setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :e Bahwa sehubungan adanya penganggaran pengadaan Pupuk NPK(Nitrogen Posfat Kalium) pada APBD

Menyiapkan SPM.Ayat (3) PPKSKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yangbertugas melakukan pemungutan, penerimaan negara/daerah,bendahara dan atau PPTK;o Pasal 132 ayat (1) yang mengatakan "Setiap pengeluaran belanja atasbeban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;o Pasal 184 ayat (1)dan (2) yang mengisyaratkan bahwa: Ayat (1) "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara Penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yangmenerima atau menguasai uang/barang kekayaaan daerah

Menyiapkan SPM; Ayat (3) PPKSKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yangbertugas melakukan pemungutan, penerimaan negara/daerah,bendahara dan atau PPTK;Selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 132 ayat (1) yang mengatakanSetiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan sah.

Dan Pasal 184 ayat ( 1dan 2) yang mengisyaratkanbahwa:o Ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, BendaharaPenerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima ataumenguasai uang/barang kekayaaan daerah wajib menyelenggarakanpenatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan;o Ayat (2) Pejabat yang menandatanganidan atau mengesahkan dokumenyang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan danatau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadapkebenaran

SusTPK/2016/PT JAP19KARIM,SP, terdakwa SUNARTO,STP dan terdakwa FLAFIUSMERAHABIA,SH maka para terdakwa telah Menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukandalam pelaksanaan kegiatan pengadaan PupukNPK pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom.Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa sehubungan adanya penganggaran pengadaan Pupuk NPK(Nitrogen Posfat Kalium) pada APBD Perubahan Kabupaten Kerom tahun2012

Surat tersebut pada intinya menegaskanbahwa terhadap bangunan fisik jalan yang pernah ada intervensidana APBN/APBD Provinsi Jabar atau Pemkot Depok, maka bidangtanah tersebut dikategorikan sebagai aset milik Pemerintah KotaDepok (Bukti P6)2.

Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Depok selaku JaksaPengacara Negara Nomor: B1092/0.2.34/Gp.1/05/2017 tanggal10 Mei 2017, dinyatakan bahwa terhadap jalan lingkungan yangterkena proyek tol DepokAntasari dan Proyek Tol CinereJagorawai yang berada di wilayah Kota Depok yang sebelumnyasudah ada intervensi anggaran dalam APBD untuk pemeliharaanjalan/lingkungan, tidak diketemukan suatu ketentuan yangmengatur bahwa adanya intervensi anggaran dari pemerintahdapat dijadikan dasar alas hak atas tanah.Dengan

merujuk pada Surat Sekretariat Daerah Kota Depok Nomor593/1302Aset tertanggal 31 Mei 2017, maka dapat disimpulkanbahwa Obyek Permohonan: bukan merupakan fasilitas perumahandiwilayah Depok, Tidak Pernah diperoleh/dimiliki oleh PemerintahKota Depok maupun Kabupaten Bogor, bukan merupakan asetPemerintah Kota Depok dan tidak terdapat satupun ketentuan yangmengatur bahwa dengan adanya intervensi pemerintah (APBD)terhadap Obyek Permohonan dapat dijadikan dasar alas hak atasTanah.

Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Depok selaku JaksaPengacara Negara Nomor: B1092/0.2.34/Gp.1/05/2017 tanggal 10 Mei2017, dinyatakan bahwa terhadap jalan lingkungan yang terkena proyektol DepokAntasari dan Proyek Tol Cinere Jagorawi yang berada diwilayah Kota Depok yang sebelumnya sudah ada intervensi anggarandalam APBD untuk pemeliharaan jalan/lingkungan, tidak diketemukansuatu ketentuan yang mengatur bahwa adanya intervensi anggaran daripemerintah dapat dijadikan dasar alas hak atas tanah

