.25588/PP/M.IV/04/2010 tertanggal 30 Agustus 2010.B.

Oleh karena itu, Termohon Peninjauan Kembali seharusnya tunduk dan menghormatiketentuanketentuan dalam Kontrak Karya yang merupakan undangundang bagi parapembuatnya.Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan putusannya a quo telah menafsirkansecara keliru pengaturan masalah perpajakan di dalam Kontrak Karya yang bersifat LexSpesialis', artinya masalah perpajakan telah diatur secara spesifik dan berlaku khusus bagiperusahaanperusahaan Kontrak Karya, termasuk Pemohon Peninjauan Kembali.

"Bahwa pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyebutkanbahwa Kontrak Karya dianggap tidak memenuhi persyaratan "suatu sebab yang halal" karenapenerapan Pasal 13 ayat 11 dari Kontrak Karya yang mengatur masalah pajak daerah dianggapbertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000 mengenai Pajak Daerah danRetribusi Daerah.Pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tersebut di atas adalah keliru danmenimbulkan ketidakpastian hukum bagi perusahaanperusahaan Kontrak

Sisanya tidak berhasil, walaupun perusahaan perusahaan tersebut telah menghabiskan puluhan atau bahkan ratusan juta dolar hanyauntuk kegiatan eksplorasi.Bahwa disini nampak jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru didalammenginterpretasikan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 dari KUH Perdata. Dengan demikian,Kontrak Karya yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah dan dibuatsesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pembuatan yaitu pada tanggal 2 Desember1986.

dahulu PemohonBanding), telah mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak dengan suratNomor JAOem/NNT08032 tertanggal 8 September 2008 yang manakemudian Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan Nomor Put. 25584/PP/M.IV/04/2010 tertanggal 30 Agustus 2010;DALAM POKOK SENGKETA;714Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 35 sampai 36, yang dapatdiuraikan lebih rinci sebagai berikut:Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Keliru

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolakpermohonan banding Pemohon sehingga perhitungan pajaknya menjadisebagai berikut: Uraian Jumlah Menurut (Rp.)Terbanding Majelis Koreksi yangPemohon dibatalkanBanding Majelisb c (bc)aBea Balik Nama 1.260.000 1.260.000 0Pajak Kendaraan Bermotor 210.000 210.000 0Jumlah 1.470.000 1.470.000 0 16 Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali;Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis di atasdengan alasan sebagai berikut:A Majelis Hakim Keliru

dalam pertimbangan hukumnyahalarnan 35 paragraf ke9 dan ke10 yang pada pokoknyamenyatakanbahwa Kontrak Karya antara Pemohon PeninjauanKembali denganPemerintah adalah merupakan ranah hukurn privatsedangkan pungutan pajak, termasuk pajak daerah yangdikenakan oleh TermohonPeninjauan Kembali, adalah ranah hukum publik,sehingga apabilaterjadi pertentangan maka hukum publik selaludimenangkan;Majelis Hakim jelasjelas sangat keliru dalam pertimbangan hukumnyatersebut karena adagium tersebut bertentangan

Oleh karena itu,Termohon Peninjauan Kembali harus tunduk dan menghormati ketentuanketentuan dalam Kontrak Karya yang merupakan undangundang bagi parapembuatnya;Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan putusannya a quo telahmenafsirkan secara keliru pengaturan masalah perpajakan di dalam KontrakKarya yang bersifat 'Lex Spesialis', artinya masalah perpajakan telah diatursecara spesifik dan berlaku khusus bagi perusahaanperusahaan Kontrak Karya,termasuk Pemohon Peninjauan Kembali.

Sisanya tidak berhasil, walaupunperusahaanperusahaan tersebut telah menghabiskan puluhan ataubahkan ratusan juta dolar hanya untuk kegiatan eksplorasi;Bahwa di sini nampak jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah keliru di dalam menginterpretasikan Pasal 1320 juncto Pasal1337 dari KUH Perdata. Dengan demikian, Kontrak Karya yang25dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah dan dibuatsesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pembuatan yaitupada tanggal 2 Desember 1986.

Terdakwa, yaitu guna menentukan sudahtepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudahada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itumerupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244KUHAP ( Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonankasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan padapenafsiran yang keliru

, oleh karena : Bahwa Majelis Hakim telah keliru menjadikan pertimbangan putusandengan mendasarkan surat pencabutan kuasa (kuasa Nomor 2 tanggal14 Mei 2005 dan Nomor 4 tanggal 21 Mei 2005) dan pembatalanHal. 8 dari31 hal.

