dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atauwakilnya yang sah, namun menurut berita acara pemanggilan yang dilakukan oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Agama Raha telah dijelaskan bahwa saat ini yang bersangkutansudah tidak lagi berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di dalam identitas Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan tersebut, Majelis Hakimlau meminta keterangan dari Penggugat tentang tempat tinggal Tergugat saat ini sertamemberikan penjelasan

kepada Penggugat tentang pentingnya alamat yang dicantumkan padaidentitas pihak yang berperkara dalam gugatan perdata ;Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, Penggugat lalu mengajukan permohonanuntuk mencabut perkaranya guna untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyatakan tidak ingin mengajukansesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap padapermohonannya untuk mencabut gugatannya dan memohon penetapan

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Mrs Hal. 2 dari 5Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputusmenurut hukum dengan seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut,Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang permohonan itsbat nikah yangdiajukan oleh para Pemohon, karena pada saat menikah Pemohon II masih dibawa umur;Bahwa sehubungan dengan penjelasan Majelis Hakim,

No. 0667/Pdt.G/2020/PA Mks.Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara inidiputus menurut hukum dengan seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa pada hari sidang tertanggal 10 Maret 2020, Penggugathadir ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan menurut beritaacara relaas panggilan untuk Tergugat tanggal 04 Maret 2020 tidak adayang mengetahui Tergugat pada alamat tersebut dan juga Ketua RWsetempat tidak mengenal Tergugat;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi penjelasan/petunjukkepada

Penggugat dan atas penjelasan tersebut Penggugat bermohonuntuk mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki alamatTergugat;Bahwa untuk siangkatnya uraian putusan ditunjuk semua beritaacara sidang perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah di uraikan di muka;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bermohon untukmencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum makapermohonan

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUKPKPU telah memberikanpatasan secara limitatif? mengenai halhal lain yang dapat dimohonkanatau diajukan dan diperiksa dengan hukum acara perdata yang berlakubagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenaipembatasan jangka waktu penyelesaiannya, yaitu hanya terbataskepada:a. Actio Pauliana;b. Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan (derden verzet);c.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian penjelasan dan uraian Tergugatdiatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 136 HIR, maka eksepsikewenangan absolut ini wajib diperiksa dan diputus sebelumpemeriksaan materi pokok perkara;8.

Nomor 84 K/Pdt.SusPailit/2017dipenggal dalam memahami/memaknai/membaca kata/kalimatdemi kalimat yang terurai dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1)Undang Undang RI Nomor 37 Tahun 2004, sebagaimana dikutipdi atas, maka Majelis Hakim, sangat tidak sependapat terhadappemahaman/pemaknaan oleh kuasa dari Tergugat yangberpendapat bahwa yang dimaksud dengan halhal lainsebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1)Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, bersifat limitatif, yaituhanya terhadap gugatan tentang

Adapun yang dimaksud denganhalhal lain, dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut, yaknihalhal yang lain, adalah antara lain actio pauliana, perlawanHalaman 33 dari 78 hal. Put.

Nomor 84 K/Pdt.SusPailit/20177.4.Bahwa namun dalam perkara in litis, Pemohon Kasasi selakuKurator dari PT Kendal Indah Perkayuan Indonesia (dalam pailit)telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengantanpa uraian dan penjelasan hukum mengenai perbuatan melawanhukum mana yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Bahwasebagaimana diterangkan bahwa objek sengketa dimasukkandalam boede!

tidak sehat danperlindungan atas hak kekayaan intelektual adalah tidak berdasar,mengingat di dalam dokumen kontrak terdapat halhal yang harusdilindungi, yakni penawaran beserta lampirannya, yang berisi antaralain analisa harga satuan dan ~metode pelaksanaan;Bahwa dalil angka tersebut berkaitan dengan Hak Cipta, yang diaturdalam Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU HakCipta), yang menyatakan bahwa hak cipta timbul secara otomatissetelah ciptaan dilahirkan dan Pasal 35 ayat (4) jo penjelasan

