Ditemukan 256479 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-08-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN DONGGALA Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Dgl
Tanggal 2 September 2019 — Pemohon:
SUPRIATIN
1412
  • Bahwa Iswandi Himawan belum pernah kawin;Menimbang, bahwa pasal 330 KUHPerdata dijelaskan Yang belumdewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu)tahun dan tidak kawin sebelumnya, sedangkan mereka yang belum dewasa dantidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pasal 330KUHPerdata tersebut diatas serta dengan memperhatikan dan memedomaniketentuan Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan
    kewajibanuntuk menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohontersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabukan, denganperbaikan sebagaimana dalam amar Penetapan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untukkepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1)Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Register : 06-03-2013 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 81/Pdt.P/2013/PN-LSM
Tanggal 13 Maret 2013 — JOKO MARTANTO
3011
  • nae enn neonate RRR aRe SRNR a eSMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatuyang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkanserta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; wenn nen nnn nen nen nnn anna nen nen een ne n= TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon ialah sebagaimanatersebut diatas ; Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan
    kehakiman (judicialpower) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa,mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuangdalam UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; Menimbang, bahwa pemohon dilahirkan di Lhokseumawe, yang oleh karenanya sudahtepat bagi pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannyapemohon dipersidangan
Register : 26-09-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pdt.P/2016/PN.Kpg
Tanggal 8 September 2016 — FINCE LIU
3913
  • bahwa inti dari permohonan pemohon adalahMenetapkan Pemohon Fince Liu sebagai Wali dari anak pemohon dan anakanak dari istri pertama dari suami pemohon untuk melakukan tindakanhukum dalam menanda tangani segala suratsurat yang berkaitan dengankepentingan hukum serta digunakan untuk keperluan dan segalakepentingan anakanak dari suami Pemohon tersebut ;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun1974 , anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikahyang tidak berada dibawah kekuasaan
    orang tua berada dibawahkekuasaan wali ;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wali adalah orang ataubadan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan sebagai orang tuaterhadap anak ;Menimbang bahwa seperti dipertimbangkan diatas, berdasarkankenyataan yang ada bahwa anakanak dari suami Pemohon yang mana usiamereka belum dewasa , belum kawin dan masih bersekolah ;Menimbang bahwa faktorfaktor tersebut diatas haruslah menjadiperhatian dalam memberikan putusan atas permohonan pemohon tersebutdiatas
Upload : 08-09-2016
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 18/Pdt.P/2016/PN-Lsm
HALIMAH A. RASYID
162
  • penetapannya ;Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimanatersebutdiatas yaitu penggantian tahun kelahiran yaitu tanggal 14 Februari 2005, menjadi, lahir tanggal14 Februari 2004 ; === === === === Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasan kehakiman (JudicialPower) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa,mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuangdalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
    Kehakiman ; Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biaya ringan videPasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ; Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, pemohon memohon agarPengadilan Negeri Lhokseumawe membuat penetapan tentang penggantian tahun kelahiran ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya Pemohon telahmengajukan bukti surat tertanda PI s/d PV yang telah disesuaikan dengan aslnya dan telahbermaterai cukup, berikut dengan 2 (dua) orang saksi
Register : 12-08-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 340/Pdt.P/2019/PN Smr
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pemohon:
RIZKI
355
  • sebagaimana identitas pemohon didalam Ijazah.Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai halhal yangmenjadi pokok dalam Permohonan ini maka akan dipertimbangkan terlebihdahulu mengenai apakah permohonan ini termasuk dalam kewenanganPengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang bahwa landasan hukum kewenangan pengadilanmenyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuanPasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 1970Tentang Kekuasaan
    Kehakiman;Menimbang bahwa Pasal 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 danpenjelasannya kemudian tidak diatur secara tegas lagi dalam UndangundangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapiberdasar Pasal 10 UndangUndang nomor 48 tahun 2009 mengatur bahwapengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili dan memutus perkaradengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajibHalaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor : 340/Pdt.P/2019/PN.Smr.memeriksa dan mengadilinya
Register : 02-04-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 11-07-2015
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 37/Pdt.P/2015/PN-LSM
Tanggal 19 Mei 2015 — NYONO
326
  • ALI HANAFIAH menjadi NYONO ;Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasan kehakiman (JudicialPower) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa,mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuangdalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biaya ringan videPasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ;Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini,
Register : 03-06-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 12-07-2015
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 82/Pdt.P/2015/PN-LSM
Tanggal 11 Juni 2015 — MUHAMMAD HANAFIAH H.
