dilakukanpenimbangan barang bukti dengan berat 3,64 (tiga koma enam puluhempat) gram dan disisihnkan untuk keperluan laboratorium seberat 0,68 (nolkoma enam puluh delapan) gram, dengan sisa seberat 2,96 (dua komasembilan puluh enam) gram, barang bukti setelah dilakukan penimbanganlangsung dimatris (disegel) oleh petugas pengadaian.Hal4 dari 23 hal.e Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.891.09.12.1718 Tanggal 24 September 2012 yangditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis

dibuang oleh terdakwa, dilakukanpenimbangan barang bukti dengan berat 3,64 (tiga koma enam puluhempat) gram dan disisinkan untuk keperluan laboratorium seberat 0,68 (nolkoma enam puluh delapan) gram, dengan sisa seberat 2,96 (dua komasembilan puluh enam) gram, barang bukti setelah dilakukan penimbanganlangsung dimatris (disegel) oleh petugas pengadaian.Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.891.09.12.1718 Tanggal 24 September 2012 yangditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis

Keterangan Pengujian Badan POM RI NO: PM.01.05.891.09.12.1718 tanggal24 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani Tessi Mulyani selakuManajer Teknis Badan POM RI di Jambi, terhadap 1 (satu) klip plastik beningberisi Daun, Ranting, Biji seberat 0,68 gram bruto (0,48 gram Netto), atasnama tersangka ANGGA PUTRA Alias ANGGA Bin DARWIS, hasilpengujiannya sebagai berikut :PemerianIdentifikasiPustakaKesimpulan: Bentuk: Ranting, daun dan biji. Warna: Hijau.

., Apt. selakuManajer Teknis Pengujian disimpulkan bahwa contoh yang diuji positifmengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar NarkotikaGolongan , nomor urut 61, lampiran 1, Undang Undang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa seberat 0,20 (nol komadua nol) gram setelah disisihnkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli atau memperoleh Narkotikajenis sabusabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenangserta tidak

kepadaTerdakwa.Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabusabu milik Terdakwatersebut telah dilakukan penimbangan dengan plastik klip yaitu seberat 0,21(nol Koma dua satu) gram lalu disisinkan dengan plastik klip seberat 0,1 (nolkoma satu) gram sebagai sampel pengujian laboratorium BBPOMBanjarmasin, yang mana berdasarkan Laporan Pengujian BBPOMBanjarmasin Nomor: LP.Nar.K.18.1087 tanggal 01 November 2018 yangdibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. selakuManajer Teknis

kepada Terdakwa.Bahwa terhadap 1 (Satu) paket narkotika jenis sabusabu milik Terdakwatersebut telah dilakukan penimbangan dengan plastik klip yaitu seberat 0,21(nol Koma dua satu) gram lalu disisinkan dengan plastik klip seberat 0,1 (nolkoma satu) gram sebagai sampel pengujian laboratorium BBPOMBanjarmasin, yang mana berdasarkan Laporan Pengujian BBPOMBanjarmasin Nomor: LP.Nar.K.18.1087 tanggal 01 November 2018 yangdibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. selakuManajer Teknis

6 (enam) bulan penjara;Menyatakan barang bukti berupa:1) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan PerumahanKota Palu Nomor 650/540/01/DPRP/2012 tanggal 24 Januari 2012tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama(PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Kegiatan di Dinas PenataanRuang dan Perumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;2) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan PerumahanKota Palu Nomor 650/22/01/DPRP/2012 tanggal 10 Januari 2012tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis

danharkat serta martabatnya;1)Menetapkan barang bukti berupa :Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan PerumahanKota Palu Nomor 650/540/01/DPRP/2012 tanggal 24 Januari 2012tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama(PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Kegiatan di Dinas PenataanRuang dan Perumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan PerumahanKota Palu Nomor 650/22/01/DPRP/2012 tanggal 10 Januari 2012tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis

Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangandengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 juncto Perpres Nomor95 Tahun 2007 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah ;Akibat perouatan Terpidana bersamasama saksi NelsviniKusmara, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dansaksi Rahmi Handayani Saking, ST, M.Si., selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKPPerwakilan Sulawesi Tengah telah merugikan keuanganNegara sebesar Rp389.224.815,72