.102/G/2012/PTUNJKTtertulis maupun lisan, informasi mengenai pekerjaan dan tidakmengizinkan pihak lain yang tidak berwenang untuk memeriksapekerjaan, gambar dan dokumen kontrak tanpa seizin dari PihakPemberi Pekerjaan); Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, menyatakan bahwa semuaperjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagimereka yang membuatkan, sehingga dalam hal ini clause 73 SecrecyPart I General Condition of Contract; sub clause Miscellaneous harusdilaksanakan; Dalam Penjelasan

Mengingat tidakada satu penjelasan dalam UU KIP yang menyatakan hal tersebut.Selain itu, dalam UU Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (UUJasa Konstruksi) dan keterangan Ahli (Bapak Ir. Suharyono, M.Eng)menyatakan dalam Kontrak Konstruksi tersebut hanya terdapat dua pihak,yakni Pengguna Jasa sebagai Pihak Pertama dan Penyedia Jasa sebagaiPihak Kedua, serta tidak dikenal istilah Pihak Ketiga.

Tidak ada satu pun penjelasan dalamUU KIP yang menyatakan hal tersebut;pasal 1338 KUHPerdata menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya, maka kontrak yangberisi klausul untuk tidak memberikan fotokopi/salinan kepada siapapun kecualiada izin dari masingmasing pihak harus dihormati berdasarkan AsasKeseimbangan.

Tidak ada satu pun penjelasan dalam UUKIP yang menyatakan hal tersebut; pasal 1338 KUHPerdata menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya, maka kontrak yang berisiklausul untuk tidak memberikan fotokopi/salinan kepada siapapun kecuali ada izindari masingmasing pihak harus dihormati berdasarkan Asas Keseimbangan.

MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp)(Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 72.021.964,00 0,00 72.021.964,00Sanksi Bunga 0,00 0,00 0,00Sanksi Kenaikan 72.021.964,00 0,00 72.021.964,00Jumlah PPN yang Masih Harus (Lebih)144.043.928,00 0,00 144.043.928,00Dibayar Bahwa Pemohon Banding tidak puas dengan hasil Keputusan Keberatantersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:Koreksi positif atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PajakPertambahan Nilai sebesar Rp 109.881.369,00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju

Bahwa penjelasanPemohon Banding sehubungan dengan koreksi tersebut juga merujuk padapenjelasan yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam Surat Bandingkepada Ketua Pengadilan Pajak dengan Surat Pengajuan Nomor 0010/LTXBDGPPHBDNO8/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011;Bahwa berikut adalah penjelasan Pemohon Banding:Bahwa menurut Pemohon Banding, atas pembayaran komisi penjualan kepadaLatexco Asia Pasifik tidak sebesar Rp 1.352.940.588,00 seharusnya tidakdikoreksi oleh Terbanding, berikut adalah alasan Pemohon

Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yangmenyatakan bahwa atas pembayaran komisi penjualan untuk penjualan lokaladalah tidak wajar, berikut adalah penjelasan Pemohon Banding:Bahwa berdasarkan Agency Agreement Article 3, Latexco Asia Pasifik, Pte., Ltd.melakukan pemasaran atas produkproduk Pemohon Banding di kawasan AsiaPasifik, yang termasuk didalamnya adalah di wilayah Indonesia.

Buktibukti biaya perjalanan pegawai Latexco Asia Pacific dari Singapuradatang ke Indonesia untuk menemui customer yang ada di Indonesia;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Bandingtelah melaksanakan seluruh kewajiban Pemohon Banding dengan benar danmenurut pendapat Pemohon Banding Pajak Pertambahan Nilai yang masihharus dibayar untuk Masa Pajak Maret 2008 adalah Nihil;Bahwa berikut adalah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret2008 menurut Pemohon Banding:Dasar

Putusan Nomor 481/B/PK/PJK/20155.2.Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b: Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsungberhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaranuntuk kegiatankegiatan produksi, distribusi, pemasaran,dan manajemen.

