Ditemukan 11101 data
100 — 47
padaalat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanyaMajelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua;Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapatmenjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihatapakah Para Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azastiada pidana tanpa kesalahan (geen straff zonder
MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
MARIO SAPUTRA Pgl. RIO Bin TAMRIN
37 — 3
tidak, haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatanTerdakwa memenuhi seluruh unsur delik dari perbuatan pidana yangdidakwakan kepadaTerdakwa dan juga apakah Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan atas pebuatan yang telah terbukti memenuhi unsurdelik dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak,haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan apakah pada diri Terdakwa terbuktiada unsur kesalahan ataukah tidak, sebab tanpa kesalahan maka seseorangtidak dapat dipidana (green straft zonder
75 — 118
Paham yang kedua adalah paham negative yang mengartikanwederrechtelijk sebagai * niet steunend op het recht atau tidak berdasarkanhukum ataupun sebagai zonder bevoegd heid atau tanpa hak.Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, kata wederrechtelijk harus diartikansebagai in strijd met het recht atau sebagai bertentangan dengan hukum atau sebagai instrijd met het recht in het algemeen atau sebagai bertentangan dengan hukumpada umumnya.Menimbang, bahwa Prof.
diartikansebagai in strijd met het recht atau sebagai bertentangan dengan hukum, yangmempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar in strijd met het recht ataubertentangan dengan undangundang, hingga harus pula dimasukkan dalam pengertianyaitu peraturanperaturan yang terdapat dalam hukum yang tidak tertulis, dan bukansematamata peraturanperaturan yang terdapat dalam hukum yang yang tertulis saja.Menimbang, bahwa MHazewinkelSuringa berpendapat bahwa katawederrechtelijk harus diartikan sebagai zonder
1.BAIQ NURUL HIDAYATI,SH.
2.BAIQ NURJANAH,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
HAIRIL ANWAR Alias HAIRIL
17 — 9
Simons, istilah melawan hukum (wederechtelijk) berbeda dengan istilahtanpa hak (zonder eigen recht), untuk Suatu wederechtelijk disyaratkan adanyasuatu. perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht)(Lihat P.A.F.
pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinyapenyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, danapabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan denganNarkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukandalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggaptanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, terhadap uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwayang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang(zonder
353 — 100
Bahwa untukpertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannyaperbuatan pidana saja, akan tetapi juga harus ada kesalahan, atausikap batin yang dapat dicela, yang dalam asas hukum dikenal dengangeen straf zonder schuld (Belanda) atau ohne schuld keine strafe(Jerman), serta tiadanya alasan penghapus pidana pada diri atauperbuatan pelaku perbuatan pidana;Bahwa dalam hukum pidana, juga mengenal alasan penghapus pidanayang disebut juga dengan strafuits/uitingsgronden, yakni meskipunperbuatan
Menurut hukum Indonesia, tidak adakesalahan tanpa melawan hukum, teori ini Kemudian diformulasikansebagai: tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuldatau keine strafe ohne schuld (Jerman) atau actus non facit reum nisimens sist rea atau actus reus mens rea (Latin). Asas ini merupakandasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalamundangundang. Ada juga postulatlain yang berbunyi nemo punitur sineinjuria, facto, seu defalta.
Artinya, jika tidak adakesalahan yang merupakan suatu rumusan delik itu dilakukan olehsuatu subjek hukum, maka sangat tegas bahwa subjek hukum tersebuttidak dapat dijatuhi pidana (geen straf zonder schuld);Bahwa terkait dengan bentuk kesalahan berupa kesengajaan, dalamMemorie van Toelichting (MvT) atau risalah pembentukan KUHP diTweede Kammer (Parlemen Belanda) pada tahun 1881 tidakmemberikan definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam memoripenjelasan dengan tegas disebutkan bahwa pemerintah Belanda
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Profesor POMPEberpendapat bahwa wederrechtelijk itu harus diartikan sebagai instrijd met het recht atau bertentangan dengan hukum yangmempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar in strijd met dewet atau bertentangan dengan undangundang hingga harus puladimaksudkan peraturanperaturan yang terdapat di dalam hukumyang tidak tertulis HAZEWINKEL SURINGA berpendapat bahwa katawederrehtelijk diartikan sebagai zonder eigen recht atau tanpa hakyang ada pada diri sendiri.