Ketentuan ini dikeluarkanberdasarkan Pasal 6 Peraturan DaerahKabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2001 TentangIzin Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Bandung,dimuat dalam Lembaran Daerah KabupatenBandung Nomor 1 Tahun 2001, yang berbunyiKelengkapan permohonan sebagaimana Pasal 5merupakan persyaratan awal dan minimal,Tim/Unit Kerja Pemberi Izin dapat menambahkanpersyaratan kelengkapan teknis lainnya yangdiperlukan sebagai dasar pertimbangan dalamproses pemberianiZin 5 eeeOleh sebab itu peraturan tersebut,

MentariAgung Mandiri dinilai cacat hukum karenamelanggar persyaratan kelengkapan teknis yangtelah ditentukan oleh Tim/Unit Kerja PemberiIzin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2Tahun 2001 Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2001dan melanggar AzasAzas Umum PemerintahanYang Baik serta merugikan Penggugat, makakeputusan Tergugat dapat dinilai melanggarPasal 53 ayat 2 butir a dan butir c UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor

Suparman, mengajukanIzin Permohonan Pemanfaatan Tanah yangterletak di Desa Lengkong dan DesaCipagalo, Kecamatan Bojongsoang, KabupatenBandung, dengan dilengkapi persyaratannya ; Berdasarkan permohonan tersebut, ditindaklanjuti dengan peninjauan' lokasi sesuaidengan Surat Pemberitahuan dari BadanPenanaman Modal dan Perijinan Nomor503/478/BPMP tertanggal 19 Agustus 2003serta rapat oleh Tim Teknis IzinPemanfaatan Tanah Kabupaten Bandung sesuaiHal 17 dari 62 hal.

ketentuan Pasal 13, Pasal 14, danPasal 15 Kitab Undangundang Hukum Perdata, maka pada pokoknya untukmemperbaiki kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatansipil/kependudukan dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan yang manaterhadap permohonan tersebut pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapanmengenai dapat tidaknya dilakukan perbaikan/perubahan atas kekhilafan,kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis

Administrasidan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslahdiajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atauKuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempattinggal Pemohon;Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN PiliMenimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P1 berupa Kartu TandaPenduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301032710760001tertanggal 01042021 atas nama Aldi dan bukti surat P2 berupa Kartu KeluargaNomor

diktumPenetapan ini;Mengingat, ketentuan dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata,UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang PersyaratanHalaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 38/Padt.P/2021/PN Pilidan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Buku Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis

Setelah mendengarjawaban dari Terdakwa kemudian saksi langsung melakukan pengecekan terhadap mobil L300dan dilalamnya ditemukan 2 (dua) tangki fiber yang berisikan bahan bakar minyak tanah.Berdasarkan hasill pemeriksaan BBM Unit Pelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustian danPerdagangan Provinsi Riau pada tanggal 30 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh SYAHRILMUZAL, ST. minyak tanah yang terdapat di dalam 2 (dua) tangki fiber tersebut sebanyak 574liter, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres

langsungmelakukan pengecekan terhadap mobil L300 dan dilalamnya ditemukan 2 (dua) tangki fiberyang berisikan bahan bakar minyak tanahBahwa saksi menerangkan yang punya minyak tersebut adalah saksi FATMAWATI BintiMATSARI, sedangkan Terdakwa adalah sopir yang membawa minyak atas suruhan dari saksiFATMAWATI.Bahwa setahu saksi bahan bakar yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah bahan bakarminyak tanah, dan saksi juga menceknya diwaktu di kantor polisi.Berdasarkan hasill pemeriksaan BBM Unit Pelaksana Teknis

Berdasarkan hasill pemeriksaan BBM UnitPelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustian dan Perdagangan Provinsi Riau pada tanggal 30 Juni 2013yang dikeluarkan oleh SYAHRIL MUZAL, ST. minyak tanah yang terdapat di dalam 2 (dua) tangki fibertersebut sebanyak 574 liter, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk proses hukumselanjutnya ;Menimbang, Terdakwa dalam melakukan pengangkutan tanpa izin Usaha Pengangkutan BahanBakar Minyak tanpa dilengkapi dengan dokumendokumen segagaimana dimadsud

Ramli Rahman selaku KonsultanPengawas Teknis Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar, sertaDrs. H. Muh.