dicatat dalamberita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan iniditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Penjelasan

Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) atas nama Pemohon dapatmembuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bandungyang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang maka dari segikewenangan relatif Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili danmemeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dihubungkan dengan bukti P.4 danP.5 telah memberikan penjelasan bahwa Pemohon telah menikah denganSUAMI PEMOHON dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak lakilaki yang salah

Dan dari bukti tersebut, terobukti juga bahwa syarat perkawinan telahterpenuhi kecuali persyaratan usia minimal perkawinan bagi anak Pemohondan membutuhkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan AgamaSoreang, sehingga posita angka 3 dan 7 dinyatakan telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dihubungkan denganketerangan anak Pemohon dan keterangan calon istri anak para Pemohon12 dari 20 halamanPenetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sortelah memberikan penjelasan bahwa anak Pemohon saat

(Sembilanbelas) tahun;Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 16tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimalusia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasioleh orang tua calon mempelai kepada pengadilan dengan alasan sangatmendesak disertai buktibukti pbendukung yang cukup;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan

Pada penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: pemberian dispensasi oleh pengadilan agama bagimereka yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragamalainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak,15 dari 20 halamanPenetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sorpertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspekkesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usiaperkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian

Kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan dan Penjelasan Pasal 38 UU RI No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksiberbunyi :Yang dimaksud dengan hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayatini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakilimasyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaanpermasalahan, faktor hukum dan ketentuan yang ditimbulkan karenakerugian atau gangguan sebagai akibat kegiatan penyelenggaraanpekerjaan konstruksi Dari petikan Pasal

38 UU RI No. 18 tahun 1999 dan Penjelasan nya diatas,bahwa yang berhak mengajukan gugatan ke pengadilan adalah masyarakatyang dirugikan sebagai akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaankonstruksi, sSedangkan Penggugat tidak mengalami kerugian daripenyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang dimaksud sehingga sangatberalasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menolakgugatan Penggugat atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.Bahwa menunjuk pernyataan Penggugat pada Poin 2 halaman 2 benarpada

:;Bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas maka perbuatan Tergugat tidak dapat digolongkan pada Perbuatan Melawan Hukum.

Kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilandan Penjelasan Pasal 38 UU RI No. 18 tahun 1999 tentang JasaKonstruksi berbunyi :Yang dimaksud dengan hak mengajukan gugatan perwakilan padaayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakilimasyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaanpermasalahan, faktor hukum dan ketentuan yang ditimbulkan karenakerugian atau gangguan sebagai akibat kegiatan penyelenggaraanpekerjaan konstruksi Dari petikan Pasal 38

UU RI No. 18 tahun 1999 dan Penjelasan nyadiatas, bahwa yang berhak mengajukan gugatan ke pengadilan adalahmasyarakat yang dirugikan sebagai akibat kegiatan penyelenggaraanpekerjaan konstruksi, sedangkan Penggugat tidak mengalami kerugiandari penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang dimaksud sehinggasangat beralasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara ini untukmenolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yangsah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmidan patut berdasarkan relaas Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Adl. tanggal 10November 2021, 17 November 2021 dan 23 November 2021 serta tidakternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yangsah;Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam penjelasan

Islam (MajelisHakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasukorang zalim, dan gugurlah haknya";Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasai 65 dan Pasal 82ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka dapatditerapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis.

gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti daripihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itumenyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya,sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain.Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugattelah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan

terakhir dengan Undangundang Nomor 17/2000.bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan koreksi atas penerimaandividen bahwa Pemohon Banding karena tidak ada peraturan perpajakan yangmengatur mengenai "kegiatankegiatan apa saja yang harus dilakukan olehsuatu perusahaan" atau "berapa jumlah biaya yang masuk akal yang bolehdikeluarkan atau dibebankan oleh suatu perusahaan" dalam menjalankanbidang usahanya sehingga dikategorikan sebagai kegiatan aktif suatuperusahaan.bahwa dari buktibukti dan penjelasan

Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri danbentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biayapembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga,sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biayaadministrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.bahwa dalam Penjelasan

memelihara penghasilan, termasuk biayapembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga,sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biayaadministrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.Menurut Terbanding:bahwa Undangundang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atasUndangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat(1) dalam Memori penjelasan

Majeliskenikmatan, sumbangan dan biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatanmendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga tidak dapatdikurangkan sebagai biaya sesuai Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1)Undangundang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atasUndangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat(1).bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp 31.454.550,00yang dicatat pada akun "Office Expenses Others" yang dilakukan terbandingdengan penjelasan

menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biayapembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga,sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biayaadministrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.bahwa Undangundang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atasUndangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6ayat (1) dalam Memori penjelasan

., Bebas, Rahasia, jujur dan asil, Kenyataan hal itu tidakdilaksanakan sebagaimana mestinya ; Bahwa obyek sengketa yang dibuat Tergugat aquo diterbitkan tanpamemberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan klarifikasi/penjelasan tata cara pemilihan Kepala Desa untuk membuktikan tidakdilakukan dengan jujur dan dilakukan dengankecurangan.....kecurangan atas pemilihan Kepala Desa tersebut, terkait terpilihnyasebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa yakni yang dilakukan:Muhamad Yato, SP dilakukan

Dukun Kabupaten Gresik, Ditetapkandi : Gresik, tanggal : 20 Maret 2013, atas nama : MUHAMAD YATO,SH yang dikeluarkan Tergugat, bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik ; Bahwa kami berkeyakinan Obyek Sengketa bertentangan dengan AsasasasUmum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas kepastian hukum, AsasProporsionalitas dan asas Akuntabilitas ; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 02 Tahun1999 yang mengatur tentang Asasasas umum penyelenggaraan Negara ditentukan : Penjelasan

;Penjelasan Pasal 3 Angka 5 UndangUndang Nomor 02 Tahun 1999 Yangdimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yangmengutamakan.....mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PenyelenggaraPenjelasan Pasal 3 Angka 7 UndangUndang Nomor 02 Tahun 1999 Yangdimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwasetiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harusdapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi negara

Pasal 3 Angka 5 UndangUndang No. 02 Tahun 1999yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yangmengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajibanPenyelenggara Negara ; Penjelasan Pasal 3 Angka 7 UndangUndang No. 02 Tahun 1999yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yangmenentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan23Penyelenggara Negara harus dapat dipertangungjawabkan kepadamasyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggiNegara sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud ayat (1)diajukan paling lambat 1 kali 24 jam pada setiap penetapantahapan ; Panitia pemilihan Kepala Desa harus sudah memberikankeputusan terhadap setiap keberatan paling lambat kali 24jam setelah pengajuan keberatan diterima ;Dalam.....5 Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapatmemutuskan pengajuan keberatan maka panitia pemilihanKepala Desa menyerahkan penyelesaianannya kepada TimPenanganan Permasalahan Penyelenggaraan PemerintahanDesa Kabupaten Gresik :Bahwa dari penjelasan

Oleh karena itu, Pasal 13 ayat (6) huruf (v) dari Kontrak KaryaPemohon Banding seharusnya dipahami sebagai fasilitas kemudahan apabilaPemohon Banding ingin melakukan restitusi secara bulanan dan bukanmerupakan batasan tambahan atas ketentuan umum dalam mengkreditkanPajak Masukan dan mengajukan restitusi;UU PPN 1994 tidak membatasi pengkreditan Pajak Masukan apabila WajibPajak belum berproduksi.Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, Pemohon Banding bertujuan untukmelakukan penyerahan BKP pada saat

Sehingga dapat disimpulkan bahwaPemohon Banding telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuaidengan Kontrak Karya Pemohon Banding dan UU PPN 1994;KESIMPULAN:Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, Pemohon Bandingmohon agar permohonan banding ini dikabulkan seluruhnya. Perhitungan pajakmenurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut PemohonBanding (Rp) 1. Dasar Pengenaan Pajak2. Pajak Keluaran3. Pajak yang dapat diperhitungkan: a.