Bahwa dengan merujuk pada Surat Sekretariat Daerah Kota Depok Nomor593/1302Aset tertanggal 31 Mei 2017, maka dapat disimpulkan bahwaObyek Permohonan bukan merupakan fasilitas perumahan diwilayah Depok,Tidak Pernah diperoleh/dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok maupunKabupaten Bogor, bukan merupakan aset Pemerintah Kota Depok dan tidakterdapat satupun ketentuan yang mengatur bahwa dengan adanya intervensipemerintah (APBD) terhadap Obyek Permohonan dapat dijadikan dasar alashak atas Tanah sehingga sudah

turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut : Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Maluku tahun 2007 dianggarkan dana sebesar Rp.5.519.360.000 (lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratusenam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD

setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah ; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik proyek pembangunan 3 (tiga)RKB SD Kristen Jelia yang dilakukan oleh ahli ONISIMUS DUMGAIR, A.Mddari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal13 September 2013 dan 27 Oktober 2013, diketahui bahwa realisasipekerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yangdikerjakan oleh Terdakwa adalah hanya sebesar 34,97% dengan rinciansebagai berikut

Tipikor/2014/PT.AMB.Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ProvinsiMaluku tahun 2007 dianggarkan dana sebesar Rp. 5.519.360.000 (limamilyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku tahun 2007 untuk kegiatanPenambahan Ruang Kelas Sekolah ;Bahwa kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah tahun 2007diperuntukkan untuk pembangunan 77 (tujuh puluh tujuh) ruang kelasbagi

Tipikor/2014/PT.AMB.dari APBD Provinsi Maluku, dengan masa pelaksanaan pekerjaanselama 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejaktanggal 10 Agustus 2007 dan berakhir tanggal 07 Desember2007;Bahwa terdakwa mengetahui hingga bulan Desember 2007 iabelum menyelasaikan pekerjaan pembangunan 3 RKB SD KristenJelia, akan tetapi pada tanggal 17 Desember 2007 Terdakwatelah menerima pembayaran angsuran , Il dan Ill (95%) sebesarRp. 117.569.107 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2DNomor 2471

Tipikor/2014/PT.AMB.Bahwa pembayaran hingga 100% tersebut diterima oleh terdakwasetelah PPTK Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos memprosespembayarannya dengan cara menyiapkan dokumen administrasikegiatan maupun dokumen yang terkait dengan persyaratanpembayaran yang tidak benar untuk pembayaran 100% kepadaTerdakwa.Bahwa menurut Ahli (Kilat, SE), biaya pembangunan 3 RKB SDKristen Jelia tahun 2007 bersumber dari APBD Provinsi Malukutahun 2007 sehingga termasuk ke dalam pengertian keuanganNegara, dan karena

Kerinci, Tahun Anggaran 2016, sumber dana APBD.

Kerinci Nomor : 07.54/ POKJA-KONST/LU/DPU-SDA/ APBD/2016, tanggal 6 April 2016.

Kerinci, Sumber Dana APBD Provinsi Jambi, Tahun Anggaran 2016, antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air dengan CV.

Tanduk.SyaratSyarat Umum Kontrak.SyaratSyarat Khusus Kontrak.Foto kopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 03.54/POKJAKONST/ DPUSDA/APBD/2016, tanggal 21 Maret 2016.Foto kopi Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Pemilihan Penyediapekerjaan peningkatan jaringan irigasi di. Sei. Tanduk kab. KerinciNomor : 07.54/ POKJAKONST/LU/DPUSDA/ APBD/2016, tanggal 6April 2016.Foto kopi Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No030P0817, tanggal 20 April 2016 PT.

Kerinci, Sumber Dana APBD Provinsi Jambi, TahunAnggaran 2016, antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber DayaAir dengan CV.

Tanduk.SyaratSyarat Umum Kontrak.SyaratSyarat Khusus Kontrak.Foto kopi Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 03.54/POKJAKONST/ DPUSDA/APBD/2016, tanggal 21 Maret 2016.Halaman 88 dari 148 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Jmb" Foto kopi Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Pemilihan Penyediapekerjaan peningkatan jaringan irigasi di. Sei. Tanduk kab. KerinciNomor : 07.54/ POKJAKONST/LU/DPUSDA/ APBD/2016, tanggal 6April 2016."

Tanduk, Kab.Kerinci, Sumber Dana APBD Provinsi Jambi, Tahun Anggaran 2016, antaraKuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air dengan CV.

Bahwa walaupun Kegiatan Pembangunan Jembatan Beton Sungai Tikah(14 M x 8M) ini ada dalam APBD Kabupaten Mahakam Ulu TA.2015namun hingga bulan juni 2015, Saksi A. Bambang Eko P, S.Sos selakuPengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Mahkam Ulu TA.2015 tidak ada memerintahkan agarpekerjaan tersebut Supaya dilelang.8. Bahwa kemudian pada tanggal 28 juli 2015, Saksi A.

Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2015, terdapat anggaran untukKegiatan Pembangunan Jembatan Beton Sungai Tikah (14 M x 8M)dengan sumber anggaran APBD Kabupaten Mahakam Ulu TA.2015.. Bahwa pada Tahun 2015, Saksi A. Bambang Eko P, S.Sos menjabatsebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, yangjuga untuk Tahun Anggaran 2015, Saksi A.

Bahwa walaupun Kegiatan Pembangunan Jembatan Beton Sungai Tikah(14 M x 8M) ini ada dalam APBD Kabupaten Mahakam Ulu TA.2015namun hingga bulan juni 2015, Saksi A. Bambang Eko P, S.Sos selakuPengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Mahkam Ulu TA.2015 tidak ada memerintahkan agarpekerjaan tersebut Supaya dilelang.. Bahwa kemudian pada tanggal 28 juli 2015, Saksi A.

Pasal 2 Perpres54 tahun 2010 dan perubahannya, meliputi : Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yangpembiayaannya baik sebagian atau seluruhnyabersumber dari APBN/APBD.

Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PN SmrMU/VIII/2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.997.089.200,, sumberdana APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015. Adapun yang bertandatangan dalam SPK tersebut tertulis atas nama Vitalis Hang, SE selakuPejabat Pembuat Komitmen dengan Saptoni selaku Direktur PT.BumiAnugrah Persada dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama90 (sembilan puluh) hari kalender.

dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan KeuanganNegara, perekonomian Negara dalam kegiatan Peningkatan Sarana Dan PrasaranaPeribadatan (Masjid) Masyarakat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Pagaralamtahun anggaran 2013, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagaiberikut:e Bahwa pada tahun 2013 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam adamenganggarkan dana untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasaranaperibadatan (Masjid) Masyarakat berasal dari APBD

2001 tentangperubahan atas undang undang RI Nomor 31 tahun 1999 tenteng pemberantasantindak pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ~ ke1 KUHPidanaSUBSIDAIR :Bahwa terdakwa Drs.H.Yanhepta,MM selaku Kepala Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Pagar alam sesuai dengan keputusan walikota Pagar Alam Nomor. 821.2/486/KPTS/BKD/2013 dan juga selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) / PA (PenggunaAnggaran) pada kegiatan Peningkatan Sarana dan rasarana Peribadatan (Masjid)Masyarakat Kota Pagar ALam yang bersumber dari APBD

untuk perencanaan anggarannya Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah), pengawasan Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untukpelaksanaan pembangunan fisik 4 (empat) unit masjid masingmasing Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan (satu) unit masjid sebesar Rp.2.200.000.000, (dua milyar dua ratus juta rupiah);Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgBahwa total anggaran seluruhnya sebesar Rp. 4.700.000.000, (empat milyartujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD

Masjid di Kelurahan Nendagung di alunalun, 2. di Simpang Padang Karet, 3. di Tanjung Cermin, 4. di Kebun Kopi;Bahwa biaya pembangunan masjid tersebut berasal dari APBD Kota PagarAlam;Bahwa saksi tidak ikut pada proses pelelangan sampai penetapan pemenanglelang, proses pengawasanpengawasan dan di proses pembangunan;Bahwa saksi hanya ikut pada proses penerima hasil pekerjaan;Bahwa Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Tim Penerima hasil pekerjaanadalah memeriksa hasil pekerjaan, menerima hasil pekerjaan

Kata atauw dalam unsur ini mempunyai arti bersifatpilihan, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telahterpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa sumber danadari pembangunan 3 (tiga) unit masjid di Kota Pagar Alam yakni masjid TerminalNendagung, masjid Padang Karet dan masjid Tanjung Cermin adalah dari APBD KotaPagar Alam, sehingga uang tersebut adalah merupakan uang negara.

Legalisir rincian perubahan APBD mnrt urusan pemda, orgss, pendapatan & belanja/pembiayaan SKPD set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008;11.

PA/KPA berhak untuk menguji, membebankan pada mataanggaran yang telah di sediakan dan memerintahkanpembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD.(2). (a) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1),PA/KPA berwenang menguji kebenaran material suratsurat bukti mengenai hak pihak penagih.(3).

Pasal 86 PP No. 58 Tahun 2005 ayat (2) Pejabat yang menandatanganidan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab ataskebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud.4. Pasal 13 Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 ayat (2) b PPK SKPDmempunyyai tugas melakukan verifikasi SPPD.5.

Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendharaan Negara :(1).PA/KPA berhak untuk menguji, membebankan padamata anggaran yang telah di sediakan danmemerintahkan pembayaran tagihantagihan atas bebanAPBN/APBD.(2).(a) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat(1), PA/KPA berwenang menguji kebenaran materialsuratsurat bukti mengenai hak pihak penagih.(3).

Membentuk Tim Anggaran Daerah dan selaku Kordinator Sekda KotaGorontalo dalam fungsi menyiapbkan APBD termasuk APBD Perobahan;3.

Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendharaan Negara :(1).PA/KPA berhak untuk menguji, membebankan pada mataanggaran yang telah di sediakan dan memerintahkanpembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD.(2). (a) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), PA/KPA berwenang menguji kebenaran material suratsurat buktimengenai hak pihak penagih.(3).

yang dikuasaiTergugat;e Ganti rugi untuk kerugian in Materiil sebesar Rp. 970.000.000, (Sembilanratus tujuh puluh juta rupiah);Pasal 3Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pembayarannya dilaksanakansekaligus dengan ketentuan, pembayaran dilakukan oleh Tergugat melalui PenggugatPrinsipil secara transfer sesuai mekanisme Peraturan PerundangUndangan yangberlaku, dengan ketentuan apabila kemampuan keuangan daerah tidak cukup tersedia,maka pembayaran berikutnya dilakukan setelah APBD Tahun

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut: Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dalam Tahun Anggaran 2011 telahmelaksanakan kegiatan Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa paket pekerjaanfisik Rehabilitasi Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Lampung Utara termasukpembangunan gedung perpustakaan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) paketdengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

Tim Survey Monitoring Evaluasi Data BidangPendidikan Rp3.442.500, Rp10.502.000,4 Panitia Pelaksana Teknis KegiatanRp4.781.250, Rp 6.207.500,Rp 765.000,5 Tim Pengawas Teknis Pekerjaan Fisik JUMLAH Rp14.636.250, Rp30.424.500, Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan UndangUndang Nomor Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat buktiyang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dalam Tahun Anggaran 2011 telahmelaksanakan kegiatan Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa paket pekerjaanfisik Rehabilitasi Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Lampung Utara termasukpembangunan gedung perpustakaan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) paketdengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

;e Honorarium tim/panitia Rp 46.650.000,;Bahwa saksi menjelaskan dana DAK kegiatan padadiknas Kabupaten Lampung Utara tahun 2011 berasaldari APBD Tahun 2011;Bahwa saksi menjelaskan dengan PPK jumlah honorkeseluruhan sebesar Rp 24.975.000,(duapuluh empat juta51sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), setelah dipotongPPH 15 % tinggal sebesar Rp 21.228,750 (duapuluh satujuta duaratus duapuluh delapan tujuh ratus lima puluhrupiah).Bahwa saksi telah melaksanakan tugas dan kewajibansaksi selaku staf PPK

DPA SKPD : Nomor1.01.1.01.01.16.01.5.2 ADALAH Anggaran DAK 2011 untuk kegiatan DANAALOKASI KHUSUS (DAK) yang bersumber dari dana APBN dan APBD karenadaerah menyiapkan dana pendamping sebesar 10%.Bahwa terdakwa diangkat sebagai PPTK berdasarkan Surat keputusan Pejabat PembuatKomitmen termasuk kepanitiaan kegiatan, yang saksi ketahui ada beberapa suratkeputusan yaitu (1). SK pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah, (2).

manfaat bagi masyarakat disekitar pekerjaan;e Bahwa semua pihak termasuk Tergugat / Terbanding tahu bahwaPembanding mengerjakan pekerjaan a quo dan telah selesaidikerjakan;e Bahwa Penggugat / Pembanding dari mulai sampai denganselesai mengerjakan pekerjaan a quo adalah tanpa SuratPerintah Kerja (SPK) dan atau tanpa membuat ikatan tertulisdengan pihak Tergugat/Terbanding;e Bahwa semua perkerjaanperkerjaan in casu yang dikerjakanPenggugat/Pembanding apabila telah tertata atau telah masukdalam DIPA APBD

Namunpada kenyataannya bahwa proyek yang dikerjakan ini tidak masukdalam DIPA APBD maka tidak tunduk pada Kepres No.80 tahun2003;Bahwa, terlepas apakah pekerjaan dimaksud tertata atau telahmasuk dalam DIPA APBD Kota Bontang akan tetapi pekerjaan aquo adalah jenis pekerjaan yang karaktetristiknya adalah menjaditanggung jawab Pemerintah in casu. Pemerintah Kota Bontangcq.