Sembilan BateKonsultan untuk pekerjaan Pengawasan Teknis PembangunanPasar Sentral Kabupaten Takalar dengan Nomor : 25/P3ESPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 dengan nilaikontrak/pekerjaan sejumlah Rp.132.500.000, (Seratus tiga puluhdua juta lima ratus ribu rupiah) yang dananya bersumber dariHim. 5 dari 37 him.

Sembilan Bate Konsultanselaku Pengawas' Teknis untuk pekerjaan tersebut telahmenyerahkan pekerjaan/tugas utamanya kepada Ir. HasanuddinRahman selaku Konsultan Supervisi CV.

Ramli Rahman selakuKonsultan Pengawas Teknis Pembangunan Pasar Sentral KabupatenTakalar, serta Drs. H. Muh.

Manejer Teknis Teranokoo dengan kesimpulanberdasarkan barang bukti yang dikirim oleh penyidik bahwa barang buktiberupa 1 (satu) klip plastic berisi serobuk Kristal putih seberat 0.3261 g(bruto) dan 0.2272 g (netto) yang Pengujian tanggal 19 Juni 2017 di sita dariHalaman 5 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.KItterdakwa JONI ALIAS JON BIN TOYOR hasil pemeriksaan MengandungMETHAMPHETAMIN (BUKAN TANAMAN) termasuk narkotika Golongan (satu) pada lampiran UndangUndang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.Bahwa

Manejer Teknis Teranokoo dengan kesimpulanberdasarkan barang bukti yang dikirim oleh penyidik bahwa barang buktiberupa 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal putih seberat 0.3261 g(bruto) dan 0.2272 g (netto) yang Pengujian tanggal 19 Juni 2017 di sita dariterdakwa JONI ALIAS JON BIN TOYOR hasil pemeriksaan MengandungMETHAMPHETAMIN (BUKAN TANAMAN) termasuk narkotika Golongan (satu) pada lampiran UndangUndang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.Bahwa terdakwa melaukan permufakatan jahat, yang

Manejer Teknis Teranokoo dengankesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh penyidik bahwabarang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal putihseberat 0.3261 g (bruto) dan 0.2272 g (netto) yang Pengujian tanggal 19Juni 2017 di sita dari terdakwa JONI ALIAS JON BIN TOYOR shasilpemeriksaan Mengandung METHAMPHETAMIN (BUKAN TANAMAN)termasuk narkotika Golongan (satu) pada lampiran UndangUndangNo. 35 tahun 2009 tentang narkotika.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang

Manejer Teknis Teranokoodengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh penyidikbahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal putihseberat 0.3261 g (bruto) dan 0.2272 g (netto) yang Pengujian tanggal 19Juni 2017 di sita dari terdakwa JONI ALIAS JON BIN TOYOR hasilpemeriksaan Mengandung METHAMPHETAMIN (BUKAN TANAMAN)termasuk narkotika Golongan (satu) pada lampiran UndangUndangNo. 35 tahun 2009 tentang narkotika;7.

Manejer Teknis Teranokoo dengan kesimpulanberdasarkan barang bukti yang dikirim oleh penyidik bahwa barang buktiberupa 1 (satu) klip plastic berisi serouk Kristal putih seberat 0.3261 g(bruto) dan 0.2272 g (netto) yang Pengujian tanggal 19 Juni 2017 di sita dariterdakwa JONI ALIAS JON BIN TOYOR hasil pemeriksaan MengandungMETHAMPHETAMIN termasuk narkotika Golongan (satu) pada lampiranUndangUndang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yangpenggunaannya harus ada izin dari pihak/instansi yang berwenang

., M.MPd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;JUSRI UTIARAHMAN, S.Pd. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;HAMID DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone BolangoNomor: 420/DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentangPerubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten BoneBolango Nomor : 420/DisdikBB/SET/ 356/II/2011 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAKlanjutan 2010) bidang pendidikan satuan

);f. masa garansinya;Sebagaimana diartur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis PenggunaanDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untukSD/SLB;Bahwa dalam pengadaan sarana Tekhnologi Informasi Komunikasi (TIK)tersebut terdapat kerugian negara/daerah secara total lost sebesar Rp.924.924.000,00.