Bahwa dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menyampaikan penjelasan tertulis dalam Surat Nomor$2358/PJ.07/2012 tanggal 06 Juni 2012, yang mengemukakan halhalsebagai berikut:5.8.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)tidak dapat mengakui pengkreditan Pajak Masukan berdasarkanPasal 9 ayat (2) dan ayat (8) UU PPN Tahun 1994;5.8.2. Bahwa berdasarkan data dan fakta, sampai dengan MasaOktober s.d.

Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 9 ayat (11) serta Pasal 9ayat (12) dengan jelas memberikan batasan mutlak bahwa PajakMasukan yang dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaandengan penyerahan yang terutang pajak (penyerahan ekspor danpenyerahan kepada Pemungut PPN);Bahwa dari penjelasan dan uraian atas ketentuan yang terdapat padaUU PPN, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk dapatmengkreditkan Pajak Masukan dipersyaratkan harus ada keterkaitanantara Pajak Masukan tersebut dengan Penyerahan yang

Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPNmenyatakan bahwa Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran, akan tetapi untuk pengeluaran yangdimaksud dalam ayat ini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;Huruf bYang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungandengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatankegiatanproduksi, distribusi

menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/757.A/02/DIPENDA tertanggal 18 Juni 2008 yang isinyamenyatakan bahwa:Bahwa menunjuk Surat Pemohon Banding masingmasing Nomor: MH:em/NNT/07084tanggal 30 Oktober 2007 perihal permohonan keberatan atas pengenaan Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh PT Pertamina terhadap PemohonBanding dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa permohonan keberatan Saudaraditolak;Bahwa adapun perincian dan penjelasan

salah satu perusahaan pertambanganyang tunduk kepada Kontrak Karya (Contract of Work);Bahwa Kontrak Karya secara khusus mengatur masalah perpajakan, yaitu Pasal 13 danlampiran H, disamping itu, pengaturan masalah perpajakan di dalam Kontrak Karyatersebut bersifat Lex Specialis, artinya masalah perpajakan yang secara spesifik diaturdi dalam Kontrak Karya berlaku khusus (dipersamakan dengan UndangUndang), dalamhal tidak diatur secara khusus maka berlaku ketentuan UndangUndang Perpajakan yangada;Bahwa penjelasan

treatment/Lex Specialis);Bahwa di dalam Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya tersebut dinyatakan bahwa:Pungutanpungutan, pajakpajak, pembebananpembebanan dan beabea yangdikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh PemerintahPusat sesuai dengan undangundang dan peraturanperaturan yang berlaku dengan tarifdan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undangundang danperaturanperaturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani;Bahwa sesuai dengan penjelasan

Berdasarkan penjelasan diatas, nampak bahwa UndangUndang PajakPertambahan Nilai dan UndangUndang Pajak Penghasilan mengaturbahwa bagi wajib pajak di bidang pertambangan yang beroperasiberdasarkan Kontrak Karya, maka perhitungan pajaknya dilakukanberdasarkan Kontrak Karya tersebut. Jadi dapat disimpulkan disinibahwa sifat "Lex Specialis" dari Kontrak Karya juga diatur dan diakuioleh undangundang yaitu UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai danUndangUndang Pajak Penghasilan.

Kemudian dijabarkan kembali oleh Peraturan Gubernur NusaTenggara Barat No. 12 Tahun 2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang PemungutanPajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sektor Industri, Usaha Pertambangan,Kehutanan, Perkebunan, Kontraktor Jalan dan Transportasi di Nusa TenggaraBarat.Peraturan Daerah Provinsi No. 9/1997 sebagaimana diubah dengan PeraturanDaerah Provinsi NTB No. 5/2000 tentang PBBKB.Berdasarkan penjelasan diatas maka undangundang yang berlaku ditahun 1986 tersebut adalah UndangUndang Darurat

Pendapat pemohon banding inididasari:Bahwa Penjelasan Pasal 16B ayat (3) mengatur sebagai berikut:.. adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga PajakMasukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;Bahwa menurut Penjelasan Pasal 16B ayat (3) PPN Masukan ataskegiatan menghasilkan TBS (sebagai contoh pembelian pupuk) tidak

Putusan Nomor 848/B/PK/PJK/20172. 2.Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dansesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan.Pasal 91 huruf e:Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkanalasan sebagai berikut:e.

