menghindari pemadamanmenjelang Idul Fitri sambil pihak Penggugat menyiapkan untuk COD.b Bahwa atas tawaran tersebut dan dikarenakan kebutuhan maka pihak Tergugat menyetujuisewa harian tersebut.c Bahwa besarnya keseluruhan biaya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugatadalah sebesar Rp. 103.645.885,20, (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu limadelapan ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh sen) sudah termasuk PPN 10%, atauyang berha diterima Penggugat atau setelah dipotong PPN 10% dan PPH

Februari 2012 sampai dengan September 2012 terdapatperhitungan sebagai berikut :a Penggugat Rekonpensi masih punya kewajiban membayar Tergugat Rekonpensi sebesarRp. 2.145.981.600, (Dua Milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapanpuluh satu ribu enam ratus rupiah) ditambah sewa harian sebelum COD sebesar Rp.103.645.885,20, (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima delapan ratus delapanpuluh lima rupiah dua puluh sen) sudah termasuk PPN 10%, atau setelah dipotong PPN10% dan PPH

kontrak tidak ada realisasinya ;Menimbang, bahwa jika memperhatikan surat bukti tertanda PXV berupa foto copyminutes of meeting, yang berisi selisih perhitungan daya mampu versi PLN dan AAE dari bulanOktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 maka denda yang diperlakukan kepadaPenggugat berdasarkan perjanjian yang dihitung atas ketidakmampuan supply perhitungannyasebagai berikut :Penerimaan kotor dari PLN Rp. 4.412.426.288,00 PPn 10 % Rp. 441.242.628,00 (4) Jumlah Rp. 4.853.668.916,00Potongan PPh

2012, oleh karena baik dalil gugatan maupun bantahan dariTergugat tidak didukung dengan bukti, sehingga harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 mengenai biaya sewa mesin sebelumCOD sebesar Rp. 103.645.885, petitum tersebut juga beralasan untuk dikabulkan karena haltersebut telah diakui dan disetujui oleh Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan dalamjawaban dan gugatan Rekonpensi halaman 14 poin 11 a, namun jumlahnya harus disesuaikandengan perjanjian yaitu PPn 10 % dan PPh

bersangkutanMENGADILI: DALAM KONPENSI :Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ;2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji( Wanprestasi ) ;3 Menghukum Tergugat untuk membayar selisih perhitungan denda kepada Penggugatsebesar Rp. 1.295.300.318, ( Satu milyar duaratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ributiga ratus delapan belas rupiah );4 Menghukum Tergugat Membayar biaya sewa mesin sebelum COD sebesar Rp.103.645.885, dikurangi PPn 10 % dan PPh

DIM terakhir melaporkan SPT PPh Pasal 21 dan SPT PPh Pasal 25masa Mei 2015 tanggal 18 Juni 2015.Pengurus PT DIM adalah Direktur Utama: SOSTENES TIRALOLONGAN, Direktur: RUSLAN MANSUR dan Komisaris:RAHMAYANTI Belum pernah berkomunikasi dengan pengurus PT. DIM tersebut. Ya, pengawasan dan visit adalah sesuai dengan data SIDJP, PT. DIMberalamat di One Pacific Place Lt. 15 SCBD, JI. Jend. Sudirman Kav.5253 Jakarta.

Sepengetahuan saksi berdasarkan SPT Tahunan PPh badan 2012,penanggung jawab PT DIM adalah :1. Direktur: MOH. NUGROHO2. Komisaris : TJENG KUI FUN Data SPT PPh Badan tahun pajak 2013 dan 2014 tidak dapat dilihatmelalui SIDJP, sementara untuk tahun 2015 s.d. 2017 PT DIM belummelaporkan SPT PPh Badan. Berdasarkan data AHU akta nomor 25tanggal 08 Juni 2015 dengan notaris SRI JUWARIYANTI, S.H., M.Kn.diketahui terdapat perubahan susunan pengurus:1. Direktur Utama: SOSTENES TIRA LOLONGAN2.

Komisaris: RAHMAYANTI Yang menandatangani SPT Tahunan PPh Badan PT DIM adalah MOH.NUGROHO sebagai Direktur sebagaimana terdapat dalam SPT PPhBadan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan PT DIM adalah sejak masa Mel2015 Wajib Pajak tidak pernah melaporkan SPT baik masa maupuntahunan.Halaman 51 dari 132 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt Saksi belum pernah melakukan kegiatan kunjungan dan konsultasiterhadap PT DIM.