Akan tetapi Tergugat / Terbandingmembiarkan teruS sampai pekerjaan a quo selesai dikerjakanoleh Penggugat/Pembanding kendati Tergugat / Terbanding tahupersis dan menyadari bahwa pekerjaan a quo tidak adaanggarannya karena belum tertata dalam APBD/DIPA KotaBontang.

yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara melawan hukumHalaman 9 dari 137 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2019/PT BJMmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :>,Berawal pada tanggal 16 Juni 2017, Dewan Pengurus Daerah (DPD)KNPI Tanah Laut memperoleh dana hibah yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

) KabupatenTanah Laut Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.200.000.000, (Satumilyar dua ratus juta rupiah) yang telah disahkan dalam SuratKeputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/14KUM/2017 tanggal03 Januari 2017 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial UangPada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KabupatenTanah Laut Tahun Anggaran 2017.Bahwa DPD KNPI Tanah Laut pada periode tahun 2014 s/d 2017diketuai oleh saksi DITA PERMANA berdasarkan Surat KeputusanDewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi

Bahwanilai dana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui oleh TAPDkemudian dibawa dalam pembahasan dengan DPRD KabupatenTanah Laut mengenai Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) APBD Tahun 2017 dimana akhirnya disepakati nilai danahibahn DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui sebesar Rp.1.203.700.000, (satu milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus riburupiah).Bahwa setelah dana hibah DPD KNPI Tanah Laut teranggarkandalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, DPDKNPI Tanah Laut kemudian

yang dibiayai dari dana hibah APBDKabupaten Tanah Laut tersebut, Bendahara DPD KNPI Tanah Lautsaksi Faulina Riska Binti Ahmad Yani diberikan tugas untukmelakukan penarikan dana hibah yang sudah masuk ke rekeningDPD KNPI Tanah Laut Bank Kalsel No. 007.03.01.24258.8 dimanadana hibah tersebut dikirim (metode LS) oleh Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut padatanggal 16 Juni 2017 total sebesar Rp. 1.200.000.000, (satu milyardua ratus juta rupiah) menggunakan dana APBD

Bahwanilai dana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui oleh TAPDkemudian dibawa dalam pembahasan dengan DPRD KabupatenTanah Laut mengenai Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) APBD Tahun 2017 dimana akhirnya disepakati nilai danahiban DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui sebesar Rp.1.203.700.000, (satu milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus riburupiah).Bahwa setelah dana hibah DPD KNPI Tanah Laut teranggarkandalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, DPDKNPI Tanah Laut kemudian

Bandung termasuk di dalamnya Desa NanjungMekar, berdasarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2006 Tentang AlokasiDana Perimbangan Desa dan Peraturan Bupati Bandung No. 10 Tahun2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2006Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa;Bahwa dana Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) tahun anggaran2006 bersumber dari APBD Kab.

Menyatakan barang bukti berupa :1.Bu= BN Op >1113.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.Kwitansi Operasional Pemdes;Rincian penerimaan honorarium penerimaan desa;Tanda bukti penerimaan operasional perangkat desa lama darialokasi APBD;Kwitansi biaya operasional BPD;Kwitansi PPH 5% dari Pos BPD;Rincian penerimaan honorarium BPD dari alokasi ADPD tahap Il;Kwitansi PPH 5% dari BOP Pemdes;Kwitansi untuk keperluan ATK Desa Nanjung Mekar;Bonbon pembelian ATK;.

Aceh Barat, Tanggal 17 Maret 2005 dan Telaah staf perihal permohonan pinjaman dana mendahului APBD TA. 2005 oleh PD. PAKAT BEUSARE, Oleh Kabag Ekonomi AZHARI NURUL HUDA,SE serta Permohonan Pinjaman dana mendahului APBD, Nomor : 005/PD.PB-AB/III/2005, Tanggal 15 Maret 2005 (Fotocopy).