Bahwa Majelis Hakim telah keliru menfasirkan unsur Melawan hukumsebagaimana dakwaan Pasal 378 KUHP, karena Majelis Hakim tidakHal. 12 dari 31 hal. Put.

Ataudengan kata lain unsurunsur inti dalam Pasal 378 KUHP adalahmerupakan satu kesatuan dan tidak berdiri sendiri, yang saling berkaitansatu sama lain, sehingga adalah keliru jika Majelis Hakim dalampembuktian unsur Melawan hukum tidak membuktikan pula unsurdengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihatataupun rangkaian kebohongan.Bahwa Majelis Hakim dalam menguraikan unsur melawan hukum dalamputusan telah mengesampingkan seluruh faktafakta hukum yangmengungkapkan ketidakbenaran

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru menerapkanhukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya denganmenjatuhkan putusan yang menyatakan unsur Dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidakterbukti dengan pertimbangan telah dilakukannya pembatalan atas perikatanjual beli dan pembatalan surat kuasa oleh Terdakwa secara sepihak, karenadalam perikatan tersebut sama sekali belum ada prestasi oleh salah satupihak dalam hal ini saksi

Tentang Subyek dan Kapasitas Tergugat :Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya sebagaimana disebutkandiatas menyebutkan mengajukan gugatan wanprestasi dan atau gantirugi kepada seorang bernama :Nama : Budijono Kurniawan(Dalam kedudukan sebagai diri pribadi mupun mengatas namakanPerseroan Terbatas Sarana Saksi Sejati ), dan seterusnya ;Bahwa, konsiruksi gugatan Penggugat tersebut jelas keliru, dikualifisirsebagai gugatan yang obscuur, karena tidak jelas dalam kapasitassebagai apa Bapak Budijono Kurniawan

op de BurgerlijkeRechtsvordering/Rv, maka menurut hukum putusan Tinggi DKI Jakarta a quosebagai Pengadilan Tingkat Banding jo putusan Pengadilan Negeri JakartaBarat sebagai Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dibatalkan ;Majelis Hakim Agung Yang Mulia ;Didalam memori banding Pembanding/kini' Pemohon Kasasi telahdikemukakan keberatankeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri JakartaBarat tanggal 14 September 2009 Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., yaitu :Pengadilan Negeri Jakarta Barat Salah Dan Keliru

Dalam Menilai KualifikasiGugatan Wanprestasi dan Keliru Menilai Ada Tidaknya Wanprestasi SuatuPerjanjian ;Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi DK!

Jakarta tanggal 22 Oktober 2010Nomor 86/PDT/ 2010/Perseroan Terbatas.DKI yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 September 2009, Nomor156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar. haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung R. diTingkat Kasasi, karena, salah dan keliru dalam menilai kualifikasi gugatanwanprestasi dan keliru menilai ada tidaknya wanprestasi suatu perjanjian, haltersebut merupakan kesalahan mengenai proses (procedural error), kesalahanmengenai fakta (factual error), kKesalahan mengenai

halaman 18 Alinea ke7 jelas dan tegas disebutkan menimbang bahwaPenggugat tidak mengajukan saksisaksi dalam perkara ini, akan tetapi padapertimbangan hukum halaman 25 alinea ke2 justru disebutkan karena Tergugattelah mengingkari janji lisannya maka patut dinyatakan bahwa Tergugat telahmelakukan cidera janji ;Lebih lronis lagi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru menguatkan putusanPengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 September 2009, Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar. yang nyatanyata sangat keliru

Koreksi Biaya Royalty, sebesar US$ 84,216.11Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.21748/PP/M.1/15/2010 tanggal 27 Januari 2010 tersebut, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karenaMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikanfaktafakta hukum (rechtsfeit)

Bahwa berkenaan dengan amar putusan (dictum) Majelis HakimPengadilan Pajak sebagaimana yang tertuang dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.21748/PP/ M.1/15/2010 tanggal 27Januari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa danmengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti danerror juris) dalam membuat putusan atas

1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000, untukmelakukan koreksi atas Biaya Intercompany Leasing Cost,sebesar US$ 4,220,095.74 serta mempertahankan koreksitersebut;1.12.Bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim1,13.Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) atas BiayaIntercompany Leasing Cost, sebesar US$ 4,220,095.74tersebut, adalah merupakan pertimbangan dan kesimpulan yangsalah dan keliru