Bahwa atas pengeluaran/penyerahan BKP kepada Perusahaan yangmempunyai fasilitas KITE: Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor: 101/PMK.03/2005 jo Pasal 26 ayat (1)Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 09/BC/1997 disebutkanbahwa "Atas pengeluaran barang yang telah diolah/impor olehPDKB/Gudang Berikat ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPnBMdan PPh Pasal 22 impor sepanjang terhadap pengeluaran tersebuttidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitaspembebasan

Nomor 147/PMK.04/2011 baru berlaku sejaktanggal 1 Januari 2012;bahwa Majelis berpendapat ketentuan yang diatur dalam Pasal17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor101/PMK.03/2005 mengandung makna sebagai berikut:bahwa kalimat atas pengeluaran barang yang telah diolaholeh PDKB ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPn BM danPPh Pasal 22 impor, mengandung makna bahwa penyerahanBKP dari Pengusaha Dalam Kawasan Berikat kepadaPengusaha di tempat lain Dalam Daerah Pabean dikenakanBM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh

Pasal 22 impor;bahwa kalimat sepanjang terhadap pengeluaran tersebuttidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitaspembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajakdalam rangka impor, mengandung makna bahwa apabilapenyerahan BKP tersebut ditujukan kepada pengusaha yangmemperoleh fasilitas KITE maka tidak dikenakan BM, Cukai,PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 impor;Halaman 11 dari 28 halaman.

Bea, dinyatakan masihtetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;e bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakimuntuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembaliatas DPP PPN Impor Masa Pajak Oktober 2011 sebesarRp13.681.137.713,00 ketentuan ketentuan yang diaturdalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor101/PMK.03/2005 yang menyatakan atas pengeluaranbarang yang telah diolah oleh PDKB ke DPIL dikenakan BM,Cukai, PPN, PPnBM dan PPh

AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik, yang mana dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agungantara lain menyatakan sebagai berikut:Halaman 38 sampai dengan 39:Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Mengenai keberatan dalam eksepsi:Bahwa keberatankeberatan tersebut dapat dibenarkan, karenaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut:e Bahwa obyek sengketa yang berupa suratsuratKetetapan Pajak Penghasilan (PPh

UndangUndang No. 6 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 1994 dan UndangUndang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, adalah merupakan kewenanganPeradilan Pajak;e Bahwa oleh karena SKPKB PPh bukan merupakanobyek sengketa Tata Usaha Negara dan sengketaatasnya merupakan kewenangan Peradilan Pajak,maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenangmengadilinya dan seharusnya menyatakan dirinyatidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;Bahwa

, demikian juga pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 26/G/2007/PTUNJKTtanggal 15 Agustus 2007 dalam perkara yang diajukan oleh CostaInternational Group Limited antara lain adalah sebagai berikut:a Halaman 85 alinea 3:Menimbang, bahwa permasalahan hukumnya adalah, objeksengketa yaitu SKPKB PPh yang dikeluarkan oleh Tergugatmerupakan KeputusanKeputusan Tata Usaha Negara yang materimuatannya mengenai hutang pajak, meskipun menurut Penggugatpenerbitannya

(1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan SuratKeputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, PutusanBanding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarbertambah, merupakan dasar penagihan pajak.c Halaman 88 alinea 2;Menimbang, bahwa dipertimbangkan di atas, oleh karena pokoksengketa (pundamentum petendi) yang dipermasalahkan Tergugatadalah berkaitan dengan SuratSurat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh

Jenis Pajak Pajak yang masih harus Keterangandibayar1 PPh Badan 0 SKP NIHIL2 PPh Pasal 21 268.856.538 SKP KB3 PPh Pasal 23 84.024.189 SKP KB4 PPh Pasal 26 2.443.303.929 SKP KB5 PPh Pasal4(2) 0 SKP NIHIL6 PPN 8.000.000 SKP KB7 PPN 16D 1.176.600 SKP KB Halaman 63 dari 74 halaman.

Bone telah dicairkan sebesarRp3.814.924.621, setelah dikurangi PPN sebesar Rp311.944.305,dan pph sebesar Rp84.797.635, berdasarkan dokumenpembayaran untuk pencairan kegiatan Rehabilitasi/PemeliharaanJalan (rutin) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014 pada DinasPekerjaan Umum dan SDA Kab. Bone namun jumlah dana yang telahdicairkan tersebut tidak didukung dengan catatan jumlah materialyang sebesarnya terpasang dan Rustan ST, selaku PanitiaPengadaan Bahan/Material, Andi Husni G.