132
  • nan nen nen eee nee cee nne = TENTANG HUKUMNYA 000Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimanatersebutdiatas yaitu penggantian tahun kelahiran yaitu tanggal 15031947 menjadi, lahir tanggal 20Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasan kehakiman (JudicialPower) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa,mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuangdalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
    Kehakiman ; Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biaya ringan videPasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ; Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, pemohon memohon agarPengadilan Negeri Lhokseumawe membuat penetapan tentang penggantian tahun kelahiran ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya Pemohon telahmengajukan bukti surat tertanda P1 s/d P3 yang telah disesuaikan dengan aslnya dan telahbermaterai cukup, berikut dengan 2 (dua) orang saksi
Putus : 16-08-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/PID.SUS/2018
Tanggal 16 Agustus 2018 — TAJUDIN bin TATANG RUSMANA
419284 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bulanan yang dilakukanTerdakwa terhadap hasil penjualan cobek, tiada lain hanya untuksekedar pengganti ongkos antarjemput, sewa kontrakan, sedangkankelebihan uang penjualan cobek adalah merupakan dan menjadimilik Para Anak Korban sendiri;Bahwa selain itu tidak ternyata Terdakwa telah melakukanperekrutan, pengiriman, pemindahan atau penampungan seseorangdi bawah ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 293 K/PID.SUS/2018penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
    bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasdan ternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau. undangundang, makapermohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan danpada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;Mengingat Pasal 191 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan
Register : 11-02-2013 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 21-08-2013
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 52/Pdt.P/2013/PN-LSM
Tanggal 19 Februari 2013 — M A R I A T I
243
  • mohonPenetapan ; ~ no nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatuyang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkanserta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; stan TENTANG HUKUMNYA 222necsnnnnnnncesnnennnnesMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon ialah sebagaimanatersebut diatas ; 29292 222 0Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan
    kehakiman (judicialpower) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa,mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuangdalam UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; Menimbang, bahwa pemohon lahir di Cunda, yang oleh karenanya sudah tepat bagipemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannyapemohondipersidangan telah
Register : 12-01-2017 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 2/Pdt.P/2017/PN-Lsm
Tanggal 12 Januari 2017 — JAMILAH
246
  • menjatuhkan penetapannya ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimanatersebut di atas yaitu penggantian tahun kelahiran pemohon dari tanggal 13121948menjuadi 13121942;Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaankehakiman (Judicial Power) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinyaialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yangdiajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan
    Kehakiman ;Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biayaringan vide Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Kekuasaan KehakimanMenimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, pemohon memohonagar Pengadilan Negeri Lhokseumawe membuat penetapan tentang penggantiantahun kelahiran ;Halaman 4 dari 7 No.2/Pdt.P/2017/PNLsmMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya pemohontelah mengajukan bukti surat tertanda P1 sampai dengan P4 yang telah diberimaterai secukupnya dan telah dicocokkan
Register : 21-03-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bil
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
SONYA HARDINI, SH.
Terdakwa:
SATIMAN Bin RAUB
9935
  • Pasuruan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihHalaman 2 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Biltermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenangmemeriksa dan mengadili dalam perkara ini, terdakwa telah dengan sengajadan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karenasalah telah melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu;Mereka yang dengan memberi atau = menjanjikan sesuatu, denganmenyalagunakan kekuasaan atau martabat, dengan
    Pasuruan atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilidalam perkara ini, terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa oranglain, karena salah telah melakukan pembunuhan; Mereka yang denganmemberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalagunakan kekuasaan ataumartabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain
    Merampas nyawa orang lain dengan memberi ataumenjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lainsupaya melakukan perbuatan;Menimbang, bahwa unsur kedua dan kelima ini akan sekaligusdipertimbangkan didalam perkara ini karena satu sama lain saling terkait erat,sehingga pembahasan satu unsur akan langsung terkait dengan unsur lainnya;Menimbang, bahwa sebelum
    Majelis Hakim menguraikan apakah unsurunsur tersebut diatas terbukti atau tidak, maka sebelumnya akan diuraikan lebihdahulu tentang pengertian dari unsurunsur itu Sendiri berdasarkan literatur yangada;Menimbang, bahwa merampas nyawa orang lain yaitu melakukanperbuatan yang mengakibatkan kematian terhadap orang tersebut, dan yangdimaksud orang yang dengan pemberian atau menjanjikan sesuatu,dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi
    kesempatan, sarana atauketerangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukanperbuatan adalah orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedangmembujuknya harus memakai salah satu dari jalanjalan seperti denganpemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalamPasal 55 ayat (1) ke2 KUHP tersebut, artinya tidak boleh memakai jalan lain.Dan terhadap orang membujuk melakukan yaitu orang yang dibujuk itu dapatdihukum juga sebagai pleger,Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan
Register : 14-12-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 333/Pdt.P/2021/PN Ckr
Tanggal 4 Januari 2022 — Pemohon:
Warnih
2113
  • Kemudian dalamperkembangannya, dalam Pasal 50 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali.
    pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P6 yaitu Kutipan AktaKelahiran No. 6001/JT/KL/2013 atas nama Aulia Al Viva dari suami pertamapemohon yang bernama Almarhun Sukastoyo diperoleh fakta bahwa anakPemohon tersebut secara hukum perdata dianggap belum dewasa;Menimbang, bahwa dalam Pasal 307 KUHPerdata ditentukan bahwasetiap pemangku kekuasaan
Putus : 19-09-2013 — Upload : 22-07-2014
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 119/Pdt.P/2013/PN.TTD
Tanggal 19 September 2013 — JONNER SINAGA
235
  • Negeri akan mempertimbangkan apakah fakta fakta tersebut dapatmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No. 54 Tahun 2007 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak Jo Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor:2 Tahun 1979;Menimbang, bahwa pengangkatan anak pada dasarnya adalah perbuatan hukumyang mengalihkan seorang dari lingkungan kekuasaan
    orang tua, wali yang sah atauorang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anaktersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat dan oleh karenanya, Orang TuaAngkat diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebutberdasarkan peraturan perundangundangan dan adatistiadat (vide : Pasal 1 ayat (2),(4) Peraturan Pemerintah No. 54 Thn 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak),dengan kata lain bahwa anak angkat harus dipelihara dan diperlakukan
    angkat tersebut saat ini berada dalampengasuhan PemohonPemohon dan Hakim Pengadilan Negeri melihat dan menilaiadanya kedekatan hubungan antara calon orang tua angkat dengan calon anakangkatnya;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeriberpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh PemohonPemohon tidaklain adalah merupakan usaha untuk mensejahterahkan anak dalam suatu konsepnormatif yang merupakan elemen yang sangat mendasar yang dalam kenyataannyamenjalankan kekuasaan
Register : 12-02-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA BANGIL Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Bgl
Tanggal 13 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
156
  • tentang subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum darianak di bawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalamUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas,Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 47ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan
    orang tuanya selamamereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anaktersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan,selanjutnya Pasal 50 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidakberada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
Register : 09-10-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 409/Pdt.P/2018/PN Smg
Tanggal 18 Oktober 2018 — Pemohon:
YENY AGUSTIN
329
  • LIE THIAN KIEN) ; Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undangundang No.1 Tahun 1974menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun ataubelum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama merekatidak dicabut dari kekuasaannya, dan ayat (2) menyebutkan orang tuamewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undangundang No.1 Tahun 1974menyebutkan : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)
    tahunatau belum menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali ;Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon yang bernamaPATRICK OWEN DJUHADI, lakilaki, lahir di Jakarta, tanggal 8 Februari2011, umur 7 (tujuh) tahun atau belum menikah, menurut hukum di Indonesiadinamakan tidak cakap melakukan hukum, tidak diperbolehkan melakukanhukum jual beli / menjaminkan apabila dilakukan maka perbuatannya sejakawal sudah batal demi hukum ; Menimbang, bahwa supaya perbuatan
Putus : 22-04-2014 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 122/Pdt.P/2014/PN.Smg
Tanggal 22 April 2014 — ENDANG SULISTYOWATI, dr
5214
  • sebidang tanahSertifikat Hak Milik Tanah No. 592, Desa/ Kelurahan Sendangguwo, KecamatanSemarang Timur, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah seluas + 590 m2 (limaratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan letak dan batas sebagaimana GambarSituasi No.10774/ 1984, atas nama pemegang Hak Milik Dhodit ListyawanAditya Wardhana;Menimbang, bahwa Pasal 47 (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974,menentukan anak yang belum mencukupi umur 18 (delapan belas) tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan
    orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kKekuasaannya dan didalam ayat 2ditentukan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukumdi dalam dan di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 50 (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditentukan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawahkekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan Wali;Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 UndangUndangNomor:
    23 Tahun 2002 yang dimasud anak adalah seseorang yang belumberusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;Menimbang, bahwa Putusan MARI tanggal 13 Oktober 1976 Nomor: 477K/ SJP/ 1976, menentukan dengan berlakuknya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 50 UndangUndang tersebut batasseseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 (delapanbelas) tahun, bukan 21 (dua puluh satu tahun);Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.6 anak bernama BIMANDIKASUNU
Register : 14-06-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PA Wangi Wangi Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Wgw
Tanggal 2 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
148
  • Pasal 1 huruf (h) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipahamibahwa perwalian merupakan kekuasaan yang diberikan kepada seseorangterhadap anak yang belum cakap bertindak secara hukum serta tidak beradadalam kekuasaan orang tuanya atau telah dicabut kekuasaan orang tuanyaoleh pengadilan dan seorang wali dapat bertindak di depan maupun di luarpengadilan untuk kepentingan anak tersebut;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anakanak yang bernamaANAK I, ANAK II, ANAK
Register : 18-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 240/Pdt.P/2020/PN SDA
Tanggal 15 Desember 2020 — Pemohon:
SRI NUR RAHAYU
249
  • Selama jalannya persidangan Hakim tidak menemukan bukti bahwakekuasaan orang tua tersebut telah dicabut, dengan mengacu aturan tersebutHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pat.P/2020/PN Sdamaka dalam perkara ini anak Pemohon yang masih berumur 9 (Sembilan) tahunmasih berada di bawah kekuasaan orang tuanya yaitu Pemohon sendiri selakuibu kKandungnya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku ibu kandung dari anakpemohon masih hidup dan kekuasaan atas anak tersebut tidak dicabut, makaPemohon dapat
    Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan TataCara Penunjukkan Wali, yang dimaksud wali adalah orang atau badan yangdalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadapanak. Untuk dapat ditunjuk sebagai wali harus dipenuhi keadaan tertentu yaitukarena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaanya atau orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.
Register : 16-04-2020 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PA TUBAN Nomor 390/Pdt.P/2020/PA.Tbn
Tanggal 29 April 2020 — Pemohon melawan Termohon
1614
  • Yang untukmenjualnya diperlukan tanda tangan dari semua ahli waris.Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) joPasal 50 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan jo Pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berumur18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak beradaPenetapan Nomor 390/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 8 dari 12.dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwaliantersebut tidak saja mengenai pribadi
    sesuai denganketentuan Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam, makaanak Pemohon yang bernama IMROATUR ROSIDAH umur 16 tahun 2 bulanPenetapan Nomor 390/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 9 dari 12.dan ANY KUSNAWATI umur 5 tahun 6 bulan), belum dewasa dan belum bisabertindak hukum sendiri, sehingga memerlukan perwalian;Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap dalammelakukan perbuatan hukum, harus berada dalam kekuasaan
Register : 05-02-2013 — Putus : 08-10-2012 — Upload : 05-02-2013
Putusan PN GRESIK Nomor 191/PDT.P/2012/PN.GS
Tanggal 8 Oktober 2012 — DEWI AMINAH
296
  • secara hukum, yang dikarenakan masih dibawah umur, selanjutnyasaudara kandung dan ibu kandung dari almarhum NOOR IZZAH, telah sepakatmemberikan ijin atau kuasa penuh kepada DEWI AMINAH untuk mewakilisaudari MASYITHOH PRATAMA untuk mengurus pensiun atas nama NOORIZZAHMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan Anak yang belum mencapaiumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yangtidak berada dibawah kekuasaan
    orang tua, berada dibawah kekuasaan wali danPerwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan denganbukti surat P2, P3, dan P4, dan keterangan saksi MUHAMMAD MUROD DUSAN,saksi FARHATUN NI MAH, saksi ALI MACHSUN, dan saksi MUHAMMAD AGUS9SHOLEH yang diajukan di persidangan, bahwa benar anak yang bernamaMASYITHOH PRATAMA belum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun dan tidak berada dibawah
    kekuasaan orang tuanya, karena kedua orang tuadari anak tersebut yaitu : M.