PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TELAH SALAHDAN KELIRU DALAM ~~ PENERAPAN HUKUM = (ONVOLDOENDEGEMOTIVEERED) ; Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,sedangkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medantelah salah dan keliru menerapkan hukum berdasarkan UndangUndang;e Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menyentuh mengenai substansi alasan memoriKasasi terlebih dahulu Pemohon Kasasi memberi

::cceeeeeees yangditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.142/DJA/1973 we eeeeeeeeees ayBahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factietersebut, karena secara nyata telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumdengan alasan sebagai berikut :A. PROSEDUR PENERBITAN SERTIPIKAT DAN DASAR HUKUM :Halaman 23 dari 45 halaman.

Seterusnya saksimenambahkan tidak pernah ada pengukuran dari Kantor Pertanahan KabupatenLangkat dalam rangka penerbitan sertipikat atas tanah diatas tanah terbitnya suratkeputusan objek sengketa a quo:.Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum judex factietersebut, karena secara nyata telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumdengan alasan sebagai berikut :C. LETAK TANAH DAN PENGUKURAN :Halaman 27 dari 45 halaman.

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku asasasas umum pemerintahan yang baik khususnya azaskecermatan ........cccceccecccceee eens ;Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum judex factietersebut, karena secara nyata telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumdengan alasan sebagai berikut :G.

PengadilanTata Usaha Negara Medan yang secara hukum Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan telah salah dan keliru serta tidak cermat dalam pertimbanganhukumnya ;11 Bahwa selain itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah melanggarketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997,sehingga wajar dan patut serta beralasan hukum Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan No.05/B/2012/PT.TUNMDN tanggal 21 Pebruari 2012jo.

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan tidak tepat dalam pertimbanganputusan terhadap Terdakwa yakni :Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 1152 K/Pid/2016Bahwa dengan faktafakta tersebut di atas perbuatan Terdakwatelah memenuhi unsurunsur tindak pidana Yang Melakukan, YangMenyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat(vide Kesatu Pasal 263 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP).

, karenadari fakta persidangan terungkap bahwa terhadap penerbitankeenam sertifikat tersebut adalah bertentangan dengan lampiranberupa dokumendokumen yang diajukan sebagai dasar penerbitansertifikat, termasuk siapa saja yang berhak namanya ada dalamsertifikat tersebut.Bahwa Majelis Hakim telah keliru, karena jika memang DADISUWEDI sebagai ahli waris, maka hal tersebut hanya mengikatkepada DADI SUWEDI saja, sedangkan perbuatan dari TerdakwaHAJI PUA SALEH dan saksi THEODORUS ALO alias DORUStetaplah

Menurut hemat kami selakuPenuntut Umum hal tersebut adalah keliru, karena Penuntut Umum yakinperkara tersebut telah terbuktii Dengan demikian terhadap Terdakwaseharusnya dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamdakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Ende dalam putusannyaNo.75/Pid.B/2015/PN.END tanggal 10 Mei 2016 telah keliru dalampertimbangan hukumnya yakni perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sahdan meyakinkan

Nurama Indotama (Dalam Pailit), karenanya adalah tepat apabilaPembantah selaku Kurator, meminta ditetapbkannya pihak yang berhakatas jaminan fidusia, sehingga Pembantah selaku Kurator dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki kepastian hukum ;Bahwa pertimbangan Judex Facti alinea ke 4, halaman 45 adalah salahdan keliru, sebagaimana telah disampaikan Pemohon Kasasi dalampemeriksaan tingkat pertama, bahwa PT.

dan Salah Menerapkan Hukum :44.Bahwa penafsiran Judex Facti dalam putusan yang telah keliru tersebuttelah bertentangan dengan ketentuan UndangUndang No. 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yangmenegaskan Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentukHal. 34 dari 46 hal.Put.

No. 156 K/PDT.SUS/2012dalil gugatan dari Termohon Kasasi tersebut dan akibat kesalahanpenerapan hukum yang fatal tersebut telah sangat merugikankepentingan Pemohon Kasasi sebagai institusi perbankan nasional yangdananya berasal dari jutaan masyarakat Indonesia diabaikan begitu sajahaknya oleh Judex Facti itupun berdasarkan suatu isi pasal fiktif yangdiciptakan oleh Termohon Kasasi dan diamini secara keliru dalampertimbangan hukum Judex Facti ;X.