Jumlah pembayaran/pencairan dana 3.814.924.621,00berdasarkan bukti kwitansi/oembayaranuntuk 55 paket kegiatan PemeliharaanRutin Jalan dan Jembatan pada DinasPekerjaan Umum dan Sumber Daya AirKabupaten Bone Tahun Anggaran 2014setelah dikurangi PPN dan PPh 2. Jumlah pembayaran yang seharusnya 3.589.274.518,23diterima berdasarkan perhitungan abhlikonstruksi dari Politeknik Negeri UjungPandang 3.

Bone telah dicairkan sebesarRp3.814.14.924.621, setelah dikurangi PPN sebesarRp311.944.305, dan pph sebesar Rp84.797.635, berdasarkandokumen pembayaran untuk pencairan kegiatanRehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (rutin) Kabupaten Bone TahunAnggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum dan SDA Kab.

Maret 2016menyebutkan bahwa nilai pekerjaan yang terpasang terhadap 55paket kegiatan Rehabilitasi/Pemelihnaraan Jalan (rutin) KabupatenBone Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.3.589/274.518,23 sedangkanjumlah pengeluaran untuk 55 paket kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan(rutin) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014 berdasarkan bukti kuitansipembayaran sebesar Rp3.814.924.621,00 dengan rincian sebagai berikut : ; Biaya bersih; Biaya PPN PphNo Uraian Kotor (rp) fins (rp) setelah PPNotor (r r rR R E dan PPh

Jumlah pembayaran/pencairan dana 3.814.924.621,00berdasarkan bukti kwitansi/pembayaranuntuk 55 paket kegiatan PemeliharaanRutin Jalan dan Jembatan pada DinasPekerjaan Umum dan Sumber Daya AirKabupaten Bone Tahun Anggaran 2014setelah dikurangi PPN dan PPh 2. Jumlah pembayaran yang seharusnya 3.589.274.518,23diterima berdasarkan perhitungan abhikonstruksi dari Politeknik Negeri UjungPandang 3.

Melalui surattertanggal 4 Februari 2010 No. 002/PPH/HRD/II/10, terhitung sejak tanggal 4Februari 2010 Tergugat Konvensi memberhentikan Pekerja I.;2.3.3.

No. 579 K/Pdt.Sus/201116tertanggal 1 Februari 2010 No. 001/PPH/HRD/II/10, terhitung sejak tanggal 1Februari 2010 Tergugat Konvensi memberhentikan Pekerja Wahyudi.;3 Tergugat Konvensi tetap dengan pendiriannya untuk memberhentikan PekerjaWahyudi tanpa kompensasi apapun dan tidak bersedia mempekerjakan Pekerja Wahyudikembali bekerja di Tergugat Konvensi.;4.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukanoleh Penggugat Rekonvensi adalah sah:1 Pekerja Sumiyarto, sesuai surat tertanggal 4 Februari 2010 No. 002/PPH/HRD/II/10, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2010;2 Pekerja Wahyudi, sesuai surat tertanggal 1 Februari 2010 No. 001/PPH/HRD/II/10, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2010 ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensimenuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan

pencairan danameliputi:Halaman 10 dari 47, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2016/PT GTO.e Berita Acara Pemeriksaan Barang;e Berita Acara Penerimaan Barang;e Daftar distribusi kKesekolahsekolah;e NPWP Perusahaan;e Fotocopy Rekening Perusahaan;Bahwa lampiran dalam dokumen tagihan antar lain:e Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga;e SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendaharadan PPTK;e SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh PenggunaAnggaran;e PPn, PPh

Sabira Inti Persada) (setelah dipotong pajak PPh 22). 2. Jumlah pembayaran Riil oleh CV. Sabira Inti Persada Rp. 743.359.500,00.kepada PT. Kusuma Megah Jaya Sakti 3. Jumlah (1 2) Rp. 84.867.900,00. Halaman 14 dari 47, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2016/PT GTO. 4. Terdapat barang (hadware) yang rusak dan tidak berfungi Rp. 100.350.000,00 5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 +4) Rp. 185.217.900,00.

pencairan danameliputi:e Berita Acara Pemeriksaan Barange Berita Acara Penerimaan Barang;e Daftar distribusi kesekolahsekolah;e NPWP Perusahaan;e Fotocopy Rekening Perusahaan;Bahwa lampiran dalam dokumen tagihan antar lain:Halaman 24 dari 47, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2016/PT GTO.e Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga;e SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendaharadan PPTK;e SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh PenggunaAnggaran;e PPn, PPh

Sabira Inti Persada) (setelah dipotong pajak PPh 22). 2. Jumlah pembayaran Riil oleh CV. Sabira Inti Persada Rp. 743.359.500,00.kepada PT. Kusuma Megah Jaya Sakti Jumlah (1 2 ) Rp. 84.867.900,00.Terdapat barang (hadware) yang rusak dan tidak berfungi Rp. 100.350.000,00.Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 +4) Rp. 185.217.900,00.