(delapan puluhdelapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tigarupiah koma lima puluh tiga sen);Bahwa pelaksanaan penggunaan dana dan pelaksanaan pengadaan padakegiatan di atas tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri PendidikanNasional Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DanaAlokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untukPeningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa(SD/SDLB) serta menggunakan metode pengadaan barang

Bone Bolango TA. 2011 antara lain:e ROBIN HERMAN DAUD, S.Pd., M.MPd. selaku Pengguna Anggaran;MOHAMAD HUSAIN, S.Pd., M.MPd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;JUSRI UTIARAHMAN, S.Pd. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;HAMID DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone BolangoNomor: 420/DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentangPerubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten BoneBolango Nomor : 420/DisdikBB/SET/ 356/II/2011 tentang

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi:ayat (1) Specifikasi teknis barang/jasa; Harga perkiraan sendiri (HPS); Rancangan kontrak;Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;Menandatangani Kontrak;Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa;Mengendalikan pelaksanaan kontrak;oa & WYMelaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepadaPA/KPA;7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPAdengan berita acara penyerahan;8.

RETNO (DPO) meberikan upah kepada terdakwa berupa Narkotikajenis sabusabu untuk terdakwa konsumsi;Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat danMakanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0968 Tanggal 28 Oktober 2019yang dibuat serta ditandatangani Deputi Manajer Teknis Pengujian dengankesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna yang melekat padapipet kaca tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan Undang Undang Republik Indonesia

RETNO (DPO) dengan tujuanmemberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabusabu kemudian Sadr.RETNO (DPO) meberikan upah kepada terdakwa berupa Narkotika jenis sabusabu untuk terdakwa konsumsi;Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat danMakanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0968 Tanggal 28 Oktober 2019yang dibuat serta ditandatangani Deputi Manajer Teknis Pengujian dengankesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna yang melekat padapipet kaca tersebut

RATNO (DPO) memberikan upah kepadaterdakwa berupa Narkotika jenis sabusabu untuk terdakwa konsumsi;Bahwa saksi membenarkan berdasarkan hasil Laporan Pengujian BalaiBesar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin NomorLP.Nar.K.19.0968 Tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat serta ditandatanganDeputi Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupaserbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca tersebut positifmengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan Undang UndangRepublik

Bahwa terdakwa mengakui bahwa saksi eva mislina memesan narkotikajenis sabu sabu tersebut dikarenakan saksi Muhammad Riduanmembutuhkan narkotika jenis sabu sabu yang menurut pengakuan saksiMuhammad riduan bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut untuk saksimuhammad riduan konsumsi sendiri;Bahwa terdakwa diberi informasi mengenai hasil Laporan Pengujian BalaiBesar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin NomorLP.Nar.K.19.0968 Tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat sertaditandatangani Deputi Manajer Teknis

hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatanyang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika, melihatketentuan tersebut terdakwa Juli Ramadani Als. ljul bin Asrani bukanlah subyekhukum yang diperbolehkan atau diijinkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli, menukar ataumenyerahkan narkotika;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor:LP.Nar.K.19.0968 Tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat serta ditandatanganiDeputi Manajer Teknis

., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ditambah dengan denda masingmasing sebesar Rp50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah), subsidiair selama 6(enam) bulan kurungan;3 Menyatakan barang bukti berupa:1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor:1.10.01.15.07.5.2;2 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Kependudukan Tahun2008;3 Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor: 364 Tahun 2007 tentang PengangkatanPejabat Struktural

Eselon IIB dan IIIA di Lingkungan PemerintahKabupaten Pidie;4 Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 08 Tahun 2008 tentang PengangkatanPengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalamKabupaten Pidie Tahun Anggaran 2008;5 Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Sejahtera danTenaga Kerja Kabupaten Pidie Nomor Kep. 107/675/SK/2008 tentangPengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat PenatausahaanKeuangan pada Dinas Kependudukan Keluarga Sejahtera dan Tenaga KerjaKabupaten

denda masingmasing sebesarRp50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila dendatidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masingmasing selama 3 (tiga)bulan;Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada di luar tahanan;Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahNomor: 1.10.01.15.07.5.2;2 Petunjuk Teknis

tahun, dengan pidana denda masingmasing sebesarRp50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila dendatidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masingmasing selama 3 (tiga)bulan;Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahNomor: 1.10.01.15.07.5.2;2 Petunjuk Teknis