Aceh Barat, Tanggal 17 Maret 2005 danTelaah staf perihal permohonan pinjaman dana mendahului APBD TA.2005 oleh PD. PAKAT BEUSARE, Oleh Kabag Ekonomi AZHARI NURULHUDA, SE serta Permohonan Pinjaman dana mendahului APBD, Nomor:005/PD.PBAB/III/2005, Tanggal 15 Maret 2005 (Fotocopy);1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp12.727.000,00 (Duabelas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari Pemegang KasSekretariat Kab.

Aceh Barat tahun anggaran 2006 yang bersumberdari APBD Kab. Aceh Barat sebesar Rp2.500.000.000,00(dua miliar limaratus juta rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 370.atahun 2006Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan danKegiatan APBD Tahun Anggaran 2006Tanggal 20 Desember 2006.Bahwa tujuan Pemerintah Kab. Aceh Barat melakukan penyertaan modalkepada PD.

Mengkoordinir kegiatan penelitian dan evaluasi Terhadapsumberpenerimaan dan pengeluaran dari rancangan Qann tenang APBD danperubahan APBD Kabupaten / Kota. Melakukan kegiatan konsultasi dan fasilitasi pembinaan pengelolaankeuangan derah serta menginventarisasi permasalahan yang tibulberkaitan dengan teknis penyusunan APBK dan Perubahan APBDKabupaten/Kota.

Aceh Barat sejumlahRp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan SuratKeputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 370.a tahun 2006 Tentang penjabaranperubahan APBD Kab.

Aceh Barat, Tanggal 17 Maret 2005 danTelaah staf perihal permohonan pinjaman dana mendahului APBD TA.2005 oleh PD. PAKAT BEUSARE, Oleh Kabag Ekonomi AZHARI NURULHUDA,SE serta Permohonan Pinjaman dana mendahului APBD, Nomor :005/PD.PBAB/III/2005, Tanggal 15 Maret 2005 (Fotocopy).1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp12.727.000,00 (Duabelas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari Pemegang KasSekretariat Kab.

Ketapangsejak tahun 2007 ;Bahwa dana PNPM.MP berasal dari dana APBNdan APBD ;Bahwa yang membimbing TPK adalahmenyatakan7.51Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Tehnik,PJOK, UPK ;e Bahwa tugas TPK adalah mengelola dana yangdisalurkan dari UPK (unit pengelolakegiatan) ;e Bahwa Pekerjaan yang telah selesaipembangunan jembatan Dusun Pendauntahun 2008, dan pembangunan jembatanBalai Bekuak Desa Balai Pinang pada2009, sedangkan pembangunan rabatDesa Balai Pinang (tahun = anggaranbelum dapat diselesaikan ;

ADE M YUSUFBahwa saksi sebagai Kasubid Kelembagaan dan PelatihanMasyarakat pada BP2AMKB sejak 11 Agustus 2009 ;Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi dalamjabatan tersebut adalah pengelola kegiatan PNPMditingkat propinsi, pengelola rakor PNPM ditingkatpropinsi, pelatihan dan penyegaran fasilitator ;Bahwa berkenaan dengan mekanisme penyaluran dana PNPMMP yang dialokasikan di wilayah Kabupaten Ketapangyaitu dana PNPM bersumber dari APBN selanjutnyadiperlukan dana shering dari APBD Kabupaten

, sedangkanPropinsi hanya menyediakan fasilitator mulai = darirekruitmen, pelatihan dan selanjutnya setelahdisediakan dana pendamping dari APBD Kabupaten danaPNPM.MP baru bisa disalurkan kedesa desa berdasarkanMusyawarah antar Desa untuk menentukan desa mana sajayang memerlukan dana bantuan PNPM.PM, bahwa tugasseorang fasilitator hanyalah sebagai shering dalamsetiap kegiatan penyaluran dana PNPM bukan sebagaipelaksana penyaluran dana tersebut ;Bahwa pelaksanaan kegiatan penyaluran dana PNPM.

Dana PNPM bersumber daribantuan Bank Dunia melalui APBN dan dari APBD berupadana shering sebesar 20 % dari Dana Hibah ;Bahwa dana untuk Kecamatan Simpang Hulu Tahun Anggaran2008 sebesar Rp.1.000.000.000, Sedangkan TahunAnggaran 2009 sebesar Rp. 900.000.000, ;Bahwa dana PNPM.MP tahun anggaran 2008 digunakan untukkegiatan> Pekerjaan Fisik67. Pekerjaan jalan rabat beton 550 M x 1,20 M lokasiDesa Semandang Kiri total biaya Rp. 98.710.000, ;.