2007, kKemudian Terbanding melakukan koreksikoreksi positif,sebagai berikut:Laba bersih tahun 2007 menurut Pemohon Banding Rp (1.245.986.639,00)Koreksi Positif :Peredaran Usaha Rp 974.142.089,00Harga Pokok Penjualan : Biaya Penyusutan Rp 135.483.478,00 Biaya Air Minum Rp 12.600.000,00Penghasilan di luar usaha: Pendapatan Lainlain Rp 968.162.280,00Biaya Usaha :* Biaya penyusutan Rp =11.982.346,00 Biaya makan minum karyawan Rp 15.921.700,00 Biaya retribusi Rp 4.440.000,00 Biaya PBB Rp 3.677.800,00 PPH

Karenapengadaan air minum tersebut benarbenar digunakan untuk kenikmatanHalaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 605 /B/PK/PJK/2014seluruh karyawan, dinyatakan bahwa pengadaan makanan dan minuman untukkaryawan secara bersamasama dilingkungan kerja dapat dikurangkan untukmenghitung PPh yangterutang (berdasarkan Pasal 9 ayat (1) hurufe, jo KMKNo.4661/KMK04/2000);b) Koreksi Positif Penyusutan Mesin Rp 136.483.479,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju alas koreksi tersebut, karena PemohonBanding tidak

Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 TentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyatakan :Pasal 4 ayat (1)Yang menjadi objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahankemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baikyang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapatdipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajakyang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapunPenjelasan

nyatanyata adanya faktafakta sebagaiberikut :a. bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap data penjualan berupakontrak penjualan diperoleh kesimpulan bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kurang melaporkanPeredaran Usahanya, yaitu. berupa CMT lokal sebesarRp974.142.088,00;b. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)menghitung Peredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) berdasarkan buku besar penjualan danfaktur penjualan, arus piutang, bukti potong PPh

menghindari pemadamanmenjelang Idul Fitri sambil pihak Penggugat menyiapkan untuk COD.b Bahwa atas tawaran tersebut dan dikarenakan kebutuhan maka pihak Tergugat menyetujuisewa harian tersebut.c Bahwa besarnya keseluruhan biaya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugatadalah sebesar Rp. 103.645.885,20, (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu limadelapan ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh sen) sudah termasuk PPN 10%, atauyang berha diterima Penggugat atau setelah dipotong PPN 10% dan PPH

Februari 2012 sampai dengan September 2012 terdapatperhitungan sebagai berikut :a Penggugat Rekonpensi masih punya kewajiban membayar Tergugat Rekonpensi sebesarRp. 2.145.981.600, (Dua Milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapanpuluh satu ribu enam ratus rupiah) ditambah sewa harian sebelum COD sebesar Rp.103.645.885,20, (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima delapan ratus delapanpuluh lima rupiah dua puluh sen) sudah termasuk PPN 10%, atau setelah dipotong PPN10% dan PPH

kontrak tidak ada realisasinya ;Menimbang, bahwa jika memperhatikan surat bukti tertanda PXV berupa foto copyminutes of meeting, yang berisi selisih perhitungan daya mampu versi PLN dan AAE dari bulanOktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 maka denda yang diperlakukan kepadaPenggugat berdasarkan perjanjian yang dihitung atas ketidakmampuan supply perhitungannyasebagai berikut :Penerimaan kotor dari PLN Rp. 4.412.426.288,00 PPn 10 % Rp. 441.242.628,00 (4) Jumlah Rp. 4.853.668.916,00Potongan PPh

2012, oleh karena baik dalil gugatan maupun bantahan dariTergugat tidak didukung dengan bukti, sehingga harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 mengenai biaya sewa mesin sebelumCOD sebesar Rp. 103.645.885, petitum tersebut juga beralasan untuk dikabulkan karena haltersebut telah diakui dan disetujui oleh Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan dalamjawaban dan gugatan Rekonpensi halaman 14 poin 11 a, namun jumlahnya harus disesuaikandengan perjanjian yaitu PPn 10 % dan PPh

bersangkutanMENGADILI: DALAM KONPENSI :Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ;2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji( Wanprestasi ) ;3 Menghukum Tergugat untuk membayar selisih perhitungan denda kepada Penggugatsebesar Rp. 1.295.300.318, ( Satu milyar duaratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ributiga ratus delapan belas rupiah );4 Menghukum Tergugat Membayar biaya sewa mesin sebelum COD sebesar Rp.103.645.885, dikurangi PPn 10 % dan PPh