Judex Factitelah salah dan keliru memahami ketentuan Undangundang JaminanFiducia padahal dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28 UndangUndangJaminan Fiducia secara tegas menyebutkan bahwa : Penerima fiduciamemiliki hak yang didahulukan terhadap Kreditor lainnya.Penjelasannya berbunyi : hak yang didahulukan dihitung sejak tanggalpendaftaran benda yang meniadi jaminan fiducia pada kantorpendaftaran fiducia.

Jika ternyata dari hasil lelang eksekusi masih ada sisauangnya maka penerima fiducia pertama menyerahkan sisanya kepadapenerima fiducia yang tanggal lahirnya sertifikat fiducianya belakangan.Bahwa Judex Facti telah mengutip secara tidak tepat dan keliru pasalpemidanaan dalam Pasal 23 jo. Pasal 35 jo.

Dalam hal Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang menurutPemohon tidak sah karena dilakukan Termohon sebelum terbitnya SuratPerintah Penyidikan (Sprintdik) merupakan hal yang keliru, karena Termohondalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara TindakPidana korupsi Pelaksanaan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa diYogjakarta dan Bimtek bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seKabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 telah sesuai denganPasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor

Herlambang Saputro, SH sehingga perlu diterbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : PrintOla/N.4.16.7/Fd.1/11/2017 tanggal 06 November2017 atas nama tersangka Faisal Umar Hal. (18) dari 44 Hal.No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp;Dari uraian yang Termohon jelaskan diatas, maka alasan Pemohon terhadaptidak sahnya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon sangat keliru dantidak benar, sehingga menurut kami alasan ini dapat dikesampingkan.3.

Pemohon menolak surat panggilan yangdisampaikan ke Pemohon serta tidak memenuhi Surat Panggilan Tersangkadari Termohon, sehingga Penyidikan dalam perkara a quo menjaditerhambat sampai dengan sekarang.Dari uraian yang Termohon jelaskan diatas, maka alasan Pemohon terhadaptidak sahnya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon sangat keliru dantidak benar, sehingga menurut kami alasan ini dapat dikesampingkan.4.

Dalam hal Penetapan Pemohon sebagai Tersangka menurut Pemohontidak sah karena sebelumnya Pemohon tidak pernah dipanggil dan diperiksasebagai saksi, merupakan hal yang keliru dan tidak benar karena padatanggal 14 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohonsebagai saksi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT01/N.4.16.7/Fd.1/07/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dalam berita acarapemeriksaan saksi tersebut terdapat kesalahan pengetikan pada nomorSurat Perintah Penyidikan yaitu

Dalam hal Penetapan Pemohon sebagai Tersangka menurut Pemohontidak sah karena tidak didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yangcukup merupakan hal yang keliru dan tidak benar.

MTRadalah keliru dan salah menerapkan hukum, karena kaedah Pasal 37 ayat (1)PP No. 24 Tahun 1997 tersebut adalah kaedah yang mengandaikan tanahobjek peralihan adalah tanah yang telah terdaftar atau telah bersertipikat,sedangkan tanah objek sengketa a quo pada saat diserahkan oleh saksiDarmawan selaku Direktur PT Daya Surya kepada Pembantah pada tahun2006, adalah tanah yang masih belum bersertipikat. Bahwa menurut hukumyaitu Pasal 39 Ayat (1) Huruf b.

dan salah menerapkan hukumpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakanperalihan tersebut tidak dilakukan dihadapan PPAT dengan mengacupada Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 danmutatis mutandis keliru. pula pendapat/kesimpulan Hakim TingkatPertama yang menyatakan peralihan tanah objek bantahan (objeksengketa) tidak sah.Bahwa dengan berpijak pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Huruf b.

Sebaliknyapetimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 31 paragraf pertamaputusan a quo yang menyatakan tidak sah peralihnan tanah objek bantahandari saksi Darmawan kepada Pembantah adalah keliru dan salah menerapkanhukum.