Melakukan dilakukan survey yang dilaksanakan olehFasilitator Kecamatan, TPK, KPMDdan masyarakat =;Bahwa Besaran dana yang dialokasikan di KecamatanSimpang Hulu pada tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu. milyar rupiah) dan untuk tahun 2009 sebesar Rp.900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) sumber dana71APBN dengan sharing APBD sebesar 20 % yang digunakanuntuk kegiatan sarana dan prasarana fisik dan kegiatanSimpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) ;e Bahwa realisasi pencairan dana PNPM MP tahun

Dana Program Pendidikan Gratis tahun 2012 sebesar kurang lebih Rp.15.301.228.000 (Lima Belas Milyard Tiga Ratus Satu Juta Dua RatusDua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang anggaran berasal dari 40% dariAPBD Propinsi 60 % dari APBD Kabupaten Soppeng. Terdakwa HANTIK,S.Pd.

Dana Program Pendidikan Gratis tahun 2012 sebesar kurang lebihRp. 15.301.228.000 (Lima Belas Milyard Tiga Ratus Satu Juta Dua RatusDua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang anggaran berasal dari 40% dariAPBD Propinsi 60 % dari APBD Kabupaten Soppeng. Terdakwa HANTIK,S.Pd.

Realisasi SP2D APBD dan APBD II Tahun 2011 Kabupaten Soppengdengan jumlah sebesar Rp.14.645.666.742, (empat belas milyar enamratus empat puluh lima juta enam ratus enam pulluh enam ribu tujuhratus empat puluh dua rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala DinasDikmudora kabupaten Soppeng Sdr(i) Dra.Hj.A.Endang Suiati, MM..

Pelaksanaan Anggaran Belanja; Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yangtimbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pelaksanaan APBD; Bagian Pertama, Asas Umum PelaksanaanAPBD; Pasal 122 ayat:(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah,efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.e Bab X.

PPU, saksi ABDULLAH (yang masingmasing sebagai anggota panitia pengadaan), saksi KASIM ASSEGAF,SE BIN AMBOTANG, dan saksi AKBAR,S.Sos BIN H.AIDIL selaku kepala sub.bagian pertanahan padabagian pertanahan sekretariat daerah Kab.PPU, sekaligus sebagai PPTK proyekpengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnyayang menggunakan APBD Kab.

Pelaksanaan Anggaran Belanja; Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yangtimbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pembayaran Pajak 27.868.959,00 0,00 27.868.959,00 Jumlah 646.926.020,00 86.472.140,00 560.453.880,00 Bahwa perbuatan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefo selaku Bendahara DesaKelang Asaude telah bertentangan dengan aturan atau perbuatan melawanhukum diantaranya:1.UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, yaitu :Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD

perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;Hal 35 dari 153 Halaman Putusan No. 14/PID.SUSTPK/2018/PT AMB Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yanglengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yangmenagih.Pasal 86 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 yaitu:Pasal 4 ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepatguna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapatdipertanggungjawabkan.Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan

Pembayaran Pajak 27.868.959,00 0,00 27.868.959,00 Jumlah646.926.020,0086.472.140,00560.453.880,00 Bahwa perbuatan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefo selaku BendaharaDesa Kelang Asaude telah bertentangan dengan aturan atau perbuatanmelawan hukum diantaranya :1.UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, yaitu :Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD

IPIN membayar hutang kepada terdakwa denganmenggunakan kayu jenis belian tersebut pada tahun 2016;Bahwa kayu belian yang diserahkan saudara IPIN kepada terdakwa tersebutgunakan untuk membuat Jembatan Umum yang terletak di sebagaipenghubung antara Desa Wajok hilir dengan Desa Wajok, yang manapembangunan Jembatan tersebut berdasarkan dari Proyek APBD Kabupatenmempawah;Bahwa benar Jumlah kayu belian yang terdakwa terima dari saudara IPINtersebut sekitar 12 batang dengan ukuran 12cm x 12cm x 4m;Bahwa