PPH sebesar Rp 580.191.000, (lima ratus delapan puluh juta seratussembilan puluh satu ribu rupiah).Jumlah total Rp 32.490.696.000, (tiga puluh dua milyar empat ratussembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).Berdasarkan analisa yang dibuat oleh Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara, memang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masihmemerlukan Generator Pembangkit Tenaga Listrik dengan kebutuhansebagai berikut :Bahwa barangbarang yang diadakan adalah :Hal. 2 dari 40 hal

No. 1589 K/PID.SUS/2010Huruf gHarga Perkiraan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan :1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).2) Keuntungan yang wajar bagi Penyedia Barang / Jasa.Huruf hHarga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak boleh memperhitungkan biaya takterduga, biaya lainlain dan Pajak Penghasilan Penyedia Barang / Jasa(PPh)Pada kenyataannya, Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang / Pengadaanmenghitung Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan SuratPenawaran dari PT.

PPH sebesar Rp 580.191.000, (lima ratus delapan puluh juta seratussembilan puluh satu ribu rupiah).Jumlah total Rp 32.490.696.000, (tiga puluh dua milyar empat ratussembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).Berdasarkan analisa yang dibuat oleh Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara, memang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masihmemerlukan Generator Pembangkit Tenaga Listrik dengan kebutuhansebagai berikut :Bahwa barangbarang yang diadakan adalah :1.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak boleh memperhitungkan biaya takterduga, biaya lainlain dan Pajak Penghasilan Penyedia Barang / Jasa(PPh)Di mana Terdakwa langsung mengusulkan informasi harga dariPT.

Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / agen tunggalatau Lembaga Independen.7) Daftar harga standar / tarif biaya dikeluarkan oleh instansi yangberwenang.8) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.Huruf gHarga Perkiraan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan :1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).2) Keuntungan yang wajar bagi penyedia Barang / Jasa.Huruf hHarga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak boleh memperhitungkan biaya takterduga, biaya lainlain dan Pajak Penghasilan Penyedia Barang / Jasa(PPh

satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masapajak bulan Februari 2009.129 1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masapajak bulan Maret 20091301 (satu ) rangkap blanko surat setoran pajak (SPP ) kosong.1311 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh

pasal 21 dan atau pasal 26 nomorNPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha OriAngu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008.Putusan Perkara Nomor : 60/Pid.Sus/2014/PT.KPG., Halaman 131321 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomorNPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha OriAngu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Januari 2009.1331 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan

( SPT ) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomorNPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha OriAngu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Februari 2009.1341 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No.

00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masapajak bulan Februari 2009.128 1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masapajak bulan Maret 2009129 1 (satu ) rangkap blanko surat setoran pajak ( SPP ) kosong.Putusan Perkara Nomor : 60/Pid.Sus/2014/PT.KPG., Halaman 211301 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh

pasal 21 dan atau pasal 26 nomorNPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha OriAngu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008.1311 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomorNPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha OriAngu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Januari 2009.1321 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomorNPWP

Putusan Nomor 4522/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali Kedua dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi atas DasarPengenaan Pajak sebesar Rp41.877.468.368,00 dalam penghitunganSKPKB PPh Final Pasal 4 (2) Nomor 00029/240/10/073/14 tanggal 22 Juli2014 Masa Pajak November 2010, dalam Keputusan Direktur JenderalPajak KEP1967/WPJ.06/2015 tanggal 31 Agustus 2015;Kesimpulan Pemohon Banding, Pajak yang masih

E.Nurbayani. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran para Pemohon.Ketua Majelisof SN PpH. A. Mukri Agafi, S.H., M.H.Hakim Anggota Hakim AnggotaDrs. Suyuti, S.H., M.H. Drs. M. Rusli, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara :PendaftaranProsesBiaya PanggilanRedaksiMateraiJumiahPanitera PenggantiDra. N. E. Nurbayani.: Rp. 30.000,: Rp. 50.000,: Rp. 300.000,> Rp. 5.000,> Rp. 6.000,: Rp. 391.000,

(delapan ratus delapan puluh empat juta lima puluh empat ribu enamratus rupiah) dan terdapat potongan berupa Pajak Penghasilan (PPh)sebesar Rp. 24.110.580. (dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu limaratus delapan puluh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesarRp. 80.368.600. (delapan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribuenam ratus rupiah), sehingga pembayaran atas uang muka pekerjaandirealisasikan kepada PT.