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):Halaman 31 dari 52 halaman.

Apabila dalam batang tubuh belummemberikan kejelasan bunyi pasalnya maka dapat dilihatdalam penjelasan pasal tersebut.

Dengan tidak ada Pajak Keluaran yang dipungut, makatidak ada Pajak Masukan yang dikreditkan, baik ataspenyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak adapenyerahan (TBS busuk);16) Bahwa oleh karena itu dalam penjelasan Pasal 16B ayat (3)UU PPN diberikan contoh sebagai berikut:Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahanHalaman 38 dari 52 halaman.

(bukti Penguasaan Fisikdari Alexander Adu dan pendahulunya atas tanah objek sengketaselama kurang lebih 61 tahun) sebagaimana ketentuan dalamPasal 529 BW, Pasal 531 BW, Pasal 548 ayat (2) BW dan Pasal1963 BW serta Pasal 24 ayat (2) huruf a penjelasan atasPeraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

Didalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah R Nomor 24 Tahun1997 Pasal 24 ayat (1) Bahwa bukti Kepemilikan itu pada dasarnyaterdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktuberlakunya UUPA, dan alatalat bukti tertulis dimaksud seperti penjelasandalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m antara lain dapat berupa:b.1.a.

Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari pejabat yangberwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA,sebagaimana penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) huruf e;b.1.c. Petuk pajak bumi/landrente, girik, ketikir dan verpondingIndonesia, sebagaimana penjelasan atas Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) huruf k;b.1.d. Lainlain bentuk alat pembuktian dengan nama apapun jugaHalaman 26 dari 36 hal. Put.

Nomor 453 PK/Padt/2015b.2.b.3.b.4.b.5.b.6.sebagaimana penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Pasal 24 huruf m;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan P.P.

Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 59, 60 dan Pasal 76 ayat(1) huruf e dan huruf f serta huruf m;Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Pasal 24 ayat (2) paragraf kedua, dalam hal demikian pembukuan hakdapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan /.c. (bukti tertulis),tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan olehpemohon dan pendahulunya.

Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menuruttujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saatpembubaran perusahaan;f, penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknyadan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi"Bahwa Memori Penjelasan Pasal IA ayat (1) huruf d dari UU PPNmenjelaskan :"Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untukkepentingan pengusaha sendiri, pengurus

Cuplikan Memori Penjelasan Pasal 9 Ayat (5) dari UU PPN, menyatakan :"Yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahanbarang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undangundang ini,dikenakan Pajak Pertambahan Nilai."

untuk menentukan apa yangharus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagipara pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalampersidangan, tidak terbatas pada fakta dan halhal yangdiajukan oleh para pihak.Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanhakim.Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian

Pemilihankata Memproduksi dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (3)UU PPN menguatkan karakter objektif PPN, kepadasiapapun, dengan cara apapun, dan dalam kondisiapapun, sesuai karakter objektif dari pengenaan PPN,atas produk TBS dibebaskan dari pengenaan PPN.Halaman 24 dari 47 halaman.

Penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPNmencontohkan Pengusaha Kena Pajak B memproduksiBarang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara,yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebutdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa frase kalimat yaitu atas penyerahan Barang KenaPajak tersebut dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai menerangkan Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dari negara bukan menerangkanpenyerahan yang dilakukan oleh PKP.