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000,untuk melakukan koreksi atasBiaya Intercompany Technical Fee, sebesar US$ 78,840.94 sertamempertahankan koreksi tersebut;Bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) atas BiayaIntercompany Technical Fee, sebesar US$ 78,840.94 tersebut,adalah merupakan pertimbangan dan kesimpulan yang salah dan3129.keliru

Putusan Nomor 289/B/PK/Pjk/2012323.3.Januari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa danmengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti danerror juris) dalam membuat putusan atas objek sengketa bandingyang dipersengketakan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding).

Drs M.A.MALIGANA dalam kedudukan sebagai Camat Sirimau danmemakai Cap/Stempel yang bertulisan CAMAT SIRIMAU, KOTAMADYADAERAH TINGKAT Il AMBON dan juga ditanda tangani oleh raja NegeriSoya pada tanggal 15 Desember 1981 dan memakai Cap/Stempel yangbertulisan PEMERINTAH NEGERI SOYA KECAMATAN PULAU AMBON ;Bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu MajelisHakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan Nomor107/Pdt.G/1996/PN.AB tersebut pada halaman 26 (dua puluh enam) alineake2 telah keliru

Bahwa dikatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusanNomor : 107/Pdt.G/1996/PN.AB tersebut pada halaman 26 (dua puluh enam)alinea ke2 telah keliru dalam pertimbangannya seperti yang dikemukakanpada butir 10 Pelawan ini diatas, karena Majelis hakim tidak secara jellmempelajari bukti surat P1 dari Terlawan (Penggugat dalam perkara Nomor: 107/Pdt.G/1996/PN.AB) yang banyak mengandung cacat hukum yaitu :a.

Salah atau keliru.2.

Ini adalah pendapat atau pertimbangan yang sangat keliru atau salah, karenayang harus menentukan Tergugat dalam satu perkara perdata adalahpenggugat, tetapi bukan Majelis Hakim.

HELENA BAKARBESSY / FERDINANDUS,dan Almarhum Janda NY MARTHA FERDINANDUS yang diwakili olehAnaknya FRANGKY FERDINANDUS, berhak untuk melakukan perlawanandalam perkara ini, sehingga Pertibangan Majelis hakim Pengadilan NegeriAmbon dan perkara ini adalah salah dan atau keliru bila menyatakan dalamAmar Putusannya poin ke1 (Satu) bahwa Pelawan adalah Pelawan yangtidak benar.3. Judex Factie pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah salah dan atau kelirumenerapkan hukum sebagai mana mestinya.

MEMBELItersebut BERLAKU UNTUK SESEORANG YANG AKAN MENJUAL ATAUMENGEDARKAN KEMBALI NARKOTIKA YANG DIBELINYA TERSEBUT,BUKAN UNTUK DIGUNAKAN SENDIRI,sehingga dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa/Pembandingmenggunakan Narkotika jenis shabu itu sendiri, dan hal tersebut didukungdengan saksi MAKSI A.P.NAPA selaku polisi yang melakukan penangkapandan interogasi terhadap Terdakwa / Pembanding dan juga didukungdengan barang bukti yang ada sehingga pertimbangan majelis hakim tingkatpertama tersebut keliru

Bahwa dapat dibenarkan dakwaan alternatif ke1 (Satu) JPU/Terbandingterbukti kepada Terdakwa/Pembanding JIKA terdapat fakta hukum ataupunBukti Terdakwa/Pembanding menjual/mengedarkan kembali Narkotika jenisshabu yang didapat dari saksi Agustinus Tinus Lirong tersebut, NAMUNDALAM FAKTA HUKUM ATAUPUN BUKTI TIDAK TERDAPATTERDAKWA/PEMBANDING MENJUAL/MENGEDARKAN KEMBALINARKOTIKA JENIS SHABU TERSEBUT, sehingga pertimbangan danputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangatlah keliru dan patutuntuk

Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan sedikitpun Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa/Pembanding, namun hanya mempertimbangkankeseluruhan Tuntutan dan JPU/Terbanding yang mana termuat keseluruhandakwaan dan tuntutan JPU/Terbanding dalam Putusannya, dan juga MajelisHakim Tingkat Pertama juga keliru dalam menjelaskan unsur pasal yangdidakwaan dan mempertimbangkan secara lurus yang tertuang dalamtuntutan JPU/Terbanding;9.Bahwa dalam persidangan terungkap JPU/Terbanding tidak dapatmembuktikan baik

Memori Banding tersebuttelah kami terima pada hari Selasa tanggal 16 November 2021, setelah kamimenyimak, mencermati dan mempelajari memori banding Penasihat HukumTerdakwa, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwaputusan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadapTerdakwa/Pembanding sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkanketidakadilan bagi Terdakwa/Pembanding.

Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan sedikitpunPledoi/ Pembelaan dari Terbanding/Terdakwa, namun hanyamempertimbangkan keseluruhan Tuntutan dan Pembanding/JPUyang mana termuat keseluruhan dakwaan dan tuntutanPembanding/JPU dalam Putusannya, dan juga Majelis HakimTingkat Pertama juga keliru dalam menjelaskan unsur pasal yangdidakwaan dan mempertimbangkan secara lurus yang tertuangdalam tuntutan Pembanding/JPU;9.

Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Judex Facti Tinggi Manadoyang telah memberikan pertimbangan sebagaimana yang terurai dalamhalaman 21 mengenai kalimat bahwa berdasarkan Bukti P.2 adalah SHMNo. 1515 Kelurahan Paal Dua atas tanah sengketa, dimana bukti P.2tersebut diterbitkan pada tahun 2005 atas nama Ilse Laura Kairupankemudian dialinkan ke nama Jeanny N. Tendean berdasarkan bukti P.1.Dan bukti P.2 tersebut adalah peralihan dari SHM No. 108 Paal Dua (videbukti P.5).

Sehingga buktibuktisurat yang diberi tanda T.1 s/d 1.4 dan keterangan saksisaksi dariTerbanding VI dahulu Terlawan VI sekarang Penggugat untukKasasi/Pemohon Kasasi, dengan begitu saja dianulir sepihak denganpertimbangan yang keliru dan sangat merugikan pihak Terbanding VIdahulu Terlawan VI sekarang Penggugat untuk Kasasi/Pemohon Kasasibeserta saudarasaudaranya.

Bahwa adalah keliru sekali pendapat Judex Facti Pengadilan Tinggi Manadoyang telah memberikan pertimbangan sebagaimana yang terurai dalamhalaman 5 angka 4 sebagai berikut : bahwa oleh karena Pelawan, NotarisPorman Agustinba Sibarani,SH pejabat pembuatan akte tanah (PPAT) kotaManado serta Badan Pertanahan Nasional kota Manado tidak ditariksebagai pihak dalam perkara tersebut, di atas untuk membela kepentinganhukum masingmasing, juga luas tanah sengketa tersebut di atas tidaksesuai dengan fakta hukum

Maka dengan demikian cukup beralasan menuruthukum Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar sehinggaterhadap petitum perlawanan Pelawan pada angka 2 patut dikabulkan ;Jadi dalam hal ini menurut hemat kami, pertimbangan Judex FactiPengadilan Tinggi Manado yang menyatakan dalam pertimbanganpertimbangan sebagaimana yang disebutkan diatas tadi adalah keliru danHal. 13 dari 28 hal. Put.

Maka dengan demikiantelah terbukti bahwa tanah sengketa dengan tempat tinggal Terlawan s/dVI berbatasan langsung pada bagian utaranya ;Mengenai hal ini, menurut kami, hanyalah alasan yang tidak benar dandibuatbuat serta direkayasa saja oleh oknum tak bertanggungjawab dalamupaya memenangkan pihakpihak tertentu dengan merekayasa/memutarbalikkan faktafakta hukum sehingga pertimbangan Judex Facti PengadilanTinggi Manado telah keliru dan sangat fatal.