Supangat selakuPengguna Anggaran, sehingga atas dasar Berita Acara Pembayaran danSurat Perintah Membayar tersebut kemudian diajukan kepada BendaharaUmum Daerah (BUD) Kabupaten Buol untuk diterbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) nomor : 21568/SP2D/LS/2017 tanggal 27Desember 2017 sejumlah Rp. 815.945.400, (delapan ratus lima belasjuta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) danterdapat potongan berupa Pajak (PPh dan PPN) sebesar Rp.89.012.226.

Supangat selaku Pengguna Anggaran,sehingga atas dasar Berita Acara Pembayaran dan Surat PerintahMembayar tersebut kemudian diajukan kepada Bendahara UmumDaerah (BUD) Kabupaten Buol untuk diterbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) nomor : 21568/SP2D/LS/2017 tanggal 27Desember 2017 sejumlah Rp. 815.945.400, (delapan ratus lima belasjuta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) danterdapat potongan berupa Pajak (PPh dan PPN) sebesar Rp.89.012.226.

No. 2322 K/Pid.Sus/2015Kwitansi tanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp.1.013.000,00 adalahuang PPN dan PPh atas pembelian material rehap Balai Desa daridana ADD yang uangnya digunakan Terdakwa dan tidak disetorkemudian saksi MUKHIRIN selaku Bendahara Desa disuruhnomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas Mei 2010kurang Rop1.013.000,00 ;Kwitansi tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000,00 uangkas untuk pelunasan raskin bulan oktober 2010 karena uang raskindiambil sendiri oleh Terdakwa dari Ketua

datapenduduk sebesar Rp3.000.000,00 dipergunakan untukkepentingan pribadi Terdakwa seharusnya apabila tidakdipergunakan disetorkan ke kas daerah;Saldo ADD tahun 2010 sebesar Rp.236.247,00 tidak disetorkan kekas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selakuSekdes/PTPKD;Saldo ADD tahun 2012 sebesar Rp.712.977,00 tidak disetorkan kekas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selakuSekdes/PTPKD ;Terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi ALIKODI selakuPTPKD untuk menyetorkan PPn dan PPh

sebesar Rp.6.800.000,00adalah uang kas desa yang merupakan saldo akhir tahun 2009;Kwitansi tanggal 01 Januari 2010 sebesar Rp.2.984.000,00 adalahuang kas desa untuk pelunasan raskin bulan Januari 2010 karenauang raskin diambil sendiri oleh Terdakwa dari Ketua RT tidakdisetorkan kemudian saksi MUKHIRIN selaku Bendahara Desadisuruh nomboki menggunakan uang kas desa sehingga saldo kasbulan Januari 2010 kurang sebesar Rp.2.984.000,00;Kwitansi tanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp.1.013.000,00 adalahuang PPN dan PPh

datapenduduk sebesar Rp3.000.000,00 dipergunakan = untukkepentingan pribadi Terdakwa seharusnya apabila tidakdipergunakan disetorkan ke kas daerah;Saldo ADD tahun 2010 sebesar Rp.236.247,00 tidak disetorkan kekas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selakuSekdes/PTPKD;Saldo ADD tahun 2012 sebesar Rp.712.977,00 tidak disetorkan kekas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selakuSekdes/PTPKD ;Terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi ALIKODI selakuPTPKD untuk menyetorkan PPn dan PPh

No. 133 PK/PID.SUS/2014Jadi apabila dilinat di proyek, maka kekurangan luasan yang berisibahan bangunan berupa urugan sirtu dengan harga per meter3 nyaseharga Rp82.747,50 sehingga total kekurangan luasan dalampekerjaan proyek Couseway tahap dan tahap II apabila dirupiahkanadalah = Rp82.747,50 x 40,446 M3 = Rp3.346.805,39 (tiga juta tigaratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah tiga puluhsembilan sen) dan setelah dikurangi PPn 10% dan PPh, maka didapatkerugian negara sebesar Rp2.981.699,36