MTRBahwa alasan keberatan Pembanding yang menyatakan : Majelis HakimTingkat Pertama tidak pernah menilai dan mempertimbangkan semuaalat bukti tertulis dan saksi yang terungkap dalam persidangan, sehinggaputusan Hakim Tingkat Pertama menjadi kurang cukup pertimbanganhukumnya (onvoldeonde gemotiveerd) adalah alasan yang Keliru danTidak Berdasar Hukum.

Bahwa Pembanding keliru dalam menganalisapertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Praya, karena Pembandinghanya membaca secara parsial dan tendensius sehingga opini danargumen Pembanding menjadi tidak objektif.

Terdakwa, yaitu guna menentukan sudahtepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudahada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itumerupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244KUHAP ( Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonankasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan padapenafsiran yang keliru

yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Negeri Langsa yang telah menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadiliperkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu memutuskan perkara korupsiatas nama Terdakwa Rustam Adamy bin Usman dengan putusan bebas murniyang seharusnya putusannya adalah putusan bebas tidak murni dengan alasanbahwa putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru

jo UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Asas Legalitas sesuaidengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHPidana) tetapi mengenai pertimbanganMajelis Hakim dalam membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke satu yaitu Pasal5 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, jelasjelas kamitidak sependapat karena Majelis Hakim telah keliru

Husni Puteh mengetahui bahwa anakTerdakwa belum waktunya mendapat asimilasi dan mengetahui tidak adaaturan tentang jaminan uang untuk pengeluaran seorang narapidanasehingga kami berpendapat Majelis Hakim telah keliru) menafsirkanterhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum ;.

danmengakibatkan perlawanan yang diajukan Pelawan tidaklah dapat diterimaseluruhnya ;Perlawanan Pelawan Tidak Jelas (Obscuur Libele) Kompetensinya :e Bahwa pada surat pcrlawanannya pelawan menyebutkan objek eksekusi bukanmilik terlawan tersita lagi tetapi sudah merupakan barang milik Pelawan atautanah tersebut merupakan harta syari' ah atau harta gono gini milik Pelawanbukanlah sebuah bentuk Hak Perlawanan Detden Verzet yang diperkenankanHukum Perdata Pasal 165 Ayat 6 HIR atau Pasal 379 Rv ;e Bahwa keliru

Pengadilan Negeri Tanjung Balaipada tanggal 26 Oktober 2011;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonankasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :TENTANG KEBERATAN KE 1Pengadilan Tinggi Medan keliru

perudanguandangan yakni pasal 195 ayat 6 HIR, dan Pada dasarnya suatu putusan itu hanyalahmengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak yang ke 3 (tiga) pasal1917 BW;TENTANG KEBERATAN KE 2Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 5 Alinea 8sampai dengan halaman 6 alenia 1 dalam pertimbangan hukumnya menjelaskanPelawan/ Terbanding tidak termasuk pihak ketiga yang berhak mengajukan pelawanandalam eksekusi tersebut;Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangatsangat lah keliru

No. 293 K/Pdt/201210Kasasi tidak digugat, oleh karena itu secara hukum Pelawan/Terbanding/PemohonKasasi sangatsangat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pelawanan, dengandemikian Darden Verzet yang di lakukan oleh Pelawan telah sesuai peraturan perudangundangan yakni pasal 195 ayat 6 HIR;TENTANG KEBERATAN KE 3Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan,pada halaman 6 alinia 3 menjelaskan " Menimbang, bahwa oleh karena itu HakimTingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan

UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena perobuatan Tergugat tersebutadalah tindakan indisipliner yang tidak mempengaruhi aktivitas danproduktivitas Tergugat sehingga tidak layak dan tidak patut serta tidak adilapabila Tergugat diberi sanksi PHK secara langsung tanpa adanyaperingatan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadapputusan Judex Juris yang menyebutkan :e Bahwa keberatankeberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkankarena Judex Facti telah salah dan keliru

dalampertimbangannya halaman 8 alinea 2 menyebutkan "Bahwa keberatantersebut dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksamamemori kasasi tanggal 08 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 22Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal iniPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telahsalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:e Bahwa keberatankeberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkankarena Judex Facti telah salah dan keliru

berkeberatan terhadapputusan Judex Juris yang menyebutkan; "Bahwa keberatan tersebut dapatdibenarkan oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasitanggal 08 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2013dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :e Bahwa keberatankeberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkankarena Judex Facti telah salah dan keliru