Rokan Hilir, yangmana mulanya saksi NURLIHAK harus mendaftar dahulu menjadi anggotaperusahaan tersebut dengan cara membayar uang pendaftaran senilai Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tiap kamplingnya, danapabila saksi NURLIHAK sudah terdaftar, maka uang bagi hasil tersebutakan diterima oleh saksi NURLIHAK selama 3 (tiga) tahun kemudianHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pbrdengan hasil perbulan sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus riburupiah), mendengar penjelasan

Rokan Hilir, yangmana mulanya saksi NURLIHAK harus mendaftar dahulu menjadi anggotaperusahaan tersebut dengan cara membayar uang pendaftaran senilai Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tiap kamplingnya, danapabila saksi NURLIHAK sudah terdaftar, maka uang bagi hasil tersebutakan diterima oleh saksi NURLIHAK selama 3 (tiga) tahun kemudiandengan hasil perbulan sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus riburupiah), mendengar penjelasan dari terdakwa ROBI PRAYOGO AlsAGUNG PRAYOGO tersebut

Rokan Hilir, yangmana mulanya saksi harusmendaftar dahulu menjadi anggota perusahaan tersebut dengan caramembayar uang pendaftaran senilai Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratusribu rupiah) per tiap kKamplingnya, dan apabila saksi sudah terdaftar,maka uang bagi hasil tersebut akan saksi terima 3 (tiga) tahunkemudian dengan hasil perbulan sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta limaratus riobu rupiah), mendengar penjelasan dari sdr ROBI PRAYOGO AlsAGUNG PRAYOGO tersebut, membuat saksi berminat dan akanmendaftar

Rokan Hilir, yangmana mulanya suami saksiharus mendaftar dahulu menjadi anggota perusahaan tersebut dengancara membayar uang pendaftaran senilai Rp. 3.500.000 (tiga juta limaratus riou rupiah) per tiap kamplingnya, dan apabila suami saksi sudahterdaftar, maka uang bagi hasil tersebut akan suami saksi terima 3Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pbr(tiga) tahun kemudian dengan hasil perbulan sekitar Rp. 3.500.000 (tigajuta lima ratus ribu rupiah), mendengar penjelasan dari sdr ROBIPRAYOGO

Rokan Hilir, yangmana mulanya harusmendaftar dahulu menjadi anggota perusahaan tersebut dengan caramembayar uang pendaftaran senilai Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratusribu rupiah) per tiap kamplingnya, dan apabila sudah terdaftar, makauang bagi hasil tersebut akan di terima 3 (tiga) tahun kKemudian denganhasil perbulan sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),mendengar penjelasan dari sdr ROBI PRAYOGO Als AGUNGPRAYOGO tersebut, membuat sdr NURLIHAK ISKANDAR berminatdan akan mendaftar

Seluruh barang jadiberupa baju yang telah selesai dijahit Pemohon Banding kembalikan kepadapemesan di luar negeri;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c Undangundang Nomor 8Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 18Tahun 2000 menyebutkan:Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 4 huruf c menyebutkan:Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syaratsyarat

sebagaiberikut:1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean,3) Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekernjaan yangbersangkutan,Bahwa dari penjelasan ini secara gamblang, jelas, bahwa jasa yang terutangPajak Pertambahan Nilai harus memenuhi 3 (tiga) syarat secara kumulatipsebagaimana tersebut di atas;Bahwa oleh karena imbalan Jasa Maklon atas pembuatan pakaian jadi yangPemohon Banding lakukan berdasarkan order dari Luar Negeri

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yangdiminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahanJasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undangundang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.Pasal 4 hurufcPajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukanoleh Pengusaha;Selanjutnya penjelasan Pasal 4 huruf c menyatakan sebagai berikut:Penyerahan jasa yang terutang pajak harus

Putusan Nomor 824/B/PK/PJK/201310.Pasal 78Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian,dan berdasarkan peraturan perundangundangan' perpajakan yangbersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.Selanjutnya penjelasan Pasal 78 menyatakan sebagai berikut:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai denganperaturan perundangundangan perpajakan.Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakanbahwa Pasal 4 Undangundang Nomor 18 Tahun