IPIN membayar hutang kepada terdakwa denganmenggunakan kayu jenis belian tersebut pada tahun 2016;Bahwa kayu belian yang diserahkan saudara IPIN kepada terdakwa tersebutgunakan untuk membuat Jembatan Umum yang terletak di sebagaipenghubung antara Desa Wajok hilir dengan Desa Wajok, yang manapembangunan Jembatan tersebut berdasarkan dari Proyek APBD Kabupatenmempawah;Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Mpw7Bahwa benar Jumlah kayu belian yang terdakwa terima dari saudara IPINtersebut

IPIN kepada terdakwa waktu itu kurang lebih Rp3.000.000, ( tiga juta rupiah );Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyak kayu yang di bayarkan olehsaudara IPIN, karena pada saat itu terdakwa tidak berada di tempat, tapi adamenghubungi melalui handphone;Bahwa kayu belian yang diserahkan saudara IPIN kepada terdakwa tersebutgunakan untuk membuat Jembatan Umum yang terletak di sebagaipenghubung antara Desa Wajok hilir dengan Desa Wajok, yang manapembangunan Jembatan tersebut berdasarkan dari Proyek APBD

IPIN membayar hutang kepada terdakwa denganmenggunakan kayu jenis belian sebanyak 12 (dua belas) batang pada tahun2016;Bahwa kayu belian yang diserahkan saudara IPIN kepada terdakwa tersebutgunakan untuk membuat Jembatan Umum yang terletak di sebagaipenghubung antara Desa Wajok hilir dengan Desa Wajok, yang manapembangunan Jembatan tersebut berdasarkan dari Proyek APBD Kabupatenmempawah;Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Mpw20 Bahwa benar Jumlah kayu belian yang terdakwa terima dari

melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraiankejadian sebagai berikut :Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaud di Mala KabupatenKepulauan Talaud pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan kegiatanPengadaan Obatobatan dan Bahan Habis Pakai yang bersumber dari DanaAlokasi Umum (DAU) yang ditampung di dalam Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD

Sedu dan SaksiAgnes Theresia Motulo yang kemudian melaksanakan pembayaran ataskegiatan Tahun Anggaran 2013 kepada PT Dos Ni Roha sebesarRp61.240.700,00, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 21 APBD merupakan dasarpengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaranterhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;Bahwa akibat perobuatan Terdakwa bersamasama dengan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengancara dan uraian kejadian sebagai berikut: Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaud di Mala KabupatenKepulauan Talaud pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan kegiatanPengadaan Obatobatan dan Bahan Habis Pakai yang bersumber dari DanaAlokasi Umum (DAU) yang ditampung di dalam Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD

Sedu dan SaksiAgnes Theresia Motulo yang kemudian melaksanakan pembayaran ataskegiatan Tahun Anggaran 2013 kepada PT Dos Ni Roha sebesarRp61.240.700,00, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 21 APBD merupakan dasarHal. 20 dari 65 hal. Put.

No. 1576 K/Pid.Sus/2017(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwakeuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yangdidukung dengan buktibukti administrasi yang dapatdipertanggungjawabkan;Pasal 132(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah;(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapatpengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab ataskebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti

atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah melakukan atau turut sertamelakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perbuatan mana yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), yangdilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa di dalam APBD

Bone tahun 2007 telah dianggarkan dalamDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Rencana Pendapatan sebesar Rp11.355.000.000,00 sedangkanRencana Pengeluaran sebesar Rp10.152.000.000,00 untuk pelaksanaanpengadaan KTP dan KK di Kabupaten Bone Tahun 2007, hal ini sesuai denganketentuan di dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yaitubahwa:1 Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentukuang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD

;2 Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBDmerupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapatdicapai untuk setiap sumber pendapatan;3 Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaandaerah dianggarkan secara bruto dalam APBD;4 Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harusberdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa dengan anggaran sebesar tersebut pelaksanaan pembuatan/ penggantianKTP dan KK versi Nasional (SIAK) seharusnya melalui proses tender ataupelelangan

secara terbuka, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 KeppresNomor 80 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tujuan diberlakukannya KeputusanPresiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang seluruhnyaatau sebagian dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbukadan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dan lampiran Ibab I Bagian C.1 menyebutkan bahwa semua pemilihan penyedia barang/jasapemborongan lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum;Bahwa

SUPRIADI A.MAPPA selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBone;1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Berita Acara Pemotretan;1 (satu) rangkap foto copy Clegalisir) APBD Kabupaten Bone Tahun 2007;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 195/Pid.B/2010/ PN.Wtptanggal 09 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa Drs.