2013 padahalaman 8 Paragraf 2 Majelis Hakim menyatakan "Bahwa keberatantersebut dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara seksamamemori kasasi tanggal 08 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 22Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal iniPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telahsalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :e Bahwa keberatankeberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkankarena Judex Facti telah salah dan keliru

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 481/PDT/2015/PTSMG, tersebut telah keliru dalam penerapan hukumnya terutama dalamhukum acaranya, oleh karena itu adalah sangat berdasar dan beralasanapabila putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut dibatalkan;3.

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam penerapan hukumnyayaitu hanya mengambil alin begitu saja pertimbangan hukum dalam putusanPengadilan Negeri Surakarta yang nyatanyata tidak lengkap dalammemberikan pertimbangan hukumnya;4.

Bahwa penerapan hukum yang keliru adalah para pihak dalam perkara initidak lengkap. yaitu telah terbukti secara jelas gugatan Penggugat kurangpihak atau kurang subjek hukumnya, karena nyata gugatan Penggugatadalah mengenai Pengosongan atas objek sengketa dan nyata diatasobjek sengketa tersebut dihuni dan ditempati oleh suami istri yang telahmenempati secara turun temurun dari sejak lama, namun yang digugathanya istri saja, sedangkan suaminya tidak ikut digugat atau dijadikanpihak dalam perkara ini

Bahwa penerapan hukum yang keliru lagi dalam perkara ini adalah adanyadua objek yang berbeda dan dengan subyek hukum yang berbeda, tetapidigabung menjadi satu perkara gugatan, dan kelirunya hal tersebut diterimaoleh Pengadilan Tinggi, Seharusnya secara hukum perkara ini menjadi duaHalaman 10 dari 13 hal. Put.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkanputusan tersebut diatas terhadap Pembanding/Terdakwa adalah tidak tepatdan keliru, baik dalam penerapan hukumnya serta dalam menjatuhkanputusan tersebut tidak mempertimbangkan halhal sebagai berikut :a.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalammengambil putusan bersifat rasional, artinya hakim harus memandanghukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, danapabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan yang tidak tepat dantidak benar menerapkan hukum dalam perkara ini maka yang menjadikorban ketidakadilan bukan saja Pembanding/Terdakwa, melainkan keluargaPembanding/Terdakwa juga menjadi

Seseorang ingin mengunakanNarkotika jenis daun ganja kering pastilah lebih dahulu membeli, lalumemiliki, MENGUASAI dan kemudian baru mengunakan, begitulah logikahukumnya dan begitulah yang terjadi pada Pembanding/Terdakwa, sehinggaPembanding/Terdakwa dipersalahkan dengan MENGUASAI NarkotikaGolongan dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering, hal ini bila dilihatdari kaca mata hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertamayang telah khilaf dan keliru;4.

Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkanHalaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2021/PT MDNhukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau halhal yangmendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuaidengan niat atau maksud Terdakwa, Memang benar para penggunasebelum menggunakan narkotika, terlebin dahulu) menyimpan ataumenguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harusditerapkan ketentutan Pasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang Narkotika.Melainkan

No.740 K/Pdt/2013yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalamputusan ditingkat banding";Pertimbangan Judex Facti tersebut diatas adalah keliru/tidak benar oleh karena:a Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya hanya menyatakan menyetujui/mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat danbenar tetapi Judex Facti sama sekali tidak memberikan alasan mengapapertimbangan Hakim Pertama tersebut dipandang sudah tepat dan benar;Judex Facti harus memberikan

(empat ratus delapanpuluh satu ribu rupiah);Konstruksi dictum putusan Hakim Pertama tersebut keliru/tidak benar olehkarena:e Tidak ada gugatan rekonvensi sehingga tidak perlu disebut DalamKonvensi;Hal. 9 dari 14 hal. Put.