Dengan demikian jasatersebut terutang PPN;"Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis HakimPengadilan Pajak telah mengambil suatu) asumsi bahwa kegiatanpemasaran produk perbankan antar cabang Deutsche Bank AG ("DB AG")bukan merupakan kegiatan perbankan.Pemohon berpendapat bahwa asumsi tersebut merupakan asumsi yangmentah dan keliru dengan alasan sebagai berikut:e Penjelasan umum atas Transaksi Sales MKT GM Inc:Kegiatan yang tercakup di dalam transaksi Sales MKT GM Inc ini antaralain

Dengan kata lain, kegiatan pemasaran Pemohontersebut merupakan kegiatan pendukung atas jasa perbankan Pemohondan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan di bidang jasa perbankan,sebagaimana di atur di dalam Pasal 4A ayat 3 huruf d UndangundangPPN;Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa pandangan MajelisHakim Pengadilan Pajak tersebut merupakan pertimbangan yang mentahdan keliru serta melanggar ketentuan Pasal 4A ayat 3 huruf d Undangundang PPN yang telah menetapkan jasa di bidang perbankan sebagaijasa

Dengan demikian, transaksi tersebutmemenuhi syarat adanya penyerahan, "Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak jugatelah mengambil suatu asumsi lain, yakni bahwa kegiatan antar cabang DBAG, dalam hal ini dengan DB London, dianggap sebagai suatu perbuatanhukum dan merupakan sebuah penyerahan;Atas asumsi tersebut, Pemohon berpendapat bahwa asumsi tersebut jugamerupakan asumsi yang mentah dan keliru dengan alasan sebagai berikut:e Pada prinsipnya DB Jakarta adalah bagian

Dari kutipan tersebut,terlinat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah mengambil suatuasumsi lain, yakni bahwa kegiatan antar cabang DB AG, dalam hal inidengan (DB Frankfurt), dianggap sebagai suatu perbuatan hukum danmerupakan sebuah penyerahan;Atas asumsi tersebut, Pemohon berpendapat bahwa asumsi tersebut jugamerupakan asumsi yang mentah dan keliru dengan alasan sebagai berikut:Pada prinsipnya DB Jakarta adalah bagian integral (yang tidakterpisahkan) dari DB AG dan merupakan kantor cabang

Namun demikian, PutusanPengadilan Pajak 43898 tersebut, telan menimbulkan ketidakpastianhukum bagi Pemohon karena terdapat putusan yang menyimpang dariputusanputusan terdahulu yang telah diterima Pemohon;Berdasarkan alasan dan keterangan di atas, Pemohon berpendapatbahwa pandangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, secara khususterkait dengan koreksi atas Reimburse BT antara Pemohon dan DBFrankfurt, merupakan pertimbangan yang mentah dan keliru' sertamelanggar ketentuan 1 angka 5 serta Pasal 4 ayat

Nomor 546 K/Pdt/2015Bahwa Penggugat salah atau keliru berkaitan dengan pihak yang ditariksebagai Tergugat khususnya Tergugat , dimana dalam halaman 2 (dua),baris pertama gugatannya tertulis identitas dari Tergugat adalah sebagaiberikut:1.

Exceado Error In ObjectioBahwa Penggugat salah atau keliru berkaitan dengan objek yangdisengketakan atau digugat, dimana dalam halaman 2 (dua), baris pertamagugatannya tertulis alamat dari Tergugat adalah sebagai berikut:2. eeeeeeeees yang beralamat di Jalan Luna Nomor 19, RT/RW. 002/004,Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, selanjutnyadisebut Tergugat ;Serta didalam gugatan Penggugat pada bagian fakta hukum, halaman 3(tiga), poin 6 (enam) tertulis:Bahwa Pengggugat bersamasama

Nomor 546 K/Pdt/2015Camat Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung pada tanggal 27 Agustus2012 tertulis bahwa alamat dari Tergugat yaitu:Jalan Luna Nomor 21, RT/RW 002/004, Kelurahan Jamika, KecamatanBojongloa Kaler, Kota Bandung;Jadi dalam hal ini Penggugat salah/keliru dalam dalam menentukanobjek Perkara di dalam gugatannya, dikarenakan alamat dari Tergugat sesuai dengan KTP milik Tergugat yaitu beralamat di Jalan Luna Nomor 21Kota Bandung, sedangkan didalam gugatan Penggugat tertulis alamatTergugat

Sebab pertimbangan hukum putusantersebut telah didasarkan pada alasanalasan dan dasar hukum yang tepat";Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding tersebut di atasternyata sudah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sehinggaharuslah dibatalkan dengan alasan hukum sebagai berikut:1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa Penggugatlebin berhak atas tanah tersebut oleh karena Penggugat mempunyaihubungan darah dengan Ny. Ito apalagi Tn. Djuneb diasuh (dipelihara)oleh Tn.