KependudukanTahun 2008;3 Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor: 364 Tahun 2007 tentangPengangkatan Pejabat Struktural Eselon IIB dan IA di LingkunganPemerintah Kabupaten Pidie;4 Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 08 Tahun 2008 tentangPengangkatan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2008;5 Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Sejahtera danTenaga Kerja Kabupaten Pidie Nomor Kep. 107/675/SK/2008 tentangPengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis

tentang Kesehatan pada BAB 1 Ketentuan umum Pasal 1huruf6 di sebutkan bahwa tenaga Kesehatan adalah setiap orang yangmengabdikan diri dalam bidang kesehatan sera memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untukJenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;Bahwa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian bahwa yang mempunyai kompetensi melakukanpekerjaan Kefarmasian sesuia BAB 1 butir 6, tenaga teknis

menyebutkan (1) Peraturan Pemerintah inimengatur Pekerjaan Kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi ataupenyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi. (2) Pekerjaan Kefarmasiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatanyang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. didalam pasal 1 angka 3,5, dan angka 6 Peratura Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 yang dimaksudTenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian,yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis

memiliki Surat Izin Praktik Apoteker,yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepadaApoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitaspelayanan kefarmasian maupun Surat Izin Kerja Apoteker, yang selanjutnyadisebut SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untukdapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi ataufasilitas distribusi atau penyaluran, sedangkan untuk Tenaga Kefarmasianharus memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis

memiliki Surat Izin Praktik Apoteker,yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepadaApoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitaspelayanan kefarmasian maupun Surat Izin Kerja Apoteker, yang selanjutnyadisebut SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untukdapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi ataufasilitas distribusi atau penyaluran.sdangkan untuk Tenaga Kefarmasian harusmemiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis

Obat Keras daftar G adalah lingkaran bulat berwarna merah dengangaris tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi dansediaan farmasi jenis obat keras yang disimpan dan atau diedarkan adalahdilarang;Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui ciriciri obat kerasdiantaranya ada tulisan K dalam lingkaran warna merah yang berarti keras danadanyatulisan harus dengan resep dokter sementara Terdakwa tidak memilikilatar belakang pendidikan kefarmasian, Terdakwa bukan seorang Apotekeratau Tenaga teknis

Saderi selaku Ketua Koperasi PurnaBhakti tidak pernah melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yangsemestinya harus dibayarkan dan dilunasi paling lambat tahun 2010 sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 23/KEP/M.KUKM/TI/2003tentang petunjuk teknis dana bergulir pengembangan usaha kecil dan mikro melaluiperkuatan structural keuangan KSP/USPKoperasi, jatuh tempo pengembalian dalamjangka waktu 10 tahun ; Akibat perbuatan Terdakwa TITIK SUNARSIH telah merugikan

Saderi selaku Ketua Koperasi Purna Bhaktitidak pernah melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yangsemestinya harus dibayarkan dan dilunasi paling lambat tahun 2010 sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 23/KEP/M.KUKM/II/2003hal.7 dari 35 hal., putusan No.33/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.tentang petunjuk teknis dana bergulir pengembangan usaha kecil dan mikro melaluiperkuatan struktural keuangan KSP / USPKoperasi, jatuh tempo pengembalian dalamjangka waktu 10

Saderi selaku Ketua Koperasi Purna Bhaktitidak pernah melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yangsemestinya harus dibayarkan dan dilunasi paling lambat tahun 2010 sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 23/KEP/M.KUKM/II/2003tentang Petunjuk Teknis Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melaluiperkuatan struktural keuangan KSP / USPKoperasi, jatuh tempo pengembalian dalamjangka waktu 10 tahun ;Akibat perbuatan Terdakwa TITIK SUNARSIH bersama