maka seharusnya Penggugat menarik semua wargamasyarakat yang melakukan transaksi jual beli/pelepasan hak kepada Penggugat,sebagai pihak dalam perkara a quo dan tidak cukup dengan hanya sebagian wargamasyarakat yang melakukan jual beli/pelepasan hak dijadikan saksi dalam perkaraaquo, terlebih saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat pada saat Majelis Hakimmelakukan pemeriksaan objek sengketa tidak hadir untuk menunjuk tanahtanahmana yang dijual kepada Penggugat";Pertimbangan Judex Facti a quo adalah keliru

(seratus sembilan puluhdua ribu meter persegi);Pertimbangan Judex Facti a quo adalah keliru/tidak benar oleh karena:aTidaklah urgen mempersoalkan batas dan luas dari masingmasing tanahyang dibeli oleh Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi oleh karena secarakeseluruhan tanah a quo telah menjadi milik Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi sehingga dengan demikian cukuplah batas luar serta luaskeseluruhan obyek sengketa sebagaimanagugatan Penggugat;Walaupun Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya menyebutkansecara

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya(PT.TUN Surabaya) yang menguatkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram (PTUN Mataram), kami Para Pembanding, sekarangPemohon Kasasi menyatakan sangat keberatan, karena PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya mendukung dan menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram padahal nyatanyataPengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah keliru dalam menerapkanhukum dan / atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya

Kesalahan yang dilakukanoleh Majelis Hakim adalah dalam hal saat mulai menghitung.Seharusnya dimulai dari tanggal 18 Juni 2009 (Bukti P15) sampaidengan 09 Juli 2009 (pendaftaran surat gugatan di Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Mataram), bukan dihitung mulai tanggal 03April 2009, karena jelas itu melanggar ketentuan undangundang atausetidaktidaknya keliru/salah dalam menginterpretasikan Pasal 55UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang No. 9 Tahun2004 tentang Peradilan Pengadilan Tata Usaha

Bahwa Tergugat Il Intervensi/Terbanding sangat sependapatdengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 29September Nomor : 12/G/2009/PTUN.MTR, karena putusan tersebutsudah melalui proses berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan baik berupa bukti surat dan saksisaksi dari Tergugat IlIntervensi/Terbanding dan putusan tersebut sudah sangat adil dansangat beralasan hukum, Judex Facti tingkat pertama tidak sah/keliru dalam mengambil keputusan dan sudah sesuai denganperaturan

;Sangat jelas jalan pikiran seperti tertuang pada poin 2 dan poin 3(halaman 1011) tersebut merupakan jalan pikiran yang menyesatkan/bertentangan antara poin 2 dan poin 3, karena pada poin 2menyatakan bahwa Judex Facti tingkat pertama tidak sah/keliru dalammengambil keputusan dan yang lain pada poin 3 menyatakan JudexFacti tidak melakukan kekeliruan atau kesalahan di dalam mengambilkeputusan.

Majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru mempertimbangkanalat bukti sebagai dasar pertimbangan telah terjadi tindak pidana lingkunganhidup; Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memanipulasi fakta yang terungkap didepan persidangan; Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru mempertimbangkanterhadap alat bukti sebagai dasar pertimbangan terbukti telah terjadiperbuatan pidana; Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menuangkanfakta hukum di dalam pertimbangan

Basuki Wasis, M.Si. tentang Peraturan Daerahyang menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan; Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru memberikan pertimbanganhukum karena para Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara keluardari sikap profesionalisme dan tidak berkompeten untuk mengadili perkarahukum lingkungan;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwatersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan

Dalam tersebut nampak jelas dilihat dalampertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor45/Padt.G/Vzt/2010/PN Lp, tanggal 27 Juli 2012, yakni: Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru/salah dalammemberikan pertinbangannya dengan menyatakan pada pokoknya:...bahwa sengketa para pihak dalam hal ini ialah menyangkut warisanberupa tanah dari leluhurnya masingmasing, dan Teguh Tariganternyata tidak diikutkan sebagai pihak serta tidak pula diajukan sebagaisaksi dalam perkara ini untuk

dihadapkan/dimajukankehadapan persidangan, hal mana dapat terlihat dari pertimbangan dalamputusannya yang menyatakan:.bahwa sengketa para pihak dalam hal ini ialah menyangkut warisan berupatanah dari leluhurnya masingmasing, kemudian disebutkan: ..dengandemikian gugatan Para Terlawan/Para Penggugat asal, perlawanan ParaPelawan , Il dan Ill/Para Tergugat asal haruslah dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard):Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melakukan pengabaian fakta,keliru

dalam menilai surat bertanda P.I.IIl & saksisaksi yang diajukan ParaTergugat asal/Para Pelawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi,dan/atau keliru dalam caracara mengadili, sehingga mengakibatkanpertimbangan dalam putusannya menjadi tidak tepat:Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 442 K/Pdt/2017.

menurut hukum,dengan kata lain perbuatan Para Tergugat asal/Para Pelawan/ParaTerbanding/Para Termohon Kasasi yang telah menguasai/menduduki/menempati tanah objek perkara tanpa terlebih dahulu mendapat izin/persetujuan dari Para Penggugat asal/Para Terlawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi selaku pemilik tanah adalah kikwalifikasi sebagaiperbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad);Oleh karenannya Pengadilan Tinggi Medan dalam hal ini telah nyatanyatasalah/keliru dalam menerapkan

Nomor 606 K/Pdt.SusPailit/201716.17.18.19.Produk Asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang selanjutnya disebutPaydi adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindunganterhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu padahasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produkasuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit;Bahwa Tergugat telah keliru dan salah menetapkan besaran jumlah tagihandan jumlah pembayaran tahap pertama kepada pemegang

polis unit linktanpa merinci secara jelas perhitungan nilai investasi dari setiap unit yangmenjadi hak dari pemegang polis;Bahwa Tergugat telah keliru dan salah melakukan pencairan dana investasipemegang polis unit link yang ada di Bank MNC yang selanjutnya akandibagikan dengan prinsip pari pasu prorate parte kepada semua krediturBahwa Para Penggugat selaku pemegang polis unit link seharusnyamendapat pengembalian danainvestasi senilai dengan jumlah pencatatansebagaimana termuat dalam laporan terakhir

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama yangmenyatakan bahwa tindakan kurator telah sesuai dengan peraturanperundangundangan adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salahkarena tindakan kurator yang melakukan pencairan danainvestasipemegang polis unit link yang ada di Bank MNC yang selanjutnya akandibagikan dengan prinsip pari pasu prorate parte kepada semua kreditur(tidak hanya kreditor pemegang polis tetapi kreditor lainnya) merupakantindakan yang bertentangan dengan Pasal

Dengan demikian maka jelas dan nyata polis asuransi unitlink tidak dapat dimasukan sebagai boedel pailit apalagi dibagikan kepadaseluruh kreditur dengan prinsip pari pasu prorate parte yang akanmengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi, oleh karena pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertamabertentangan dengan Undang Undang Perasuransian dan Peraturan OJKmaka putusan tersebut patut dan layak untuk dibatalkan;Bahwa tidak benar dan keliru pertimbangan Judex Facti yang

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PA Morotai di Tobelo pada halaman 36alenia pertama adalah keliru, karena Hakim tidak boleh mengadili melebihituntutan, sebagaimana Pasal 178 ayat (3) HIR / 189 ayat (8) R.Bg. yangmelarang ultra petita;2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelosangat keliru dan tidak beralasan hukum, karena tidak mencermati danmempertimbangkan bukti Tergugat T.1 s/d 1.3 dan 1.5, sebagaimanatermuat halaman 35;3.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobeloadalah keliru mempertimbangkan bukti Penggugat P.3, yang isinya tidakmenunjukkan tanah sengketa merupakan milik almarhum Hi. MuhammadDano Masud;Halaman 5 dari 19 halaman Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tidak mecermatibukti Tergugat T.1 s/d T.3 yang menunjukkan obyek sengket adalah milikistri Tergugat, yaitu Ratna Ngawaro;.

memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandingpada tanggal 6 Nopember 2019 dan terhadap memori banding tersebut, ParaTerbanding telah mengajukankontra memori banding bertanggal 12Nopember2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa para Terbanding meyakini putusan Pengadilan Agama Morotai diTobelo nomor 54/Pdt.G/2019/PA.MORTB tanggal 15 Oktober sudahmemenuhi unsur dan tujuan putusan yakni keadilan;Halaman 6 dari 19 halaman Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MUBahwa Pembanding telah keliru

oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali /Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam memoripeninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:1.Bahwa dalam putusan kasasi perkara a quo terdapat kekhilafan dankekeliruan yang nyata yang dijadikan dasar memutus dan mengabulkangugatan Penggugat asal/Termohon PK;Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris untuk menguatkan putusan JudexFacti adalah keliru

Padahal putusan Judex Facti untuk mengabulkan sebagiangugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah keliru dan salahmenerapkan hukum serta bertentangan dengan fakta persidangan.

SehinggaPenggugat tefah memenuhi kewajibannya menyerahkan uang mukasebagaimana ketentuan dalam Pasal8Akta Perjanjian dan seterusnya";Bahwa sekiranya pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diteliti dan dipelajarisecara cermat, maka jelas adalah keliru dan salah menerapkan hukumpembuktian serta bertentangan dengan pertimbangan satu dengan lainnya.Sebab majelis hakim sendiri telah mengakui bahwa berdasarkan fakta hukumberupa bukti P3 dan P4 yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi serta buktiTI dan

Namun Majelis hakim telah keliru, khilaf secara nyata dan salahmenerapkan hukum sehingga berpendapat Tergugat telah menerima uang mukawalaupun bukti sah telah menunjukan bahwa A. Alwi Ananda telah menerimauang Penggugat dalam kapasitasnya selaku pribadi bukan sebagai DirutPerusahaan Daerah Kabupaten Kolaka.. Karena itu tidak ada kewajibanataupun tanggung jawab Perusahaan Daerah. Aneka Usaha Koiaka untukmengembalikan uang Penggugat.

Pengadilan lain, selain daripada MahkamahAgung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasikepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinangdalam perkara atas nama Terdakwa Herno Priyanto Bin Boge Karyo yangmembebaskan Terdakwa dari selurun dakwaan Jaksa Penuntut Umumadalah putusa yang keliru

melakukanpengaduan berdasarkan keterangan saksi Deki Subono yang mengatakanuang fee hasil tambang timah telah diambil oleh saksi Siswoyo ; Pada halaman 17 alinea ketiga putusan tersebut memuat Menimbang,bahwa perbuatan Terdakwa yang mengadukan saksi Siswoyo ke Propammenurut Majelis Hakim tidaklah menyalahi aturan dan dan keteranganTerdakwa tujuaan mengadukan saksi Siswoyo untuk mencari keadilanbukanlah untuk mencemarkan nama baik saksi Siswoyo dengan demikianunsur kedua ini tidak terpenuhi ;Adalah sangatlah keliru

Sehingga pengertian yang diberikan dan Majelis Hakim lebih condongHal 11 dari 14 Hal.Put.No. 1370 K/Pid/2011kepada pengertian laporan palsu sebagamana dimaksud dalam delik Pasal 220KUHP ;Selanjutnya menurut Majelis Hakim menilai perobuatan Terdakwa tidaklahtermasuk kategori seperti dalam unsur kedua dalam dakwaan a quo, karenaTerdakwa melakukan pengaduan berdasarkan keterangan saksi Deki Subonoyang mengatakan uang fee hasil tambang timah telah diambil oleh saksiSiswoyo hal ini juga sangatlah keliru

Subono diberikan dikarenakan Terdakwa terus mendesak saksi DekiSubono untuk meminta uang fee padahal diketahuinya bahwa tanahnya sudahtidak lagi digarap oleh saksi Deki Subono sebagaimana yang terungkapdipersidangan ;Sedangkan pertimbangan Hakim yang menilai perbuatan Terdakwa yangmengadukan saksi Siswoyo ke Propam tidaklah menyalahi aturan dan danketerangan Terdakwa tujuan mengadukan saksi Siswoyo untuk mencarikeadilan bukanlah untuk mencemarkan nama baik saksi Siswoyo menurut kamijuga sangatlah keliru