66 — 19
Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dakwaan KeduaPenuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukumdengan kualifikasi Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golonganI bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf zonder
41 — 13
terpisahkandan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutUndang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (Pasal 6 ayat (2) Undangundang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman); Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
FAHRUL AZMI LUBIS,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ZAFRI ALIAS MEMET
20 — 5
haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnyadapat dipindahkan;Menimbang, bahwa pengertian umum istilan melawan hukum*sebagai padanan istilah wederrechttelijk* dalam kepustakaan hukum pidanadikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu:a.bertentangan dengan hukum (in strijd met het objektitive recht ) atau;b.bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjective rechtvan eenander ) atau;Crnnnn nnn nnn nnn anne nnn nnn enn n nnn n nen n eee tanpa hak sendiri (zonder
93 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 193 Ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 jo Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, makaterhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yangsetimpal dengan kesalahannya sebagaimana dalam doktrin Hukum Pidana dandidalam perundangundangan kita dikenal adanya asas hukum yang menyatakantiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straaf Zonder
109 — 30
penangkapan dan penahanan tersebut harusdikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya;Halaman 48 dari55 halaman Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN MndMenimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umumdipersidangan dalam perkara aquo, yaitu bukti 1 sampai dengan 47 statusnyaakan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan Tiada pidana tanpakesalahan (geen straf zonder
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
LAUW TEK LIONG
83 — 35
Dalam fungsinya sebagai tujuan, jugamengandung arti bahwa keuntungan yang diharapkan tidak harus selalumenjadi kenyataan, tetapi yang penting ialah apakah si pelaku pada waktu itumengharapkan suatu keuntungan.apabila dikaitkan dengan menggunakanpenafsiran secara membalik (argumentum a contrario) terhadap adagiumGeen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), maka denganterpenuhinya unsur kesalahan ini pada diri Terdakwa, maka Terdakwa apatHalaman 19 dari 49 Putusan Nomor 961/Pid.B/2020/PN
Erwan Mardiansyah, T.SH, MH
Terdakwa:
KEPRI FIRANSYAH Als KEP Bin JARKASIH
81 — 12
diambil alin dan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
59 — 10
subyektifseseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukumpelaku (in srijid is met des daders rechtsplicht) atau bertentangan dengankesusilaan (tegen de goede zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral danlalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen van de moraal ofhet maatschappellijk verkeer) ;Bahwa dalam hukum pidana di Indonesia sifat melawan hukum tersebut harusmengandung unsur kesalahan dan dalam teori hukum pidana dikenal denganAzas hukum Geen straf zonder
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
GITA FARAMITA CHANDRA.
52 — 14
adalahmenghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya,artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harusmenghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;Menimbang, bahwa defenisi melawan hukum yang dalam doktrinhukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk, dapat diartikan dalamtiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya(in strijdmet het recht) atau tidak berdasar hukum (niet steunend op het recht) atautanpa hak (zonder
Arif Nur Hidayat, S.H.
Terdakwa:
ANDIKA JATI ANGGARA als DIKA Bin ARYO ARTIM
65 — 26
Hal ini sesuai dengan tindak pidana tanpakesalahan (nulla poena sine culpa atau geen straf zonder schuld) ;Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan KesatuLebih Subsidair telah dapat dibuktikan semua, maka terdakwa harus dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkandakwaan Kedua
ERIZA SUSILA, SH
Terdakwa:
TAGOR ARITONANG Als TULANG Bin SUANG ARITONANG
36 — 8
Pasal 132 ayat(1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimanadalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti makadakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalamperundangundangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan tiadapidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld);Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak
70 — 21
TIARA LIMITED), melawan hukum artinya tanpa memiliki hak ataukewenangan (zonder daartoe gerechtigd te zijn); Putusan Ismail Sambuleng Halaman 31Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum, pengertian secara melawanhukum telah mengalami perubahan, terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat(1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
1.AFRINALDI, SH
2.Imam MS Sidabutar, S.H., M.H.
3.REZI DHARMAWAN, S.H.
Terdakwa:
Nguyen Thanh Duc
147 — 87
Seseorang tidakdapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geenstraf zonder schuld) ;Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalamdua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentukkesalahan berupa kealpaan/kehilafan;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin segala bentuk pertimbangansebelumnya (uraian Unsurunsur), Majelis Hakim memandang dengan adanyapernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda BT 95212 TS dariPelabuhan Tien Giang
204 — 61
Bahwa pemalsuan surat yang telah dilakukan oleh Terdakwabersama Pengurus Primkop Mabes TNI AU yang telah menimbulkankerugian bagi Primkop Mabes TNI AU, anggota Primkop Mabes TNIAU, Bank BNI Cabang Bogor dan Bank BSM Cabang Bogortentunya akan berakibat hukum sanksi pidana kepada Terdakwasesuai dengan azas hukum pidana tidak ada pidana tanpakesalahan (geen straf zonder schuld).c.