Djuneb bin Ito berdasarkan Kutipan Letter C Nomor C376 D.I yang diwariskan Kepada Penggugat sebagai ahli waris; "Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Hakim Tingkat Banding tersebut diatas ternyata sudah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan salingbertentangan satu dengan yang lainnya sehingga haruslah dibatalkandengan alasan hukum sebagai berikut:1. Kutipan Letter C Nomor C. 376 Persil Nomor 68 D.1 a/n.

Hal inilan sebenarnya yang telah dijelaskan juga oleh DirekturJenderal Pajak sebelum dikeluarkannya KMK291/KMK.05/1993;Bahwa Peneliti Keberatan dan Pemeriksa Pajak telah mengambil pengertiankalimat untuk diolah lebih lanjut dengan keliru.

Bahwa dalam melakukan koreksi, Termohon Peninjauan Kembali semulaTerbanding telah keliru menerapkan aturan atau yuridis hukum dalam bidangperpajakan yang berlaku sehingga atas kesalahan dan kekeliruan tersebutmenyebabkan kerugian kepada Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Perambahan Nilai Masa Januari s.d. November 2007;iE.

Bahwa yang dimaksud kesalahan dan kekeliruan Termohon PeninjauanKembali semula Terbanding adalah telah keliru mengambil dalildalil dan pasalpasal dalam melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak, khususnya Pasal 14(e) dari PMK Nomor 101/PMK.04/2005 tentang Perubahan Ketujuh KMK 291/KMKJ.05/1997 tentang Kawasan Berikat;g. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalampenjelasan pada butir 8 s.d. 12 Surat Permohonan Banding (lihat bukti PK1,butir B.8 s.d.

Bahwa dalam melakukan koreksi, Termohon Peninjauan Kembali semulaTerbanding telah keliru menerapkan aturan atau yuridis hukum dalam bidangperpajakan yang berlaku sehingga atas kesalahan dan kekeliruan tersebutmenyebabkan kerugian kepada Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Perambahan Nilai Masa Januari s.d. November 2007;u.

Bahwa yang dimaksud kesalahan dan kekeliruan Termohon PeninjauanKembali semula Terbanding adalah telah keliru mengambil dalildalil dan pasalpasal dalam melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak, khususnya Pasal 14(e) dari PMK Nomor 101/PMK.04/2005 tentang Perubahan Ketujuh KMK. 291/KMKJ.05/1997 tentang Kawasan Berikat;V. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalampenjelasan pada butir 8 s.d. 12 Surat Permohonan Banding (lihat bukti PK1,butir B.8 s.d.

Bahwa Penggugat telah keliru menempatkan SK Gubernur Kepri Nomor 390Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang,tanggal O01 April 2013 sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini. Sebabkewenangan Tergugat (Gubernur Kepri) dalam menerbitkan Surat Keputusantersebut bersifat terikat dan tidak bebas.

Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 2010 di atas, Termohon Kasasi memiliki kewenangan dalam menerbitkanobjek sengketa adalah hingga tanggal 28 Januari 2013 Gangka waktu 14 hari),artinya Penerbitan Surat Keputusan/Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi yangmelebihi jangka waktu 14 hari, merupakan tindakan diluar kewenangan yangdimiliki oleh Termohon Kasasi berdasarkan peraturan perundangundangan.Dengan demikian sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang keliru

penggantian antar waktu dari Bupati/Walikota,Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD KotaTanjung Pinang;Bahwa fakta ini, membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, bermuatankekeliruan, sehingganya beralasan Termohon Kasasi memohon kepada MajelisHakim tingkat Banding, untuk membatalkan putusan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 08/G/2013/PTUN.TPI tanggal 23 Juli2013, karena keliru

kekeliruan inianehnya diterima begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang dan menjadikannya atau mengambil alihnya sebagai dasarpertimbangan hukum putusannya;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang berikutnya yang membenarkan keterlambatan penerbitan objeksengketa oleh Termohon Kasasi karena menunggu adalah putusan atas PerkaraNomor 67/Pdt.G/2012/PN.TPL di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, merupakanpertimbangan hukum yang keliru

T.II.Int.6tidak termasuk Akta Original, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta, makasangat diragukan kebenaran atas isi dari surat bukti T.IIInt.6 tersebut, sehingganyatindakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang menjadikansurat bukti T.II.Int.6 sebagai dasar pertimbangan hukum merupakan suatu kekeliruanoleh karenanya Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Bandinguntuk menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang keliru