Pertambahan Nila.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) UndangUndang PPN dinyatakan bahwa:Pasal 9 ayat (5):Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selainmelakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahanyang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutangpajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlahPajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yangberkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.Dalam penjelasan

Putusan Nomor 762/B/PK/Pjk/201 1Bahwa sesuai penjelasan di atas, maka berdasarkan Pasal 27 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000, Pemohon Banding mengajukan banding atasKeputusan Keberatan Nomor KEP220/WPWJ.04/2008 tanggal 11 Februari 2008terhadap SKPKB Pajak PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2005 Nomor00124/203/05/011/07 tanggal 28 Maret 2007;Bahwa sesuai penjelasan di atas, maka berdasarkan Pasal 27 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000, Pemohon Banding mengajukan banding atasKeputusan Keberatan Nomor KEP220/WPUJ

dalam Putusan Nomor Put20755/PP/M.VI/15/2009, menurut Majelis atas bukti yang ada, tidak terbukti adanya kewajiban pembayaran maupun realisasi pembayaranbunga yang tidak dilaporkan Pemohon Banding, sehinggaMajelis meyakini Jumlah Beban Bunga adalah sebesarRp 4.503.480.093,00 sebagaimana dilaporkan Pemohon Bandingdalam SPTnya;Bahwa berdasarkan Putusan atas PPh Badan tersebut Majelisberpendapat atas selisin koreksi tersebut tidak dapatdipertahankan;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas banding,penjelasan

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biayaberkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikandalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan,biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi,dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;Penjelasan Pasal6 ayat (1) hurufa:eee Pengeluaranpengeluaran yang dapat dikurangkan daripenghasilan bruto harus dilakukan dalam batasbatas

tidak boleh dikurangkandari penghasilan bruto;Selanjutnya linat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f danPasal 18 beserta penjelasannya;Pasal 18 ayat (3):"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembalibesarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utangsebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan KenaPajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewadengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dankelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubunganistimewa;Penjelasan

Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semendadalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satuderajat;Penjelasan Pasal 18 ayat (4): Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karenaketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yangdisebabkan karena:a. Kepemilikan atau penyertaan modal;b.

Putusan Nomor 1938/B/PK/PJK/2017Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas KeputusanTerbanding Nomor: KEP1231/WPJ.07/2012 tanggal 2 Juli 2012, yangPemohon Banding terima pada tanggal 5 Juli 2012 yang mengabulkan sebagiankeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan (SKPLB PPh) Nomor: 00031/406/09/054/11 tanggal 12 April 2011Tahun Pajak 2009 yang tetap mempertahankan koreksi Pajak Penghasilan yanglebih bayar sebesar Rp1.016.509.200,00 dengan uraian penjelasan

Halini konsisten dengan cara penghitungan Pemeriksa dalam Kertas KerjaPemeriksaan maupun Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yangmenggunakan angka komersial bukan fiskal;Kesimpulan Dan Permohonan;Bahwa dengan mempertimbangkan alasanalasan, penjelasan, keterangan, danargumen di atas, Pemohon Banding mohon Majelis Pengadilan Pajak berkenanmengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapSurat Keputusan Terbanding Nomor KEP1231/WPuJ.07/2012 tanggal 2 Juli2012 dengan perincian: UraianSemula

UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak (UU Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan :Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bebanpembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnyaHalaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 1938/B/PK/PJK/20172.2.2.pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukankebenaran materiil, sesuai dengan

asas yang dianut dalamUndangUndang perpajakan;Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yangharus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagipara pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalampersidangan, tidak terbatas pada fakta dan halhal yangdiajukan oleh para pihak;Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanhakim;Memori penjelasan

Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memeliharapenghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;Penjelasan Huruf b dan huruf c:Biayabiaya yang berkenaan dengan penghasilan yangdikenakan pajak tersendiri, baik penghasilan yang dikenakanpemotongan atau pemungutan atau pembayaran PajakPenghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (2) maupun penghasilan yang dikenakan pajakberdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netosebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan NormaPenghitungan