Saderi selaku Ketua Koperasi PurnaBhakti tidak pernah melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yangsemestinya harus dibayarkan dan dilunasi paling lambat tahun 2010 sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 23/KEP/M.KUKM/TI/2003tentang Petunjuk Teknis Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melaluiperkuatan struktural keuangan KSP / USPKoperasi, jatuh tempo pengembalian dalamjangka waktu 10 tahun ; Akibat perbuatan Terdakwa TITIK SUNARSIH dan Sdr

kredit sampai dengann saat ini masih macet ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, perbuatanTerdakwa TITIK SUNARSIH sebagai Bendahara Koperasi Purna Bhakti yang mengajukansebagai penerima bantuan dana dari program pengembangan usaha mikro dan usaha kecilmelalui perkuatan KSP / USP Koperasi dan LKM dengan pola dana bergulir (revolvingfund) tahun 2000 yang dilakukan tidak sesuai aturan serta tidak melaksanakan kewajibanpembayaran sebagaimana sudah ditentukan dalam pedoman teknis

BangkaSelatan Nomor : 632.3/413/I/2007 Tanggal 14 Juni 2007, lampiran (satu) berkas, Hal : Permohonan Persetujuan Perubahan PenetapanLokasi,Surat Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Kepada Bupati BangkaSelatan Nomor : 600/170/DPRDBASEL/2007 Tanggal 10 Juli 2007,Perihal Persetujuan Perubahan Penetapan Lokasi,23Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten BangkaSelatan kepada Bupati Bangka Selatan Nomor : 522/341/DPK/2006Tanggal 22 Agustus 2006, lampiran (satu) berkas, PerihalRekomendasi Teknis

HARDI, SH, MHyang diduga tandatangan tersebut dipalsukan,Tanda Bukti Pengeluaran kepada masyarakat yang mendapat ganti rugi,SPM (Surat Perintah Membayar),Surat Permintaan Pembayaran,Nota Dinas dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan),Rekening Koran Bendahara periode September 2007,BAP Pengukuran Luas oleh Panitia Pengadaan Tanah,SK.

Timah,Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan kepada Bupati BangkaSelatan Perihal Saran Teknis Pelepasan Kawasan Hutan ProduksiNomor : 522/236/DPK/2007 Tanggal 24 Mei 2007, lampiran (satu)berkas,Surat Bupati Bangka Selatan kepada kepala Badan PlanologiKehutanan di Jakarta Nomor : 522/355/DPK/2007 Tanggal 24 Mei 2007,lampiran (Satu) berkas, hal : Pelepasan Kawasan Hutan,Surat Bupati Bangka Selatan kepada Kepala Balai PengukuhanKawasan Hutan Wilayah II di Palembang Nomor : 522/373/DPK/2007,lampiran

Menyatakan barang bukti berupa :27Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor:188.4/2VIII/2007 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor : 30 Tahun 2006 tentang gantirugi tanam tumbuh dalam kabupaten Bangka Selatan beserta lampirannya,SK Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/80/I/2007 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan,Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dankegiatan Satuan Kerja

Putusan Nomor 1063/B/PK/PJK/201 4Bahwa hal ini terjadi mengingat Panasonic Corporation Jepangmemiliki dan menguasai Technical Information dan know how ataskegiatan dan proses produksi yang dihasilkan;Bahwa dengan adanya Technical Assistance Agreement tersebut,memungkinkan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) mendapatkan manfaat dari penggunaan know how yangdimiliki oleh Panasonic Corporation yang antara lain berupainformasi teknis mengenai petunjuk proses produksi, quality controltermasuk

penuh atas produk,kewenangan penuh dalam penjadwalan produksi, danpengendalian kualitas dilakukan oleh konsumen = akhir.Besaran bagian yang signifikan dari tingkat pengembalianyang diterima oleh perusahaan (rate of return) merefleksikanfakta bahwa bisnis tersebut membawa berbagai jenis risiko.Risiko bisnis berhubungan dengan kerugian potensial yangdapat berasosiasi dengan penjualan dalam pasar yang penuhketidakpastian;Bahwa dari penelitian terhadap data, dokumen dan informasiPerjanjian Bantuan Teknis

dapat disimpulkan bahwaberdasarkan kesepakatan antara TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) danPanasonic Corporation, penjualan hampir seluruhnya(99,88%) dilakukan kepada pihak afiliasi dalam satugrupnya, sehingga seharusnya Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) sebagai pihakyang berkarakteristik Contract Manufacturing tidakperlu membayar royalti dan brand fee, danselazimnya royalti dan brand fee tersebut dibayarkanpada pembeli nonafiliasi yang dapat menikmatiinformasi teknis