(dua juta sembilan ratusdelapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah tigapuluh enam sen) ;* Begitu juga dengan pekerjaan lanjutan dari tahap ke tahap Il, dimanapekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi tahap II setelah dikurangi PPn 10%dan PPh sebesar Rp12.027.273,18 (dua belas juta dua puluh tujuh ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah delapan belas sen), dimana menurutketerangan saksi ahli dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur yaitu saksiErwahyudi dan saksi Edi Sukmono, pekerjaan

volume pada luasan uang kurangsebesar 12,840 m2 x 3,150 m = 40,446 MS ;Jadi apabila dilinat di proyek, maka kekurangan luasan yang berisibahan bangunan berupa urugan sirtu dengan harga per meter3 nyaseharga Rp82.747,50,00 sehingga total kekurangan luasan dalampekerjaan proyek Couseway tahap dan tahap II apabila dirupiahkanadalah = Rp82.747,50,00 x 40,446 M3 = Rp3.346.805,39 (tiga juta tigaratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah tiga puluhsembilan sen) dan setelah dikurangi PPn 10% dan PPh

, maka didapatkerugian negara sebesar Rp2.981.699,36 (dua juta sembilan ratusdelapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah tigapuluh enam sen) ;Begitu juga dengan pekerjaan lanjutan dari tahap ke tahap Il, dimanapekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi tahap II setelah dikurangi PPn 10%dan PPh sebesar Rp12.027.273,18 (dua belas juta dua puluh tujuh ribudua ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan belas sen), dimana menurutketerangan saksi ahli dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sendiri) sebesar Rp.484.416.362,00 Bahwa pokok sengketa adalah terkait yuridis dan pembuktianatas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri) sebesar Rp.484.416.362,00,berdasarkan hasil equalisasi Bahwa Majelis mengabulkan seluruh koreksi Pemohon PKdengan mempertimbangkan perhitungan kembali equalisasiPPN dan PPh yang didukung dengan buktibukti yangdisampaikan Termohon PK dalam persidangan Atas putusan

Majelis, Pemohon Peminjauan Kembali tidaksetuju dengan alasan sebagai berikut: Bahwa perhitungan koreksi menurut Terbanding di tingkatpemeriksaan:Peredaran Usaha cfm PPh Badan: 176.798.918.090Beda Masa:Dikurangi:P enjualan tahun 2008 Faktur Pajak tahun 2009 1.115 .224.383Ditambah:P enjualan tahun 2007 Faktur Pajak tahun 2008 109.964.0064175.793.657.771 Objek P Phlain:P enyerahan lain di luar penjualan:P enjualan barang non modal 32.000.000Sewa bedeng 2.500.000Sewa stan bazar 25.000.00059.500.000Uang

Putusan Nomor 157/B/PK/PJK/2017 Banding menganggap bahwa atasperedaran usaha senilai Rp41.256.314.328,08 tersebut bukanmerupakan objek PPN.Mengurangkan tagihan yang sudahterbit nota debet dan dialokasikanpada peredaran usaha yang PPNdisetor sebesarRp2.567.298.257,00nya sudahpada DPP PPN.Memperhitungkan adanya bedawaktu pelaporan PPh Badan danPPN dengan mengurangi penjualantahun 2008 yang diterbitkan FakturPajak di tahun 2009 sebesarRp1.115.224.383,00 dan penjualantahun 2007 yang diterbitkan FakturPajak

di tahun 2008 sebesarRp109.964.064,00* Akun uang muka yangditerimasebesar Rp104.124.724,00 danakun pendapatan diterima dimukasebesar Rp2.463.174.033,00 tetapdiperhitungkan sebagai obyek PPNkarena PPN terutang pada saatuang muka/pendapatan tersebutditerima sebelum adanyapenyerahan dan kedua = akuntersebut diklasifikasikan sebagaikewajiban lancar (hutang) sehinggabukan merupakan bagian dari peredaran usaha di PPh Badan.

,tidak termasuk kerugian keuangan Negara dalam perkara ini;Menimbang, bahwa tentang hal ini Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat, bahwa keberadaan uang sebesar Rp.50.000.000, (Lima puluhjuta rupiah) tersebut, dipersidangan tidak diperoleh kepastian (klarifikasi)apakah uang itu masih ada di tangan saksi Dedi Murdi selaku Bendahara Desaatau ada di tangan Terdakwa, karena di persidangan terjadi perbantahandiantara keduanya, yang menurut Dedi Murdi bahwa uang itu sudahdipergunakan untuk PPN dan PPh

, akan tetapi saksi Dedi Murdi tidak dapatmenunjukkan bukti bahwa PPN dan PPh sudah dibayar, sebaliknya Terdakwamengatakan bahwa uang itu sudah ada di tangan saksi Dedi Murdi;Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim tingkatbanding, di tangan siapapun uang tersebut, menjadi tugas dan kewajibanTerdakwa selaku Kepala Desa untuk memastikan bahwa PPN dan PPh sudahdibayar lunas dan karena itu. menurut hukum Terdakwa yang harusbertanggungjawab atas tidak dibayarnya PPN dan PPh tahun 2016 dalamkegiatan