Bahwa karena Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusunsecara tidak cermat, maka seharusnya Judex facti Pengadilan TinggiSemarang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen danmenyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demihukum dan membebaskan Terdakwa dari tuntutan PenuntutUmum ;Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen keliru dan/atau menyimpang dari hukum acarapidana, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen dalam memeriksa dan mengadili

Seharusnya Majelis HakimPengadilan Tinggi Semarang membatalkan putusan Pengadilan NegeriKebumen, karena pelimpahan perkara Terdakwa tanpa dibarengidengan pelimpahan perkara DASIKEM alias Klendet (istri saksiMISMAN/pengadu), mestinya menyatakan dakwaan dan tuntutan JaksaPenuntut Umum tidak dapat diterima ;Bahwa judex facti keliru dan melanggar hukum dalam memeriksa danmengadili perkara ini, karena dalam pertimbangannya dalam salinanHal. 10 dari 13 hal. Put.

No.1780 K/Pid/20103.5.putusan Pengadilan Negeri Kebumen halaman 1516 yang menyatakanbahwa Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan kesatu melanggarPasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP, jelas pertimbangan tersebuttidak benar dan sangat keliru, karena dakwaan kesatu Jaksa PenuntutUmum adalah melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 1e huruf a KUHP,bukan Pasal 284 ayat (1) ke 1 hurufaKUHP.Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 1e huruf a KUHP juga telah disalin dalamsalinan

tersebut tidak didakwakan dalam dakwaan JaksaPenuntut Umum, jelas merupakan pertimbangan yang salah melanggarhukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.Bahwa disamping judex facti dalam pertimbangan putusan PengadilanNegeri Kebumen halaman 1516 telah mengubah ketentuan pasaldakwaan kesatu yaitu dari Pasal 284 ayat (1) ke 1e hurufaKUHP men jadi ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP, penerapan Pasal284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP terhadap Terdakwa (Sukir bin Mustareja) juga tidak tepat dan keliru

sedang menguasai dan/ataumenyimpan sabusabu untuk tujuan dikonsumsi, yang didukung denganditemukannya barang bukti berupa: 1 (Satu) buah bong, 1(Ssatu) buah kacapireks yang masih terdapat lekatan shabu dengan berat bruto 1,34 gram, 2(dua) buah pipet skop, 2 (dua) buah jarum suntik, dan 2 (dua) buah plastikklip Kosong, yang mana barang barang tersebut adalah alatalat yangdigunaka untuk mengknsumsi shabushabu, sehingga oleh karena itu dapatdipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru

, sehingga dalam perkara ini terkesan dipaksakan sebagai wujudbalas dendam bukan memberi pelajaran kepada Terdakwa;Dengan demikian maka terlihat jelas pertimbangan Hakim Tingkat Pertamadalam mengambil putusan telah khilaf dan keliru, sebab Hakim PengadilanNegeri Kisaran mengadili dan memutuskan perkara ini hanya melihat unsurunsurnya Saja tanpa melihat niat dari Terdakwa membeli narkotika tersebut.Padahal sudah jelas di depan persidangan dari keterangan para saksi danketerangan Terdakwa diperoleh

fakta bahwa narkotika tersebut niatnyadipakai bagi diri sendiri.Bahwa perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memilikinarkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepasdari jeratan Pasal 114 atau Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacamini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkankeadaan atau halhal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memilikibarang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa.Bahwa memang benar para pengguna

untuk distribusi,dijual belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum bukan untukdipergunakan bagi diri sendiri sesuai dengan pertimbangan dalam PutusanMA No. 2199 K/Pid.Sus/2012;Bahwa jikalau Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka yang sangat tepatadalah menyalagunakan sabusabu bagi diri sendiri, sebagaimana yangdiatur dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Dengan demikian maka terlihat jelas pertimbangan majelis hakim tingkatpertama dalam mengambil putusan telah khilaf dan keliru