85%Bahwa begitu juga dilinat dari pembelian material selamatahun 2009 (85%) dan tahun 2008 (85%) terlinat resikopersediaan yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sangat minimal karena hampirseluruh pembelian atas bahan baku untuk produksi barangjadi diperoleh dari afiliasinya;Bahwa dengan demikian, sebagai perusahaan yang memilikikarakteristik sebagai perusahaan Contract Manufacturingdalam transaksi intragrup (Grup Panasonic Corporation)yang memproduksi berdasarkan teknis

Grup),selazimnya tidak perlu membayar royalti sebelum penjualanitu dilakukan kepada pihak non afiliasi yang dapat menikmatiinformasi teknis produksi dan brand fee yang dimiliki grupPanasonic Corporation;Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan yang terkait dengan royaltysebagaimana telah disebutkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada angka 2.2 s.d. angka 2.6 pada MemoriPeninjauan Kembali ini dapat disimpulkan halhal sebagai berkut:6. 1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.Bahwa royalti terdiri dari

;Bahwa tidak ada SK khusus yang dikeluarkan oleh PPKom setelahrekanan dinyatakan sebagai pemenang;Bahwa selaku Direksi Teknis, tidak tahu, siapa yang melakukanpengecekan terkait gambar teknis yang dibuat oleh konsultanperencana;Bahwa yang merumuskan SPK, tidak tahu, Saksi down load dari situsLKPP terus Saksi copy dan edit ulang persis;Bahwa terkait dengan nilai kontrak tidak dilakukan negosiasi, dengancalon rekanan;Bahwa benar pembayaran hanya dilakukan sekali pencairan.Bahwa benar ada komponen 10%

Apabila diperlukan pejabat pengadaan dapat mengusulkanperubahan HPS dan perubahan spefisikasi teknis pekerjaanDiatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Keputusan KepalaBadan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;Bahwa Saksi tahu yang menyusun spesifikasi yaitu dari KonsultanPerencana, dari CV.

itu SKnya sama, ya, SKnyasama dan Saksi menerima SK tersebut pada pertengahan bulanDesember 2013.Bahwa sebagai Direksi Teknis Saksi tidak ikut menentukan spesifikasipergola tersebut;Bahwa sebagai Direksi Teknis juga ikut melakukan pengecekan, yaituuntuk Kelurahan Patangpuluhan bersama PPHP.Bahwa Saksi tahu spek untuk pergola tersebut, Saksi tahunya hanyadiberikan selembar kertas.Bahwa berdasarkan selembar kertas tersebut Saksi mencocokandengan pergola yang ada, Saksi hanya menghitung volumenya saja

Memiliki keahlian, pengalaman, kKemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; b. Memiliki Sumber Daya Manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang dan jasa;c. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri dalamkontrak; d.

Terdakwatidak memiliki Kemampuan teknis dan manajerial dalam pengadaan pergolaKantor BLH Kota Yogyakarta. Terdakwa tidak memiliki Sumber DayaManusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan.

Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telahditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;4.

Penyampaian Formulir isian kualifikasi dan penawaran (administrasi,teknis dan biaya) pada tanggal 12 Juli 2017.

Takalar di Tahun Anggaran 2017 berdasarkan SuratTugas Bupati Takalar Nomor : 800/1820/Kepeg tanggal 28 Desember2017 perihal Pemeriksaan Khusus terkait pencairan SP2D GU (GantiUang) dan TU (Tambahan Uang) Bulan Desember 2017 yang belum didistrusikan ke PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) BapelitbangKab. Takalar, dengan susunan tim pemeriksa :a. Penanggung Jawab : DR. H. SYAFARUDDIN, M.Pd.b. Pengendali teknis : Hj. ANDI BONEWATY, SE.c. Ketua Tim :Drs. H MOHAMMAD KASIMd.

., Apt selakuManager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, ObatTradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka Raya,disimpulkan bahwa :> 035/N/A/PNBPSIDIK/2017, : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikanKristal warna putin dengan berat kotor 0,2371 gram tersebut adalahbenar krisatal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan No. urut 61Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa mereka terdakwa M.