Upah tukang 2 (dua) Rp. 700.000,orang Bahwa atas kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomianmasyarakat yaitu Rehap Kantor Desa tersebut dibayarkan PajakPertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp. 2.135.167, ( dua juta seratustiga puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) pada tanggal 06Februari 2014 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 320.275,(tiga ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) padatanggal 06 Februari 2014 sehingga jumlah dana yang dipergunakanuntuk kegiatan Pembangunan

BRIUnit Galang dengan nomor rekening 352801020436537.Bahwa kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan PerekonomianMasyarakat yaitu Rabat beton dengan anggaran sebesar Rp.23.861.842,06 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribudelapan ratus empat puluh dua rupiah enam sen tersebut sama sekalitidak dilaksanakan namun dibayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn)sebesar Rp. 2.169.300, (dua juta seratus enam puluh sembilan ributiga ratus rupiah) pada tanggal 15 Desember 2014 dan PajakPenghasilan (PPh

Upah tukang 2 (dua) Rp. 700.000,orang Bahwa atas kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomianmasyarakat yaitu Rehap Kantor Desa tersebut dibayarkan PajakPertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp. 2.135.167, ( dua juta seratustiga puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) pada tanggal 0620Februari 2014 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 320.275,(tiga ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) padatanggal 06 Februari 2014 sehingga jumlah dana yang dipergunakanuntuk kegiatan

BRIUnit Galang dengan nomor rekening 352801020436537.25Bahwa kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan PerekonomianMasyarakat yaitu Rabat beton dengan anggaran sebesar Rp.23.861.842,06 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribudelapan ratus empat puluh dua rupiah enam sen tersebut sama sekalitidak dilaksanakan namun dibayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn)sebesar Rp. 2.169.300, (dua juta seratus enam puluh sembilan ributiga ratus rupiah) pada tanggal 15 Desember 2014 dan PajakPenghasilan (PPh

AHMAD YAZIED BUSTOMI,ST,MM berupa cek tunai bank DKI, akan tetapi dalam pelaksanaannya,anggaran tersebut sebelum diserahkan kepada PPTK telah dipotong sebanyak 35 % dari harga dasar yang tertuang dalam RAB setiap SPT.Pemotongan 35 % dilakukan setelah dipotong PPN 10 %, PPh (23) 1,5% dimana pemotongan tersebut merupakan kebijakan yang telahberjalan sejak lama dan terdakwa Ir.

tujuh ratuslima puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :1) Pembayaran nilai SPK Pengadaan barang/bahan hotmix dan aspal emulsi atasnama PT Rama Abdi Pratama: Nilai SPK tahun 2012 Rp 5.932.635.757,00Nilai SPK tahun 2013 Rp 9.747.131.283,00Rp 15.679.767.040,00PPN tahun 2012 Rp 546.998.661,00PPN tahun 2013 Rp 862.386.677,00Rp 1.409.385.338,00Rp 14.270.381.702,00PPh 22 tahun 2012 Rp 82.139.705,00PPh 22 tahun 2013 Rp 126.243.041,00Rp 208.382.746,00Nilai SPK setelah dikurangi PPN dan PPh

empat ratus lima puluh limajuta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah), denganperhitungan sebagai berikut :1) Pembayaran nilai SPK Pengadaan barang/bahan hotmix dan aspalemulsi atas nama PT Pyramida Raya Persada, PT RoadmixindoRaya dan PT Wanita Mandiri Perkasa: Nilai SPK tahun Rp 12.299.315.532,002012Nilai SPK tahun Rp 19.227.842.124,002013Rp 31.527.157.656,00PPN tahun Rp 1.047.547.796,002012PPN tahun Rp 1.669.519.060,002013Ro 2.717.066.856,00Rp 28.810.090.800,00157.132.044,00 PPh

22 tahun Rp 2012PPh 22 tahun Rp 249.386.351 ,002013Rp 406.518.395,00Nilai SPK setelah dikurangi PPNdan PPh Rp 28.403.572.405,00222) Realisasi pembelian barang/bahan hotmix dan aspal:Realisasi pembelianaspal tahun 2012 Rp 2.651.602.850,00Realisasi pembelianaspal tahun 2013 Rp 3.296.406.750,00 Rp 5.948.009.600,003) Nilai kerugian keuangan negara Rp 22.455.562.805,00 Kerugian Negara yang terjadi dalam pekerjaan Kegiatan Penanggulangansegera kerusakan Jalan dan Jembatan serta kelengkapannya/TidakTerprediksi