HERLIYANI, terdakwa II NOPIAdilakukan penangkapan di warung tahu tektek Jalan Cempaka dandilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong shabu kemudianterdakwa Il NOPIA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda untukdiproses lebih lanjut.Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian Nomor : 044/LHP/I/PNBP2017yang mengetahui dan ditandatangani oleh WAHYURI, S.Si., Apt selakuManager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, ObatTradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka

HERLIYANI, terdakwa IlNOPIA dilakukan penangkapan di warung tahu tektek Jalan Cempakadan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong shabukemudian terdakwa II NOPIA beserta barang bukti dibawa ke kantor Poldauntuk diproses lebih lanjut.Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian Nomor044/LHP/I/PNBP2017 yang mengetahui dan ditandatangani olehWAHYURI, S.Si., Apt selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik,Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POMdi Palangka Raya

HERLIYANI, terdakwa II NOPIAdilakukan penangkapan di warung tahu tektek Jalan Cempaka dan dilakukanpenggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong shabu kemudian terdakwa IlNOPIA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda untuk diproses lebihlanjut.Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian Nomor : 044/LHP/I/PNBP2017yang mengetahui dan ditandatangani oleh WAHYURI, S.Si., Apt selakuManager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, ObatTradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka

menyebabkan sakit perut, diareberdarah, mual muntah, kejangkejang, gerakan otot tidak terkontrol sampaidengan detak jantung bisa menjadi cepat atau sebaliknya bisa menjadi lambat;Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian, yang berhak menyimpan dan mendistribusikan perbekalan farmasiadalah sarana pelayanan kefarmasian yang meliputi toko obat, apotek, saranapelayanan kesehatan lainnya di mana untuk menyimpan, mendistribusikanmenjadi tanggung jawab apoteker dan tenaga teknis

parasetamol dan kafein tersebut karenaTerdakwa tidak memiliki apotek dan bukan orang yang memiliki keahlian dalambidang farmasi; Bahwa Terdakwa menjual tablet obat warna putih mengandung parasetamol dankafein tersebut tanopa kemasan sehingga tidak memenuhi standard dan/ataupersyaratan keamanan; Bahwa Terdakwa seharihari bekerja sebagai penjual kosmetik; Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0952 tanggal 9September 2020 yang tandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selakuManager Teknis

harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi dan ditetaobkan dengan PeraturanPemerintah;Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN TjgMenimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaituberupa tablet obat warna putin mengandung parasetamol dan kafein sebanyak 167(seratus enam puluh tujuh) butir tersebut kemudian diuji dan berdasarkan LaporanPengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0952 tanggal 9 September 2020 yang tandatanganioleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Manager Teknis

Pengujian Terapetikdengan kesimpulan yaitu contoh yang diuji berupa tablet warna putih sebanyak 2(dua) butir positif mengandung Parasetamol dan Kafein;Menimbang, bahwa obat yang mengandung parasetamol dan kafeintermasuk dalam golongan obat bebas yang dapat di jual bebas tanpa resep dokteratau dengan resep dokter sesuai indikasi medis, kemudian diserahkan olehapoteker/tenaga teknis kefarmasian/asisten tenaga kesehatan dalampengawasan/supervisi tenaga kefarmasian di sarana kefarmasian berizin;Mebimbang

sehingga dapat disimpulkan Terdakwa telahmelanggar ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang berhak menyimpan dan mendistribusikanperbekalan farmasi adalah sarana pelayanan kefarmasian yang meliputi toko obat,apotek, sarana pelayanan kesehatan lainnya di mana untuk menyimpan,mendistribusikan menjadi tanggung jawab apoteker dan tenaga teknis

Si, Apt selakuManager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkanbahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengannomor : POL.18.09.L.193 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftardalam golongan !

Si, Apt selaku Manager Teknis PengujianTerapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukanpengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.09.L.193adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I!

Si, Apt selaku Manager Teknis PengujianTerapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukanpengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomorHalaman 17 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN SdwPOL.18.09.L.193 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana

Si, Apt selakuManager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkanbahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengannomor : POL.18.09.L.193 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftardalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidanganbahwa awalnya terdakwa menerima 1 (satu) poket narkotika jenis shabushabuHalaman